Muslimah News, FOKUS – Predator seksual kembali muncul, kali ini terjadi di Jepara. Penyidik Kepolisian Jawa Tengah menyebut setidaknya ada 31 orang anak di bawah umur menjadi korban predator seksual berinisial S asal Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Para korban predator seksual ini berusia sekitar 12—17 tahun dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar dari Jepara.
Untuk menangani kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pemantauan, pengawasan, dan advokasi perlindungan anak. PPA-PPO juga bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), UPT bidang sosial, rumah sakit, dan lembaga berbasis masyarakat untuk memastikan perlindungan, pelayanan, dan pemulihan terhadap korban.
Tidak hanya di Jepara, sebelumnya, tindakan bejat juga dilakukan oleh pria berinisial K warga Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. K tega menyetubuhi tetangganya sendiri yang baru berusia 6 tahun. Menurut penuturan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sadewo, K melancarkan aksi bejatnya kepada korban pada periode Maret—April 2025.
Kasus paling anyar, di Cirebon, ayah kandung tega melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya sendiri yang masih berusia 2 tahun 8 bulan. Kepala Polres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan bahwa pelecehan itu sudah terjadi sejak dua bulan terakhir.
Miris, anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan penjagaan malah menjadi mangsa orang dewasa. Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang bukan hal baru. Pada 2013 Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual pada anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat itu menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah pada titik yang sangat sadis dan di luar nalar sehat, padahal saat itu sudah ada UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga KUHP.
Sejatinya regulasi kekerasan seksual anak sudah banyak diatur dalam perundang-undangan. Salah satunya adalah UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Selain itu, ada Perpres 9/2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.
Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi, mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, menangani dan memulihkan hak-hak korban kekerasan anak, dan mengoordinasikan upaya pencegahan kekerasan seksual anak antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski sudah ada banyak regulasi, kekerasan seksual anak di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat ada 7.623 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2024. Ini merupakan kekerasan yang paling banyak dialami anak, diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis.
Problem Ideologi
Peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi dari tahun ke tahun mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi anak. Kegagalan ini bukan lagi bersifat teknis semata, tetapi muncul dari problem ideologi yaitu diadopsinya sistem sekuler kapitalisme oleh negara. Kehidupan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan telah menyebabkan seluruh unsur yang seharusnya melindungi anak tidak berfungsi optimal dalam memberikan hak perlindungan.
Sistem pendidikan sekuler tidak mampu membentuk pribadi takwa dan berkepribadian (syakhshiyah) Islam, padahal pembentukan syakhshiyah Islam sangat penting sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Akibatnya mayoritas individu tidak memiliki panduan yang benar dalam menjalani kehidupan.
Keluarga dalam sistem sekuler cenderung tidak punya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Ini karena agama dalam sistem sekuler hanya cukup dibicarakan di masjid, majelis taklim, dan khotbah Jumat sebagai refreshing dari kepenatan hidup. Keluarga seperti ini tidak memiliki antibodi yang kuat untuk bisa bertahan dari pengaruh buruk yang ada di tengah masyarakat.
Jika pun keluarga membekali anggota keluarganya dengan pendidikan agama yang mendalam, nyatanya tidak cukup kuat untuk menahan gempuran di tengah masyarakat. Penggunaan internet tidak bisa dihindari. Saat negara melakukan transformasi digital, tetapi lalai membuat mekanisme yang menjamin keselamatan masyarakat mengakses dunia digital maka transformasi digital justru banyak disalahgunakan untuk menjaring mangsa oleh predator anak.
Terlebih sistem sekuler kapitalisme memberi kebebasan tanpa batas. Akibatnya, tayangan, film, dan kesenangan yang berbau seksual dapat dengan mudah diakses siapa saja. Keterbukaan akses terhadap konten-konten bermuatan seksual inilah yang menjadi salah satu pemicu maraknya predator seksual anak. Masyarakat juga menormalisasi kemaksiatan, pergaulan bebas, tayangan-tayangan porno, tanpa disertai budaya saling mengingatkan maka lengkaplah kerusakan tersebar di muka bumi.
Dalam memenuhi salah satu potensi hidupnya berupa kebutuhan seksual, misalnya, banyak yang hanya memperturutkan hawa nafsu serta menghalalkan segala cara. Ini terbukti dari fakta pelaku predator kekerasan seksual anak yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu intelektual, mahasiswa, pekerja, ayah kandung, tetangga dekat, oknum di pesantren, bahkan orang berkebutuhan khusus.
Berbagai regulasi untuk melindungi anak juga gagal melindungi anak. Itu semua terjadi karena sekularisme liberalisme membuat hilangnya rasa takut kepada Allah. Kalau kepada Allah saja tidak takut, aturan buatan manusia pun tidak akan mampu menumbuhkan rasa takut. Apalagi hari ini regulasi pun dapat disiasati, hukum bahkan bisa dibeli. Inilah penyebab gagalnya aturan yang ada dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual anak. Jadi menyolusi kejahatan seksual terhadap anak mustahil lahir dari paradigma sekuler liberal yang justru menumbuhsuburkan kebejatan.
Khilafah Memberikan Solusi
Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidup manusia, termasuk menanggulangi kekerasan seksual anak. Dalam Islam, generasi adalah aset pembangun peradaban sehingga harus dibina, dijaga, dan dioptimalkan pemberdayaannya dengan baik. Islam mengingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
Perintah takwa untuk menjaga agar generasi tidak lemah diwujudkan dalam tiga pilar, yaitu individu/keluarga yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, dan negara yang bertakwa. Takwa dalam keluarga diwujudkan dengan kesadaran untuk menguasai ilmu-ilmu (tsaqafah) yang terkait dengan kehidupan sebagai panduan mengarungi hidup. Baik ilmu terkait dengan hubungan dirinya dengan Allah, hubungan dengan dirinya sendiri, maupun hubungan dengan sesama manusia. Tsaqafah ini akan menjadi bekal dalam pembentukan syakhshiyah Islam bagi anggota keluarga.
Tidak hanya keluarga, Islam juga memberikan panduan bahwa masyarakat yang bertakwa adalah masyarakat yang disatukan dengan pemikiran, perasaan, dan aturan Islam. Masyarakat seperti ini akan menumbuhkan budaya amar makruf nahi mungkar.
Terdapat sebuah hadis dari An-Nu’man bin Baysir, dia berkata, Nabi saw. bersabda, “Kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berada dalam sebuah perahu. Sebagian berada di bagian atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu tersebut. Yang berada di bagian bawah ketika ingin mengambil air, tentu dia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, ‘Andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita.’ Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang di bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun, jika orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu.” (HR Imam Bukhari no. 2493).
Terakhir, negara yang bertakwa adalah negara yang menerapkan syariat Islam kafah. Tanggung jawab negara dalam penerapan Islam tergambar dalam mekanisme berikut.
Pertama, negara menjamin hak-hak anak, yaitu mendapat pendidikan yang layak, nafkah yang cukup, makanan bergizi seimbang, tersedianya rumah yang layak dan sehat, lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak, dan keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang.
Negara melaksanakan sistem pendidikan berbasis akidah Islam dalam rangka mewujudkan generasi berkepribadian Islam yang bertakwa serta unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Layanan pendidikan ini diberikan secara gratis bagi seluruh rakyat. Sistem pendidikan Islam mencetak generasi beriman dan berakhlak mulia sehingga tidak ada tindakan eksploitatif, semisal kekerasan, pelecehan seksual, perundungan, dan sebagainya.
Kedua, negara akan mengeluarkan undang-undang yang mengatur informasi sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat. Hal itu dalam rangka menjalankan kewajiban negara dalam melayani kemaslahatan Islam dan kaum muslim, juga dalam rangka membangun masyarakat islami yang kuat, selalu berpegang teguh dan terikat dengan tali agama Allah Swt., serta menyebarluaskan kebaikan dari dan di dalam masyarakat islami tersebut.
Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah, dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah halaman 246 menjelaskan, dalam masyarakat islami tidak ada tempat bagi pemikiran-pemikiran yang rusak dan merusak, juga tidak ada tempat bagi berbagai pengetahuan yang sesat dan menyesatkan. Masyarakat islami akan membersihkan keburukan berbagai pemikiran atau pengetahuan itu, memurnikan dan menjelaskan kebaikannya, serta senantiasa memuji Allah Taala.
Negara akan mengawasi dan mengatur informasi serta konten digital untuk melindungi anak-anak dari konten negatif seperti pornografi dan kekerasan seksual. Pengawasan ini dilakukan di bawah kepemimpinan khalifah melalui departemen yang bertanggung jawab atas penerangan dan informasi.
Ketiga, ketika upaya pencegahan sudah dilakukan, tetapi masih ada manusia yang melakukan kemaksiatan, negara akan menerapkan sanksi yang tegas. Sistem sanksi Islam bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman yang adil, tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa. Sanksi ini berfungsi sebagai penebus dosa (jawabir) dan memberi efek jera (zawajir).
Dalam kitab Nizham al-Uqubat wa al-Ahkam al-Bayyinat fil Islam, Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah dalam bab “Pelanggaran terhadap Kehormatan” menjelaskan, ”Barang siapa membujuk dengan harta atau menjanjikan akan menikahi atau dengan bujukan yang lainnya, kemudian ia menggauli wanita seperti layaknya menggauli istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya—kecuali bersetubuh—maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan mahramnya, meski tanpa ada bujukan, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 10 tahun lamanya, ditambah dengan hukuman jilid dan diasingkan. Seorang wanita juga akan diberi sanksi serupa jika melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya. Barang siapa memerintahkan seorang wanita atau laki-laki untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar adab atau memaksa keduanya untuk melakukan perbuatan cabul, merayu keduanya dengan kata-kata cabul, maka akan dikenakan sanksi penjara 6 bulan sampai 2 tahun.”
Sistem sanksi Islam yang tegas dan menjerakan akan mengukuhkan peran negara sebagai pengurus (raa’in) dan perisai (junnah) rakyat dari kejahatan dan kemaksiatan. Negara Khilafah akan menjalankan aturan Islam kafah dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin serta menjaga generasi dari apa pun yang membahayakan keberlangsungan hidup mereka.
Anak akan aman dalam naungan sistem Islam karena seluruh komponen yang melindungi anak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara menjalankan fungsinya sesuai tuntunan syariat Islam dengan berlandaskan ketakwaan. Tidakkah kita rindu menghadirkan sistem Islam? [MNews/IA-RR].
