Penulis: Ati Solihati, S.T.P.
Muslimah News, FOKUS — Praktik aborsi illegal kembali menjadi isu berita. Sebuah sindikat aborsi ilegal yang beroperasi di salah satu apartemen kawasan Jakarta Timur terbongkar setelah beroperasi selama dua tahun. Sejak 2023 sindikat ini sudah menangani 361 pasien dengan perkiraan keuntungan Rp2,6 miliar. Menanggapi hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebut banyak perempuan menggunakan layanan aborsi illegal karena terbatasnya fasilitas legal, khususnya korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, KemenPPPA dan Kemenkes sedang mempersiapkan tenaga kesehatan agar bisa memberikan layanan aborsi legal (kompas, 18-12-2025).
Maraknya praktik aborsi merupakan cermin rusaknya sistem sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Sistem kapitalisme dengan asas sekularisme menjadikan kebebasan individu sebagai hak asasi, di antaranya kebebasan bertingkah laku. Setiap individu bebas bertingkah laku, selama dipandang tidak melanggar kebebasan individu yang lain. Pergaulan bebas pun menjadi gaya hidup yang tidak terelakkan lagi.
Akidah sekularisme menjadikan standar perbuatan tidak lagi agama (halal haram), tetapi hanya sebatas etika dan moral yang bersifat relatif. Asas kebebasan yang dilahirkannya, selain melepaskan batasan agama, juga bisa menggeser batas etika dan moral masyarakat. Suatu kemaksiatan yang sebelumnya dianggap hal tabu, kemudian menjadi hal yang biasa. Sangat tepat bila dikatakan sekularisme adalah pangkal maraknya kemaksiatan.
Ketika standar perbuatan tidak lagi halal haram, interaksi dengan lawan jenis pun tidak mengenal batas-batas syarak. Hubungan biologis tidak lagi sebagai wilayah privat suami istri. Berpayungkan hak asasi individu, pelakunya bebas berperilaku. Selama berlandaskan suka sama suka dan tanpa terjadi kekerasan, maka interaksi dengan lawan jenis sampai tahap hubungan biologis pun dinormalisasi.
Tidak jarang dari pergaulan bebas ini terjadi kehamilan di luar nikah yang dikatakan sebagai Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Kemunculan KTD sering berujung pada tindakan aborsi. Janin yang tidak berdosa pun dibunuh sebelum sempat menghirup udara kehidupan.
KTD, Solusinya Aborsi Legal?
Menurut Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yuli Astuti, sebanyak 10,7% kehamilan di Indonesia adalah KTD. Wilayah Jawa-Bali merupakan penyumbang tertinggi dengan kontribusi sebesar 59,9% dari KTD nasional. Menurut Yuli, KTD sering kali berisiko komplikasi kehamilan, bahkan kematian ibu dan anak. Ia merekomendasikan perluasan akses dan kualitas informasi KB, peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan sosialisasi KB yang sensitif budaya. (BRIN, 29-10-2025).
Kelompok usia remaja termasuk yang rawan mengalami KTD. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan 18 dari 1.000 remaja perempuan usia 15—19 tahun melahirkan sepanjang 2024. Menurut Bonivasius Prasetya Icthiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, remaja yang hamil dan melahirkan memiliki sejumlah dampak negatif. Selain faktor usia yang belum matang, alat reproduksi remaja juga belum siap (detik, 8-10-2025).
Generasi muda yang semestinya menjadi agen kebangkitan umat dan peletak peradaban mulia, dengan terjadinya KTD, menjadi generasi yang tidak berdaya. Energinya habis untuk menanggung akibat dari pergaulan bebasnya. Pemerintah pun memandang hal ini sebagai permasalahan yang harus diberikan solusi.
Sistem kapitalisme merupakan akar permasalahan KTD. Sistem kapitalisme dengan akidah sekularisme, menafikan halal haram sebagai standar berperilaku. Asas liberalisme menjadi payung kebebasan individu dalam bertingkah laku, dalam bergaul dan berinteraksi. Sistem sekuler kapitalisme telah menjadi asas kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini. Pemerintah hadir sebagai penjaga kelestarian sistem.
Pemerintah dalam menyolusi permasalahan KTD tidak dengan membuat regulasi preventif, yaitu dengan menata ulang sistem tata pergaulan di masyarakat agar tidak terjadi pergaulan bebas. Namun, pemerintah lebih memperhatikan upaya mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Pergaulan bebas telah berdampak pada terjadinya KTD, maka pemerintah menetapkan beragam kebijakan yang tujuannya mencegah terjadinya KTD, bukan melarang pergaulan bebas agar tidak terjadi KTD.
Pemerintah telah menetapkan PP 28/2024 yang di dalamnya terdapat pasal 103 ayat (4) huruf e, tentang pelayanan kesehatan reproduksi, meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Poin ini telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan telah meminta pemerintah mencabut aturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi ini karena dengan kebijakan tersebut, para pelaku seksual berisiko justru diberi fasilitas alat kontrasepsi agar tidak terjadi KTD.
Bukankah hal ini kontradiktif? Kebijakan ini justru memberi peluang lebih besar lagi bagi para remaja kita, yang termasuk kelompok pelaku seksual berisiko, untuk melakukan seks bebas, asalkan tidak terjadi KTD.
Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan jika KTD tetap terjadi, sedangkan kehamilan dan peristiwa melahirkan, terutama pada usia remaja, adalah hal yang berisiko tinggi, pemerintah menetapkan kebijakan aborsi yang aman dan memberikan sanksi bagi para pelaku aborsi ilegal. Pemerintah menetapkan kebijakan aborsi yang aman dalam PP 28/2024 pasal 116—119. Selain itu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU 1/2023) pasal 463 tentang kebolehan aborsi yang aman bagi korban tindak perkosaan atau kekerasan seksual, yang menyebabkan kehamilan, yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu. KUHP baru ini berlaku sejak 2 Januari 2026.
Sama seperti kebijakan penyediaan alat kontrasepsi, larangan praktik aborsi ilegal dan kebolehan aborsi yang aman juga tidak memberikan solusi tuntas bagi permasalahan KTD karena kebijakan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Akar permasalahan KTD adalah ideologi kapitalisme dengan ide kebebasannya yang telah menciptakan ekosistem pergaulan bebas. Sistem ini tidak memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis. Sekularisme tidak menjadikan halal dan haram sebagai standar dalam berpikir dan bertingkah laku. Zina dinormalisasi. Dampak negatif yang menjadi turunannya, yaitu KTD dan beragam penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), akan senantiasa menjadi problem sosial berkepanjangan.
Islam Memberikan Solusi Tuntas Problem Sosial
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam menjelaskan bahwa Islam merupakan risalah yang diwahyukan Allah Taala kepada Rasulullaah saw. untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah Taala, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, maupun hubungan manusia dengan manusia yang lain. Pergaulan (interaksi) antara laki-laki dan perempuan ada aturannya dalam Islam. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab lain karya beliau, An-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam, menjelaskan seperangkat syariat Islam yang mengatur masalah pergaulan. Islam mengatur interaksi laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan khusus (domestik) maupun kehidupan umum. Landasan interaksi laki-laki dan perempuan adalah halal dan haram yang telah digariskan syariat islam, seperti larangan mendekati zina. Allah Taala berfirman,
وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ٣٢
“..dan janganlah mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS Al Isra: 32).
Syariat Islam akan menjadi pilar dalam interaksi. Dengannya, tidak akan terjadi pergaulan bebas. Dengannya, perzinaan dan KTD akan tercegah. Generasi muda tidak habis energinya dalam pergaulan bebas dan menanggung akibat dari salah pergaulan. Namun, generasi muda akan mengoptimalkan energinya sebagai agen kebangkitan umat.
Hukum Aborsi dalam Islam
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan di dalam kitab An-Nizham al-Ijtima’i fi al Islam bahwa aborsi adalah haram karena merupakan tindakan pelanggaran terhadap jiwa manusia yang terpelihara darahnya. Tindakan ini termasuk tindakan kriminal yang mewajibkan diat (tebusan) yang ukurannya sama dengan diat ghurrah, baik budak laki-laki atau budak perempuan, yang nilainya sepersepuluh diat membunuh manusia dewasa. Allah Swt. berfirman, “… dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu sebab yang benar.” (QS Al-An’am:151).
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah telah menetapkan bagi janin seorang wanita Bani Lahyan yang digugurkan dan kemudian dia meninggal dengan diat ghurrah, baik budak laki-laki atau budak perempuan.”
Adapun batas usia janin yang terkait dengan keharaman aborsi, terlebih dahulu kita memperhatikan fase-fase janin dalam kandungan hadis ‘Abdullah bin Mas’ud berikut ini:
إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ
“Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari (berupa nutfah), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) selama itu juga, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk mencatat empat perkara: amal, ajal, rezeki, dan celaka atau bahagia. Lalu ditiupkan ruh.” (Muttafaqun ‘alaih)
Terkait batas usia janin yang dikaitkan dengan keharaman aborsi, para ulama berbeda pendapat. Prof. Huzaemah T. Yanggo dalam buku Problematika Fikih Kontemporer menjelaskan bahwa para fukaha sepakat kalau menggugurkan kandungan setelah usia 120 hari, yaitu saat ruh telah ditiupkan, adalah haram, sehingga tindakan aborsi tersebut dianggap pembunuhan, dan berhak dikenakan sanksi diat ghurrah. Namun, hukum menggugurkan kandungan setelah janin berusia 40 hari, terjadi perbedaan pendapat.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam menjelaskan bahwa pengguguran janin sebelum ditiupkan ruh, jika dilakukan setelah berlalu 40 hari sejak awal kehamilan, adalah haram, sama dengan haramnya pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh. Ini karena pada usia 40 hari sejak awal kehamilan, mulai terjadi proses penciptaan, mulai terjadi proses pembentukan janin dan sudah tampak sebagian anggota tubuhnya, sehingga dipastikan janin ini adalah janin yang hidup dan sedang menjalani proses untuk menjadi seorang manusia sempurna. Oleh karena itu penganiayaan terhadap janin pada usia 40 hari sama dengan penganiayaan janin pada usia 120 hari (saat ditiupkannya ruh), sama dengan penganiayaan terhadap jiwa seorang manusia yang terpelihara darahnya
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani pun menjelaskan bahwa ada pengecualian dari keharaman aborsi, yaitu jika para dokter yang adil (tidak fasik) menetapkan keberadaan janin dalam perut ibunya akan mengakibatkan kematian ibunya, sekaligus janin yang dikandungnya, maka aborsi menjadi diperbolehkan demi memelihara kehidupan ibunya.
Dengan demikian, alasan lain semisal aborsi janin pada KTD yang merupakan hasil perkosaan atau tindakan kekerasan seksual lain tidak dapat menjadi alasan kebolehan aborsi. Hal ini sebagai koreksi bagi regulasi kebolehan aborsi yang ditetapkan pemerintah, seperti dalam PP 28/2024 dan pasal 463 UU 1/2023. Kecuali jika seorang dokter yang ahli dan adil (tidak fasik) menetapkan bahwa keberadaan janin tersebut secara pasti akan mengakibatkan kematian ibunya sekaligus janin yang dikandungnya. Aborsi dalam kondisi ini diperbolehkan untuk keselamatan ibunya.
Upaya pemerintah untuk membuka layanan aborsi legal, alih-alih sebuah solusi malah akan membuat pergaulan bebas beserta segala dampak yang ditimbulkannya menjadi makin marak. [MNews/RR]
