[Editorial] “Jurus Mabuk” Efisiensi Anggaran, Lagi-Lagi Rakyat yang Jadi Korban

[Editorial] “Jurus Mabuk” Efisiensi Anggaran, Lagi-Lagi Rakyat yang Jadi Korban

Muslimah News, EDITORIAL — Tagar #IndonesiaGelap jadi trending topic di platform X pada Senin, 17-2-2025. Tagar ini menyertai aksi massa yang digagas Koalisi Masyarakat Sipil di beberapa wilayah Indonesia sebagai protes atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang kian hari dirasakan makin jauh dari harapan.

Salah satu yang mereka kritisi adalah keluarnya kebijakan efisiensi anggaran yang hari ini sedang menjadi polemik panas di tengah masyarakat, termasuk media sosial. Dalam pandangan mereka, pemangkasan dana tersebut nyatanya telah berpengaruh terhadap berbagai sektor yang menyangkut kepentingan publik. Di antaranya memengaruhi biaya dan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah, dll.

Jurus Mabuk Itu Bernama “Kebijakan”

Selain soal efisiensi anggaran, ada 13 tuntutan lain yang disampaikan para demonstran. Antara lain menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program-program populis yang selama ini dijalankan, seperti Program Makan Siang Gratis (MBG) dan proyek strategis nasional (PSN) bermasalah yang kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.

Mereka juga menolak pemberian izin usaha pertambangan bagi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Revisi UU Minerba yang dipandang hanya menjadi alat bungkam daya kritis kampus dan mahasiswa. Lalu, mendesak pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan lain, serta meminta pemerintah berhenti mengeluarkan kebijakan yang tanpa berbasis riset dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Jika dicermati, tuntutan para demonstran itu sejatinya memang sangat mewakili perasaan masyarakat, meski sayang solusi yang ditawarkan cenderung “kekiri-kirian”. Begitu pun dengan tagar #IndonesiaGelap, memang tepat untuk menggambarkan kekhawatiran besar masyarakat terhadap masa depan bangsa yang makin hari makin tampak gelap gulita dan jauh dari mimpi kesejahteraan.

Betapa tidak? Di bawah pemerintahan baru, kehidupan masyarakat alih-alih makin membaik dari kondisi sebelumnya yang sudah centang perenang, malah banyak kebijakan pemerintah yang makin menyusahkan rakyat meski dibungkus narasi “demi kepentingan rakyat”. Pemerintah terlihat kian kehilangan arah. Kinerja mereka hanya berorientasi pada ambisi jangka pendek dan upaya membangun citra.

Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun 2025 juga menjadi salah satu puncak kekesalan masyarakat. Meski diklaim demi menghemat anggaran dan memastikan alokasinya berjalan secara optimal di tengah kondisi kritisnya keuangan negara, tetapi implementasinya justru menambah panjang daftar masalah alias beban hidup yang harus dihadapi masyarakat banyak, termasuk akibat kebijakan pajak, sulitnya lapangan kerja, mahalnya biaya-biaya kebutuhan, dll.

Bagaimanapun, efisiensi anggaran ini telah menyebabkan banyak program kementerian dan lembaga yang akhirnya batal. Kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pun dipastikan akan menurun, termasuk jika wacana tiga hari kerja bagi para pegawai negara benar-benar diimplementasikan. Di luar itu, ancaman PHK juga membayangi para honorer di berbagai kelembagaan. Bahkan, di lembaga penyiaran TVRI, hal ini sudah berjalan dan menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Presiden sendiri menegaskan bahwa semestinya penghematan anggaran tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, yang semestinya dipangkas adalah item-item belanja menyangkut kepentingan para pejabat, seperti tunjangan dan fasilitas jabatan, biaya rapat, pembelian ATK, perjalanan dinas, dll. Namun di tengah kuatnya mental manja dan rakus para pejabat, serta kebijakan kabinet gemuk yang ditetapkannya, instruksi tersebut hanya sampai di atas mimbar. Tetap saja faktanya rakyat kecil yang jadi korban.

Terlebih banyak program penting di bidang layanan publik yang senyatanya membutuhkan dana sangat besar. Misalnya, bidang pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, riset dan pengembangan iptek, pembangunan infrastruktur jalan di pelosok-pelosok daerah, proyek swasembada pangan, dll. Semua proyek menyangkut hal urgen ini justru terpaksa harus dihentikan hanya karena pemerintah tidak mampu mencari cara produktif dan kreatif menambah pemasukan selain memangkas anggaran dan gali lubang tutup lubang.

Sudah Watak Kepemimpinan Sekuler

Segala yang terjadi saat ini sejatinya makin menegaskan soal buruknya watak sistem kepemimpinan sekuler kapitalistik yang dipertahankan dari rezim ke rezim. Alih-alih mengurus rakyat dan menyolusi problem masyarakat dengan solusi tuntas yang menyejahterakan, para penguasa malah kerap sibuk melanggengkan kursi kekuasaan.

Tengok saja, hari-hari belakangan ini narasi jilat-menjilat dan wacana Pemilu 2029 sangat santer dibicarakan. Padahal, pemerintahan ini baru saja melewati 100 hari dan kinerjanya banyak memunculkan permasalahan. Wajar jika rakyat marah sebab urusan negara seakan-akan jadi ajang judi dan permainan. Wajar pula jika rakyat meradang karena mereka terus yang menjadi korban.

Sesuai namanya, sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme memang tidak mengenal aturan agama, termasuk soal amanah dan tanggung jawab besar yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban di Kekekalan kelak. Sistem ini menempatkan negara atau kekuasaan hanya sebagai alat meraih kepentingan, terutama kepentingan segelintir orang dari kalangan para pemilik kapital.

Walhasil, corak kebijakan yang dilahirkannya sangat kental dengan kepentingan oligarki (baca: para pemodal), sedangkan kepentingan rakyat bisa dengan mudah disingkirkan. Jangan harap penguasa akan bersikap tulus mengurus rakyatnya, gap di antara mereka saja sedemikian lebarnya. Yang dilakukan penguasa bisa jauh berbeda dengan yang diharapkan rakyatnya. Ini karena penguasa dalam sistem kepemimpinan ini, sekali lagi, memang tidak bertindak sebagai pengurus rakyat.

Mirisnya, dengan modal kekuatan politik dan uang yang dimilikinya, semua bisa seolah baik-baik saja. Rakyat yang mayoritas pemikirannya masih pragmatis pun sangat mudah dikecoh dengan berbagai program populis nan penuh polesan. Terlebih media hari ini cenderung menjadi alat glorifikasi kekuasaan, rakyat jadi kehilangan kemampuan untuk membaca bahaya corak kepemimpinan rusak seperti ini.

Padahal, dampak penerapan sistem yang menafikan peran agama dalam kehidupan ini sudah sedemikian telanjang. Begitu banyak persoalan mencuat ke permukaan di berbagai lini kehidupan. Liberalisasi dan kapitalisasi di berbagai aspek menyebabkan manusia hilang kemanusiaan, sedangkan sumber daya strategis dikuasai segelintir orang.

Berbagai krisis, mulai bidang ekonomi, politik, hukum, dan moral, makin hari makin menguat. Kasus-kasus kriminal, termasuk korupsi, mafia peradilan dan tanah, judol dan pinjol, makin ugal-ugalan, tetapi tidak pernah tuntas terselesaikan. Berbagai bencana juga terjadi di mana-mana, sedangkan mitigasi benar-benar seadanya karena alasan dana. Akhirnya, rakyat berjibaku dengan kesusahan hidup akibat kian sulitnya lapangan kerja dan biaya hidup yang makin serba mahal.

Namun, alih-alih hadir sebagai pengurus dan pelindung urusan mereka, negara malah menjadi sumber masalah dan kezaliman bagi rakyatnya. Bahkan terkait dana efisiensi yang sekarang begitu kontroversial, ternyata bukan hanya dilatari kebutuhan untuk membiayai program MBG sebagaimana digaung-gaungkan. Pemerintah justru berencana mengalokasikan sebagian besar dananya (lebih dari Rp300 triliun) untuk menyuntik super holding BUMN baru bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan 24-2-2025.

Badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) ini rencananya akan menjalankan investasi pada 15 megaproyek yang digadang-gadang dapat menjadi kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia pada masa mendatang. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Tidak sedikit yang mengkhawatirkan dana hak milik rakyat ini akan menguap dan berakhir dengan skandal sebagaimana kasus dana haji serta dana-dana umat lain yang raib entah ke mana. 

Sungguh, kekuasaan dalam sistem sekuler kapitalisme memang tidak mengenal halal-haram. Mereka alergi terhadap agama yang berbicara soal bernegara. Mereka benar-benar seenak perutnya dalam mengurus urusan negara dan rakyatnya. Mereka tidak takut jika setiap kesedihan, air mata, dan tangis satu per satu rakyatnya akan menjadi sesalan di akhirat nanti. Mereka pun tidak peduli jika setiap maksiat yang dilakukan rakyatnya, juga nyawa yang hilang karena putus asa menghadapi masa depannya kelak akan menuntut pertanggungjawaban.

Kepemimpinan Islam, Satu-Satunya Harapan

Fakta di atas berbeda jauh dengan sistem kepemimpinan Islam. Al-‘Alamah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, seorang mujtahid mutlak abad ini dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah Jilid 2 secara gamblang menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam pandangan syariat adalah pengurus, alias pelayan sekaligus pelindung umat.

Beliau juga menjelaskan bahwa seorang penguasa—selain harus memenuhi syarat sah kepemimpinan—harus memiliki ketakwaan yang tinggi sekaligus sifat lemah lembut yang mencegahnya dari berbuat sewenang-wenang dan zalim. Adapun dalam tanggung jawab umumnya sebagai seorang pemimpin, ia pun  harus memiliki kepribadian Islam yang kuat, yakni memiliki akliah hukmin dan nafsiah haakim.

Akliah hukmin adalah akliah negarawan yang paham tugas pemerintahan sekaligus terampil sebagaimana tuntunan Islam. Sementara itu, nafsiah haakim artinya memiliki sifat-sifat pemimpin seperti adil, berwibawa, berani, bijaksana, tulus, dan empati terhadap rakyatnya. Alhasil, ketika menetapkan berbagai kebijakan atas rakyatnya, pemimpin Islam akan menjadikan kepentingan umat dan Islam sebagai pertimbangan utama, tentu dengan memperhatikan prinsip akidah dan halal-haram sebagai landasannya.

Adapun yang menyangkut tanggung jawab umum dalam hubungannya dengan rakyat, maka syarak telah menetapkan seorang pemimpin untuk melingkupi kehidupan rakyatnya dengan nasihat. Pada saat yang sama, syarak mengharamkan para penguasa untuk menyentuh harta milik mereka.

Dengan demikian, hubungan penguasa dan rakyatnya akan diliputi suasana amar makruf nahi mungkar hingga keduanya akan tercegah dari segala bentuk kemaksiatan. Termasuk mencegah penguasa untuk merampok kekayaan milik umat sebagaimana yang lumrah dalam sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan sekarang.

Hanya saja, tanggung jawab kepemimpinan umum sebagaimana dijelaskan Islam ini memang tidak mungkin mewujud dalam sistem yang tegak sekarang. Kepemimpinan ideal seperti ini hanya mungkin tegak dalam sistem yang menerapkan syariat Islam secara kafah yang berasal dari wahyu Allah Sang Pencipta Kehidupan.

Syariat ini diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai urusan individu hingga urusan negara. Penerapannya secara sempurna, di bawah sistem pemerintahan bernama Khilafah, terbukti mampu menjawab seluruh problem kehidupan manusia, hingga seluruh potensi kehidupannya terberdayakan dengan sempurna.

Saat umat ada di bawah naungan Khilafah, kehidupan mereka sedemikian sejahtera dan penuh berkah. Peradaban Islam pun tampil sebagai peradaban cemerlang dan negaranya diakui sebagai negara adidaya. Antara pemimpin dan rakyatnya benar-benar saling mengukuhkan dalam ketaatan sehingga hubungan yang terjalin di antaranya begitu harmonis dan diliputi kebaikan serta suasana iman.

Khatimah

Hari ini, umat berkewajiban untuk mewujudkan kembali model kepemimpinan ideal yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam ini. Namun, perjuangan berat ini hanya mungkin dilakukan bersama kelompok dakwah ideologis yang terbukti konsisten menapaki jalan perjuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah (saw.).

Kelompok dakwah ini menjalankan amal dakwah dengan landasan akidah. Mereka berusaha istikamah berjalan di atas koridor hukum syarak dengan keyakinan penuh terhadap janji Allah tentang kembalinya Khilafah yang akan segera mewujud dalam waktu yang tidak lama lagi. Mereka tidak tergoda rayuan dunia dan tidak takut pula akan celaan para pencela. Satu-satunya harapan dan ketakutan mereka hanya ada pada Allah Taala. [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *