[Politik Ekonomi Islam] Perubahan Strategi Penjajahan

[Politik Ekonomi Islam] Perubahan Strategi Penjajahan

Penulis: Abdurrahman Al Maliki

Muslimah News, TELAAH KITAB — Berkaitan dengan perubahan strategi (uslub) penjajahan, menjelang berakhirnya perang Dunia II, muncul kesadaran di kalangan orang-orang yang memahami percaturan politik internasional bahwa penjajahan/imperialisme harus dihapuskan. Sebabnya, serangan Rusia atas sistem penjajahan itu telah melemahkan penjajahan itu sendiri.

Saat Sekutu meraih kemenangan dalam Perang Dunia II, maka di antara program Rusia adalah melanjutkan serangan terhadap sistem kapitalisme, imperialisme Barat, menggerakan penduduk tanah jajahan agar melakukan revolusi/pemberontakan, sekaligus merekayasa sejumlah peristiwa untuk merepotkan negara-negara Barat.

Oleh karena itulah, Amerika mulai berpikir bahwa tidak ada jalan lain untuk melestarikan penjajahannya, kecuali dengan mengubah strateginya (uslub). Demikian pula tidak ada cara lain untuk mengambil kembali daerah-daerah jajahannya dari sisa-sisa negara terjajah, kecuali dengan strategi yang baru tersebut.

Terkait hal ini, John Foster Dulles, Menteri Luar Negeri AS saat itu, menuliskan dalam bukunya, Perang dan Damai (War and Peace), Evolusi Penjajahan Barat sebagai Alternatif untuk Menghadapi Revolusi yang Keras. Ia menyatakan bahwa sesungguhnya kondisi imperialisme Barat selalu diawasi oleh para pemimpin Uni Soviet sebagai sebuah titik incaran. Pada titik ini, Soviet bisa melancarkan pukulan mematikan.

la menambahkan bahwa pada saat menjelang berakhirnya Perang Dunia II, satu-satunya kondisi politik yang mendapatkan perhatian serius adalah kondisi daerah-daerah jajahan. Jika negara-negara Barat mempertahankan daerah-daerah jajahannya dengan cara-cara yang sudah ada, dapat dipastikan akan terjadinya pemberontakan bersenjata dan Barat pasti kalah. Oleh karena itu, satu-satunya strategi yang mungkin berhasil adalah dengan memberikan kemerdekaan secara damai dan terhormat kepada 700 juta jiwa manusia yang berada di bawah kekuasaan penjajahan Barat.

Sejak saat itu, AS mengadopsi taktik baru ini untuk mengembangkan imperialismenya (neoimperialisme), mulai menerapkannya dan mengikat negara-negara yang dimerdekakan dengan berbagai utang dan bantuan.

Memang pada saat-saat awal, taktik baru penjajahan (neoimperialisme) ini terlihat samar bagi kebanyakan orang. Ini karena memang dibungkus dengan “topeng” pembebasan dari cengkeraman imperialisme dan “baju” bantuan untuk membangun perekonomian negara. Semua ini tidak banyak disadari, kecuali oleh para pengamat politik internasional.

Namun, setelah kemerdekaan negara-negara Afrika secara umum dan setelah peristiwa Kongo, neoimperialisme ini sudah mulai disadari oleh kebanyakan orang. Sungguh, tampak jelas sekali taktik baru AS dalam melancarkan imperialismenya. AS mengubah taktiknya, yakni dari pemaksaan dominasi secara militer berupa pengiriman pasukan dan kekuatan militer atas bangsa-bangsa yang lemah untuk dieksploitasi, menuju ke pemaksaan dominasi melalui cara lain berupa pemberian kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan secara formal (kemerdekaan semu).

Sesungguhnya secara real, AS tetap memaksakan dominasinya (penjajahannya) melalui berbagai bentuk perangkap utang dan bantuan. Dengan demikian, tidak samar lagi bagi siapa pun bahwa ide pemberian kemerdekaan kepada bangsa-bangsa jajahan dan uluran bantuan kepada negara-negara yang baru merdeka merupakan taktik baru imperialisme. Jelas pula bagi siapa pun bahwa AS menguntit negara-negara imperialis lain, yaitu Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Portugal demi merenggut daerah-daerah jajahan mereka dari tangan mereka.

Cara yang mereka lakukan adalah dengan memberikan kemerdekaan dan uluran bantuan kepada daerah-daerah jajahan itu. Sejumlah peristiwa politik seperti Peristiwa Kongo, Angola, dan gerakan-gerakan PBB menentang Inggris di Afrika, seperti Rodesia, serta peristiwa Pembebasan Irian Barat saat PBB menggabungkannya ke Indonesia, merupakan bukti yang jelas atas langkah-langkah AS dalam mengawali neoimperialismenya. Caranya adalah dengan memberikan kemerdekaan kepada suatu bangsa, lalu mengikatnya (menjajah kembali) dengan utang.

AS tentu resah jika negara yang ia merdekakan itu menolak untuk mengambil utang. Oleh karena itu, AS lalu merekayasa sejumlah krisis dan guncangan atas negara itu, sehingga ia tunduk dan dengan terpaksa mengambil utang dari AS (atau lembaga-lembaga keuangan internasional yang dikuasainya, seperti IMF dan World Bank, biasanya untuk recovery ekonomi, peny.). Ini artinya, AS mengikatnya dengan wasilah berupa utang, sebagaimana yang terjadi pada Indonesia.

Saat Indonesia merdeka pada 1945, awalnya Indonesia menolak untuk mengambil utang dari Amerika. Sikap ini mendorong AS merekayasa sejumlah pemberontakan dan kekacauan hingga Indonesia tunduk kepada AS pada 1958. Sejak saat itulah Indonesia diikat oleh AS dengan utang dan bantuan ekonomi.

Negara-negara yang baru merdeka dan akan diikat oleh utang itu tentu harus membuat justifikasi lebih dahulu. Oleh karena itulah, mereka berupaya membentuk opini publik (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau bekas negara yang berada di bawah pengaruh Barat.

Dengan begitu, terciptalah motivasi dalam diri warga negara itu untuk turut menyukseskan upaya perencanaan dan pengembangan perekonomian, yakni dengan mengambil modal asing, khususnya dari AS. Dengan cara ini, AS dapat dengan mudah memaksakan dominasi suatu negara, lalu mengeksploitasinya. Oleh karena itu, propaganda tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian merupakan propaganda yang menipu dan menyembunyikan maksud sebenarnya, yakni membuka jalan bagi masuknya modal asing untuk menggantikan posisi tentara dan kekuatan militer dalam upayanya memaksakan dominasi (penjajahan) atas negeri-negeri Islam.

Perlu diketahui bahwa semua ini terkait dengan propaganda imperialisme. Ini sama sekali tidak terkait dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan nasional. Pasalnya, menyusun kebijakan ekonomi untuk mengembangkan kekayaan negara dan memenuhi berbagai kebutuhan material merupakan perkara yang penting dan mendesak, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Akan tetapi, kebijakan ekonomi ini tidaklah membutuhkan propaganda yang justru akan menguras kekayaan negara dan melarikannya ke luar negeri.

Kebijakan itu pun seharusnya disusun hanya berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan negeri-negeri Islam, sehingga tidak dibenarkan muncul dari pengarahan musuh-musuh kaum muslim. Ini persis seperti kebijakan untuk meningkatkan taraf pengetahuan di negeri-negeri muslim, kebijakan untuk menambah kemampuan militer mereka, kebijakan politik luar negeri yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh dalam percaturan politik internasional, sekaligus bisa digiring ke arah dan tujuan tertentu.

Demikian juga menyangkut sejumlah kebijakan lainnya. Adanya pemaksaan propaganda pengembangan ekonomi dengan model yang justru menghabiskan kekayaan negara ini dan datang kepada kita dengan pengarahan dari luar. Demikian pula dengan penerapan sejumlah rencana imperialisme tertentu yang sudah dikaji. Semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa propaganda ini tidak lain dimaksudkan untuk memaksakan dominasi negeri-negeri imperialis atas negeri-negeri muslim.

Inilah aspek penjajahan yang hendak dikukuhkan di balik opini umum tentang perencanaan dan pengembangan ekonomi yang disebarluaskan. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *