Nyawa Murah, tetapi Keadilan Mahal, Bukti Sistem Sekuler Telah Gagal

Nyawa Murah, tetapi Keadilan Mahal, Bukti Sistem Sekuler Telah Gagal

Muslimah News, FOKUS — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama Argo Erico Achfandi (19 tahun) tewas setelah ditabrak pengendara mobil BMW pada Sabtu dini hari, 24 Mei 2025. Polda DIY telah menetapkan pengemudi mobil BMW Christiano Pangarapenta Pangidahen Tarigan (21 tahun) sebagai tersangka dalam kasus ini. Diketahui, tersangka adalah mahasiswa International Undergraduate Program di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Pihak UGM menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga Argo dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Pimpinan kampus, termasuk Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius, menyatakan bahwa kedua fakultas telah berkoordinasi dan mendukung penuh penyelidikan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan dekan FH UGM Dahliana Hasan menyebut pihaknya akan terus berkomunikasi dengan keluarga Argo. Ia juga berjanji akan memperjuangkan kepentingan korban dan keluarga dan mengawal proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang atas kasus tersebut.

Tidak Langsung Ditahan

Sehari setelah insiden tersebut, media sosial X ramai dengan tagar Justice for Argo. Pasalnya, Christiano tidak langsung ditahan usai kejadian. Ia baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (27-5-2025) dengan alasan masih dalam proses penyidikan. Keesokan harinya, Rabu (28-5-2025) ia baru diperlihatkan ke publik dalam konferensi pers dengan mengenakan pakaian oranye tahanan.

Atas kasus ini, Christiano dijerat Pasal 310 ayat 4 UU 2/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal enam tahun.

Siapalah seorang Argo dibandingkan Christiano. Argo hanya seorang yatim yang menerima beasiswa untuk bisa berkuliah di UGM. Tidak heran jika warganet mendesak pihak kepolisian bersikap transparan dalam menangani kasus ini. Fenomena hukum yang selama ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas telah menjadi alarm yang membangkitkan daya kritis masyarakat.

Menguatnya fenomena “no viral no justice” seakan-akan menjadi lumrah karena aparat cenderung tidak bergerak cepat menangani tindak kriminal ataupun kejahatan jika kasusnya tidak viral. Lantas bagaimana jika kasusnya memang tidak viral? Tidakkah tiap korban sama-sama layak mendapatkan pengayoman dan keadilan di hadapan hukum?

Semua ini sekaligus menunjukkan maraknya ketakadilan perlakuan dari aparat kepada korban/masyarakat di negeri ini. Terlebih diketahui bahwa ayah Christiano, Setia Budi Tarigan adalah orang terpandang. Ia adalah direktur operasional di FIF Group (PT Federal International Finance), anak perusahaan Astra International yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan atau leasing.

Nyawa Murah, Keadilan Mahal

Dalam kasus ini kita tidak bisa mengabaikan betapa murahnya nyawa korban. Orang kaya dengan segala fasilitas yang dimilikinya tampak begitu mudah berperilaku seenaknya hingga mencelakakan orang lain. Dengan kekayaannya, orang kaya adalah pihak yang biasanya begitu mudah menyuap aparat maupun para penegak hukum.

Belum lagi aparat yang secara institusional telah menjadi salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 pada Oktober 2024 merilis hasil survei tentang tingkat ketakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap profesi polisi (41%) dan hakim (23%). Ipsos sendiri adalah firma riset pasar dan konsultasi global yang berpusat di Paris, Prancis.

Hasil survei Ipsos tersebut tidak sekadar angka. Ketakpercayaan masyarakat pada profesi penegak hukum sekaligus bermakna bahwa betapa mahalnya harga keadilan di negeri ini. Penanganan kasus Argo sangat mungkin disebabkan sudah ramainya perbincangan warganet di media sosial. Andai tidak demikian, kasus itu mungkin akan tenggelam begitu saja tanpa berujung pada keadilan hakiki. Ini karena lagi-lagi siapalah Argo dibandingkan Christiano.

Realitasnya, sistem hukum sekuler cenderung berpihak kepada elite yang lebih kuat, baik secara kekuasaan, uang, maupun jaringan orang dalam. Lebih miris lagi, sistem hukum di negeri kita memang disusun sekadar menurut keterbatasan akal manusia sehingga mudah pula untuk dipengaruhi kepentingan politik maupun ekonomi. Akibatnya, hukum pun mudah dimanipulasi.

Selain itu, sistem perundang-undangan di dalam sistem sekuler kapitalisme juga cenderung lemah, alih-alih memberikan efek jera. Pelaku kejahatan, meski sampai menyebabkan kematian korban, tetap berpeluang besar lolos, apalagi jika memiliki backing-an kuat.

Kalaupun mendapatkan vonis, hukumannya akan ringan dan sangat mudah mendapatkan potongan masa tahanan, remisi, amnesti, dan sebagainya. Penangkapan dan persidangan pun tidak ubahnya formalitas belaka, tanpa esensi apa pun menuju keadilan. Sungguh kita layak menyatakan bahwa adanya kasus ini makin membuktikan sistem sekuler telah gagal.

Penangangan Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja dalam Islam

Di dalam Islam, sebagaimana kutipan dari kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukmi wa al-Idarati (Struktur Negara Khilafah dalam Pemerintahan dan Administrasi), lembaga peradilan bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga peradilan juga bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jemaah, serta mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan, baik ia seorang penguasa, pegawai negeri, khalifah, maupun selain khalifah.

Dalil pensyariatan lembaga peradilan di dalam Islam adalah firman Allah Taala dalam ayat, “Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan.” (QS Al-Maidah [5]: 49).

Dengan ayat ini jelas bahwa dalam Islam, pemberlakuan suatu hukum termasuk peradilan bersumber dari wahyu, bukan hawa nafsu manusia. Keadilan adalah bagian dari syariat yang wajib dilaksanakan negara tanpa intervensi kekuasaan, alih-alih sampai terjadi jual beli hukum.

Mencermati peritiwa nahas yang menimpa Argo, menurut kitab Nizhamu al-Uqubati wa Ahkamu al-Bayyinati fi al-Islam (Sistem Sanksi dan Hukum-hukum Pembuktian di dalam Islam) karya Syekh Abdurrahman al-Maliki dan Syekh Ahmad ad-Da’ur rahimahumallah, kejadian itu bisa masuk kategori pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan yang terjadi karena ketaksengajaan adalah kejadian ketika seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ia kehendaki, tetapi perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang.

Kasus pelanggaran hak publik seperti pembunuhan tidak disengaja ini ditangani langsung oleh kadi al-muhtasib yang turun ke tempat kejadian. Ia akan mengumpulkan bukti tanpa perlu adanya pelapor. Sistem peradilannya dilaksanakan secara langsung di lokasi serta tanpa ada mekanisme banding.

Jika terbukti sebagai pembunuhan tidak sengaja, pelaku dikenai diat yang dibayar keluarga pelaku kepada keluarga korban secara bertahap selama tiga tahun, sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Rasulullah saw. Diat itu berupa 100 ekor unta yang dibayarkan pelaku kepada keluarga korban. Pelaku juga diharuskan membayar kafarat dengan membebaskan budak. Jika ia tidak menjumpai budak, pelaku harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Di antara tujuan diwajibkannya membayar diat oleh pelaku pembunuhan adalah untuk membatasi dendam kepada pelaku pembunuhan. Selain itu, untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan untuk selalu mengingat perbuatan yang telah ia lakukan sehingga bisa lebih berhati-hati lagi ke depannya. Semua ini penting untuk dipahami karena syariat Islam berperan penting untuk menjaga jiwa (hifzhu an-nafsi). Wallahualam bissawab. [MNews/NA-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *