Muslimah News, NASIONAL — Presiden Jokowi mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi menuturkan, pemindahan ibu kota ke IKN telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk itu, Presiden meminta para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di IKN.
“Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Lah kurang apa lagi? Kalau ada yang masih kurang yakin, nanti sampaikan. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” ujarnya.
Jokowi menyebut, Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Untuk itu, pemerintah membuka peluang bagi para investor turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia.
“Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, bukan hanya pemerintah yang bergerak karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari bujet yang ada. Delapan puluh persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi,” tuturnya.
Proyek Berbahaya
Berkebalikan dengan optimisme pemerintah bahwa masuknya para investor akan turut serta mewujudkan transformasi peradaban Indonesia, aktivis muslimah Siti Nafidah Anshory, M.Ag. justru menilainya berbahaya.
“Hal ini tentu sangat berbahaya. Selain menambah berat beban utang, negara pun kian jatuh ke dalam cengkeraman swasta,” ungkapnya kepada MNews
Siti mengutip konferensi persnya Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa tahun lalu yang menyebutkan, pembangunan IKN ini memang akan dilakukan dengan proses build-lease-transfer.
“Artinya, swasta diberi kesempatan berinvestasi, misal dalam pembangunan sarana perumahan dan perkantoran di IKN. Lalu pihak pemerintah bisa menyewanya dengan cara alokasi cicil tahunan,” jelasnya.
Bisa dibayangkan, ujar Siti, berapa banyak keuntungan yang diraup swasta. Selain dari sewa pusat pemerintahan, akan muncul permintaan baru pada sektor hunian dan fasilitas komersial penunjang lainnya. Ini semua tentu menjadi daya tarik kuat bagi para pemodal.
“Apalagi, jumlah total populasi masyarakat yang akan tinggal di KIPP IKN itu sekitar 320 ribu orang. Sehingga untuk rumah saja, dibutuhkan ratusan ribu unit rumah yang menjadi peluang bisnis tambahan. Belum lagi penyediaan fasilitas penunjang lainnya,” urainya.
Surga bagi Pengusaha
Alhasil, menurut Siti, proyek pemindahan IKN menjadi surga baru bagi para pengusaha. Sekaligus menjadi celah proyek basah baru bagi para pejabat yang biasa berkolaborasi dengan mereka.
“Maklum, pola kekuasaan oligarki sudah begitu lekat dalam sistem pemerintahan kita. Sehingga kebijakan apa pun menyangkut rakyat seakan tak bisa lepas dari kepentingan para pemilik modal,” kritiknya.
Hal ini, ujar Siti, memang menjadi konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Penguasa atau negara dalam sistem ini tak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat.
“Negara hadir justru sebagai perpanjangan tangan kepentingan pemilik uang. Mengingat mekanisme pemilihan pemimpin ala demokrasi telah menempatkan mereka sebagai pemilik sejati kekuasaan,” imbuhnya.
Dalam Islam Penguasa Pengurus Rakyat
Siti mengatakan, berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan. Sementara penguasa, posisinya sebagai pemegang amanat umat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan syariat Islam.
“Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menyetir penguasa kecuali syariat dan kemaslahatan umat. Jika penguasa berkhianat, cukuplah hal itu sebagai alasan bagi umat untuk mencabut mandat,” tandasnya.
Baginda Rasulullah Saw. dan para khalifah setelahnya, sambungnya, benar-benar menjadi teladan kepemimpinan ideal. Mereka berjalan di atas rel syariat serta menjadikan kepentingan rakyat dan negara sebagai hal yang utama.
“Mereka tidak berambisi membuat proyek-proyek mercusuar semata demi prestise, apalagi karena pesanan. Mereka fokus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan maksimal dan wibawa negara tetap kukuh terjaga,” pujinya.
Paradigma pengurus dan penjaga yang ada pada para pemimpin Islam, kata Siti, begitu melekat kuat. Hingga rakyat pun hidup dengan rasa aman dan diliputi kesejahteraan.
“Dengan sendirinya, masyarakat menjadi loyal. Mereka siap dipimpin dan dimobilisasi untuk merealisasikan tujuan bernegara dan masyarakat,” tukasnya.
Siti menegaskan, berabad-abad negara mereka bahkan tampil sebagai negara yang kuat dan adidaya.
“Sama sekali tidak pernah dikangkangi swasta, apalagi para penjajah, kecuali saat mereka mulai mencampakkan Islam sebagai asas hidup dan negaranya,” pungkasnya. [MNews/IA]
Foto sampul: CNN
