[Khilafah Rasyidah] Embargo Politik, Ekonomi, dan Intelektual (Bagian 1/3)

[Khilafah Rasyidah] Embargo Politik, Ekonomi, dan Intelektual (Bagian 1/3)

Penulis: dr. Hamdan Fahmi

Muslimah News, TELAAH KITAB — Jenis ketiga dari tantangan luar negeri adalah embargo dalam tiga bentuknya, baik ekonomi, politik, maupun intelektual.

Jenis tantangan ini merupakan bagian dari bentuk peperangan kejam yang akan diumumkan oleh negara-negara kafir terhadap Daulah Islamiah yang telah dijanjikan. Embargo itu dimaksudkan untuk menghancurkan Daulah Islam dan menghalanginya agar tidak bertambah kuat, tegar, dan meluas kekuasaannya.

“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS At-Taubah: 32).

Jenis tantangan luar negeri ini akan beriringan dengan perang fisik, serta politik penyesatan dan pengaburan. Embargo ini akan menjadi pendahuluan atau sebaliknya sebagai akhir kedua bentuk perang tersebut. Hal itu tergantung pada rencana politik penuh kedengkian yang dipikirkan dan disusun strateginya oleh Barat.

Akan tetapi pada galibnya ketiga jenis tersebut berlangsung pada waktu yang sama. Hal itu untuk mempercepat hancurnya cahaya baru yang mulai bersinar (Daulah Islamiah) menurut angan-angan dan perhitungan mereka.

Pada kondisi apa pun, baik jenis embargo ini bersamaan dengan jenis lainnya atau menjadi pendahuluan atau yang berikutnya, harus disusun deskripsi yang sahih atas berbagai langkah, sarana, dan cara yang mungkin digunakan oleh Barat dalam hal itu. Juga harus ditetapkan solusi syar’i, strategi, dan cara-cara menghadapinya.

Akan tetapi sebelum kita membicarakan masalah embargo yang mungkin terjadi ini, maka harus ada pemahaman atas fakta embargo, juga harus disebutkan beberapa bentuknya dari masa lalu.

Embargo (al-hishar) menurut bahasa arab, di dalam Ash-Shihah oleh Al-Jawhari dinyatakan, hasharahu yahshuruhu, artinya adalah dhayyaqa ‘alayh (menimpakan kesempitan terhadapnya). Al-hashir adalah adh-dhayyiq al-bakhil (yang sempit dan bakhil). Al-hashir adalah al-milk karena ia terhijab. Al-hashir juga bermakna al-mahbas (penjara/tahanan).

Allah Swt. berfirman, “Dan Kami jadikan Neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS Al-Isra’: 8).

Al-hasharu artinya dhayyiqu ash-shadr (sempit dada). Dikatakan, hasharat shudûruhum, yakni dhâqat (dada mereka sempit). Juga bermakna al-man’u (halangan). Allah Swt. berfirman, “Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit).” (QS Al-Baqarah: 196).

Jika kalian terhalang dari menunaikan haji karena suatu halangan berupa sakit, musuh, atau yang lain. Arti al-hishar (embargo) ini menuntun kita untuk menjelaskan fakta embargo yang mungkin terjadi secara riil.

Penghalangan, penyempitan, dan penahanan harus menggunakan cara-cara yang digunakan oleh negara-negara kafir untuk bisa terjadi secara riil.

Berikut ini sarana dan cara yang digunakan dalam masalah embargo.

1. Undang-undang internasional. Ini adalah pembuatan ketetapan internasional yang mengikat negara-negara anggota PBB. Dengan demikian, negara-negara imperialis besar yang memusuhi Islam dan seluruh negara Arab maupun non-Arab yang ada di dunia Islam menjadi terikat untuk menjalankan embargo internasional terhadap satu negara ini yang keluar dari keinginan mereka, yaitu Daulah Islamiah.

Hal itu dilakukan dengan penetapan langkah-langkah praktis untuk memonitor embargo dan penetapan sanksi terhadap negara yang menyalahinya. Anggaran Dasar PBB telah menyatakan masalah ini pada pasal 4. Pada pasal tersebut dinyatakan, “Dewan Keamanan memiliki hak menjatuhkan sanksi-sanksi udara dan darat menentang setiap negara yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.” Pasal 16 menyatakan, “Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat bagi negara-negara anggota PBB untuk menghentikan hubungan ekonomi, transportasi darat, udara, pos, telegram, dan secara total, baik keseluruhan atau sebagian, melawan nges yang mengancam perdamaian atau melakukan agresi (Avo Wahab al-Kayali, al-mawsu’ah as-siyasiyah, iv/135).

Contoh sanksi yang dijatuhkan melalui lembaga internasional adalah sanksi terhadap Italia pada 1935 melalui ketetapan PBB dan sanksi terhadap Rodesia pada 1968 melalui ketetapan Dewan Keamanan. Demikian juga sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat melalui PBB terhadap Libia pada 1992 disebabkan tuduhan terhadap warga Libia atas peledakan pesawat Pan Am di atas Lockerby di Scotlandia pada 1988.

Demikian pula sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Eropa terhadap Libia pada 1986 atas dasar tuduhan bahwa Libia mendukung kelompok-kelompok teroris. Juga sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat melalui PBB terhadap Irak dalam satu embargo yang terkenal pada 1990–1991, yaitu setelah usai perang teluk pertama.

Pada kondisi ketika dijalankan aktivitas internasional itu untuk menentang Daulah Islamiah, maka negara-negara tetangga Daulah Islamiah atau negara-negara yang jauh, dilarang melakukan transaksi atau hubungan perdagangan, pertukaran, bantuan, dan dukungan tertentu maupun tidak tertentu. Semua negara tersebut dilarang memberikan semua itu kepada Daulah Islamiah, baik secara terang-terangan maupun rahasia.

2. Melalui negara-negara kaki tangan penjajah, khususnya negara-negara tetangga dan yang ada di sekeliling Daulah Islamiah. Tindakan ini akan diambil dengan cepat tanpa harus merujuk kepada ketetapan PBB. Akan tetapi cukup dengan isyarat dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lainnya. Jenis ini merupakan jenis embargo yang paling berbahaya dan paling banyak mendatangkan bahaya terhadap Daulah Islamiah.

3. Melalui jalan memaksakan tindakan penggunaan kekuatan militer. Hal itu seperti yang dilakukan oleh beberapa negara pada Perang Dunia II, seperti Jerman melawan Rusia dalam embargo Leningrad pada Perang Dunia II. Embargo itu berlangsung selama 872 hari. Sebanyak sejuta orang mati selama embargo tersebut. [MNews/RY-YG]

Sumber: dr. Hamdan Fahmi, Khilafah Rasyidah.

Share

One thought on “[Khilafah Rasyidah] Embargo Politik, Ekonomi, dan Intelektual (Bagian 1/3)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *