Muslimah News, FOKUS — Pemberian remisi hukuman menjadi sorotan karena dianggap sebagai langkah mundur dalam menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Sebanyak 158.351 narapidana dan anak binaan di Indonesia menerima remisi khusus hari raya Nyepi dan Idulfitri 1446 H (2025), termasuk 288 narapidana kasus korupsi, seperti Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI yang terlibat korupsi KTP-E.
Remisi ini diberikan dengan tujuan menghormati hak narapidana dan mendorong mereka memperbaiki diri selama menjalani hukuman. Landasan hukumnya tercantum dalam UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan, PP 32/1999, dan Keppres 174/1999 tentang Remisi. Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, program ini menghemat anggaran negara hingga Rp81 miliar dan menjadi solusi atas kelebihan penghuni di lapas yang telah mencapai 275.160 orang, jauh melebihi kapasitas 146.260 orang.
Menyuburkan Kriminalitas
Meski sesuai UU, pemberian remisi ini dianggap melemahkan efek jera. Menurut peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, remisi bagi koruptor tidak pantas diberikan karena menghapus efek jera. Contohnya, Setya Novanto yang merugikan negara Rp2,3 triliun terus menerima remisi sehingga masa hukumannya berkurang setiap tahun.
Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa penjara untuk koruptor sering kali tampak seperti fasilitas eksklusif. Media melaporkan narapidana kelas atas menikmati “sel pribadi” lengkap dengan fasilitas mewah seperti televisi dan treadmill. Akibatnya, para pejabat tidak merasa takut untuk korupsi sebab jika tertangkap pun hukumannya tidak berat.
Begitu pun dengan narapidana narkotika yang mencakup 52,97% penghuni lapas. Remisi terbesar justru sering diberikan kepada mereka, meskipun jumlah pengedar dan pecandu terus meningkat bahkan ditemukan kasus peredaran narkoba di dalam lapas.
Dengan melihat realitas yang demikian, alih-alih memberikan hak narapidana untuk lebih cepat berinteraksi dengan masyarakat, remisi malah terlihat makin menyuburkan tindak kriminalitas. Remisi tidak bisa disebut solusi, sebaliknya ia hanya akan menjadi masalah pada masa yang akan datang.
Lemahnya Sistem Sekuler Kapitalisme
Adanya remisi yang menghilangkan efek jera bagi pelaku kejahatan makin menunjukkan kelemahan sistem sanksi sekuler kapitalisme. Sistem ini terbukti lemah dan rusak sebab sulit menetapkan hukuman yang berat dan menjerakan lantaran tersandung Hak Asasi Manusia (HAM). Secara filosofis, hukuman dibuat untuk menjerakan pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa, tetapi HAM menjadikan hukum sanksi dalam sistem ini menjadi ompong.
Sistem sanksi sekuler kapitalisme memang sudah lemah dari asasnya sebab hanya bersumber dari akal manusia yang terbatas. Sistem ini membuang jauh peran Sang Pencipta sebagai pengatur umat manusia. Walhasil, aturan yang dihasilkan hanya akan menuai pertentangan dan perselisihan.
Misalnya saja aturan remisi yang bertujuan untuk menghemat keuangan negara dan menjadi solusi atas overcrowding di lapas. Keberadaannya tentu menjadi blunder sebab sangat berbahaya melakukan penghematan di sektor ini. Keamanan masyarakat akan makin terganggu dengan hadirnya mantan napi yang belum tobat. Bukan rahasia lagi bahwa pembinaan dalam lapas di negeri ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk menjadikan mantan napi sulit mendapatkan pekerjaan sehingga berpotensi besar kembali melakukan kriminalitas. Lagi pula, masih banyak sektor yang bisa dihemat, seperti fasilitas pejabat yang seharusnya dikurangi. Begitu pun remisi sebagai solusi atas lapas yang overcrowding, seharusnya bukan napinya yang dikeluarkan, melainkan kejahatannya yang dicegah agar pelaku kejahatan tidak bertambah.
Seharusnya, upaya preventif dilakukan dengan tegas oleh negara untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Upaya ini harus terjadi di seluruh sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi sebab kejahatan paling besar terjadi karena faktor ekonomi.
Berdasarkan data dari Polri dan BPJS 2024, masyarakat yang pendapatannya menurun dan kesulitan mencari pekerjaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan kriminalitas. Namun, sistem ekonomi kapitalisme terus menciptakan kemiskinan sehingga kejahatan dalam sistem ini tumbuh subur.
Begitu pun sektor pendidikan yang seharusnya mampu diakses oleh seluruh warga. Sayang, pendidikan sekuler kapitalisme saat ini sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya, padahal pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Belum lagi kurikulumnya yang sekuler menjadikan anak didik jauh dari agama sehingga bebas melakukan apa pun, termasuk kejahatan.
Begitu pula pengaturan media dalam sistem kapitalisme yang tidak terkendali. Negara yang lepas tangan dari urusan rakyatnya malah bahu-membahu dengan korporasi menjadikan rakyat mengonsumsi konten buruk, seperti pornografi dan kekerasan.
Apalagi sistem peradilan dan sanksi dalam sistem sekuler kapitalisme yang menghamba pada uang menjadikan lembaga ini mandul dalam memberikan keadilan bagi rakyat. Sistem sanksi yang tidak menjerakan dan berat sebelah membuat kejahatan kian subur dan kehidupan umat makin rusak.
Kejahatan akan makin subur dalam sistem sekuler kapitalisme sebab upaya preventifnya sulit dilakukan. Begitu pun upaya kuratifnya, sudahlah hukuman yang diberikan kurang menjerakan, kini dibuat pula remisi hukuman yang makin melemahkan efek jera pada pelaku kejahatan.
Jaminan Keamanan dalam Islam
Islam menjadikan negara sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warganya. Negara akan fokus pada upaya preventif dalam mencegah terjadinya kriminalitas di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan secara komprehensif karena lahir dari Allah Taala.
Pertama, negara akan memastikan ketakwaan individu terjaga sebab hal ini akan menjadi kontrol internal dalam mencegah tindak kejahatan. Baik di rumah maupun lingkungan masyarakat.
Kedua, negara akan memperhatikan sektor ekonomi yang menjadi faktor terbesar pemicu terjadinya kejahatan. Negara akan sungguh-sungguh menyejahterakan rakyat dengan cara menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan primer bagi seluruh warga. Caranya adalah dengan memastikan seluruh laki-laki dewasa mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, serta memberikan tunjangan bagi yang tidak mampu bekerja, baik karena cacat ataupun sakit.
Ketiga, sistem pendidikan yang dijamin dan dikelola penuh oleh negara akan menjadikan pendidikan bisa diakses oleh semua warga. Selain itu, kurikulumnya yang berbasis akidah akan menjadikan anak didik selalu diliputi ketakwaan.
Keempat, sistem penerangan alias media dalam Islam juga berfungsi sebagai penjaga jawil iman (suasana keimanan) masyarakat. Media akan senantiasa menayangkan konten-konten yang bermanfaat dan melarang tayangan konten buruk seperti pornografi dan kekerasan.
Pelaksanaan sistem-sistem lain secara komprehensif sesuai syariat Islam merupakan bagian dari upaya menciptakan keamanan. Semua itu dapat dikelola oleh negara dengan dukungan kas negara yang kuat. Mekanisme baitulmal akan memperkuat kas negara sehingga mampu membangun dan mengelola seluruh urusan rakyat. Demikianlah sejumlah langkah preventif yang dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal.
Sistem Sanksi
Muhammad Husain Abdullah dalam bukunya yang berjudul Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam menyebutkan bahwa al-jarimah atau kejahatan tidak lahir dari diri manusia itu sendiri. Bukan pula penyakit yang menimpa manusia. Al-Jarimah adalah pelanggaran terhadap aturan syarak yang mengatur interaksi manusia dengan Rabb-nya, dengan sesamanya, dan dengan dirinya sendiri. Hukum sanksi sangat diperlukan untuk menjaga umat manusia agar tetap berada pada koridor-Nya.
Syariat Islam telah menjelaskan bahwa bagi setiap tindak kejahatan akan dikenakan sanksi di akhirat dan sanksi di dunia. Adapun pelaksana sistem sanksi (uqubat) di dunia adalah khalifah atau orang yang mewakilinya. Hukum sanksi dalam Islam bersifat zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Disebut sebagai “pencegah” karena sebuah sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan suatu tindakan dosa dan kriminal. Disebut “penebus” karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksi di akhirat.
Sebagai contoh hukum sanksi bagi pembunuh adalah dengan kisas, yaitu sanksi persis dengan perbuatan pidana yang dilakukannya yakni dibunuh. Hukuman ini akan sangat menjerakan pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa. Berbeda dengan hukuman bagi pembunuh pada sistem saat ini yang hanya dipenjara maksimal 15 tahun, itu pun masih bisa mendapatkan remisi, wajar saja pelaku kejahatan kian subur. Allah Swt. berfirman, “Diwajibkan kepada kalian semua hukum kisas dalam perkara pembunuhan.” (QS Al-Baqarah: 178).
Adapun dalil sanksi dunia akan menggugurkan sanksi di akhirat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit yang mengatakan, “Suatu ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah majelis. Rasul kemudian bersabda, ‘Baiatlah aku agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, berzina….’” Beliau kemudian membaca, “Barang siapa di antara kalian yang menepatinya maka pahalanya ada di sisi Allah. Dan barang siapa yang melanggarnya maka ia akan diberi sanksi (‘iqab) sebagai penebus (kafarat) baginya. Dan barang siapa yang melanggarnya, tetapi (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, jika Allah menghendaki maka Dia akan mengampuni. Dan jika Dia menghendaki maka Dia akan mengazabnya.”
Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku dosa dan kejahatan merupakan metode praktis (thariqah ‘amaliyah) untuk melaksanakan aturan Allah. Pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar atau dipermainkan, seperti halnya remisi. Inilah yang nantinya akan menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.
Khatimah
Kehidupan yang adil hanya akan terwujud ketika diatur oleh aturan Allah Swt. dalam naungan Khilafah Islamiah. Untuk mewujudkannya dibutuhkan perjuangan dakwah yang sesuai dengan metode kenabian. Insyaallah kehidupan umat akan senantiasa diliputi dengan keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman.[MNews/KR-RR]
