Muslimah News, FOKUS — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 141 tokoh dari berbagai latar belakang. Upacara digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25-8-2025), bertepatan dengan HUT ke-80 RI. Penganugerahan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, alih-alih menuai hormat, langkah ini justru menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin medali disematkan pada sosok dengan rekam jejak kontroversial? Dari nama yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat hingga mantan pejabat yang terseret kasus korupsi. Tidak heran, daftar penerima tanda kehormatan terasa lebih sebagai daftar ironi. Publik pun curiga, apakah ini penghargaan atau sekadar panggung citra kekuasaan?
Kritik Masyarakat Sipil dan Akademisi
Penganugerahan tanda kehormatan ini menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menilai bahwa penghargaan kepada figur-figur yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat sama saja dengan mengukuhkan impunitas dan mencederai rasa keadilan korban. Kritik menguat ketika nama tokoh seperti Wiranto dan A.M. Hendropriyono masuk dalam daftar penerima tanda kehormatan. Keduanya pernah disebut dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur maupun penculikan aktivis, sehingga penghargaan pada mereka tidak ubahnya tamparan bagi korban dan keluarganya.
Respons serupa datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang menegaskan bahwa pemberian medali kepada tokoh-tokoh bermasalah hanyalah bentuk pengingkaran negara atas kewajiban menegakkan HAM. Setara Institute juga menyoroti proses seleksi penerima tanda kehormatan yang dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan asas yang diatur dalam UU 20/2009. Menurut mereka, penghargaan negara seharusnya mencerminkan asas kemanusiaan, keteladanan, kehati-hatian, dan keterbukaan, bukan sekadar panggung politik.
Kritik juga diarahkan pada sejumlah menteri aktif yang turut menerima tanda kehormatan, seperti Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan Bahlil Lahadalia. Publik mempertanyakan dasar penghargaan tersebut, sebab para menteri pada dasarnya hanya menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Lebih dari itu, kinerja mereka pun tidak memuaskan. Krisis harga, kesenjangan ekonomi, dan maraknya protes rakyat atas kebijakan pemerintah menjadi bukti bahwa prestasi mereka jauh dari kata gemilang.
Imparsial menyebut penganugerahan tersebut sebagai “anomali” dan langkah politis yang keliru. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahkan menegaskan penolakan mereka terhadap pemberian tanda kehormatan bagi sosok bermasalah, termasuk mantan pejabat yang terseret kasus korupsi.
Tidak hanya dari kalangan masyarakat sipil, kritik juga muncul dari ranah akademik. Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, menyebut tanda kehormatan saat ini telah kehilangan makna sejatinya. Menurutnya, gelar yang seharusnya menjadi simbol penghargaan atas pengabdian tulus justru tereduksi menjadi sekadar “bros pesta politik” yang lebih menonjolkan pencitraan daripada keteladanan.
Selebrasi Jabatan, Bukan Apresiasi Rakyat
Sulit menafsirkan tanda kehormatan kali ini sebagai penghargaan murni. Pemberian tanda kehormatan itu lebih tepat disebut selebrasi jabatan serta perayaan simbolik bagi mereka yang dianggap berjasa pada rezim, bukan pada rakyat. Selain itu, ukuran “jasa” dalam kacamata penguasa sering kali berseberangan dengan realitas. Hal yang dipuji pemerintah sebagai prestasi, justru dirasakan rakyat sebagai luka yang terus disayat.
Ironi, momentum pemberian ini digelar di tengah suasana politik dan ekonomi yang memanas. Alih-alih sibuk mengurai jeritan rakyat akibat krisis harga, kesenjangan, pengangguran, dan lemahnya daya beli, negara justru larut dalam seremonial pencitraan. Di dalam Istana gemerlap penghargaan dibagikan, sedangkan di luar temboknya rakyat dibungkam dengan gas air mata.
Kontras itu terlihat makin jelas ketika pada saat yang sama, ribuan warga di luar Istana turun ke jalan menuntut keadilan. Demonstrasi yang semula memprotes kebijakan DPR kian meluas akibat tindakan represif aparat hingga menelan korban jiwa. Rakyat bergolak, tapi Istana berpesta. Beginilah wajah negara hari ini. Penguasanya tepuk tangan di ruang megah kekuasaan, padahal rakyat menderita hujan isak tangis di jalanan.
Dalam praktik politik kapitalistik, tanda kehormatan sering kali diproduksi sebagai instrumen kekuasaan. Prosesnya tampak formal, tapi minim substansi. Penerima dipilih bukan karena jasa nyata, melainkan karena kedekatan dengan rezim. Alih-alih memperkuat legitimasi, penghargaan justru memicu sorotan publik dan menegaskan jurang antara simbol megah dan realitas pahit rakyat.
Fenomena ini menyingkap wajah asli demokrasi sekuler yang sarat logika Machiavellian, yakni menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Dalam bingkai itu, penghargaan negara lebih sering berfungsi sebagai alat legitimasi politik ketimbang pengakuan tulus atas jasa seseorang. Aturan bisa diubah, standar digeser, dan gelar bisa diberikan kepada siapa pun selama dianggap menjaga kekuasaan.
Lebih jauh lagi, penerima tanda kehormatan otomatis berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP). Sungguh ironi jika sosok dengan rekam jejak pelanggaran HAM atau kebijakan yang merugikan rakyat dimakamkan layaknya pahlawan bangsa. Kehormatan seperti ini seharusnya dijaga ketat, bukan diobral demi kepentingan politik sesaat.
Pada akhirnya, penganugerahan tanda kehormatan tidak lebih dari panggung simbolik untuk memperkuat citra rezim. Alih-alih menginspirasi keteladanan, ia justru memperdalam jurang ketakpercayaan publik terhadap negara. Pertanyaannya, apa dampak penghargaan ini bagi rakyat? Medali toh tidak bisa menurunkan harga beras, membuka lapangan kerja, atau menjawab krisis kesehatan dan pendidikan. Kontribusinya berhenti di lingkaran elite serta sekadar menjadi alat legitimasi politik dan kekuasaan.
Standar Kehormatan dalam Islam
Dalam pandangan Islam, kiprah seorang muslim tidak pernah dimaksudkan sebagai ajang pencitraan. Setiap amal dari seorang muslim lahir dari dorongan iman kepada Allah Taala dan semangat fastabiq al-khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). Prestasi pun tidak diukur menurut sorotan kamera atau penghargaan formal, melainkan dari sejauh mana kebermanfaatan dirinya bagi umat. Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Thabrani, Al-Mu‘jam Al-Awsath, no. 5949).
Islam juga menegaskan bahwa standar kemuliaan tidak boleh ditentukan oleh manusia yang serba subjektif, melainkan hanya oleh Allah, Zat Yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, orang yang dianggap layak diberi penghargaan sejatinya adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Allah Taala berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 13, “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS Al-Hujurat [49]: 13)
Ayat tersebut menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah hanya diukur berdasarkan ketakwaan, bukan jabatan, gelar, ataupun penghargaan duniawi. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa ukuran terpuji atau tercela suatu perbuatan tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh syariat.
Dengan demikian, tanda kehormatan sejati bukanlah sekadar berupa medali yang disematkan di dada, melainkan catatan amal di hadapan Allah. Orientasi seorang muslim tidak boleh berhenti pada penilaian manusia, apalagi sekadar pencitraan politik, tapi pada balasan akhirat yang kekal.
Pujian dan penghargaan boleh saja diterima, tapi ia bukan tujuan. Ia hanyalah sarana untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Tanpa orientasi ini, pujian justru bisa berbalik menjadi azab. Ini sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 188, “Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka dapatkan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.”
Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa gelar atau penghormatan hanya bernilai ketika digunakan untuk taat kepada Allah dan memberi manfaat nyata bagi umat. Sejarah mencatat bahwa gelar-gelar mulia seperti As-Shiddiq atau Al-Faruq bukan hasil seleksi politik, melainkan lahir dari pengakuan objektif umat atas amal nyata tokoh-tokoh tersebut.
Pemberian tanda kehormatan oleh negara hari ini hanya memperlihatkan betapa jauhnya kekuasaan dari aspirasi rakyat. Alih-alih menguatkan legitimasi, ia justru menyingkap jurang ketakadilan yang makin menganga. Medali bisa disematkan di dada, tapi tidak bisa menutup luka rakyat yang terus dipelihara oleh sistem yang salah arah. Islam telah mengingatkan kita bahwa kehormatan sejati tidak lahir dari panggung seremoni, melainkan dari amal nyata yang berlandaskan takwa. Gelar mulia tidak ditentukan oleh rezim, melainkan oleh Allah. Hanya dengan kembali pada standar Ilahi, penghargaan benar-benar bermakna. Tanda kehormatan tidak semestinya sekadar simbol kekuasaan, tapi cermin keteladanan dan kebermanfaatan bagi manusia. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]

Derajat manusia dalam sistem hari ini sering kali dilihat dari harta dan tahta.
Inilah sistem kapitalis semua di ukur dg materi