Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sambutannya dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pemain utama ekonomi keuangan syariah global. Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari keseluruhan ekonomi keuangan syariah global, peringkat ke-2 dari makanan halal, dan peringkat ke-3 untuk fesyen muslim. (Oke Zone, 06/10/2022).
Peringkat pertama kategori makanan halal masih disandang Malaysia. Untuk fesyen muslim, Cina menjadi eksportir busana muslim terbesar dunia untuk saat ini. Walaupun Cina adalah negeri nonmuslim, tetapi negara tersebut justru berambisi menjadi pemain utama ekonomi syariah. Selain Cina, Thailand pun berambisi menjadi pemasok utama makanan halal dunia.
Negara nonmuslim lainnya yang menjadi pemain ekonomi syariah global adalah Australia dan Brasil yang telah lama menjadi pemasok daging halal terbesar di dunia; Korea Selatan yang telah mendeklarasikan negaranya sebagai pusat wisata halal dunia; kemudian Inggris yang hingga saat ini dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia. (Republika, 2021).
Mengapa dunia—tidak terkecuali negara nonmuslim—berlomba-lomba menjadi pemain utama ekonomi syariah, padahal ekonomi syariah merupakan salah satu ajaran agama yang kini tengah dimonsterisasi dunia (islamofobia)? Mampukah “ekonomi syariah Indonesia” mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera?
Tiga Hal Penting ISEF
ISEF akan diselenggarakan pada 5—9 Oktober 2022. Adapun Road to ISEF sudah dimulai sejak April 2022 dengan gelaran tiga kali festival di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Timur. Acara ini dihadiri lebih dari 372 ribu orang dan mencapai omzet bisnis Rp9,43 triliun.
Terdapat tiga hal penting dalam penyelenggaraan ISEF ke-9 ini. Pertama, temanya beresonansi dengan Presidensi G20. Hal ini merupakan satu upaya menjadikan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi keuangan Indonesia agar secara efektif dapat mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
Kedua, tiga topik ISEF, yaitu inklusi ekonomi dan keuangan, gaya hidup halal dan hijau, serta digitalisasi untuk memajukan ekonomi keuangan syariah Indonesia. Kegiatan ini berkolaborasi dengan para mitra strategis, seperti Mukernas HEBITREN, perluasan sertifikasi halal, konferensi haji internasional, hingga forum wisata internasional.
Ketiga, ISEF kali ini menghadirkan tiga hal spesial. Pertama, mulai tahun ini, ISEF akan menyelenggarakan modest fashion terbesar di dunia. Akan ada 163 desainer, 17 kegiatan, dan 1.256 karya dalam festival ini. Kedua, perencanaan gerakan akselerasi sertifikasi halal. Ketiga, penguatan ekosistem global halal hub (GHH), yaitu suatu wadah yang dapat mempercepat pengembangan produk halal sehingga Indonesia bisa menjadi pusat hortikultura, rempah-rempah, produsen makanan halal.
Dari penyelenggaraan ISEF, terlihat bahwa sebagai negara muslim terbesar, Indonesia tengah merancang untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, pemain ekonomi syariah sekarang masih didominasi oleh negara nonmuslim.
Mengapa negara nonmuslim tertarik menjadi pemain ekonomi syariah, bahkan di Eropa telah banyak negara yang menerapkan sistem keuangan syariah?
Hipokrisi terhadap “Syariah”
Syariat Islam adalah hukum yang dihadirkan Allah Swt. untuk mengatur kehidupan umat manusia. Ekonomi syariah adalah satu dari sekian banyak ajaran Nabi saw. yang wajib diterapkan, baik skala individu, masyarakat, juga negara. Artinya, ekonomi syariah itu inheren dengan agama Islam yang mengesakan Allah Taala.
Oleh sebab itu, menjadi hipokrisi saat negara-negara besar yang mayoritas negeri kufur malah berlomba-lomba menjadi pelaku ekonomi syariah. Akan tetapi, pada saat yang sama mereka melecehkan ajaran dan umatnya, bahkan melukai hingga melakukan genosida terhadap umat muslim. Lihatlah perilaku pemerintahan Cina terhadap muslim Uighur, juga perilaku yang sangat biadab pemerintahan Thailand pada muslim Pattani.
Keuangan syariah yang kini tengah digandrungi negara-negara Eropa, termasuk Prancis, pun menjadi ironi besar tatkala pelecehan pada Nabi merebak di sana. Di tanah air sendiri, merupakan paradoks kala ekonomi syariah diaruskan, juga terjadi kriminalisasi terhadap sebagian ajaran Islam dan para ulama yang mengajarkan syariat-Nya.
Oleh karenanya, jawaban atas hipokrisi ini hanya dua, pertama, menyubordinatkan syariat Islam di bawah aturan kufur. Kedua, kapitalisasi “syariat” untuk kepentingan hegemoni para kapitalis.
Subordinat Ekonomi Syariah
Subordinasi ekonomi syariah terlihat ketika ekonomi syariah diotak-atik agar sesuai dengan pemahaman Barat. Keuangan ekonomi syariah, misalnya, yang digadang-gadang mampu menjadi arus pemulihan perekonomian, nyatanya masih berbasis riba yang telah jelas keharamannya.
Lihat pula betapa fesyen muslimah yang dipasarkan dunia, jauh dari kata syar’i. Hijab hanya dimaknai aksesoris pelengkap busana, bukan sebuah kewajiban. Akhirnya, berbagai model hijab menabrak syariat; atau berhijab, tetapi masih memamerkan aurat perempuan dan kemolekan tubuh perempuan. Padahal, bagi para muslimah, seharusnya berhijab adalah bentuk ketaatan mereka untuk senantiasa menutup aurat dan memakai pakaian syar’i sesuai sunah nabi.
Begitu pun wisata halal, hanya berbicara ketersediaan masjid dan makanan halal. Bahkan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menegaskan bahwa wisata halal bukan berarti menghilangkan yang haram, tetapi hanya menghadirkan layanan tambahan yang ramah muslim. Begitu pula ritual syirik yang menjadi daya tarik satu daerah, malah harus dilestarikan. Astagfirullah.
Inilah realitas ekonomi syariah hari ini, semata menjadi bagian dari subordinat sistem ekonomi kapitalisme.
Kapitalisasi “Syariat”
Selanjutnya mengenai kapitalisasi “syariat”, yakni memanfaatkan syariat untuk makin menancapkan hegemoni negara-negara penjajah. Kaum muslim hanya dipandang sebagai objek alias konsumen.
Saat melihat muslim yang tidak menginginkan “bunga”, dibuatlah tabungan dengan akad wadiah yang tidak berbunga pada nasabah. Tentu Ini sangat menguntungkan sebab bank bisa mengelola dana nasabah tanpa harus memberi “bunga”.
Populasi muslim yang kian besar menjadikan pebisnis berbondong-bondong mengambil bagian karena pasti akan mengalirkan keuntungan melimpah. Lihatlah betapa Cina mampu menjadi produsen fesyen muslim terbesar dunia, dari mulai sajadah hingga pakaian muslimah memenuhi pasar dunia. Wisata halal dengan makanan halalnya menjadi daya tarik industri pariwisata yang menjanjikan.
Sungguh miris, umat muslim yang besar ini hanya diposisikan sebagai konsumen pasar mereka. Konsekuensinya, budaya konsumerisme deras disuntikkan pada umat, terutama muda dan mudinya. Hal demikian dilakukan semata untuk menjaga keloyalan mereka membeli barang/jasa, juga untuk memastikan keberlangsungan hegemoni korporasi Barat.
Barat membangun pusat-pusat perbelanjaan dan fasilitas gaya hidup yang megah di tengah kehidupan muslim. Memasukkan cara pandang kehidupan yang serba materialistis pada media-media yang diakses penuh oleh umat muslim. Jadilah budaya konsumtif terjangkit akut pada diri umat. Umat pun terdorong untuk selalu memenuhi kebutuhan jasmani yang telah terbentuk oleh persepsi Barat.
Yang lebih membahayakan, agar preferensi umat muslim tetap dalam koridor barat, ajaran Islam kafah yang bertentangan harus dijauhkan dari umat. Dideraskanlah islamofobia yang menyebabkan muslim takut dengan agamanya sendiri dan lebih menerima agama Islam versi Barat. Akhirnya, program moderasi beragama, yakni Islam yang tidak bertentangan dengan Barat, terus disuntikan.
Sekali lagi, semua ini semata untuk melanggengkan hegemoni Barat dan pada akhirnya sekaligus mengadang kebangkitan Islam.
Khatimah
Oleh sebab itu, ekonomi syariah hanya menjadi subordinat ekonomi kapitalisme yang kini tengah memimpin dunia. Ketika negeri muslim menjadi pelakunya, mereka seolah-olah sedang membantu Barat untuk tetap menghegemoni dunia.
Liberalisasi, materialisme, konsumerisme, hingga islamofobia, akan terus diinjeksikan kepada negeri-negeri muslim semata untuk kepentingan besar mereka, yaitu menguasai dunia dan mengadang kebangkitan Islam.
Walhasil, yang dilakukan Indonesia seharusnya adalah menjadi pemain ekonomi Islam seutuhnya, yakni dengan menerapkan ekonomi Islam secara utuh dalam naungan Khilafah. Jangan menjadi pelaku ekonomi yang didikte Barat sebab mereka hanya ingin mengambil keuntungan sebab inilah yang makin mengikis kesejahteraan masyarakat. [MNews/Gz]
