Juara Pengangguran, Indonesia Suram Tanpa Islam

Muslimah News, FOKUS —International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024. Sementara dalam laporan edisi April 2025 yang dirilis Selasa (22-4-2025), IMF memproyeksikan angka pengangguran di Indonesia mencapai 5% pada 2025, naik dari 4,9% pada tahun sebelumnya. Angka itu juga diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan sebagai dampak dari memanasnya perang dagang.

Miris, data yang diperkuat dengan fakta hantaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) itu masih juga disikapi dengan santai oleh pemerintah. Beberapa pejabat Indonesia, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo, menyatakan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia kuat dan akan terus tumbuh di masa depan. Sri Mulyani bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5%.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa ekonomi Indonesia kuat secara fundamental dan dapat menghadapi goncangan global. Alih-alih segera memikirkan solusi strategis, pemerintah justru berleha-leha sambil tetap mempertahankan klaim bahwa perekonomian kita dalam kondisi baik-baik saja.

Hanya di Atas Kertas

Terkait dengan angka pengangguran yang terus melonjak ini, melalui Kemenperin pemerintah mengeklaim bahwa industri manufaktur berhasil menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja sepanjang 2024. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah PHK yang dilaporkan oleh Kemenaker, yaitu sekitar 77.965 orang pada tahun yang sama. Namun, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang, meningkat dari 7,20 juta orang pada Februari 2024. Selain itu, kasus PHK juga meningkat sebesar 20,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya validitas klaim pemerintah itu sangat meragukan.

Apalagi angka PHK yang dilaporkan resmi mungkin tidak mencakup seluruh kasus yang terjadi, terutama di sektor informal. Tambahan lagi dengan budaya asal bapak senang (ABS) yang masih menjangkiti negeri kita. Demi mengambil hati atasan, apapun bisa dimanipulasi, termasuk data pengangguran.

Wajar jika akhirnya berbagai klaim lain ikut bermunculan, mulai dari Bank Emas yang katanya akan membuka lapangan pekerjaan tetapi sama sekali tidak terbukti, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang katanya mampu menyerap banyak tenaga kerja tetapi jauh panggang dari api. Termasuk juga Danantara yang diklaim bakal mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi nyatanya hanya mendorong efisiensi tanpa kendali. Sungguh, selama kondisi ini terus berlanjut, angka pengangguran akan melonjak tanpa ada solusi yang tepat.

Kepercayaan diri yang berlebihan dari pemerintah terkait kondisi ekonomi negara secara alami juga mengantarkan pada kesalahan analisis akan akar masalah yang sebenarnya. Sebagai contohnya, Kemenaker mengungkap dua tantangan utama masalah pengangguran di Indonesia adalah pekerja industri yang tergantikan oleh mesin dan kemampuan warga bergerak mencari kerja (agility).

Pemerintah melalui Kemenaker kemudian fokus pada dua masalah utama tersebut. Untuk tantangan pertama, pengusaha diminta untuk menurunkan derajat teknologinya sehingga lebih ramah dengan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan perihal agility, pelatihan vokasi digadang-gadang menjadi jalan keluarnya. Para pencari kerja diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi (upskilling) atau memperbarui keterampilan yang sudah ada (reskilling). Selain itu, mereka juga didorong untuk tidak sekadar memiliki kemampuan teknis, tetapi juga sekaligus soft skill-nya, yaitu untuk bersikap gigih, one-tech, serta tahan banting.

Namun di lapangan, banyaknya sarjana yang akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal sebagai supir, pramukantor, pengasuh bayi hingga pembantu rumah tangga cukup menjadi bukti bahwa masalah utamanya bukan soal skill dan rendahnya daya juang. Melainkan karena lapangan pekerjaannya memang tidak ada. Kalaupun pekerjaan itu ada, jumlahnya sangat tidak berimbang dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Sistemis, Bukan Personal

Tidak bisa dimungkiri skill pencari kerja memang menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran, tetapi jelas itu hanya masalah di permukaan yang sifatnya personal. Buktinya, meski pemerintah ramai menggelar pelatihan vokasi, angka pengangguran terus saja meningkat. Belum lagi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK yang katanya siap kerja. Faktanya, angka pengangguran dari kalangan lulusan SMK justru lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme itulah akar masalah sejati maraknya pengangguran. Kapitalisme tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak dan merata bagi seluruh rakyat. Hal itu setidaknya tergambar pada dua hal.

Pertama, sistem kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan SDA kepada swasta hingga negara tidak menjadi pengendali industrialisasi utama yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Ketika industri-industri itu ada di tangan swasta, yang menjadi fokus bukan kesejahteraan pekerja melainkan profit perusahaan. Perusahaan swasta akan dengan mudah melakukan PHK demi profit yang lebih banyak. Di sisi lain, mereka juga bebas merekrut Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak bisa dihentikan oleh pemerintah. Pada akhirnya, pengangguran makin marak dan tidak bisa dicegah oleh negara.

Kedua, ekonomi yang bertumpu pada sektor nonriil. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, uang dianggap sebagai komoditas. Hal ini memunculkan aktivitas ekonomi nonriil, seperti bursa efek dan saham, perbankan sistem ribawi, maupun asuransi. Selain hanya memperkaya pemilik modal,  aktivitas ekonomi nonriil ini juga tidak menciptakan lapangan pekerjaan secara nyata. Miris, karena negara fokus pada pencapaian di sektor nonriil ini, sektor ekonomi riil seperti pertanian, perikanan, dan industri berat yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, akhirnya dipandang sebelah mata.

Soal skill pekerja, sebenarnya itu tergantung pada sistem pendidikan yang diterapkan. Jika basis sistem pendidikannya keliru serta hanya fokus pada kemampuan kognitif dan akademis seperti di negara kita sekarang, wajar jika output yang dihasilkan kurang berkualitas. Buktinya banyak lulusan sekolah bahkan perguruan tinggi yang kurang kreatif dan inovatif yang tidak jarang silau dengan serbuan produk dan inovasi dari luar negeri. Alih-alih berinovasi membuat produk yang lebih bersaing, mereka justru mencukupkan diri bahkan bangga sebagai pemakai. Pada akhirnya, bukan lapangan pekerjaan yang dibuka, tetapi menyediakan lahan subur bagi pasar produk-produk asing.

Seorang Muslim Wajib Bekerja

Islam telah mewajibkan kepada para lelaki dewasa yang sehat dan mampu, untuk bekerja. Konsekuensinya adalah wajib bagi negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan, baik dengan  memberikan modal usaha maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Negara juga semestinya membekali rakyat dengan ilmu dan keahlian melalui penerapan sistem pendidikan.

Fungsi pemimpin dalam Islam adalah raa’in atau pengurus rakyat. Wajib bagi pemimpin untuk senantiasa memperhatikan kondisi rakyat dan mengatur mereka hanya dengan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan kekayaan alam milik umum seperti laut, hutan, dan tambang, negara tidak boleh menyerahkannya pada pihak swasta. Segala jenis  industri yang berkaitan dengan SDA berada di bawah kendali negara. Jika dikelola dengan amanah, sektor industri akan mampu menyerap tenaga kerja, bahkan dengan jumlah yang sangat besar.

Ada banyak langkah yang bisa Khilafah tempuh dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di antaranya dengan meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan. Di sektor pertanian, negara dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun untuk diberikan kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya namun sebelumnya tidak memiliki lahan. Di sektor industri, negara bisa mengembangkan industri alat-alat (penghasil mesin) yang mendorong tumbuhnya industri-industri lain.

Di sisi lain, negara tidak boleh sama sekali mengembangkan bahkan melirik  sektor nonriil karena selain haram, sektor ini juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya serta menyebabkan ekonomi labil. Yang tidak kalah penting, penerapan syariat Islam secara kafah oleh negara akan menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat dan bertumbuh karena ditopang oleh birokrasi yang sederhana, namun efektif dan bebas pajak. Dengan begitu, pengangguran tidak akan mendapatkan tempat di dalam sistem Islam.

Khatimah

Pengangguran telah menjadi masalah sistemis yang lahir dari penerapan sistem kehidupan yang rusak dan merusak, yaitu sistem kapitalisme. Semua hanyalah mimpi jika kita masih berharap dari sistem ini. Tidak ada cara lain untuk mengatasi pengangguran kecuali dengan mencampakkan sistem kapitalisme, kemudian bersegera menerapkan sistem Islam dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]