Muslimah News, FOKUS — Baru saja rakyat dikagetkan dengan Pertamax oplosan, kini muncul Minyakita palsu dan tidak sesuai takaran. Sebuah video yang beredar luas di masyarakat membandingkan takaran Minyakita dengan merek lain. Hasilnya, Minyakita kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 800 ml. Sedangkan minyak goreng merek lain berisi 1 liter.
Selanjutnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Sabtu (8-3-2025) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menemukan adanya Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran seharusnya. Minyakita kemasan 1 liter ternyata setelah ditakar hanya berisi 750—800 mililiter (ml). Minyakita yang tidak sesuai takaran tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indolestari.
Selain tidak sesuai takaran, Minyakita juga dijual di atas HET. Seharusnya harga yang diizinkan adalah Rp15.700, tetapi harga di pasaran bisa mencapai Rp18.000/liter.
Di pasaran juga ditemukan Minyakita palsu, yaitu minyak goreng curah yang dikemas menjadi Minyakita dengan label merek yang tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Misalnya yang terjadi di Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menyebut ada dua pabrik di Sampang dan Surabaya yang mengganti isi minyak goreng dalam botol kemasan berlabel Minyakita dengan minyak curah. Kedua pabrik ini juga mengurangi jumlah takaran minyak goreng.
Merugikan Masyarakat
Peredaran Minyakita palsu dan tidak sesuai takaran ini sangat merugikan masyarakat. Sudahlah isinya minyak curah, takarannya tidak sesuai, ditambah lagi harganya di atas HET. Apalagi praktik curang ini terjadi sudah cukup lama. Misalnya yang terjadi di Bogor, produksi Minyakita yang tidak sesuai takaran sudah berjalan sejak Januari 2025. Sedangkan di Gorontalo, kecurangan sudah terjadi sejak November 2024.
Praktik kecurangan dalam tata niaga Minyakita dilakukan oleh produsen, yaitu korporasi, sehingga dampaknya meluas. Patut disayangkan, pemerintah sangat terlambat mendeteksinya, padahal praktik ini sudah berjalan cukup lama. Pemerintah juga bersikap defensif. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso sempat membantah terjadinya Minyakita tanpa melakukan inspeksi di lapangan.
Negara Kalah Melawan Korporasi
Praktik kecurangan Minyakita terjadi di berbagai daerah, artinya ini bukan kasuistik, tetapi sistemis. Para produsen leluasa membuat produk Minyakita yang tidak sesuai ketentuan dan mengedarkannya di tengah masyarakat.
Negara tidak melakukan pengawasan yang cukup sehingga tidak bisa mendeteksi kecurangan sejak dini. Negara juga tidak melakukan inspeksi secara nasional ketika ada temuan kecurangan di satu lokasi pada Januari 2025. Negara hanya mencukupkan diri dengan memproses kasus yang sudah terbukti di pengadilan saja.
Ibarat patah tumbuh hilang berganti, meski ada produsen yang dihukum karena berbuat curang, produsen lain tetap melanjutkan kecurangan. Ini karena iklim bisnis di bawah sistem sekuler sangat kapitalistik. Korporasi produsen mengejar untung sebesar-besarnya dari bisnis Minyakita tanpa peduli kerugian yang masyarakat derita.
Miris, negara baru bergerak setelah video Minyakita viral dan masyarakat gerah lalu melakukan protes. Istilah “no viral no justice” terjadi dalam kasus Minyakita. Ini menunjukkan bahwa negara kalah melawan korporasi. Minyak goreng yang sejatinya merupakan kebutuhan pokok ternyata produksi dan distribusinya dikuasai korporasi. Demi mengejar untung besar, korporasi menghalalkan segala cara, meski harus berbuat curang.
Dominasi swasta dalam produksi dan distribusi bahan pangan pokok tidak hanya terjadi pada Minyakita, tetapi juga beras, gula, kedelai, dan lainnya. Sektor pangan telah menjadi ajang bisnis para kapitalis. Sedangkan rakyat selalu menjadi korban.
Adapun negara hanya menjadi regulator dan fasilitator, tidak benar-benar mengurusi ketersediaan pangan untuk rakyat. Negara merasa sudah aman ketika stok pangan cukup, tanpa mendetaili kualitas pangan tersebut berdasarkan standar, distribusinya merata sesuai kebutuhan, dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Misalnya seperti sekarang, stok Minyakita diklaim cukup, tetapi ternyata banyak yang palsu. Begitu juga dengan beras, pemerintah mengeklaim stok melimpah, tetapi ternyata kondisinya berkutu di gudang Bulog dan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Kebijakan negara justru berpihak pada korporasi kapitalis dengan membuka lebar-lebar kesempatan bagi swasta untuk menguasai rantai distribusi pangan sejak hulu hingga hilir. Berbagai regulasi dibuat justru untuk memuluskan jalan para kapitalis.Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memosisikan penguasa sebagai regulator, bukan sebagai raa’in (pengurus rakyat). Negara tidak benar-benar mengurusi rakyatnya karena negara tidak memosisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Negara justru menjadi pelayan korporasi kapitalis. Ini sungguh bertolak belakang dengan profil penguasa dalam sistem Islam.
Khilafah Mengurusi Kebutuhan Rakyat
Penguasa dalam sistem Islam adalah pelayan rakyat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Abu Nu‘aim). Penguasa melayani rakyat dalam kaitannya dengan kebutuhan pokok (pangan) adalah dengan menyediakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik.
Dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 125, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah menjelaskan, “Khilafah wajib menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok seluruh warga negara, orang-perorang dengan pemenuhan yang sempurna dan menjamin adanya peluang setiap individu dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap pada tingkat tertinggi yang mampu dicapai.”
Minyak goreng merupakan bahan pangan pokok sehingga terkategori kebutuhan pokok. Ini sebagaimana hadis, “Segala sesuatu selain naungan rumah, potongan roti, pakaian yang menutup aurat dan air tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya.” (HR Ahmad). Frasa “potongan roti” dalam hadis ini mencakup semua pangan, termasuk minyak goreng.
Negara wajib memenuhi kebutuhan minyak goreng berkualitas bagi rakyat. Negara bisa melakukannya dengan menguasai produksi dan distribusi sejak hulu hingga hilir. Negara akan menanam sawit dengan jumlah mencukupi, tetapi tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan. Petani (swasta) boleh menanam sawit, tetapi tetap dalam pengawasan negara sehingga tidak sampai mendominasi.
Negara akan melakukan produksi minyak goreng dari kelapa sawit. Negara akan mengawasi pihak swasta yang memproduksi minyak goreng, yaitu dari sisi kualitas, takaran/volume, kemasan, dan lainnya. Negara melarang praktik penimbunan dan kecurangan, seperti mengurangi takaran dan lainnya yang akan merugikan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang melakukan penimbunan, dia telah berbuat salah.” (HR Muslim). Rasulullah saw. juga bersabda, “Bukanlah termasuk umatku orang yang melakukan penipuan.” (HR Ibnu Majah dan Abu Dawud).
Negara akan menugaskan kadi hisbah untuk melakukan pengawasan ke pasar-pasar, pertokoan, pusat grosir, pabrik, gudang, dll. sehingga dipastikan tidak ada penimbunan dan kecurangan. Dengan demikian, rakyat dipastikan akan memperoleh haknya.
Terkait dengan harga, jika harga pangan melambung, Khilafah akan membenahi aspek produksi dan distribusi sehingga berjalan dengan optimal dan harga bisa dikendalikan. Jika diperlukan, Khilafah akan melakukan operasi pasar, yaitu menjual komoditas pangan dengan harga murah dan dalam jumlah yang mencukupi sehingga bisa membuat harga turun. Negara tidak melakukan pematokan harga seperti konsep HET karena pematokan harga diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu sama-sama suka.” (HR Ibnu Majah).
Anas ra. berkata, “Harga pada masa Rasulullah saw. membumbung. Lalu mereka melapor, ‘Ya Rasulullah, seandainya saja harga ini engkau patok (tentu tidak membumbung seperti ini).’ Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya Allah Maha Pencipta, Maha Penggenggam, Maha Melapangkan, Maha Pemberi rezeki, dan Maha Menentukan harga. Sesungguhnya aku sangat ingin menghadap ke hadirat Allah, sedangkan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.'” (HR Ahmad).
Khilafah akan memberi sanksi tegas bagi pelaku kecurangan, seperti dalam kasus Minyakita. Salah satu sanksinya adalah penutupan pabrik dan black list bagi pemilik pabrik, yakni tidak akan diberi izin membuat pabrik lagi. Dengan serangkaian mekanisme ini, Khilafah akan mampu menyediakan pangan sehat berkualitas bagi rakyat. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
