Muslimah News, FOKUS — Sebuah video yang viral di media sosial, Kamis (9-4-2026), memperlihatkan murid SD Negeri Tando, Kabupaten Manggarai Barat, NTT belajar di luar ruangan. Dalam video tersebut, sejumlah murid berseragam SD terlihat duduk di bangku kayu di bawah pohon, sementara seorang guru mengajar di depan mereka.
Sekolah yang berdiri sejak 2014 di Kampung Tando, Desa Robo, Kecamatan Welak ini memiliki 68 murid dengan delapan tenaga pengajar. Berdasarkan konfirmasi media, Kepala SDN Tando, Fransiskus Jenala mengatakan bahwa sebelumnya terdapat dua ruangan yang dibangun pemerintah pada 2018. Sedangkan, satu gedung yang tidak permanen dan berdinding seng dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Jadi total hanya tiga bangunan yang digunakan para murid dalam melaksanakan proses belajar-mengajar.
Untuk menyiasati keterbatasan ruang, pihak sekolah membagi ruangan dengan sekat triplek agar bisa digunakan beberapa kelas sekaligus. Belakangan, proses belajar mengajar akhirnya dilakukan di bawah pohon karena keterbatasan ruangan. Sayang, selain sangat mengganggu proses pembelajaran, faktor cuaca juga menjadi kendala serius saat pembelajaran. Saat musim hujan, murid dan guru kerap khawatir terhadap potensi bahaya.
Jenala mengatakan Kementerian PUPR pernah mau membantu pembangunan ruang kelas tambahan SDN Tando pada 2020. Namun rencana itu tidak kunjung terwujud. Padahal, pihak sekolah sudah menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Pihak sekolah juga sudah mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah, tetapi tidak ada jawaban. Hal ini kemudian viral di dunia maya dan mengundang simpati warganet. Setelah viral, Kemendikdasmen meninjau langsung dan berjanji segera membangun 4 ruang kelas baru dan toilet pada tahun ini.
Kesenjangan Pembangunan
Kesenjangan sarana dan prasarana di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan, jelas sangat kontras antara daerah perkotaan—utamanya pulau Jawa—dengan daerah terpencil/3T (tertinggal, terdepan, terluar). Banyak sekolah di berbagai pelosok kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan sarana penunjang lainnya.
Menurut data Kemendikbudristek 2023, sekitar 35% sekolah dasar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mengalami kerusakan sedang hingga berat, bahkan ada yang tanpa akses air bersih atau toilet. Faktor utama yang kerap dianggap sebagai penyebab kondisi miris ini meliputi kendala geografis, akses, terbatasnya pembiayaan, teknologi, serta distribusi tenaga pendidik yang tidak merata.
Adanya kesenjangan sarana prasarana dan infrastruktur tersebut menandakan pembangunan negeri yang belum merata. Di sisi lain, pemerintah kerap lamban dalam merespons keluhan masyarakat. Padahal, untuk pembiayaan lainnya pemerintah mampu mengadakan. Beberapa waktu lalu pun viral konten yang menggambarkan perbedaan kondisi gedung sebuah sekolah yang lokasinya dekat dengan gedung dapur SPPG untuk program MBG yang jauh lebih baik.
Abainya pemerintah dalam merespon kebutuhan pendidikan, hingga tertunda selama bertahun-tahun hanyalah satu di antara banyak contoh kasus yang pernah ada. Respons pemerintah pun terkesan dipaksa oleh suara warganet di dunia maya. Walhasil, “no viral no justice” lagi-lagi berlaku dalam kasus murid di NTT. Pemerintah bergerak sesaat setelah warganet riuh di media sosial. Ini cerminan bahwa pemerintah tidak benar-benar serius melayani rakyat. Ketimbang berbenah, banyak pejabat justru lebih mementingkan citra diri atau institusinya.
Problem kesenjangan pembangunan adalah keniscayaan di tangan para pemimpin yang tidak amanah. Kondisi ini juga merupakan buah dari penerapan kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan materi. Dalam sistem ini, penguasa cenderung mengedepankan pembangunan yang dianggap mampu berkontribusi untuk peningkatan ekonomi. Sektor pariwisata, misalnya.
Pemerintah banyak menggenjot pembangunan pariwisata sebagai sektor prioritas karena dipandang mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, penggerak devisa, dan bernilai ekonomi. Akibatnya, pembangunan infrastruktur pendidikan dianggap tidak menguntungkan, bahkan mengalami penundaan. Sedangkan, pembangunan infrastruktur di wilayah destinasi wisata terus digenjot karena mendatangkan untung yang lebih besar. Ini bukan lagi tentang prioritas, tetapi masalah paradigma pembangunan yang bertumpu pada kalkulasi ekonomi.
Rekonstruksi Sistem Islam
Dalam Islam menuntut ilmu adalah kewajiban, maka negara berkewajiban pula untuk menunjang sarana pendidikan agar setiap masyarakat mendapatkan akses pendidikan dengan kualitas yang terbaik. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu peradaban. Pendidikan memiliki peran fundamental untuk masa depan generasi dan bangsa. Oleh karena itu, Islam menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Besarnya perhatian Islam terhadap pendidikan ini berakar pada kecintaan Islam terhadap ilmu. Ilmu adalah cahaya, penuntun peradaban. Wajar jika kita mendapati banyak hadis yang membahas tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Rasulullah saw. bersabda, “Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang-bintang.” (HR Abu Dawud).
Dalam konteks kenegaraan, ilmu adalah modal dalam membangun dan mempertahankan peradaban. Melalui penyelenggaraan pendidikan, suatu negara akan menghasilkan SDM yang tangguh dan kapabel yang siap ditempatkan pada berbagai gugus tugas dan membantu negara dalam melayani kepentingan vital umat. SDM cerdas ini pula yang akan membantu negara dalam merancang berbagai rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang sebuah peradaban mulia. Inilah yang menjadi rahasia peradaban Islam saat menjadi mercusuar peradaban pada masanya.
Oleh karena itu, negara Islam akan memaksimalkan perannya dalam menjalankan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan di saat yang sama mempersiapkan peradaban dengan fondasi ilmu pengetahuan yang mumpuni dan tidak tertandingi. Untuk itu, pembangunan sarana pendidikan merupakan prioritas pembangunan dalam negara Islam.
Keseriusan penguasa kaum muslim dalam memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur pendidikan terlihat pada banyak jejak sejarah peradaban Islam. Pada masa Khilafah Abbasiyah, misalnya, dibangun berbagai sarana prasarana yang mendukung terwujudnya tradisi riset tingkat tinggi, juga pusat penerjemahan karya-karya Yunani.
Pada masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid didirikan perpustakaan Baitul Hikmah yang masyhur dengan ratusan ribu koleksi buku pada masanya. Khalifah juga mendirikan pusat-pusat penelitian terbesar di dunia yang berpusat di Bagdad, Irak, di samping menyediakan sarana dan prasarana terbaik seperti ruang kelas, observatorium, laboratorium, asrama, kamar mandi, dan seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan lainnya.
Pembangunan dan pemerataan pendidikan ini dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara Islam. Khalifah berupaya memperluas jangkauan pendidikan ke berbagai wilayah hingga ke perkampungan dan memastikan setiap anak mampu mengakses pendidikan. Khalifah mengirim para ulama yang digaji oleh negara, sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tatkala mengutus Yazid bin Abi Malik ad-Dimasyqi dan Al-Harits bin Yamjud al-Asy’ari untuk mengajarkan fikih kepada masyarakat badui.
Mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat adalah spirit pelayanan negara Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan secara merata, negara mendirikan struktur administratif yang terdiri dari departemen/maslahah, jawatan-jawatan/da’irah, dan unit-unit/idarah. Dalam Islam, negara memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Negara juga memahami bahwa masa depan negara berada di tangan generasi. Negara serius menyiapkan masa depan cemerlang melalui sistem pendidikan yang merata dan berkualitas tanpa tendensi, apalagi bertujuan untuk menjaga citra diri.
Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj serta pos kepemilikan umum (milkiyyah ‘aammah). Negara Islam melakukan berbagai pembangunan seluruh sektor penting seperti pendidikan. Hal ini dalam rangka membentuk generasi berkepribadian Islam, juga untuk menopang tegaknya peradaban Islam di seluruh penjuru dunia. Inilah wujud negara Islam dengan visi politik Islam yang khas dalam melaksanakan pembangunan, melayani kebutuhan rakyat dan menjaga visi peradaban sesuai tuntunan syariat. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
