Penulis: Iin Eka Setiawati (Pemerhati Kebijakan Publik)
Muslimah News, ANALISIS — Ingar bingar program prioritas pembangunan infrastruktur sejatinya bukan tulus untuk kemaslahatan rakyat. Banyak infrastruktur yang dibangun, seperti bandara baru dan revitalisasi, tetapi tidak difungsikan, ada juga yang sepi bak “kuburan”.
Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, Wiriadinata di Tasikmalaya, dan Kertajati di Majalengka, tidak lagi memiliki jadwal penerbangan. Pembangunan bandara-bandara ini pun disebut tanpa perhitungan.
Para ahli dan pengamat sudah menyatakan keberadaan bandara-bandara itu yang tidak akan banyak faedahnya. Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto, misalnya, mengatakan bandara tersebut merupakan rute sepi.
Pernyataan senada disampaikan pengamat penerbangan dari Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati, bahkan dinyatakan tidak perlu bagi kemaslahatan umum. Sedangkan Djoko Setijowarno selaku pengamat penerbangan menyatakan, jika melihat dari kebutuhan, pembangunan bandara tersebut memang dirasa tidak perlu. “Sebenarnya enggak layak, tapi tetap dibangun,” katanya. (CNBC Indonesia).[1]
Selain pembangunan bandara-bandara baru yang berujung sepi, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) juga mengalami masalah dalam pembiayaannya. Sesuai proposal dari Pemerintah Cina, megaproyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp86,5 triliun dan “haram” menggunakan duit APBN.
Namun kini, biaya proyek membengkak hingga triliunan rupiah dan menjadi boleh didanai uang negara. Proyek ini diketahui telah mendapatkan suntikan dana Penanaman Modal Negara (PMN) senilai Rp4,2 triliun pada 2021, bahkan lebih.[2]
Terbaru, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-Cina itu senilai total Rp7,3 triliun. Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Jokowi lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tidak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.[3]
Menuai Kontroversi
Sejatinya, proyek ini sudah menuai banyak kontroversi. Kala itu, Menteri Perhubungan 2014—2016, Ignasius Jonan, dikutip dari pemberitaan Kompas (03/09/2015), beberapa kali mengungkapkan keberatan dengan proyek KCJB. Bahkan, harga tiket kereta cepat tersebut rencananya setiap tarif untuk penumpang akan dipatok Rp150ribu—Rp350 ribu sekali perjalanan.[4]
Jelas, KCJB tidak mungkin dapat diakses oleh semua orang. Hanya orang-orang berkantong tebal saja yang dapat menikmatinya. Padahal, infrastruktur umum seharusnya dapat diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Lebih miris lagi, uang rakyat yang digunakan untuk membangunnya, tetapi rakyat sendiri tidak dapat mengaksesnya.
Bukan hanya itu, pemerintah membangun infrastruktur jalan baru bukan untuk kepentingan rakyatnya. Hal ini tampak pada aktivitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tengah menyelesaikan peningkatan dan pembangunan jalan baru. Ini dilakukan dalam rangka mendukung konektivitas penyelenggaraan acara internasional seperti Presidensi G20, MotoGP, ASEAN Summit 2023, dan acara Internasional lainnya. Bahkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dengan jelas menyatakan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan di Bali dilakukan untuk mendukung Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.[5]
Ironisnya, dari beberapa pembangunan infrastruktur tersebut, kondisi menyakitkan tampak di depan mata, seperti hilangnya nyawa rakyat akibat infrastruktur jalan umum yang buruk yang terjadi berulang kali tanpa ada perhatian pemerintah.
Pada Rabu (24/8/2022), Rudi Hartono (59) ditandu puluhan penduduk Pekon Siring Gading, Bengkunat, Pesisir Barat (Pesibar) untuk berobat menuju pelabuhan Pekon Kota Jawa, Bengkunat, yang berjarak kurang lebih 11 km, sedangkan jalan darat tanahnya berlumpur sulit dilalui. Pasien Rudi Hartono yang rencananya akan dioperasi karena ada tumor ganas di perutnya, tetapi terlambat sampai di RSUD Pringsewu, akhirnya meninggal.[6]
Kisah miris lainnya dialami Maria Erita Jebuet (50). Pada Senin (05/09/2022) malam, ia mengembuskan napas terakhirnya di dalam mobil saat perjalanan menuju RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, karena mobil pikap yang mengantarnya dari Puskesmas Tentang, Kecamatan Ndoso, tertahan di jalan rusak.[7]
Faktanya memang masih sangat banyak wilayah yang mendesak dibangunkan infrastruktur jalan umum, tetapi pemerintah masih mengabaikan hal tersebut hingga menjadi petaka bagi masyarakat. Lebih miris lagi, pemerintah malah “ngebut” membangun infrastruktur jalan berbayar (tol) yang jelas-jelas bukan untuk kepentingan rakyat.[8]
Akibat Penerapan Kapitalisme
Apabila ditelaah secara mendalam, biang keladi kondisi miris ini adalah penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini melahirkan konsep good governance yang membuat negara beralih fungsi sebagai pelayan korporasi. Akibatnya, berbagai proyek pembangunan infrastruktur dijalankan, tetapi tanpa perhitungan maupun prioritas, yang penting apa yang dikehendaki korporasi dapat terlaksana.
Contohnya, pembangunan beberapa bandara yang sebenarnya belum dibutuhkan oleh masyarakat, akhirnya berujung sepi. Jadi, sebenarnya proyek pembangunan bandara untuk melayani siapa? Sudah jelas korporasilah yang mengambil untung dari proyek tersebut.
Demikian juga proyek pembangunan jalan KCJB yang sangat membebani pemerintah sendiri dalam masalah pendanaannya, telah dipaksakan untuk terus berlanjut meski sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ini proyek untuk melayani siapa? Lagi-lagi, jelas untuk melayani korporasi.
Jalan tol yang kini pembangunannya dikebut oleh pemerintah juga adalah untuk melayani korporat dalam memperoleh cuan, sedangkan nasib rakyat yang sangat membutuhkan infrastruktur jalan umum yang layak tetap diabaikan pemerintah. Jalan umum di daerah yang tidak menghasilkan materi bagi korporasi, menurut konsep good governance pembangunannya bukanlah menjadi prioritas.
Demikian buruknya konsep good governance produk kapitalisme yang batil, membuat fungsi negara sebagai pelayan publik menjadi mandul. Oleh karena itu, untuk apa lagi berharap pada kapitalisme yang selalu menimbulkan ironi dalam pembangunan infrastruktur?
Pembangunan Infrastruktur dalam Khilafah Mewujudkan Layanan Prima Negara bagi Publik
Dalam Khilafah, pembangunan infrastruktur merupakan bentuk pelayanan negara kepada publik. Khalifah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendesak dibutuhkan oleh publik yang jika pembangunannya ditunda akan menimbulkan dharar (bahaya) bagi publik.[9]
Jalan umum yang rusak parah, jembatan di atas sungai yang rusak menghubungkan dua desa, belum adanya akses jalan menuju rumah sakit yang dapat menimbulkan dharar pada publik, bahkan sampai terjadi hilang nyawa di perjalanan, tidak boleh ditunda lagi untuk segera dibangunkan infrastruktur tersebut.
Khalifah harus mencegah terjadinya dharar karena Nabi saw. bersabda, “Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada memudaratkan (membahayakan)—(baik diri sendiri maupun orang lain).” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daruquthni)
Khalifah merupakan orang yang bertanggung jawab atas rakyatnya, sebagaimana sabda Nabi saw., “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Bukhari)
Biaya pembangunan infrastruktur yang mendesak tersebut—tidak memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau Baitulmal—harus tetap dibangun. Jika dana APBN atau Baitulmal tersedia, wajib dibiayai dari dana tersebut secara maksimal. Namun, jika tidak mencukupi, negara bisa memungut dharibah (pajak) dari publik.
Jika waktu pemungutan dharibah memerlukan waktu yang lama, sedangkan infrastruktur harus segera dibangun, boleh bagi negara untuk meminjam kepada pihak lain. Pinjaman tersebut akan dibayar dari dana dharibah yang dikumpulkan dari publik setelahnya. Akan tetapi, terdapat batasan yang sangat jelas bahwa pinjaman ini tidak ada unsur riba atau menyebabkan negara bergantung kepada pemberi pinjaman.
Adapun Infrastruktur yang dibutuhkan publik, tetapi tidak begitu mendesak serta masih bisa ditunda pengadaannya, maka tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana. Sebagaimana pembangunan jalan KCJB bukanlah hal yang mendesak bagi publik karena jalan kereta api sebelumnya sudah ada dan berfungsi baik. Oleh karenanya, pembangunan jalan KCJB seharusnya tidak dibangun, apalagi negara tidak memiliki cukup dana.
Khilafah tidak akan membebani publik dengan menarik biaya pada jalan umum, sebagaimana jalan tol. Bahkan, layanan terbaik Khilafah kepada publik diwujudkan juga dengan membangun infrastruktur jalan dengan standar teknologi termutakhir. Misalnya, jalan umum diaspal dengan aspal terbaik yang mampu mencegah terjadinya selip kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan.
Perencanaan yang matang dari Khilafah dalam pembangunan infrastruktur akan menghasilkan kemaslahatan bagi publik. Tidak ada ironi yang dirasakan publik, yang ada adalah layanan prima dari Khilafah kepada publik.
Allah Swt. berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raaf [7]: 96) Wallahualam. [MNews/Gz]
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20220901115015-4-368429/simak-fakta-fakta-marak-bandara-sepi-bak-kuburan-di-ri
[2] https://bisnis.tempo.co/read/1618891/catatan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-cost-overrun-hingga-indikasi-korupsi
[3] https://money.kompas.com/read/2022/09/30/132731426/jokowi-mau-suntik-proyek-kereta-cepat-pakai-apbn-rp-32-triliun?page=all
[4] https://www.cnbcindonesia.com/news/20221014131618-4-379775/kereta-cepat-jkt-bdg-meluncur-tahun-depan-gimana-peluangnya
[5] https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/02/140915021/demi-4-acara-internasional-infrastruktur-jalan-dan-jembatan-dikebut?page=all
[6] https://lampung.rilis.id/Humaniora/Berita/Ditandu-Puluhan-Orang-karena-Jalan-Rusak-Penderita-Tumor-Meninggal-5XOogON
[7] https://regional.kompas.com/read/2022/09/06/162154778/kisah-maria-meninggal-di-pikap-usai-kendaraan-5-jam-tertahan-di-jalanan
[8] https://www.cnbcindonesia.com/news/20221020082340-4-381131/jokowi-ngebut-bangun-tol-sampai-tembus-perut-gunung
[9] Al-Maliki, A. (1963). As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla.
