Penulis: Nettyhera
Muslimah News, FOKUS — Polemik mengenai royalti musik terus mencuat ke ruang publik. Perdebatan ini menyeret banyak pihak—mulai dari musisi, produsen musik, hingga pemerintah—terkait bagaimana karya musik harus dihargai dan bagaimana hak ekonomi dari sebuah karya bisa terus mengalir kepada penciptanya. Royalti dianggap sebagai bentuk keadilan agar para musisi dan pencipta karya tidak dieksploitasi pihak lain. (Republika, 13-8-2025).
Sebenarnya, ini bukanlah fenomena baru. Hampir setiap tahun muncul keributan serupa, entah karena tidak transparannya distribusi royalti, besaran nilai yang dipandang tidak adil, atau perebutan hak antara pencipta dan label.
Namun, polemik ini juga menyingkap problem yang lebih dalam, yakni bagaimana sebenarnya Islam memandang hak kekayaan intelektual, termasuk soal royalti? Apakah sistem royalti yang berlaku hari ini sesuai syariat Islam? Ataukah ia justru merupakan produk dari sistem kapitalisme yang mendominasi dunia modern?
Royalti dalam Kapitalisme: Antara Hak dan Eksploitasi
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan hukum kepada seseorang atas hasil olah pikirnya, seperti karya cipta, penemuan, atau merek, untuk melindungi inovasi sekaligus mendorong perkembangan ekonomi. Secara teori, HKI menjaga sisi moral dan ekonomi dari karya tersebut, mencegah peniruan atau penggunaan tanpa izin, sekaligus membuka peluang bagi pencipta memperoleh manfaat, misalnya melalui lisensi atau royalti. Jenisnya meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. (Legalitas[dot]org, 14-6-2024).
Dalam sistem kapitalisme, royalti adalah bentuk penghargaan finansial kepada pencipta karya seni atau penemu teknologi, tetapi praktiknya sering melahirkan ketidakadilan. Pencipta lagu kadang hanya menerima jumlah kecil, sedangkan industri rekaman, manajemen, atau platform digital mendapat porsi keuntungan lebih besar.
Di Indonesia, regulasi tentang royalti diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta. Meski secara teori bertujuan melindungi hak pencipta, praktik di lapangan justru sering menyulitkan. Banyak musisi mengaku hanya mendapat sebagian kecil dari hasil karyanya yang diputar di televisi, radio, atau kafe. Bahkan, ada yang bertahun-tahun tidak menerima haknya.
Kritik terhadap Konsep Royalti
Hak cipta yang kita kenal hari ini sejatinya lahir dari sistem kapitalisme Barat. Sejak abad ke-19, negara-negara Barat menandatangani berbagai perjanjian internasional hingga lahir organisasi World Intellectual Property Organization (WIPO). Bahkan, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pun mewajibkan anggotanya tunduk pada aturan perlindungan hak cipta. Intinya, karya—baik buku, lagu, perangkat lunak, atau penemuan—dianggap sebagai harta yang hanya bisa digunakan dengan izin pemiliknya, bahkan setelah penciptanya meninggal.
Royalti dalam kapitalisme menempatkan karya sebagai aset komersial yang bisa diwariskan, diperjualbelikan, bahkan dimonopoli. Hal ini melahirkan industri hiburan yang sangat eksploitatif: karya seni kehilangan nilai sosialnya dan lebih banyak dihargai karena nilai finansial.
Konsep royalti muncul karena negara abai memberikan penghargaan yang layak kepada para penemu atau pencipta karya. Akibatnya, para pencipta harus mengandalkan sistem royalti untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. Dengan kata lain, tanggung jawab negara dialihkan menjadi beban publik.
Royalti pun menjelma sebagai skema bisnis. Setiap kali karya itu digunakan, masyarakat dipaksa untuk terus membayar. Bahkan untuk musik yang dimainkan di ruang publik seperti restoran, hotel, atau transportasi umum, ada kewajiban membayar royalti. Pola ini pada akhirnya tidak hanya memberatkan masyarakat, tetapi juga mengomodifikasi karya seni dan ilmu pengetahuan dalam kerangka pasar.
Lebih jauh, sistem kapitalisme yang melahirkan konsep royalti ini juga sarat kepentingan industri. Banyak musisi atau pencipta lagu justru tidak menikmati hasil dari royalti karena sudah dipotong oleh label, publisher, atau pihak ketiga yang menguasai hak distribusi. Dengan demikian, royalti bukan sepenuhnya bentuk perlindungan terhadap pencipta, melainkan instrumen ekonomi yang mengikuti logika pasar kapitalisme.
Hak Cipta menurut Islam
Dalam Islam, karya intelektual bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, kepemilikan berwujud, seperti cap dagang, logo, atau desain barang. Ini boleh dimiliki dan diperdagangkan karena ada nilai materi yang nyata. Kedua, kepemilikan pemikiran atau ilmu. Selama masih tersimpan di kepala pemiliknya, itu hak pribadi. Namun jika sudah diajarkan atau dijual, orang lain bebas memanfaatkannya tanpa harus minta izin. Hal yang tidak boleh adalah mengklaim karya itu sebagai miliknya sendiri karena termasuk penipuan.
Hal tersebut dilandasi bahwasanya Rasulullah ﷺ dengan tegas bersabda, “Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR Muslim). Mengambil hak orang lain dengan cara ini juga berpotensi menjerumuskan pada perbuatan batil, sebagaimana larangan Allah ﷻ dalam firman-Nya, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.” (QS Al-Baqarah: 188).
Sebaliknya, Islam mendorong penyebaran ilmu agar bisa dimanfaatkan oleh umat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya.” (HR Muslim). Dengan begitu, Islam menempatkan ilmu yang telah diajarkan sebagai manfaat umum, sedangkan penipuan dan klaim palsu atas karya orang lain dipandang sebagai perbuatan tercela.
Inilah perbedaan besar dengan Barat. Sistem kapitalisme memberi syarat ketat, seperti dilarang menyalin, memperbanyak, atau mengelola karya tanpa izin. Padahal, dalam Islam, syarat seperti ini tidak sah karena membatasi sesuatu yang halal.
Rasulullah ﷺ bersabda,
«المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا»
“Kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi).
Dengan begitu, pembeli buku atau perangkat lunak berhak memanfaatkannya sesuai hukum syariat, tanpa terikat aturan buatan kapitalis.
Islam Menghargai Ilmu dan Karya
Tidak bisa dimungkiri, Islam menempatkan ilmu dan orang berilmu pada posisi yang sangat mulia. Rasulullah ﷺ bersabda,
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim).
Ayat Al-Qur’an pun menegaskan keutamaan orang berilmu dibanding yang tidak berilmu (lihat QS Al-Mujadilah: 11). Artinya, Islam sangat menghargai ilmu, termasuk karya-karya yang lahir dari upaya intelektual. Para ulama sepanjang sejarah Islam banyak menghasilkan karya agung dalam bidang fikih, tafsir, hadis, kedokteran, astronomi, dan sebagainya.
Menariknya, karya-karya besar itu tidak dikunci dengan hak cipta dalam arti kapitalistik. Kitab-kitab ulama disalin, diajarkan, dan disebarkan luas tanpa larangan. Bahkan makin banyak yang menyalin, makin besar pahala jariah yang mengalir kepada penulisnya.
Islam pun tidak menutup mata terhadap pentingnya menghargai ilmu dan karya. Para ulama pada masa kejayaan Islam sangat dihargai, bahkan diberikan penghormatan yang besar atas jasa mereka. Penghargaan itu datang dari negara, bukan dari masyarakat melalui skema royalti yang mengekang.
Inilah perbedaan nyata antara Barat dan Islam. Islam menempatkan negara sebagai pihak yang wajib menghargai karya para ulama, penemu, atau cendekiawan. Negara memberikan penghormatan dalam bentuk gaji, hadiah, atau penghargaan lain yang layak, sesuai dengan kemanfaatan karya tersebut bagi umat. Dengan cara ini, karya tetap dihargai tanpa membebani masyarakat.
Negara Islam juga tidak menyerahkan urusan penghargaan karya kepada pasar. Tidak ada skema royalti yang membuat masyarakat harus terus membayar sepanjang masa. Semua diatur dalam kerangka keadilan Islam yang memastikan kemaslahatan umat tanpa melanggar syariat.
Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Al-Ma’mun dari Dinasti Abbasiyah, para penerjemah karya-karya kuno diberi gaji sangat tinggi. Setiap penerjemah menerima 500 dinar setiap bulan, setara dengan sekitar dua kilogram emas. Begitu juga Khalifah Al-Hakam al-Umawi di Andalusia yang memberikan 1.000 dinar emas kepada Abu Faraj al-Ashfahani untuk karyanya yang monumental, Kitab Al-Aghani.
Penghargaan semacam ini menunjukkan betapa Islam menghargai karya ilmiah yang bermanfaat bagi umat. Namun penting dicatat, penghargaan itu hanya diberikan kepada karya-karya yang memiliki nilai manfaat nyata bagi masyarakat, bukan karya yang justru merusak moral atau melalaikan manusia dari tujuan hidupnya.
Juga menjadi masalah saat ini adalah ketika yang diperdebatkan adalah musik. Dalam banyak pandangan ulama, musik dan lagu yang liriknya mengajak kepada kemaksiatan atau melalaikan dari ketaatan kepada Allah, justru tidak layak dihargai apalagi dilembagakan dalam bentuk royalti. Bagaimana mungkin sebuah karya yang mengandung maksiat justru diberi legitimasi hukum untuk terus mengalirkan keuntungan? Bukankah itu berarti negara ikut mendukung penyebaran kemaksiatan tersebut? Inilah masalah besar ketika hukum Islam dipaksa mengikuti standar kapitalis.
Ilmu Bermanfaat, Pahala Terus Mengalir
Dalam Islam, dorongan utama untuk menciptakan karya atau penemuan bukanlah uang, melainkan iman. Seorang muslim terdorong menghasilkan karya demi kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi pahala jariah bagi penemunya. motivasi terbesar dalam berkarya bagi seorang muslim adalah pahala, bukan keuntungan finansial dari sistem royalti.
Pada masa keemasan Islam, para ulama dan ilmuwan menghasilkan karya besar yang menjadi rujukan dunia hingga kini. Sebut saja Ibnu Sina dengan Al-Qanun fi al-Tibb, Al-Khawarizmi dengan ilmu aljabar, hingga Imam Syafi’i dengan Kitab Ar-Risalah. Namun, tidak satu pun dari mereka menuntut royalti dari setiap cetakan atau salinan karya. Mereka menulis semata untuk mengabdikan ilmu dan menyebarkannya sebagai amal jariah dan ilmu yang bermanfaat.
Negara Islam (Khilafah) menyediakan dukungan finansial kepada ulama, penulis, dan ilmuwan, baik melalui baitulmal maupun patronasi khalifah. Para ulama, penulis, dan ilmuwan tidak perlu khawatir akan kesejahteraan hidupnya dan bisa tetap fokus berkarya untuk umat.
Kembali ke Islam Kafah
Aturan hak cipta Barat lebih banyak berfungsi sebagai alat monopoli dan penjajahan ekonomi. Ia membuat ilmu menjadi mahal dan akses masyarakat terhambat. Sebaliknya, Islam mendorong ilmu untuk disebarkan dan dimanfaatkan demi kemaslahatan. Kreator tetap boleh mendapat imbalan dari jasanya, tetapi tidak dibenarkan menutup akses ilmu dengan dalih hak cipta.
Polemik royalti musik hanyalah satu contoh kecil dari bagaimana kapitalisme memperlakukan karya sebagai komoditas pasar. Umat Islam perlu sadar bahwa kemuliaan ilmu bukan pada lisensi atau royalti, melainkan pada manfaatnya untuk umat. Dengan kembali kepada aturan Islam, ilmu akan menjadi sarana kemajuan dan pembebasan, bukan sekadar komoditas.
Sudah saatnya umat Islam kembali kepada sistem Islam kafah, termasuk dalam memandang karya, ilmu, dan hak kekayaan intelektual. Karya yang benar-benar bermanfaat bagi umat akan dihargai, sedangkan karya yang justru merusak tidak akan diberi tempat. Inilah keadilan sejati yang hanya bisa diwujudkan dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah. [MNews/GZ]

Mendefinisikan Kapitalisme dengan sangat dangkal. Seolah-olah, semua yg menghasilkan keuntungan berarti kapitalis. Saran saya, coba perdalam definisi kapitalisme, bisa baca buku Soekarno, atau Karl Marx sebagai “pisau” analisa.
Sepakat
Hak cipta yang kita kenal hari ini sejatinya lahir dari sistem kapitalisme Barat