[Mafahim Islamiyyah] Metode Syar’i untuk Melanjutkan Kehidupan Islam (Bagian 2/12)

[Mafahim Islamiyyah] Metode Syar’i untuk Melanjutkan Kehidupan Islam (Bagian 2/12)

Penulis: Muhammad Husain Abdullah

Sambungan dari Bagian 1/12

Muslimah News, TELAAH KITAB — Kedaulatan dalam Darul Islam hanya milik syarak, bukan milik rakyat, penguasa, akal, atau PBB. Sedangkan ketundukan dalam Darul Islam itu hanya kepada syariat Allah Taala. Mendengar dan taat kepada penguasa adalah wajib, apabila penguasa itu menerapkan syarak Allah Taala. Jika tidak, berarti tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa.

Rasulullah saw. bersabda, “Mendengar dan taat kepada penguasa itu wajib atas seorang muslim, baik dalam perkara yang ia sukai atau yang ia benci selagi tidak diperintahkan dengan maksiat. Apabila ia telah diperintahkan dengan maksiat (oleh penguasa), maka tidak ada mendengar dan tidak pula ada taat.”

Sesungguhnya kehidupan itu mengikuti negara (dar). Kehidupan di dalam negara Islam (Darul Islam) adalah kehidupan Islam. Sedangkan kehidupan di dalam negara kufur (Darul Kufri) adalah kehidupan selain Islam. Oleh karenanya, para pengemban dakwah, yaitu mereka yang beraktivitas untuk melangsungkan kehidupan Islam harus memahami bahwa negara yang kaum muslim hidup di dalamnya saat ini adalah negara kufur dan kehidupan di dalamnya adalah kehidupan selain Islam. Kalau tidak, mereka tidak akan berdakwah dan beraktivitas di dalam negara itu untuk melangsungkan kehidupan Islam.

Realitas di mana kita hidup hari ini ditinjau dari sisi negara dan sisi kehidupannya esensinya sama sekali tidak berbeda dari realitas di mana Rasulullah saw. menjumpainya di Makkah. Ini tidak pula berbeda dari realitas, di mana Mush’ab bin Umair menjumpainya di Madinah.

Jadi, Makkah walaupun di dalamnya terdapat sejumlah kaum muslim, tetap dinamakan negara kufur. Begitu pula Madinah al-Munawwarah, walaupun sebelum Rasulullah saw. hijrah ke sana terdapat banyak kaum muslim, juga tetap dinamakan negara kufur. Sebabnya, pada kedua negara itu tidak ditemui dua perkara secara bersamaan, yaitu hukum Islam dan keamanan berada pada kaum muslim.

Terkadang sebagian orang cepat sekali memahami pendeklarasian sebagian wilayah-wilayah di dunia Islam sebagai Negara Republik Islam dan bahwa Islam adalah sumber utama bagi dasar hukumnya. Kemudian mereka menanyakan mengapa negara-negara itu tidak dinamakan negara Islam? Jawabannya bisa dilihat dari realitas negara-negara itu yang telah mengeklaim dirinya sebagai negara-negara Islam. Semuanya sama sekali tidak berbeda dari semua wilayah kaum muslim yang ada, selain namanya saja. Sebagian hukum-hukum yang dijalankan juga tambal sulam dengan sistem-sistem buatan manusia.

Kalau tidak, maka secara umum negera-negara itu menetapkan dan menerapkan undang-undang dan sistem-sistem kufur. Negara-negara itu mengakui negara-negara yang berdiri di dunia Islam. Mereka mengajak memelihara atas kemerdekaan setiap negara dan mengikatkan diri dengan undang-undang PBB dan Dewan Keamanan PBB. Sungguh, semuanya merupakan undang-undang kufur yang telah dibuat oleh orang-orang kafir yang asal mulanya untuk menghancurkan Negara Khilafah pada periode Utsmaniyah.

Kemudian negara-negara pembuat lembaga internasional itu dan negara-negara pemimpinnya tidak henti-hentinya memerangi Islam dan kaum muslim di setiap tempat. Mereka menggunakan slogan memerangi ekstremis, teroris, dan fundamentalis.

Sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem Republik Demokrasi, bukan pula sistem kerajaan dan warisan. Sistem pemerintahan Islam hanyalah sistem Islam, tidak yang lain. Sistem Islam adalah sistem yang khas untuk negara yang khas, serta berbeda dengan sistem-sistem buatan manusia. Kaum muslim tidak dibolehkan membandingkannya dengan sistem buatan manusia dan tidak menafsirkannya mengikuti hawa nafsu mereka untuk menyamakannya dengan yang lain.

Sedangkan Negara Islam adalah Negara Khilafah yang merupakan negara yang khas sebagaimana sistem yang diterapkannya juga khas. Negara Khilafah ini berdiri di atas empat pilar.

Pertama, kedaulatan di tangan syarak. Allah Swt. berfirman, “Apabila terjadi perselisihan di antara kalian tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. …”

Jadi, syarak adalah sumber rujukan tunggal dalam menghukumi berbagai aktivitas dan sesuatu, serta dalam menyelesaikan perselisihan di antara penguasa dan rakyat.

Kedua, kekuasaan berada di tangan umat. Dengan demikian, rakyatlah yang memiliki kekuasaan. Rakyat pula yang berhak membaiat khalifah sebagai wakil rakyat dalam menerapkan hukum-hukum Islam atas dasar kekuatan dan kesadarannya dalam menerapkan Islam, serta memelihara dan mengembannya ke seluruh dunia. Rasulullah saw. bersabda, “Lalu apabila datang orang lain untuk merebut kekuasaan (dari khalifah), maka penggallah leher orang itu.”

Jelaslah bahwa rakyat yang mempunyai kekuasaan, pemerintahan, dan kekuatan. Rakyat pula yang memelihara atas kesatuan Khilafah dengan kekuatannya.

Ketiga, mengangkat seorang khalifah adalah fardu. Secara syarak, kaum muslim haram mempunyai lebih dari satu khalifah pada satu waktu. Rasulullah saw. bersabda, “Apabila telah dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah khalifah yang terakhir.”

Berdasarkan hal itu, Negara Islam haram mengakui institusi apa pun bagi kaum muslim, selain khilafah. Bahkan ketika Negara Islam berdiri, wajib untuk menggabungkan semua negeri kaum muslim dalam satu negara, baik melalui perang atau damai. Negara Khilafah tidak dibolehkan saling menukar para Duta Besar dengan negara-negara yang berdiri di negeri-negeri kaum muslim, atau berhubungan dengan mereka seperti layaknya negara-negara kaum muslim.

Keempat, khalifah satu-satunya yang berhak mengadopsi hukum-hukum syarak untuk memelihara urusan kaum muslim. Apalagi jika terjadi banyak ijtihad syar’i dalam satu masalah, khalifah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan kaum muslim tentang penerapan Islam. Hal tersebut benar-benar telah tetap berdasarkan ijmak sahabat. Dari ijmak ini diambillah kaidah-kaidah syarak yang populer, seperti, “Perintah imam/khalifah menghilangkan khilaf.”

“Perintah Imam/khalifah itu dilaksanakan secara lahir dan batin.”

“Bagi penguasa boleh membuat keputusan hukum sesuai problem-problem yang terjadi.” [MNews/RY-YG]

Sumber: Muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyyah.

Share

One thought on “[Mafahim Islamiyyah] Metode Syar’i untuk Melanjutkan Kehidupan Islam (Bagian 2/12)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *