Muslimah News, EDITORIAL — “Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto.” Itulah petikan pesan terakhir Jokowi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, jelang kepulangannya ke Solo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20-10-2024.
Kata-kata tersebut menyiratkan pengakuan bahwa kepemimpinannya sepanjang 10 tahun masih menyisakan PR besar. PR tersebut adalah mewujudkan mimpi, harapan, dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam menata perdamaian dunia. Mimpi ini tentunya akan menjadi tanggung jawab kepemimpinan baru, setidaknya untuk lima tahun yang akan datang.
Warisan Mimpi atau Utopia?
Masalahnya, PR yang diwariskan Jokowi daftarnya terlalu panjang. 10 tahun kepemimpinannya nyaris dipenuhi dengan berbagai problem kontroversial. Meski awalnya ia didapuk sebagai “anak kandung” demokrasi dan selalu diiringi simpulan hasil survei kepuasan publik yang diklaim tinggi, tetapi akhir kekuasaannya justru ditandai dengan anjloknya indeks demokrasi dan tingginya indeks persepsi korupsi.
Ya, banyak catatan miring yang mengiringi pemerintahan Presiden Jokowi dengan mimpi Nawacitanya. Di antaranya, munculnya berbagai kebijakan dan UU yang dipandang sangat tidak pro rakyat dan justru sangat pro parpol dan oligarki. UU Ciptaker, Revisi UU KPK, dan UU IKN, misalnya, adalah sedikit dari UU yang mendapat penolakan publik. Namun, pihak pemerintah dan DPR tetap mengesahkan hingga disebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Terbukti pada faktanya, kedua UU ini menjadi jalan makin menguatnya hegemoni oligarki dan menguatnya kasus megakorupsi. Di pihak lain, mayoritas masyarakat—termasuk kaum pekerja dan kelompok marginal lain—justru makin dijauhkan dari cita-cita hidup sejahtera gemah ripah loh jinawi.
Presiden Jokowi juga dipandang gagal membangun sistem meritokrasi yang katanya menjadi ciri demokrasi. Dalam sistem ini, penilaian dan pemilihan pemimpin/pejabat didasarkan pada prestasi, kinerja, dan kemampuan diri. Banyak jabatan publik yang justru diberikan berdasarkan faktor subjektif atau kepentingan politik. Hal ini terkait praktik “saham” politik yang justru lumrah dalam sistem demokrasi. Alhasil, urusan masyarakat pun jadi terabaikan karena orang yang mengurus mereka adalah SDM yang minus kemampuan, tetapi begitu sarat kepentingan.
Parahnya lagi, Presiden Jokowi dipandang berambisi membangun politik dinasti. Caranya adalah dengan menggunakan kekuasaan untuk cipta kondisi yang memuluskan keluarganya menduduki jabatan yang diinginkan. Salah satunya, mengangkat sang ipar sebagai Ketua MK. Lalu dengan kewenangannya ia juga mengotak-atik UU demi memberikan karpet merah bagi anak mantu dan keluarga Jokowi untuk duduk di kursi kekuasaan.
Betul bahwa pembangunan pada masa Jokowi terkesan sangat jorjoran, tetapi semua itu akhirnya hanyalah pencitraan. Pada faktanya, rakyat banyak tidak merasakan kemanfaatan karena sejak awal proyek itu ada adalah demi memuluskan kepentingan para pemilik modal.
Banyak di antaranya yang justru berakhir mangkrak. Lalu muncullah berbagai problem susulan, seperti masalah lingkungan dan konflik agraria yang tidak jarang memakan korban jiwa. Alih-alih menciptakan jutaan lapangan kerja sebagaimana yang digembar-gemborkan di awal, tidak sedikit proyek yang terkategori Proyek Strategis Nasional justru menambah beban utang negara hingga makin membengkak sampai tembus Rp8.500 triliunan.
Adapun rakyat, tetap saja sengsara. Mereka bahkan harus terus menghadapi berbagai kebijakan zalim penguasa yang nyaris tidak ada habisnya. Bayangkan saja, di tengah sulitnya mencari pekerjaan serta ancaman PHK dan kemiskinan yang terus mendera, mereka malah terus dibebani dengan berbagai pungutan termasuk pajak yang tidak ada habisnya. Alhasil, kehidupan mereka makin jauh dari mimpi sejahtera.
Kapitalisasi layanan publik pun begitu kentara. Masyarakat banyak begitu sulit mengakses layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, energi, dan sejenisnya, karena semua begitu mahal. Faskes dan sekolah memang makin keren dan ada di mana-mana, tidak terkecuali milik swasta. Namun layanan prima bisa dijangkau oleh orang-orang yang berduit saja.
Tidak kalah pentingnya, meski terkesan merakyat dan pro kepada wong cilik, pemerintahan Jokowi dipandang antikritik dan represif. Hal ini tampak dari munculnya aturan yang dipandang terlalu membatasi kebebasan publik. Atas nama menjaga keamanan dan ketertiban umum serta atas nama demi memberikan jaminan kepastian hukum, dibuatlah UU Ormas, UU ITE, dan polisi siber yang justru menjadi alat pukul bagi kelompok kritis.
Masyarakat pun memilih diam dari menyuarakan aspirasi dan kritiknya soal kezaliman penguasa. Apalagi suara-suara perubahan ke arah Islam, semua dibungkam dengan narasi radikalisme dan terorisme yang terus digembar-gemborkan.
Pemerintahan Baru, Mampukah Mewujudkan?
Sungguh, mimpi dan harapan rakyat untuk bahagia dan sejahtera sudah nyaris hilang. Bahkan, sejak negara ini didirikan, tidak ada satu masa kepemimpinan pun yang bisa benar-benar disebut sebagai masa keemasan. Masing-masing orde kepemimpinan memberi andil bagi kian jauhnya cita-cita bangsa dari kenyataan. Kejayaan, kemakmuran, dan kemandirian hanya ada dalam klaim dan narasi bombastis yang ada dalam pidato-pidato kenegaraan.
Bukan pesimis jika pemerintahan yang baru dilantik pun kemungkinan besar akan berakhir gagal. Duet Prabowo-Gibran dengan tegas mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi itu akan diwujudkan dengan delapan misi yang disebut sebagai Asta Cita. Misi itu adalah:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Semua misi ini dipertegas Presiden Prabowo dalam pidato perdananya di gedung DPR/MPR. Ia menyampaikan berbagai janji sebagaimana dulu dilakukan Jokowi. Pada bidang ekonomi, misalnya, ia berjanji akan membebaskan rakyat dari ketakutan, kemiskinan, kelaparan, kebodohan, penindasan, dan dari penderitaan. Juga memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung dan berjanji mewujudkan swasembada pangan paling lambat lima tahun mendatang. Ia pun berjanji membawa Indonesia swasembada energi dan akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan Jokowi.
Bisa dibayangkan, semua misi dan janji ini disampaikan dalam bingkai kepemimpinan yang hari ini sudah dikuasai kepentingan oligarki. Bahkan, sebagian pembantunya merupakan para pebisnis dan sebagian pejabatnya adalah pejabat pada era Jokowi.
Pertanyaannya, bisakah rakyat percaya bahwa semua janji tersebut akan menjadi nyata? Lebih jauh lagi pertanyaannya, bisakah UU dan aturan yang dibuat oleh otak manusia cetakan Berkeley bisa memberi kesejahteraan dan keadilan, alih-alih berkah bagi semua?
Masalahnya Ada pada Paradigma
Sistem politik demokrasi menutup kebobrokannya dengan berbagai mitos dan narasi. Di antaranya, mitos “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, mitos “kedaulatan di tangan rakyat”, serta mitos “suara rakyat, suara Tuhan”. Mitos-mitos ini kemudian diperkuat dengan narasi soal jaminan kebebasan atau HAM, mulai dari kebebasan berpikir atau berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berperilaku, hingga kebebasan untuk memiliki sesuatu.
Pada praktiknya, semua mitos dan narasi ini membawa kepada keburukan. Betapa tidak? Dalam konteks pengaturan hidup bernegara dan bermasyarakat, “rakyat” dimaksud nyatanya merujuk para elite pemilik modal. Hal ini dikarenakan meski rakyat diberi ruang menentukan siapa yang menurut mereka layak memegang kepemimpinan, tetapi “seperti apa pilihan mereka” nyatanya bisa diciptakan oleh kekuatan modal. Bukankah untuk memenangkan pemilihan harus ada iklan dan kampanye yang membutuhkan modal besar?
Belum lagi soal absennya agama dalam kehidupan. Sistem demokrasi dipastikan menafikan peran Tuhan, termasuk dalam pengaturan negara dan masyarakat. Jangan harap ada konsep halal-haram, semua aturan ditetapkan berdasarkan maslahat atau alasan kepentingan. Kepentingan siapa? Tentu saja kepentingan rakyat pemilik kekuatan dan kedaulatan. Siapa lagi kalau bukan para pemilik modal!
Oleh karenanya, selama sistem demokrasi dipertahankan, bisa dipastikan kekuasaan hanya akan menjadi ajang bancakan para pemilik modal. Hal ini sebagaimana yang kita lihat dari penentuan pejabat publik di kementerian dan kelembagaan, termasuk pada rezim sekarang. Aroma politik akomodasi dan bagi-bagi kue kekuasaan begitu kental. Dapat dipastikan perubahan kondisi rakyat dan negara pada masa yang akan datang hanya mimpi yang utopis.
Khatimah
Hanya Islam satu-satunya harapan. Sistem kepemimpinan Islam sangat jauh dari hitung-hitungan maslahat pragmatis dan kepentingan. Semuanya berjalan di atas koridor syariat karena kepemimpinan tegak di atas landasan akidah Islam (keimanan).
Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah besar yang dimensinya bukan hanya dunia tetapi juga di keabadian. Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat secara orang per orang. Mereka diangkat atas nama Allah semata demi menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi, bukan seperti pemimpin dalam demokrasi yang disumpah dengan kitabullah, tetapi justru untuk mencampakkan hukum-hukum Allah. Na’udzubillah.
Paradigma inilah yang memastikan kepemimpinan Islam akan membawa kebaikan dan keberkahan. Selain karena jauh dari konflik kepentingan, syariat Islam yang ditegakkan akan menyolusi seluruh problem kehidupan. Masalah politik, ekonomi, sosial, hukum, hankam, semuanya diatur dalam Islam. Tentu dengan pengaturan yang komprehensif dan satu sama lain saling menguatkan.
Saat ini, kembalinya sistem kepemimpinan Islam, yakni Khilafah, memang masih dipandang sebagai mimpi. Sebagian kalangan menyebut para pejuangnya sebagai para pemimpi. Namun, memimpikan tegaknya kembali Khilafah bukanlah utopia sebagaimana mimpi mewujudkan kesejahteraan melalui sistem demokrasi. Keagungan dan kejayaan Khilafah pernah mewujud nyata dan tercatat dalam sejarah peradaban dunia selama belasan abad lamanya.
Terlebih Allah Swt. telah mewajibkan umat Islam untuk hidup dengan hukum-hukum-Nya sehingga dipastikan manusia bisa melaksanakannya dengan sempurna. Firman-Nya, “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.” (QS Al-A’raf: 3).
Juga firman-Nya, “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf : 96). Yuk! Segera bangun dari mimpi panjang demokrasi! (MNews/SNA)
