Dedolarisasi, Mampukah Mematahkan Mitos Dolar sebagai Mata Uang Terkuat?

Dedolarisasi, Mampukah Mematahkan Mitos Dolar sebagai Mata Uang Terkuat?

Muslimah News, FOKUS — Banyak pihak yang mengaitkan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan ancaman krisis ekonomi nasional. Kurs rupiah bergerak mendekati Rp17.823,65 per dolar AS pada hari Minggu (31-5-2026). Namun, Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu justru menanggapi situasi kenaikan nilai tukar rupiah tertinggi sepanjang sejarah RI ini dengan nada tenang, bahkan terkesan meremehkan.

Dalam pernyataannya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur ia menegaskan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia terutama di perdesaan tidak bergantung pada dolar. Pernyataan ini tentu mencengangkan, sebab masyarakat justru telah merasakan imbas kenaikan harga barang karena banyak barang konsumsi mereka yang merupakan produk impor, yang tentunya menggunakan dolar.

Kita justru layak bertanya, mengapa pergerakan mata uang dolar AS selalu menjadi ukuran utama bagi kesehatan ekonomi sebuah negara?

Mitos Mata Uang Terkuat

Selama puluhan tahun, dolar AS tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi perdagangan internasional, tetapi juga menjadi simbol bagi adikuasa ekonomi global. Negara-negara berkembang harus rela dipaksa mengikuti logika pasar internasional yang menjadikan dolar AS sebagai pusat perdagangan, cadangan devisa, hingga menjadi standar bagi utang luar negeri.

Akibatnya, ketika dolar menguat, banyak negara secara otomatis mengalami tekanan ekonomi, meskipun kondisi produksi dan konsumsi domestiknya belum tentu memburuk. Situasi ini menunjukkan bahwa dominasi dolar bukan sekadar persoalan ekonomi secara teknis, melainkan juga menyangkut relasi kuasa dalam sistem ekonomi dan geopolitik global.

Sebelum lahirnya sistem Bretton Woods pada 1944, posisi dolar AS sebenarnya belum menjadi penguasa tunggal keuangan dunia. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, mata uang yang paling dominan adalah pound sterling Inggris. Hal ini di antaranya karena Inggris adalah negara pertama dan dominan pada masa itu dalam industrialisasi. Inggris juga merupakan negara yang menguasai banyak jalur perdagangan global, serta memiliki imperium kolonial terbesar di dunia. The Sun Never Sets on The British Empire atau Matahari Tidak Pernah Tenggelam di Kerajaan Inggris adalah sebuah adagium yang menggambarkan betapa luas dan banyaknya jumlah negara jajahan Inggris kala itu.

Namun, situasi berubah, setelah terjadinya dua Perang Dunia yang cukup menguras kekuatan ekonomi Eropa, AS muncul sebagai kreditur terbesar dunia yang memiliki cadangan emas terbesar. Melalui Konferensi Bretton Woods, 44 negara sepakat menjadikan dolar sebagai pusat sistem moneter internasional dengan jaminan bahwa setiap US$35 dapat ditukar dengan satu ons emas. Sejak saat itu, dolar tidak lagi sekadar mata uang nasional AS, tetapi juga berubah menjadi fondasi ekonomi global.

Dominasi tersebut semakin menguat setelah presiden AS saat itu, Richard Nixon pada 1971 menghentikan konvertibilitas (kemampuan tukar) dolar terhadap emas. Secara teori, langkah ini seharusnya melemahkan dolar karena tidak lagi ditopang oleh aset riil. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. AS berhasil mempertahankan posisi dolar melalui kekuatan ekonomi, pasar keuangan, serta pengaruh geopolitiknya.

Akibatnya, sebagian besar perdagangan internasional—terutama minyak, energi, dan komoditas strategis—tetap menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Bahkan, transaksi antara dua negara yang tidak melibatkan AS sekalipun, sering kali tetap memakai dolar sebagai mata uang perantara. International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa dolar masih menyumbang lebih dari separuh cadangan devisa dunia dan mendominasi transaksi keuangan internasional.  

Ketergantungan dunia terhadap dolar menciptakan suatu struktur ekonomi yang sering disebut sebagai exorbitant privilege atau “hak istimewa berlebihan” bagi AS. Karena dunia membutuhkan dolar untuk berdagang, membayar utang, dan menyimpan cadangan devisa, AS dapat mencetak surat utang dan memperluas pasokan dolar—salah satunya dengan mencetak dolar secara bebas—yang kemudian diserap oleh negara-negara lain.

Dalam perspektif ekonomi politik kritis, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kolonialisme modern, yakni bukan lagi melalui pendudukan militer, melainkan ketergantungan moneter. Ketika suku bunga AS naik atau dolar menguat, banyak negara berkembang langsung menghadapi tekanan inflasi, kenaikan biaya impor, beban utang, hingga krisis nilai tukar. Dengan kata lain, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Washington sering kali memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap negara lain dibandingkan keputusan pemerintah negara itu sendiri.

Hari ini, ketika krisis demi krisis menghantam ekonomi dunia, baik melalui perang maupun faktor alam lainnya, persoalan utamanya justru bukan sekadar pada naik atau turunnya dolar, melainkan pada sistem moneter fiat money itu sendiri. Sejak dolar dilepaskan dari standar emas pada 1971, dunia memasuki era mata uang yang nilainya tidak lagi ditopang aset riil, melainkan sekadar kepercayaan terhadap negara penerbitnya. Tidak heran, negara penerbit memiliki kelonggaran besar untuk menerbitkan mata uangnya guna mendanai defisit, meskipun kebijakan tersebut tetap dikendalikan oleh batasan hukum domestik negara tersebut.

Dalam perspektif Islam, praktik semacam ini membuka ruang ketidakadilan karena nilai harta masyarakat dapat tergerus oleh inflasi yang tidak mereka ciptakan. Oleh karena itu, persoalan dominasi dolar pada hakikatnya bukan hanya persoalan mata uang AS, tetapi persoalan sistem global yang menjadikan uang sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebatas alat tukar.

Dedolarisasi dan Mata Uang Safe-Heaven Sepanjang Masa

Dominasi dolar AS sering digambarkan sebagai doktrin umum yang tidak dapat diganggu gugat. Padahal, sejarah dunia telah membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada mata uang yang abadi. Sebelum dolar, dunia pernah tunduk pada pound sterling Inggris. Dunia juga pernah mendapuk florin Belanda dan berbagai mata uang imperium lain sebagai yang terkuat, tetapi pada akhirnya runtuh bersama menurunnya kekuatan politik negara penerbitnya.

Profesor ekonomi dan ilmu politik, Barry Eichengreen menegaskan bahwa dominasi mata uang global selalu mengikuti siklus sejarah. Dominasi itu naik ketika didukung kekuatan ekonomi dan politik, lalu perlahan menurun ketika muncul pusat-pusat kekuatan baru ekonomi. Oleh sebab itu, anggapan bahwa dolar akan selamanya menjadi penguasa tunggal ekonomi dunia sesungguhnya lebih merupakan mitos geopolitik daripada fakta sejarah.

Argumen bahwa negara berkembang mustahil keluar dari dominasi dolar sebenarnya lahir dari logika ketergantungan yang selama puluhan tahun dipelihara oleh sistem ekonomi global. Faktanya, sejumlah negara tetap bertahan meski akses terhadap sistem dolar dibatasi. Mitos bahwa dolar adalah sumber kekuatan dunia seharusnya perlu dibaca menggunakan daya nalar yang lebih kritis. Selama ini, menguatnya dolar bukan semata-mata karena kualitas intrinsiknya, tetapi karena jaringan kekuasaan ekonomi, perdagangan, militer, dan keuangan yang menopangnya selama puluhan tahun.

Sejumlah negara kaya Eropa seperti Jerman, Prancis, atau Swiss memiliki sistem keuangan yang cukup kuat sehingga tidak terlalu rentan terhadap gejolak dolar dibanding negara berkembang. Meski pengaruh dolar AS tetap terasa ketika mereka harus impor untuk kebutuhan ketahanan energi, tetapi itu tidak terlalu membebani. Hal ini karena kebijakan moneter yang matang dari bank-bank sentral di Eropa seperti European Central Banks (ECB) memiliki kemampuan untuk menstabilkan pasar jika terjadi guncangan mata uang.

Di sisi lain, negara-negara yang terkena embargo seperti Iran atau Rusia mulai membangun mekanisme perdagangan alternatif. Dengan cara menggunakan mata uang lokal (local currency settlement), membeli emas fisik untuk menguatkan cadangan devisa selain dolar, maupun mengembangkan sistem pembayaran alternatif seperti penggunaan mata uang mitra dagang tertentu untuk mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis dolar. Cina juga mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan internasional sebagai bagian dari agenda de-dollarization.

Walaupun hingga kini belum ada mata uang yang mampu menggantikan dolar secara penuh, realitas tersebut menunjukkan bahwa dunia perlahan mencari jalan keluar dari ketergantungan tunggal terhadap satu mata uang yang selama puluhan tahun menjadi pusat kekuasaan ekonomi global.

Jika kita telaah secara historis, kekuatan dolar sesungguhnya lebih banyak ditopang oleh jaringan kekuasaan yang dibangun AS pasca-Perang Dunia II. Dominasi ini diwujudkan lewat perdagangan internasional, kontrol terhadap lembaga keuangan global, kekuatan militer dan persenjataan canggih, bantuan ekonomi (dalam bentuk utang) pada negara-negara terdampak perang, serta posisi strategis dalam pasar energi dunia. Dengan kata lain, dolar kuat bukan karena kertasnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding mata uang lain, tetapi karena dunia dipaksa beroperasi dalam sistem yang menjadikan dolar sebagai pusat transaksi.

Berbeda dengan dolar, ketika dunia bekerja dengan sistem moneter berbasis emas pada masa lalu, mata uang ini memperoleh kepercayaan bukan karena kekuatan politik suatu negara, tetapi karena emas memiliki nilai intrinsik yang diakui lintas peradaban. Selama berabad-abad, dinar emas dan dirham perak menjadi alat tukar utama di wilayah kekuasaan Islam, dari Andalusia hingga Asia Tengah. Emas dan perak juga diterima dalam perdagangan dengan Eropa, India, dan Tiongkok tanpa memerlukan dominasi dan kontrol oleh satu negara tertentu.

Pada masa kejayaan peradaban Islam (abad ke-7 hingga ke-15), stabilitas dinar emas menjadi salah satu fondasi dalam perkembangan perdagangan global. Koin dinar yang pertama kali distandardisasi, dicetak pada masa Abdul Malik ibn Marwan dengan mempertahankan kandungan emas yang relatif konsisten selama berabad-abad.

Profesor ekonomi politik yang juga seorang sejarawan ekonomi, Peter Bernholz pernah mencatat bahwa sistem uang berbasis logam mulia memiliki keunggulan karena pemerintah tidak dapat menciptakan uang secara berlebihan tanpa cadangan yang nyata. Stabilitas ini memungkinkan pedagang dari berbagai wilayah melakukan transaksi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Bahkan, di Eropa, standar emas yang berkembang pada abad ke-19 juga menciptakan periode stabilitas harga jangka panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ekonom klasik David Ricardo juga berpendapat bahwa uang yang ditopang logam mulia memberikan disiplin terhadap pemerintah dan mencegah inflasi yang bersumber dari pencetakan uang yang tidak terkendali. Dengan ini, argumentasi utama yang membuat emas mampu bertahan sebagai penyimpan nilai selama ribuan tahun adalah kelangkaannya, ketahanannya terhadap kerusakan, serta keterbatasan pasokannya yang tidak dapat dimanipulasi secara mudah oleh penguasa.

Emas, pada dasarnya tetap memiliki nilai meskipun suatu saat sebuah kerajaan, negara, atau rezim politik runtuh. Hal ini tentu berbeda dengan mata uang fiat modern yang nilainya bergantung pada kebijakan bank sentral dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, sejarah menunjukkan bahwa kestabilan emas tidak lahir dari kekuatan militer atau hegemoni geopolitik, tetapi dari kepercayaan universal manusia terhadap nilai yang nyata dan terbatas.

Inilah sebabnya emas tetap bertahan sebagai aset perlindungan (safe-heaven) ketika mata uang modern mengalami inflasi, krisis utang, hingga gejolak geopolitik, sebagaimana telah terbukti dari masa peradaban Islam hingga ekonomi global kontemporer.

Sistem Emas dan Perak, Jalan Keluar Paripurna

Al-Qur’an telah menegaskan bahwa emas dan perak merupakan standar nilai yang dikenal dan diakui dalam transaksi ekonomi manusia. Allah SWT berfirman,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ..

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih.” (QS At-Taubah [9]: 34).

Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan, ayat ini menunjukkan emas dan perak sebagai bentuk kekayaan yang memiliki nilai nyata dan digunakan manusia sebagai simpanan serta alat pertukaran harta.

Demikian pula firman Allah Swt. berikut ini,

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَࣖ ۝٢

“Mereka menjualnya dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.” (QS Yusuf [12]: 20).

Ayat ini menerangkan bahwa transaksi di masa lalu menggunakan mata uang dirham sebagai alat tukar. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang nilai uang dari otoritas politik semata, tetapi dari sesuatu yang memiliki nilai intrinsik dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Dalam Islam, setiap pelaksanaan hukum syariat yang berkaitan dengan jual beli, utang piutang, hingga denda, menunjuk emas dan perak sebagai alat pengganti. Ini menunjukkan bahwa emas dan perak memiliki keunggulan. Pada penentuan zakat, misalnya, standar yang dipakai untuk menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan yakni sebesar satu nisab emas, yang setara dengan 85 gram emas.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang tetap. Ketika Islam mewajibkan diat dalam bentuk tertentu dari emas, ketika Islam menjadikan emas dan perak sebagai ukuran dalam hukum-hukum pertukaran mata uang, dan ketika Islam mengaitkan emas dan perak dengan hukum zakat, maka semua itu menunjukkan bahwa emas dan perak adalah mata uang.

Pandangan ini berangkat dari keyakinan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dibangun di atas uang yang nilainya berubah karena keputusan politik atau kepentingan pasar keuangan global. Selama uang dapat dicetak tanpa batas, selama itu pula inflasi, spekulasi, dan ketimpangan akan terus menjadi bagian dari sistem ekonomi dunia. Oleh sebab itu, solusi mendasar terhadap krisis moneter global bukanlah sekadar mengganti mata uang dominan dari dolar ke mata uang lain, tetapi mengembalikan sistem moneter pada standar nilai yang nyata dan terbatas, yakni emas dan perak.

Sejarah membuktikan bahwa dinar dan dirham mampu bertahan berabad-abad melintasi kekhalifahan Islam, kerajaan Eropa, hingga perdagangan lintas benua tanpa mengalami kehancuran nilai seperti yang berulang kali terjadi pada uang kertas modern. Atas dasar ini, perjuangan melawan dominasi dolar sesungguhnya bukan hanya perjuangan ekonomi, tetapi juga perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan nilai, keadilan distribusi, dan kemerdekaan bangsa-bangsa dari sistem keuangan kapitalisme global yang selama ini dibangun di atas uang tanpa nilai intrinsik.

Bagi umat Islam, perjuangan ini sekaligus bagian dari representasi keimanan kepada syariat Allah Taala. Upaya menegakkan hukum-hukum syariat pada persoalan ekonomi dan moneter termasuk bagian dari panggilan iman. Demikian halnya, membuang hegemoni kapitalisme global yang telah merenggut kemandirian dan kedaulatan moneter negeri-negeri muslim, serta bersiap menerapkan sistem keuangan dan moneter yang lebih kuat.

Selanjutnya, menjalankan sistem ekonomi berstandar mata uang emas dan perak yang lebih stabil dari guncangan krisis, serta menerapkan kebijakan geopolitik yang tidak mudah diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam. Langkah ini adalah yang terbaik bagi kejayaan kembali umat Islam dan negeri-negeri muslim pada umumnya. Wallahualam bissawab. [MNews/VI-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *