[Keuangan Global] Intervensi Pemerintah: Hadirnya sang Pahlawan Super Penyelamat? (Bagian 1/2)

Penulis: Jamal Harwood

Muslimah News, TELAAH KITAB – Koridor Kekuasaan

Direktur IMF Dominique Strauss Kahn, dalam pertemuan di Washington pada 11—12 Oktober 2008 mengatakan, “Meningkatnya kekhawatiran terhadap kesanggupan melunasi utang pada sejumlah lembaga keuangan terbesar di AS dan Eropa telah mendorong sistem keuangan global berjalan menuju ke jurang kehancuran sistemis.”

Di London, Perdana Menteri Gordon Brown dan tim keuangan negaranya bekerja siang dan malam bersama para penasihat bank-bank investasi, termasuk Standard Chartered, JP Morgan, Citigroup, dan Credit Suisse. Pada 12 Oktober 2008, tim tersebut bekerja secara maraton mencari solusi krisis. Pejabat eksekutif senior dari Credit Suisse bahkan memindahkan sementara kantornya di Jalan Downing Street 10, tempat kediaman PM Inggris sehingga makin mendekatkan akses dirinya ke koridor kekuasaan.

Ketika program penyelamatan bank-bank itu diumumkan pada Senin, 12 Oktober 2008, koran-koran Inggris memuja langkah yang mereka sebut sebagai “Balti Bailout”. Penyebutan ini merujuk pada sesi pertemuan larut malam yang melibatkan tim Departemen Keuangan, para pengacara, para penasihat bank investasi, dan para pejabat bank yang terancam pailit. Pertemuan ini untuk melahirkan kesepakatan yang dapat menyelamatkan bank-bank dan sistem itu sendiri.

Pembahasan itu mereka lakukan sambil menikmati makan malam dengan menu nasi kari dari restoran terdekat senilai £245. Tidak mau kalah oleh paket penyelamatan senilai US$700 miliar yang direstui Kongres AS sepekan sebelumnya, rupanya Brown punya rencananya sendiri untuk menambal krisis dalam kesepakatan yang dibuat dini hari itu.

Kebijakan pemerintah AS tentang penyelamatan perbankan yang menelan biaya US$700 miliar itu sempat mendapat pertentangan dan menjadi kontroversi dalam sesi dengar pendapat dengan kongres. Kebijakan serupa yang diambil oleh pemerintah Inggris dengan nilai nominal tidak kurang dari £500 miliar (setara US$850 miliar) dan melebihi aturan pemberian pinjaman pemerintah, justru berjalan mulus tanpa perdebatan dengan nihil signifikansi di Parlemen.

Terlepas dari banyaknya kepentingan dalam upaya menyelamatkan agar “kawan bermain judi” mereka tidak turut bangkrut, bank-bank investasi merupakan arsitek di balik kebijakan penyelamatan “bank investasi” oleh pemerintah. Mengetahui dengan baik bahwa Royal Bank of Scotland, Barclays, Halifax Bank of Scotland, dan lain-lain merupakan kartu-kartu utama dalam rantai domino pemegang kontrak derivatif, maka tidak ada solusi lain untuk menyelamatkan sistem, kecuali dengan “melakukan segala cara yang diperlukan”, mengutip ucapan Konselor Alistair Darling.

Akan tetapi, alangkah terlalu naifnya jika berasumsi bahwa bank-bank investasi terkemuka itu juga tidak bertindak sesuai kepentingannya dengan cara meninggikan pihak-pihak yang sedikit kurang beruntung dibanding mereka sendiri yang sudah terlatih berurusan dengan pemerintah yang meminta bagian saham dan memerintahkan penangguhan bonus-bonus eksekutif dan potensi deviden. Menteri Keuangan AS Henry Paulson yang juga mantan pimpinan Goldman Sachs tidak bisa dipandang sebagai dua sosok berbeda dengan dua kepentingan yang berlainan ketika ia merancang kebijakan penyelamatan perbankan bernilai US$700 miliar. Sebuah kebijakan yang oleh seorang pejabat di Departemen Keuangan diakui bahwa nilai US$700 miliar itu dihitung secara kasar dengan mengadopsi “angka-angka yang besar saja”.

Meskipun sama-sama terkesan terburu-buru, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah Inggris masih memiliki rincian yang dapat mendukung angka nominal bantuan yang dikeluarkan, bukan sekadar angka yang dibuat supaya enak dibaca.

Program Penyelamatan

Pemerintah Inggris berkomitmen membayar hingga £50 miliar untuk meningkatkan neraca bank-bank yang terkena imbas krisis dengan cara investasi langsung, termasuk penyertaan saham baru. Paket bantuan tersebut juga mencakup £200 miliar untuk dana darurat dengan memperpanjang masa Special Liquidity Scheme (Skema Likuiditas Khusus) yang memungkinkan bank-bank untuk meminjam demi memenuhi kebutuhan likuiditas “jangka pendek” dan £250 miliar untuk pengeluaran utang yang dijamin oleh pemerintah.

Ada beberapa masalah dalam pendekatan ini.

1. Ketidakmampuan menemukan pembeli untuk “aset-aset beracun” (dua istilah yang kontradiktif bukanlah masalah likuiditas, melainkan masalah harga. Semua itu sebetulnya ada pasarnya, tetapi masalahnya adalah harganya di pasar tidak bagus untuk bank-bank dan lembaga-lembaga investasi yang ingin bertahan hidup. Jika pasar menghargai semua aset itu sebagai sampah, mengapa pemerintah justru menghargai semua itu begitu tinggi sebagai barang mewah?

Ini mengkhianati masalah kepercayaan yang sesungguhnya. Masalahnya adalah kurangnya kepercayaan yang disebabkan oleh terlalu banyaknya sampah/aset-aset yang berlebihan nilainya dibandingkan dengan nilai aset-aset yang riil. Krisis likuiditas tidak berarti likuiditas tidak tersedia sama sekali, tetapi lebih karena pihak yang memilikinya tidak mau mengeluarkannya dengan kecenderungan harga aset yang menurun dan dengan nilai aset yang berlebihan. Pihak-pihak yang memiliki likuiditas tidak mau meminjamkannya kepada pihak yang memiliki sampah, terutama karena berpotensi merugi.

2. Meskipun US$700 miliar adalah angka yang besar, tetapi itu masih belum cukup besar. Itu hanya sebagian dari akumulasi kredit macet dan kemungkinan terus menumpuk. Washington Post edisi 29 September 2008 melaporkan bahwa 20 lembaga keuangan terbesar AS memiliki aset senilai US$4,7 triliun dalam bentuk hipotek dan surat-surat berharga yang dijamin oleh hipotek (yang tertinggi tentu saja CDO, tetapi tidak dimasukkan dalam catatan keuangan). Kerugian akibat CDS kini juga mulai membuat bank dan lembaga keuangan terpukul. Ini pun tidak ada regulasinya, tidak dilaporkan, dan jumlahnya sangat banyak.

Oleh karena itu, sekarang mungkin dapat dipertanyakan apakah kebijakan penyelamatan, pinjaman, dan jaminan dari pemerintahan AS/Inggris/Eropa dapat terbayar nantinya. Hingga 4 Desember 2008 saja, semua upaya itu sudah menelan biaya lebih dari US$10 triliun.

3. Masalah dasar yang paling utama dalam krisis perumahan dan peminjaman hipotek ini justru luput dari pembahasan banyak orang. Jutaan warga AS akan kehilangan rumah mereka, bahkan bisa terdorong ke jurang kemiskinan. Pada saat yang menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan utama bersama pemerintah berupaya mati-matian setelah penjualan hipotek secara agresif oleh lembaga-lembaga itu, maka akan ada jutaan orang yang kehilangan segalanya (rumah, kekayaan, dan pekerjaan mereka).

Dalam program penyelamatan tersebut tidak ada ketentuan bagi korban krisis perumahan. Media dengan cepat menyalahkan mereka karena “memperpanjang jangka waktu utangnya melebihi ketentuan” atau mengambil hipotek yang tidak bisa mereka cicil (subprime), sedangkan kebijakan penjualan hipotek secara agresif dan besar-besaran justru tidak dihukum. Mengapa para korban tidak diselamatkan sehingga mereka bisa tetap punya rumah yang menaungi mereka? Seandainya pemerintah mengambil kebijakan seperti ini, setidaknya pemerintah sudah dianggap menyelamatkan aset-aset yang riil, yaitu rumah.

4. Paket stimulus ekonomi hanyalah “menu tambahan” yang dipaksakan. Industri otomotif memohon bantuan program penyelamatan senilai US$25 miliar akibat krisis dan penurunan dalam industri mereka.

Program penyelamatan akan mengirim uang rakyat (dari hasil pajak atau melalui pasokan uang inflasi dengan cara mencetak lebih banyak dolar) untuk menutupi kerugian-kerugian akibat para spekulan. Uang itu akan jatuh ke lembah hitam untuk menutupi kerugian bank dan sama sekali tidak akan membantu para pemilik rumah atau masyarakat secara umum. [MNews/RY-YG]

Bersambung ke “Intervensi Pemerintah” Bagian 2/2.

Sumber: Jamal Harwood, Membedah Krisis Keuangan Global.