Muslimah News, FOKUS — Beberapa hari belakangan ini jagat maya dihebohkan oleh kabar penjualan pulau-pulau kecil di situs Private Islands Inc., antara lain sepasang pulau di Anambas (Kepulauan Riau), Pulau Panjang (Nusa Tenggara Barat), serta Pulau Seliu (Bangka Belitung). Orang di balik Private Islands Inc. adalah Chris Kowlow, seorang konglomerat asal Toronto, Kanada.
Private Islands Inc. sendiri ramai dikunjungi para pelancong berduit. Di situs tersebut terdapat 657 pulau yang dijual serta lebih dari 750 lainnya disewakan. Transaksi jual beli pulau dilakukan dengan nominal yang tidak sedikit, yakni sekitar US$50—200 juta. Minat terhadap kepemilikan pulau-pulau kecil sempat melonjak saat pandemi Covid-19.
Tidak hanya pulau, situs tersebut juga menawarkan lahan di Pulau Sumba (Nusa Tenggara Timur) yang ditujukan untuk keperluan properti dan selancar. Berdasarkan pantauan terakhir, status lahan tersebut off the market, alias terjual.
Perihal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan lantaran tidak mempunyai dasar hukum. Senada, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis menyatakan bahwa privatisasi pulau tidak mungkin terjadi.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengaku akan mempelajari terlebih dahulu kasus ini. Ia mengatakan bahwa tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi atau secara keseluruhan. Ia juga menyatakan pihaknya akan menginventarisasi (mencatat) hal-hal atau wilayah-wilayah yang memang harus tetap dijaga, baik dari sisi regulasi maupun kepemilikannya.
Bukan Kasus Baru
Masalah jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia sejatinya pernah mencuat ke permukaan beberapa tahun lalu, tetapi tidak kunjung terselesaikan, bahkan menjadi masalah yang terus terulang. Di antaranya pada 2006 beberapa pulau di Kabupaten Manggarai Barat dan Sumba Timur (keduanya di NTT) diduga dijual kepada warga asing. Pada 2007 masalah serupa menyeret Pulau Bawah yang terletak di perairan selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pada 2009 masalah penjualan pulau mengemuka dengan kasus Pulau Tatawa (NTT) dan sebuah pulau di Mentawai (Sumatra Barat). Pada 2021 Pulau Lantigiang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dijual dengan harga Rp900 juta.
Perlindungan kepada pulau-pulau kecil beserta kawasan pesisir termuat dalam UU 1/2014 sebagai perubahan atas UU 27/2007. Pulau-pulau kecil dan pesisir, menurut beleid tersebut, ditempatkan sebagai pilar penyangga dan penjaga ekosistem. Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi). Dengan kata lain, segala kegiatan yang dilakukan di pulau-pulau kecil, pertama dan utama adalah difungsikan untuk konservasi.
Meski demikian, peluang pengelolaan pulau-pulau kecil tetap dibuka dan sangat dibatasi. Aturan yang dikeluarkan Menteri ATR/BPN pada 2016 menjelaskan penguasaan atas pulau-pulau kecil oleh swasta paling banyak 70% dari luas pulau. Sisanya (30%) dikuasai langsung oleh negara dan digunakan serta dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat.
Sedangkan menurut aturan KKP, pelaku usaha (swasta) yang diberi hak pengelolaan diharuskan mengalokasikan paling sedikit 30% dari luas lahan yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Jangka waktu pengelolaan pulau-pulau kecil diberikan sepanjang 30 tahun serta dapat diperbaharui sebanyak satu kali untuk 30 tahun ke depan dengan mempertimbangkan hasil penilaian teknis dari pemerintah.
Memang benar, di dalam aturan resmi pemerintah tidak ditemukan poin yang mengizinkan jual beli pulau. Namun, implementasi di lapangan tidak jarang melanggar aturan yang sudah ada. Apalagi jika sudah ada langkah dari pengusaha untuk melakukan suap-menyuap pejabat, birokrasi pun terjamin lancar jaya. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik telah tunduk pada kekuatan uang.
Ruang Hidup Warga Lokal Terampas
Sesungguhnya isu pertambangan maupun jual beli pulau telah membuat penduduk di pulau kecil tersebut merasa khawatir. Sebabnya, ruang hidup mereka kian sempit, bahkan terancam untuk terampas. Warga di pulau-pulau kecil sebenarnya berharap pemerintah tidak menutup mata atas kenyataan pahit yang terjadi di pulau yang mereka huni. Sayang, harapan itu kerap bertepuk sebelah tangan.
Pembangunan yang dilaksanakan di pulau kecil nyatanya justru menjauhkan pemenuhan hak hidup mereka secara manusiawi. Penambangan maupun jual beli pulau sebenarnya sama-sama tidak menguntungkan bagi warga yang telah mendiami pulau itu selama beberapa generasi.
Sebagai contohnya di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Warga di sana merasa sangat terancam. Jika dibiarkan, warga lokal bisa terusir dari pulau yang mereka tinggali. Peradaban mereka juga berpeluang lenyap akibat pembangunan.
Kawasan pantai di Karimunjawa diperkirakan hanya tinggal 20% yang dihuni orang lokal. Sisanya milik pengusaha dan pebisnis yang membeli tanah kemudian membangun vila atau resor. Perubahan yang dijanjikan pemerintah dan pengusaha ternyata tidak mengajak warga lokal untuk sejahtera bersama. Miris, warga lokal hanya dilibatkan sebagai pekerja informal dengan upah yang pas-pasan.
Kepulauan Karimunjawa tidak sendiri. Pulau Pari salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta juga mengalami nasib serupa. Gelombang pembangunan di Pulau Pari nyaris tidak berhenti dengan adanya pembangunan bermacam vila maupun resor untuk menunjang pariwisata. Beberapa di antaranya terindikasi mengeruk lautan dan menimbunnya, bahkan ada yang membangun tanpa izin. Dampaknya, ekosistem di Pulau Pari rusak, seperti rumput laut dan kawasan mangrove. Pembangunan di area pulau juga tidak berpihak kepada masyarakat.
Miris, hal semacam ini seolah-olah tidak mampu dihentikan oleh pemerintah. Perusahaan/swasta bebas mencaplok dan memiliki pulau-pulau kecil. Sebaliknya, tidak ada warga yang sejahtera dengan kehadiran korporasi. Namun, dalam banyak kesempatan, pemerintah cenderung membela pemodal. Sedangkan warga dibiarkan bertahan sendirian.
Negara Lemah
Maraknya kasus penjualan pulau adalah bukti lemahnya negara kita. Tidak berlebihan jika kita juga menyatakan bahwa pemerintah gagal menjaga kedaulatan negara. Bagaimana mungkin pemerintah tergopoh-gopoh dan seolah-olah baru panik saat ada pulau-pulau yang dijual oleh konglomerat asing?
Namun, begitulah faktanya, pemerintah dalam sistem demokrasi kapitalisme hanya peduli pada cuan. Kapitalisme menghalalkan kebebasan kepemilikan (freedom of ownership). Tidak heran, pihak yang memiliki modal lebih besar akan menang karena mampu memperoleh segala yang diinginkan melalui kekuatan uang. Selain itu, watak kapitalisme adalah akan terus melakukan proses produksi selama masih ada pihak yang menginginkan produk tersebut. Dengan kata lain, selama masih ada pembeli yang menginginkan pulau-pulau kecil, proses transaksi jual beli pulau juga akan terus terjadi.
Parahnya lagi, berbagai lapisan birokrasi pemerintah di negeri ini pun rawan suap, gratifikasi, bahkan korupsi. Alih-alih hendak menjaga kedaulatan negara hingga titik darah penghabisan, iming-iming uang telah membuat banyak pejabat gelap mata sehingga aji mumpung untuk sekadar memperkaya diri dan keluarganya. Kepentingan rakyat adalah prioritas ke sekian.
Semua ini terjadi karena penguasa tidak memosisikan dirinya sebagai pengurus dan pelayan urusan umat. Ini adalah ciri khas penguasa di dalam sistem kapitalisme yang begitu fokus pada urusan uang, tetapi abai pada urusan rakyat. Mereka nirempati pada problematik masyarakat. Bukannya serius mengurus, rakyat malah mereka posisikan sebagai target kezaliman yang legal melalui perundang-undangan.
Para pejabat itu hanya menjadi regulator dan fasilitator. Mereka menjadi pion-pion para kapitalis sehingga mereka bersedia menerbitkan berbagai kebijakan pesanan yang menjadikan rakyat sebagai korban. Mereka lebih rela menjadikan rakyat sebagai target jajahan para kapitalis secara politik, sosial, dan ekonomi.
Pada saat yang sama, rakyat jangan terus-menerus bersikap lugu. Rakyat semestinya bangkit dan mengubah cara pandang terhadap realitas kehidupan. Para pemimpin yang mereka pilih saat pesta demokrasi, ternyata mengkhianati kepercayaan mereka. Problematik hidup rakyat sejatinya sistemis, tidak berupa satu kasus yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain. Kasus penjualan pulau adalah salah satu contohnya, masih banyak kasus lain bukti penyalahgunaan jabatan/kekuasaan.
Pulau Adalah Aset Umat, Not for Sale!
Jika kita mencermati kasus penjualan pulau ini, dampaknya akan panjang. Yang terjadi tidak hanya perihal privatisasi pulau-pulau kecil, tetapi perampasan ruang hidup warga lokal di sana. Sedangkan mereka telah hidup turun temurun dan mencari nafkah di kawasan tersebut. Jika privatisasi itu dibiarkan, sungguh peradaban warga lokal akan berpotensi lenyap.
Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil adalah harta kepemilikan umum yang jelas tidak bisa diprivatisasi, apalagi diperjualbelikan (for sale). Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) bahwa laut, sungai, danau, teluk, pulau, selat, kanal, lapangan umum, dan masjid-masjid adalah milik umum bagi tiap anggota masyarakat. Harta kepemilikan umum ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya.
Selanjutnya, di dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur Pasal 139 dinyatakan,
لِكل فرد من أفراد الأمّة حقا لانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها
“Setiap individu dari individu-individu umat memiliki hak pemanfaatan atas semua harta yang termasuk milik umum. Negara tidak boleh mengizinkan seseorang, tanpa rakyat lain, menguasai kepemilikan-kepemilikan umum maupun pemanfaatannya.” (Muqaddimah ad-Dustur, Pasal 139).
Yang dimaksud dengan kata “ummah” di atas adalah orang yang menjadi warga negara Islam (Khilafah), baik muslim maupun nonmuslim. Artinya, setiap individu warga Khilafah, baik muslim maupun kafir zimi (kafir yang menjadi warga negara Khilafah) memiliki hak pemanfaatan atas semua harta milik umum. Untuk itu barang/harta yang berstatus kepemilikan umum tidak boleh diserahkan kepada individu/swasta karena seseorang tidak boleh memiliki sesuatu secara khusus yang merupakan bagian dari kepemilikan umum.
Rasulullah saw. bersabda,
مِنَى مُنَاخٌ مَنْ سَبَقَ
“Mina milik orang-orang yang lebih dahulu sampai.” (HR Abu Daud).
Mina adalah tempat yang tabiat asalnya melarang atau mencegah seseorang untuk memilikinya. Hadis di atas bertutur bahwa Mina adalah milik seluruh kaum muslim yang digunakan untuk tempat persinggahan jemaah haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah, sekaligus dijadikan tempat untuk melaksanakan syiar-syiar lain dalam rangkaian ibadah haji.
Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis,
لاَ حِمَى إِلاَّ لله وَرَسُوْلِهِ
“Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.”(HR Abu Daud).
Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menguasai harta milik umum untuk kepentingan dirinya sendiri. Pengambilalihan sebagian kepemilikan umum oleh seorang individu untuk kepentingan dirinya sendiri secara terus-menerus dapat dianggap sebagai bentuk penguasaan atas harta milik umum. Tindakan seperti ini jelas-jelas dilarang oleh Islam.
Penguasaan dan pengaturan harta milik umum ada di tangan negara, bukan di tangan individu atau sekelompok individu. Di dalam Islam, penguasa berperan sebagai raa’in (pengurus) atas berbagai kepentingan dan urusan rakyatnya. Untuk itu, penguasaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil pun semestinya ada di tangan negara, tidak boleh ada privatisasi oleh individu/swasta, apalagi sampai memperjualbelikan pulau-pulau kecil tersebut. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Pemimpin masyarakat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Setuju banget sama ini. Tidak pantas kiranya pulau-pulau itu dijualbelikan untuk sesuatu-sesuatu tak penting macam villa atau resort. Tapi sayangnya pemerintah seolah lemah bergerak
Astaghfirullahaladzim
Hanya Khilafah Islamiyyah yang mampu melindungi barang kepemilikan umum.
Islam solusinya