Penulis: Fatma Sunardi
Muslimah News, ANALISIS — Saat ini, pemuda sudah menjadi bagian dari narasi kontraradikalisme dan deradikalisasi di negeri ini, bahkan terus ditingkatkan untuk berperan mencegah tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme. Apalagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menganggap radikalisme adalah embrio dari terorisme sehingga deradikalisasi juga akan dapat mencegah terorisme.
Oleh karena itu, pemuda harus dijauhkan dari radikalisme, yang berarti dijauhkan dari sikap fanatik (menganggap diri sendiri selalu benar dan orang lain salah), intoleran (kurang menghargai pendapat serta keyakinan orang lain), revolusioner (menginginkan perubahan cepat dengan cara kekerasan dalam mencapai tujuan), dan eksklusif (membedakan dan memisahkan diri dari kaum muslim pada umumnya). Dengan demikian, para pemuda harus dilibatkan dalam aktivitas kontraterorisme.
Faktanya, program kontraterorisme terhadap pemuda ternyata tidak lepas dari program global. Tersebab itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami semua rangkaian strategi kontraradikalisme secara tepat agar senantiasa dapat menjaga Islam dan umat Islam, termasuk pemuda, dari fitnah para penjajah Barat.
Terorisme-Ekstremisme, Kampanye Barat Melawan Islam Politik
Barat telah mengobarkan perang melawan terorisme dan AS berperan sebagai komandan perang global dalam hal ini. Di depan Kongres AS (20/09/2002), Presiden Bush mengajak semua pemerintahan global untuk ikut melawan terorisme, “Ini adalah pertarungan peradaban, perjuangan semua orang yang percaya pada kemajuan dan pluralisme, toleransi, dan kebebasan.”
Pernyataan Bush ini mengindikasikan bahwa War on Terrorism (WoT) diarahkan kepada ideologi yang telah memberi tantangan terhadap nilai-nilai ideologi kapitalisme-pluralisme, toleransi, dan kebebasan, yang AS dan sekutunya (Barat) berdiri sebagai penjaga kapitalisme global.
Dalam sebuah diskusi tentang Global War on Terrorism (GWoT) di Washington DC (05/09/2006), Bush kembali menguatkan bahwa teroris adalah mereka yang bercita-cita mewujudkan kekuasaan politik yang disebut Khilafah. Menurutnya, “Mereka berharap dapat membangun utopia politik yang penuh kekerasan di Timur Tengah yang mereka sebut “Khilafah” yang semua akan diatur menurut ideologi kebencian mereka.”[1]
Berbagai narasi yang mengaitkan aksi teror dengan prinsip ajaran Islam—yang pada faktanya bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme—menunjukkan bahwa perang peradaban (dalam konteks WoT) sejatinya adalah perang melawan Islam, Islam sebagai tata aturan dan nilai-nilai kehidupan, yakni Islam politik.
Ketika AS gagal dalam WoT, AS mulai mengubah strateginya dengan memperlunak narasinya melalui perlawanan terhadap ekstremisme (counter violent extremism/CVE). Program ini mengarah pada aspek pencegahan kontraterorisme serta intervensi untuk melemahkan daya tarik gerakan dan ideologi ekstremis yang dianggap berupaya mempromosikan kekerasan. Upaya CVE dilaksanakan secara global dan melibatkan berbagai pihak sebagai aktor, termasuk pemuda.
Dalam Sidang Umum PBB 2014, Presiden Barrack Obama meminta semua negara berbuat lebih banyak untuk melawan ekstremisme. Pernyataan Obama diperkuat Menteri Luar Negeri John Kerry di World Economic Forum’s Annual Meeting 2015 di Davos yang meminta komunitas internasional, termasuk sektor publik dan swasta, untuk mengatasi tantangan global ini.
Pada Februari 2015, AS juga secara khusus menyelenggarakan KTT di Gedung Putih tentang CVE yang mempertemukan para pemimpin pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini ditindaklanjuti dengan Sidang Umum ke-70 PBB pada September 2015.
Berdasarkan momentum ini, Sekjen PBB mempresentasikan Plan of Action to Prevent Violent Extremism/Pan-PVE (Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan) dengan merangkul pendekatan “seluruh masyarakat” yang harus mendukung upaya Barat bersama. Dimulailah babak baru perlawanan frontal melawan Islam dengan melibatkan aktor dan sasaran yang lebih luas.
Sebagai langkah nyata, Sidang Umum PBB pada Februari 2016 mengadopsi Pan-PVE dengan tujuh program utama, yakni (1) dialog dan pencegahan konflik; (2) memperkuat tata pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan supremasi hukum; (3) melibatkan komunitas; (4) memberdayakan pemuda; (5) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (6) pendidikan, pengembangan keterampilan, dan fasilitasi lapangan kerja; dan (7) komunikasi strategis, internet, dan media sosial.
Munculnya aktor pemuda dan komunitas (masyarakat) pada ketujuh program utama di atas menjadikan Pan-PVE memiliki jangkauan yang sangat luas dan dalam ke relung-relung struktur sosial masyarakat, bahkan hingga tidak ada kalangan yang tidak terjangkau dengan program ini.
Arahan Global Untuk pemuda
Dalam penjelasan dokumen Pan-PVE, PBB memberikan perhatian khusus kepada kaum muda yang dianggap sebagai mitra yang tidak ternilai dalam upaya mencegah ekstremisme kekerasan. Untuk itu, PBB akan selalu mendukung kaum muda untuk ikut dalam upaya perdamaian, pluralisme, dan saling menghormati. Potensi kaum muda di media sosial juga dianggap sebagai potensi menjanjikan.
Kemajuan pesat teknologi komunikasi modern telah dimanfaatkan kaum muda saat ini dengan membentuk komunitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam upaya merebut ruang digital di kalangan pemuda, PBB akan membantu memperkuat suara kaum muda yang sudah mempromosikan nilai-nilai saling menghormati dan perdamaian kepada rekan-rekan mereka.
Oleh karenanya, Sekretaris Jenderal PBB merekomendasikan agar negara-negara anggota, termasuk Indonesia, melakukan hal-hal berikut:
1. Mendukung dan meningkatkan partisipasi perempuan dan laki-laki muda dalam kegiatan yang bertujuan untuk mencegah ekstremisme kekerasan dengan memprioritaskan mekanisme keterlibatan yang berarti di tingkat nasional, regional dan global, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Amman 2015 tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan;
2. Mengintegrasikan perempuan dan laki-laki muda ke dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional, termasuk membentuk dewan pemuda dan mekanisme serupa yang memberikan platform bagi perempuan dan laki-laki muda untuk berpartisipasi dalam wacana politik arus utama;
3. Menumbuhkan kepercayaan antara pengambil keputusan dan perempuan serta laki-laki muda, terutama melalui dialog antargenerasi dan kegiatan, serta pelatihan pengembangan kepercayaan anak muda dan dewasa;
4. Melibatkan perempuan dan laki-laki muda yang sulit dijangkau, seperti mereka yang berasal dari kelompok yang kurang terwakili, dalam upaya untuk mencegah ekstremisme kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Prinsip-Prinsip Panduan tentang Partisipasi Kaum Muda dalam Pembangunan Perdamaian;
5. Menetapkan program pendampingan nasional untuk perempuan dan laki-laki muda, menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi di bidang pilihan mereka dan menawarkan kesempatan untuk pelayanan masyarakat yang memungkinkan mereka menjadi pemimpin dan aktor untuk perubahan yang konstruktif;
6. Memastikan bahwa sebagian dari dana yang didedikasikan untuk menangani ekstremisme kekerasan untuk proyek-proyek yang menangani kebutuhan khusus kaum muda atau memberdayakan mereka dan mendorong lembaga keuangan internasional, yayasan, dan donor lain untuk menyediakan mekanisme pendanaan hibah kecil kepada perempuan dan wirausahawan sosial muda untuk memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide mereka sendiri untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme kekerasan.
Nyatalah bahwa pemuda memang disasar sebagai aktor dalam program kontraterorisme secara global. Bahkan, ada dua isu penting yang digunakan untuk “menjerat” kaum muda, yaitu melalui partisipasi dalam isu keamanan dan pemberdayaan ekonomi.
Partisipasi pemuda dalam perdamaian dan keamanan tentu sesuai dengan arahan Barat, dan hakikatnya mereka akan menjadi penjaga tatanan kapitalisme global. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi pemuda akan menjadikan pemuda mapan secara ekonomi sehingga kehilangan daya kritis terhadap berbagai kondisi dan tidak akan memicu terjadinya konflik yang akan menimbulkan gangguan keamanan dan terjadinya kekerasan.
Berbagai program tersebut jelas merupakan pembajakan potensi pemuda muslim untuk menjalankan program Barat dan melemahkan Islam pada waktu yang sama. Akibatnya, pemuda muslim kehilangan identitas sebagai anak-anak umat yang harusnya menjaga Islam dan memperjuangkan Islam. Identitas sebagai aktor perubahan Islam berganti peran menjadi duta nilai-nilai Barat sekuler yang mengusung toleransi, pluralisme, dan nilai-nilai kebangsaan-kebudayaan.
Kontraterorisme di Indonesia
Indonesia sebagai anggota PBB juga terikat program global tersebut dan ikut berpartisipasi dalam berbagai program yang diaruskan oleh PBB. Salah satunya adalah mengikuti arahan United Nation Development Programme (UNDP).
UNDP akan mengintegrasikan isu keamanan pembangunan SDGs poin 16 dengan promosi “Pembangunan Inklusif, Toleransi, dan Penghormatan terhadap Keanekaragaman” sebagai hasil pertemuan global Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (PVE) di Oslo, Norwegia (Maret 2016).
UNDP dan Uni Eropa juga menggagas proyek Preventing Violent Extremism Through Promoting Tolerance and Respect for Diversity (PROTECT). Bersama tiga negara Asia Tenggara lainnya (Thailand, Filipina, Malaysia), Indonesia telah berpartisipasi sebagai mitra PROTECT.
Dalam dokumen konsultasi proyek PROTECT fase II disebutkan bahwa atas dorongan dan dukungan PROTECT, pada Desember 2019, BNPT berhasil menyerahkan draf final Perpres terkait RAN PCVE ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses lebih lanjut. Pada 06/01/2021, Presiden RI secara resmi menandatangani Perpres 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Mencegah dan Melawan Ekstremisme Kekerasan yang Berujung pada Terorisme (RAN-PE).
Sebelumnya, Indonesia sudah memiliki regulasi tentang tindak pidana terorisme. Di antaranya adalah UU 15/2003 yang kemudian direvisi dengan UU 5/2018. Pengesahan RAN-PE menjadi pelengkap payung hukum upaya pencegahan dan melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. RAN PE ini merupakan bentuk pendekatan lunak dengan menjunjung prinsip HAM, supremasi hukum dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan partisipasi pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebinekaan dan kearifan lokal.
RAN PE tidak hanya menyasar faktor-faktor pemicu, melainkan juga ditujukan untuk membangun ketahanan masyarakat secara umum dalam menangkal ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Terdapat 130 rencana aksi yang terbagi atas tiga pilar, yakni (1) pilar pencegahan; (2) pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; serta (3) pilar kemitraan dan kerja sama internasional.
RAN PE ini menegaskan pelibatan berbagai pihak, termasuk pemuda. Ini membuktikan bahwa kebijakan nasional Indonesia nyata-nyata mengikuti arahan global.
Pemuda Muslim, Kunci Kebangkitan Islam
Kapitalisme global yang Barat emban telah mendeklarasikan perang total melawan Islam. Hampir dua dekade perlawanan terhadap Islam dengan platform WoT hingga Pan PEV belum menampakkan kemenangan. Berbagai pendekatan, koalisi, dan penguatan kelembagaan dibuat untuk mencabut Islam dari benak umat, khususnya pemuda muslim.
Pemuda muslim harus sadar bahwa mereka adalah target kunci berbagai upaya Barat untuk mengadang kebangkitan Islam. Walhasil, pemuda muslim harus melawan arus pembajakan potensinya dan istikamah berjuang menegakkan Islam dalam bangunan Khilafah Islamiah. Tidak hanya itu, pemuda muslim harus mampu memimpin umat dalam jalan perjuangan yang mulia ini.
Sudah seharusnya pemuda muslim membekali dirinya dengan keyakinan yang kuat bahwa mereka adalah penolong agama Allah. Demikian juga meyakini bahwa merekalah harapan umat untuk menyelamatkan kehidupan ini, harapan yang hanya akan terwujud dengan tegaknya Khilafah Islamiah.
Sungguh, bisyarah Rasulullah saw. adalah panggilan suci nan mulia yang harus disambut dengan penuh semangat. Inilah jalan yang harus ditempuh untuk mendapat rida-Nya. Sambutlah seruan mulia ini, wahai pemuda muslim di mana pun kalian berada! Allahu Akbar! [MNews/Gz]
[1] https://www.911memorial.org/sites/default/files/inline-files/2006%20sept.05%20%20President%20Bush%20Discusses%20Global%20War%20on%20Terror.pdf
