Muslimah News, LENSA DAERAH – Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Namun menurut rilis BPS, jumlah penduduk miskin di Sultra per September 2024 mencapai 10,63% atau 305.270 orang. Padahal, pertumbuhan ekonomi terus digenjot melalui investasi pertambangan, tetapi tidak mengangkat taraf kehidupan masyarakatnya.
Kondisi di atas direspons oleh tokoh umat setempat melalui diskusi publik menyambut Ramadan bertajuk, “Kapitalisme Menciptakan Jurang Kemiskinan, Sistem Ekonomi Islam Solusi Terbaik” di salah satu hotel di Kota Kendari, Ahad (23-2-2025).
Sinyal
Pada acara tersebut, pengamat pertambangan asal Sultra Ninning Anugrawati, S.T., M.T. angkat bicara. “Tingginya angka kemiskinan di daerah yang kaya akan SDA merupakan sinyal bahwa ada yang salah dengan aturan kehidupan di daerah tersebut. Pada faktanya, aturan buatan manusia yang diterapkan tidak pernah mampu menyolusi persoalan-persoalan di dalamnya,” ujarnya.
Ia mengulas, negara hanya menjadi fasilitator dengan menyediakan sumber kekayaan alam dan menjadi regulator, yaitu membuat kebijakan yang melegalkan individu menguasai sumber daya alam tersebut.
”Maka muncullah UU PMA, UU Minerba, termasuk UU Ciptaker yang menjadikan sumber-sumber kekayaan yang seharusnya untuk rakyat, justru diserahkan pada mekanisme pasar (siapa yang bisa mengelola, maka dia yang dapat memilikinya),” bebernya.
Ia melanjutkan, penerapan sistem kapitalisme telah melahirkan jurang kesejahteraan yang sangat lebar. ”Konsep kebebasan ekonomi yang dianut dalam sistem ini meniscayakan seseorang dapat memperoleh kekayaan dengan cara apa pun selama ia mampu. Terbukti, mereka yang memiliki modal dapat menguasai dan menikmati hasil alam yang melimpah, sementara rakyat yang tidak memiliki apa pun, sekadar mendapatkan remah-remahnya dan makin terjerumus dalam kemiskinan,” ungkapnya miris.
Sistem Islam
Menurut Ninning, mustahil menghapus kemiskinan jika masih menerapkan sistem kapitalisme. Oleh karena itu, ia menawarkan sistem Islam sebagai solusinya.
“Dalam Islam, tidak dikenal nilai-nilai kebebasan. Setiap perbuatan hamba senantiasa terikat dengan syariat Allah. Pun, konsep kepemilikan dalam Islam sudah sangat jelas, yaitu kepemilikan individu, publik, dan negara. Ketiganya tidak boleh menyimpang dari peruntukannya. Individu tidak boleh secara bebas memperoleh kekayaan, dan tidak membiarkannya menguasai kepemilikan umum,” terangnya.
Terakhir, ia menegaskan, jika negeri ini benar-benar menginginkan kesejahteraan, terlepas dari belenggu kemiskinan, maka harus mewujudkan keadilan ekonomi yang hanya bersumber dari aturan Allah Swt., bukan selainnya. [MNews/Kontributor Daerah: TUA-ML/Sultra]
