Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Pemberian-pemberian gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) oleh kampus ke sejumlah tokoh, kerap mengundang komentar miring soal fenomena obral gelar akademis. Tudingan miring ini tidak lepas dari mereka yang dianugerahi gelar itu merupakan bagian dari elite politik atau penguasa.
Setahun terakhir, misalnya, ada nama Ketua DPR Puan Maharani yang mendapat gelar kehormatan oleh Universitas Diponegoro (Undip). Lalu ada Wakil Ketua Umum Golkar yang pernah menjadi Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang juga diberikan gelar kehormatan oleh Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Unnes juga memberikan titel serupa untuk politikus Partai Golkar Nurdin Halid. Ada juga nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang menerimanya dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Selain Doktor Kehormatan, ada juga nama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang dianugerahi Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap oleh Universitas Pertahanan RI (Unhan) pada Juni lalu. (CNN Indonesia).
Mengundang Protes
Pada Sabtu (22/10/2022), demonstrasi mahasiswa mewarnai pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko oleh Unnes. Sejumlah mahasiswa mendatangi Auditorium Unnes ketika upacara pemberian gelar tengah berlangsung.
Para mahasiswa membawa poster bertuliskan antara lain, “Kok Obral Gelar HC Lagi Sih”, “Unnes Ramah Politisi”, “Pelanggar HAM Bukan Teman Kita”, dan lainnya. Sambil membentangkan poster, pengunjuk rasa berdiri di teras auditorium.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti sejumlah gelar kehormatan yang dikeluarkan Unnes kepada beberapa pejabat. Mereka menuntut Kemendikbudristek mengkaji seluruh penganugerahan gelar kehormatan yang pernah diterbitkan Unnes.
“Kemendikbudristek mencabut gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan Unnes apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata perwakilan mahasiswa, Ramdan Fitrisal.
Mereka juga meminta pimpinan Unnes memberikan klarifikasi kepada publik untuk transparansi pemberian gelar kehormatan. Mahasiswa juga meminta uji publik setiap pemberian gelar kehormatan. “Guna mempertegas dan memperbaiki marwah kampus,” ujarnya. (Tempo).
Menyikapi fenomena yang rasanya sudah mentradisi di negeri ini, tentu menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa penganugerahan gelar Honoris Causa kepada politisi sering kali terjadi? Ada apa di balik pemberian gelar kehormatan tersebut?
Honoris Causa
Butuh beberapa tahun bagi seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar akademik dari perguruan tinggi. Bukan hanya waktu, juga perlu menuntaskan semua kredit mata kuliah serta menyusun sebuah penelitian ilmiah sebagai syarat kelulusan, seperti skripsi, tesis, hingga disertasi. Untuk menyelesaikannya pun butuh energi dan biaya yang cukup besar. Belum lagi butuh pengertian dari keluarga jika harus jauh dari mereka.
Akan tetapi, berbeda bagi seseorang yang dianggap berjasa terhadap bidang tertentu, mereka memiliki hak istimewa untuk mendapatkan gelar tanpa melalui proses yang panjang dan sulit. Gelar inilah yang dikenal sebagai gelar kehormatan (Honoris Causa).
Honoris Causa diberikan kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa luar biasa bagi perguruan tinggi dan umat manusia. Diberikan oleh perguruan tinggi melalui proses seleksi tertentu dan atas persetujuan Menteri Pendidikan.
Mengutip hukumonline[dot]com, UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 72 ayat (5) mengatur tentang pemberian jabatan akademik profesor. Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan professor atas usulan perguruan tinggi. Sedangkan pasal 27 mengatur tentang pemberian Gelar Doktor Kehormatan. Lebih lanjut, mekanisme Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC) tertuang dalam Permenristekdikti 65/2016.
Politik Balas Budi?
Fenomena penganugerahan gelar kehormatan kepada pejabat publik di negeri ini diklaim karena mereka telah melakukan terobosan-terobosan solutif untuk menyelesaikan problematik negeri ini, ataupun dinilai secara orisinal menemukan inovasi dari kebijakan yang dibuat atau dieksekusi sehingga berkontribusi positif bagi kemajuan negara ini. Benarkah demikian?
Apabila melihat dari fakta kondisi masyarakat yang ada, baik kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup ekonomi, tidak ada perubahan signifikan. Bahkan, kalau kita boleh jujur, kondisi masyarakat terutama muslim di negeri ini masih terpuruk dalam kepemimpinan rezim 10 tahun ini.
Lalu anehnya, banyak pejabat publik yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Wajar jika muncul anggapan bahwa gelar doktor ini tidak lebih dari “politik balas budi” bagi kampus. Kita bisa lihat dari pemilihan pemegang otoritas di kampus—dalam hal ini adalah rektor—yang tidak lagi independen, melainkan langsung dipilih oleh presiden.
Mengikis kredibilitas dan Independensi
Hal ini dapat menjadi bom waktu yang secara perlahan-lahan mengikis kredibilitas kampus sebagai lembaga independen yang memiliki banyak akademisi atau kaum terdidik dan berintelektual tinggi yang sangat dibutuhkan untuk memberikan penilaian dan masukan objektif terhadap berbagai kebijakan negara.
Merekalah yang lebih memahami landasan pengambilan kebijakan itu, kemudian manfaat atau dampak apa yang akan muncul tatkala kebijakan itu diterapkan. Apabila kampus tidak lagi independen atau didikte oleh kekuasaan, tidak akan ada lagi balancing power dalam kekuasaan. Tidak ada lagi yang akan mengkritisi kebijakan penguasa ataupun yang memberikan masukan atau inovasi bagi perubahan yang lebih baik.
Ini tentu akan berbahaya dan bisa menimbulkan kekuasaan yang otoritarian. Kita bisa melihat selama 10 tahun terakhir ini pemerintahan dijalankan, kampus benar-benar menjadi lembaga yang mati suri. Kalau boleh dibilang, idealisme kampus telah terbunuh secara pemikiran.
Kebijakan zalim negara dengan berbagai macam dampaknya yang membahayakan rakyat Indonesia dan umat Islam pada umumnya, malah sepi dan sama sekali tidak ada respons dari kampus. Bahkan, kampus justru ramai-ramai memberikan gelar kehormatan kepada para pejabat.
Sudah rahasia umum bahwa pejabat publik butuh gelar untuk mengerek pencitraan mereka. ,Apalagi kalau hal itu dilakukan menjelang pemilu, tentu akan membuat prestasi sendiri bagi calon kontestan.
Inilah kondisi miris di negeri dalam bidang pendidikan yang luar biasa karut-marut, ditambah dengan politik balas budi tersebut. Kita tentu tidak ingin kampus menjadi alat legitimasi kekuasaan bagi penguasa agar bisa semena-mena menjalankan kekuasaannya mengikuti arahan penjajah. Ini karena tidak ada lagi balancing power dari kampus sebagai alat autokritik kekuasaan.
Independensi dalam Sistem Islam
Dalam Islam, posisi kampus dan kaum terdidik sangat independen dan memiliki otoritas tersendiri di bidang keilmuan. Para ulama bertakwa kepada Allah dan sadar akan kewajiban untuk melakukan muhasabah kepada penguasa. Mereka memiliki kewibawaan dan muruah di depan penguasa sehingga bisa leluasa dan merdeka memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktif bagi kemajuan bangsa.
Para pemangku kekuasaan dalam negara Islam (Khilafah) kala itu akan berhati-hati dan amanah dalam menjalankan kekuasaannya. Selain ketakwaan yang ada dalam dirinya, ia juga ditopang oleh ulama dan cendekia yang senantiasa memberikan masukan yang konstruktif dalam menjalankan kekuasaannya. Walhasil, kebijakan yang lahir akan memberikan dampak positif bagi negara dan kualitas hidup masyarakat. Wallahualam. [MNews/Gz]
