Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Diskusi tentang RUU Sisdiknas makin menghangat. Salah satu topik panas dalam pembahasan RUU yang diajukan pemerintah menjadi prolegnas prioritas 2023 ini adalah persoalan kesejahteraan.
Topik kesejahteraan menjadi sangat penting karena jika kita menghendaki pendidikan yang berkualitas, kesejahteraan para pendidik tentu harus diperhatikan.
Tunjangan Hilang?
Ada perubahan signifikan antara RUU Sisdiknas dan aturan sebelumnya. Berdasarkan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 15, guru berhak mendapatkan penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji; serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, hingga tunjangan kehormatan.
Sedangkan pada pasal 105 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022, frasa tentang “tunjangan profesi guru” dihapus dan hanya ada kalimat “memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Hal ini mendapat protes dari para guru dan mereka menuntut Kemendikbud agar mengembalikan tunjangan profesi di RUU Sisdiknas.
Menanggapi hal ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeklaim bahwa RUU Sisdiknas akan lebih menyejahterakan guru. Alasannya, guru yang sudah menerima tunjangan akan tetap menerimanya, sedangkan guru yang belum menerima tunjangan tidak perlu antre untuk sertifikasi dan menjalani PPG, mereka bisa mendapatkan tunjangan.
Persoalannya, sudah diundangkan saja, tidak semua guru bisa mendapatkan tunjangan profesi. Jika pasal tersebut tidak diundangkan, tunjangan profesi akan rawan hilang. Selain itu, penghapusan tunjangan profesi dianggap melecehkan harkat dan martabat guru.
Krisis Pendidikan
Hiruk pikuk perdebatan terkait tunjangan profesi menunjukkan ada persoalan besar dalam memosisikan guru. Banyak guru tidak memperoleh kesejahteraan karena tidak memiliki sertifikat, padahal mereka sudah mendedikasikan hidupnya untuk mengajar. Sertifikasi seolah menjadi “kasta” bagi para guru.
Di sisi lain, urusan sertifikasi seolah melulu kaitannya dengan tunjangan, padahal seharusnya sertifikasi itu lebih pada aspek kualitas pengajar. Akibatnya, proses sertifikasi tampak begitu menyita waktu dan perhatian guru sehingga proses belajar mengajar tidak optimal.
Padahal, hari ini kita berhadapan dengan masalah besar berupa kualitas output pendidikan yang demikian rendah. Di tingkat regional saja, output pendidikan kita tidak mampu bersaing, apalagi di tingkat global. Akhirnya, sertifikasi dianggap tidak berkorelasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Muncullah wacana agar sertifikasi tidak menjadi syarat guru mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang diakomodasi di RUU Sisdiknas.
Lantas, apa urgensi sertifikasi? Umumnya, sertifikasi adalah bukti bahwa seseorang sudah memiliki kelayakan, sebagaimana sertifikasi profesi yang lain. Berdasarkan RUU Sisdiknas, sertifikat pendidik menjadi prasyarat untuk calon guru baru. Lalu, bagaimana cara mengukur kelayakan mengajar bagi guru yang sudah mengajar?
Berbagai pertanyaan di atas menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia demikian kompleksnya, padahal baru dilihat dari satu aspek, yaitu kualitas pengajar. Belum jika melihat dari perspektif gonta-ganti kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana, mahalnya biaya pendidikan, profil generasi yang makin tidak berakhlak, dan lain-lain.
Persoalannya akan makin kompleks. Tidak salah jika dikatakan pendidikan kita mengalami krisis. Bukan hanya krisis kesejahteraan, tetapi krisis secara sistemis.
Pentingnya Ideologi Sahih
Krisis pendidikan hari ini terjadi karena secara mendasar asas pendidikan kita sudah bermasalah. Akibatnya, tujuan pendidikan menjadi salah arah.
Saat ini, pendidikan kita diasaskan pada sekularisme sehingga agama tidak dilibatkan dalam pendidikan, kecuali aspek ritual dan moral yang bersifat individual. Akibatnya, tujuan pendidikan tidak diarahkan untuk menghasilkan output cerdas bertakwa, melainkan sekadar untuk memenuhi standar kebutuhan industri yang dibangun para kapitalis.
Guru yang seharusnya diposisikan sebagai pendidik, kini justru diposisikan sebagai pekerja. Mereka diupah dengan nominal tertentu jika mencapai target jam mengajar tertentu. Padahal, keberhasilan pendidikan sangat membutuhkan guru yang berdedikasi, bukan sekadar guru yang bekerja.
Akhirnya, visi-misi dan program pendidikan, semuanya mengarah pada kapitalisasi pendidikan. Semuanya soal cuan. Murid sekolah untuk bekal mencari cuan, guru mengajar juga untuk mencari cuan.
Sayangnya, dengan model pendidikan yang demikian kapitalistik, hasilnya juga bukan cuan yang besar sehingga bisa membawa pada kesejahteraan negara. Kita tetap saja menjadi negara miskin dan terjajah secara ekonomi oleh negara lain. Output pendidikan kita hanya menjadi pekerja industri milik kapitalis asing.
Kita semua, termasuk para guru, jauh dari kata sejahtera. Bahkan, kita terperangkap menjadi pasar bagi produk para kapitalis raksasa dan generasi kita yang bekerja menjadi buruhnya. Sungguh miris!
Kita butuh bangkit dari kondisi ini. Namun, untuk itu kita harus meninggalkan asas sekularisme yang rusak dan menggantinya dengan asas pendidikan yang sahih sehingga frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” terwujud dalam realitas.
Islam Solusi Nyata
Solusi bagi krisis pendidikan kita ada pada Islam. Islam memandang pendidikan sebagai hal yang sangat penting, yaitu sebagai pilar peradaban.
Asas pendidikan adalah akidah Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membangun kepribadian Islam serta penguasaan ilmu kehidupan bagi peserta didik. Pendidikan Islam akan menghasilkan output peserta didik yang kukuh keimanannya dan mendalam pemikiran Islamnya. Inilah pemikiran (fikrah) pendidikan Islam.
Fikrah ini hanya bisa terwujud melalui metode penerapannya (thariqah), yaitu Khilafah. Pendidikan Islam merupakan salah satu sistem dari suprasistem Islam dalam Khilafah. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, disusunlah satu kurikulum pendidikan formal yang berlandaskan akidah Islam.
Khilafah bertanggung jawab terhadap formalisasi pendidikan Islam. Misalnya, kebijakan terkait tujuan, strategi, kurikulum dan perbukuan; metode kegiatan belajar mengajar, ijazah dan sertifikasi; penetapan usia sekolah, jenjang pendidikan, kalender pendidikan, standardisasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; akreditasi lembaga; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; kerja sama internasional; serta pembiayaan. Kebijakan ini ditetapkan agar warga negara dapat mengakses pendidikan secara mudah, murah bahkan gratis, terjangkau, serta berpengaruh (Al-Waie, Agustus 2021).
Sistem pendidikan Islam bukan konsep semata, melainkan sudah terbukti efektif menghasilkan kegemilangan peradaban. Pada era kekhalifahan, guru diposisikan sebagai pihak yang berjasa memberikan kemaslahatan bagi umat. Negara memberikan jaminan kesejahteraan dan penghargaan yang besar baik berupa gaji, tunjangan, maupun hadiah.
JW Draper dalam History of the Conflict menyebutkan bahwa seorang profesor di bidang hukum yang mengajar di Madrasah Nizhamiyah menerima gaji sebesar 40 dinar. Gaji ini tentu saja di luar jaminan kesehatan dan pendidikan yang diberikan oleh negara bagi seluruh warga negara.
Selain itu, Khilafah juga menyediakan perumahan bagi para pengajar. Di dalam kampus juga tersedia fasilitas literasi yang terbaik level dunia. Para guru juga dibiayai untuk melawat ke seluruh dunia untuk melakukan survei, mempelajari ilmu baru, dan mengajar ke negeri-negeri yang baru menerima dakwah Islam.
Besarnya perhatian Khilafah terhadap para guru menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan diakui dunia. Kegemilangan pendidikan Islam mendapatkan pengakuan dari tokoh pendidikan dunia.
Dalam kitab Min Rawa’i Hadhratina disebutkan bahwa Jacques C. Reister mengatakan, “Selama 500 tahun, Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan, dan peradabannya yang tinggi.” (Al-Waie, 2017). Inilah profil sistem pendidikan yang kita butuhkan. Wallahualam. [MNews/Gz]
