Darurat Kejahatan Seksual Global, Dunia Butuh Islam sebagai Solusi

Darurat Kejahatan Seksual Global, Dunia Butuh Islam sebagai Solusi

Muslimah News, FOKUS — Publik kembali dikejutkan dengan kasus pencabulan anak di bawah umur. Pimpinan panti asuhan berikut dua pengasuh lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan pencabulan terhadap belasan anak yatim piatu.

Nun jauh di sana, di negara kampiun demokrasi, Amerika Serikat, masyarakat global dibuat riuh dengan pemberitaan media mengenai kejahatan seksual yang dilakukan seorang publik figur terkenal. Sean ‘Diddy’ Combs, salah satu rapper dan maestro musik di AS, harus berurusan dengan hukum atas tuduhan perdagangan seks, pencabulan, dan pemerasan.

Tidak kaleng-kaleng, kasus ini bahkan disebut banyak pihak sebagai kasus pelecehan seksual terbesar tahun ini karena melibatkan banyak pesohor global. Dari sekian banyak korban yang melaporkan P Diddy, tidak sedikit yang mengungkap bahwa perbuatan musisi tersebut sudah ia lakukan selama puluhan tahun yang lampau.

Kasus P Diddy sesungguhnya hanya fenomena gunung es. Sejumlah pemberitaan termasuk penelitian menunjukkan bahwa kejahatan seksual termasuk pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat. Berbagai tindakan preventif terbukti belum mampu mereduksi epidemi kejahatan seksual secara global. Lantas apa akar masalah dan solusi dari kejahatan seksual yang bersifat global hari ini?

Fenomena Global yang Sistemis

Di tengah kekaguman dunia terhadap peradaban Barat, berbagai kasus asusila justru banyak kita saksikan berasal darinya. Bukan hanya pesohor dan masyarakat biasa yang terjerat kasus serupa, pejabat setingkat gubernur hingga presiden sebagaimana kasus yang menjerat kandidat presiden AS Donald Trump sekalipun harus berurusan dengan hukum dengan tuduhan melakukan tindakan asusila.

Pada 2017, Rape, Abuse, & Incest National Network (RAINN), sebuah organisasi antikekerasan seksual yang berbasis di Washington D.C., mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi tiap 98 detik pada tiap tahunnya di AS. Adapun korban dari kejahatan ini meliputi 80.600 tahanan, 18.900 personel militer, 60.000 anak-anak, dan 321.500 warga sipil yang mengalami kekerasan seksual. Jumlah ini terus meningkat dan menjadi fenomena gunung es karena banyaknya korban yang tidak melaporkan kejahatan yang menimpa mereka.

Data di atas menunjukkan realitas sakitnya masyarakat dalam sistem yang mendewakan kebebasan. Munculnya berbagai kasus sesungguhnya bukan tanpa sebab. Asas kebebasan dalam kehidupan adalah faktor penentu sehingga individu berbuat sekehendak hati.

Bukan rahasia pula jika di negeri Paman Sam itu, kehidupan sosial masyarakatnya amburadul dan hedonis. Dalam kehidupan masyarakat Barat marak pasangan yang hidup tanpa ikatan pernikahan. Demikian pula pernikahan sesama jenis, yang menjadi perkara lumrah bahkan mendapat jaminan dari negara. Atas nama hak asasi manusia (HAM), berbagai orientasi seksual yang bertentangan dengan kodrat manusia pun dilegalisasi. Media Barat juga mewajarkan untuk menghadirkan tontonan khas masyarakat Barat yang hedonis dan memuja syahwat.

Miris, model kehidupan ini Barat ekspor secara global termasuk ke negeri-negeri muslim. Barat bahkan menggelontorkan dana yang besar demi mengkampanyekan L687Q ke berbagai negara termasuk di Asia. Dengan dalih HAM, mereka mempropagandakan penyimpangan seksual untuk diterima secara wajar oleh masyarakat global. Lucunya, mereka kerap membuat stigma bagi pihak yang menentang kampanye liberal tersebut dengan tuduhan radikal, intoleran, atau sejenisnya.

Kasus P Diddy juga menampakkan betapa kelamnya industri hiburan di AS. Prinsip kebebasan yang menjadi spirit dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi celah merebaknya bisnis syahwat. Ketika berbagai tuduhan dan dakwaan dialamatkan pada pelaku, hal itu justru dilematis. Bahkan, pelaku memiliki celah untuk membela diri meski jaksa menjerat pelaku dengan berbagai dakwaan.

Tentu kondisi ini tidak berpihak pada korban. Meski belum ada referensi UU setempat yang mendeskripsikan hukuman apa yang akan P Diddy peroleh, akan tetapi aturan yang berlaku dapat dipastikan tidak mampu menghentikan kasus serupa karena hukuman yang tidak memberi efek jera.

Demikian pula di negeri yang mengadopsi prinsip hidup sekuler ini, akan tampak kerusakannya sebagaimana di Barat. Untuk Indonesia sendiri, yang mengeklaim berpegang pada prinsip hidup adat ketimuran, realitasnya adat ketimuran yang rapuh ini telah tergerus oleh pengaruh ideologi sekuler liberal kapitalisme. Negeri ini bahkan seolah tidak mampu membendung arus kaum pelangi karena telah terjangkit gaya hidup serba bebas.

Prinsip kebebasan itu tegak atas sekularisme yang meminggirkan aturan Sang Pencipta. Dalam sistem tersebut, manusia meyakini bahwa aturan Ilahi tidak memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan sosial dan negara. Seluruh aturan yang ada di masyarakat murni hasil kesepakatan yang didasarkan atas kecenderungan manusia dalam menentukan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Tidak heran, ketika masyarakat dan parlemen menyetujui untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, perilaku para penganut L687Q pun legal di tengah-tengah kehidupan mereka.

Sayang, aturan-aturan yang memanjakan syahwat ini mengabaikan dampak sosial lainnya. Masyarakat yang hidup dalam gelimang syahwat ini nyatanya hidup bagaikan hewan dalam memenuhi tuntutan hawa nafsunya. Tidak cukup melampiaskan seksual pada pasangan, pemenuhan syahwat ini menuntut pelampiasan hingga pada taraf yang memosisikan manusia lebih rendah dari hewan sekalipun.

Legalisasi gaya hidup yang mengumbar nafsu ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kasus pelecehan pada perempuan atau sesama jenis, tetapi juga anak-anak. Fakta miris ini hadir di berbagai penjuru dunia. Sekularisme yang menopang peradaban Barat telah membawa petaka bagi kehidupan. Miris, berbagai aturan yang ada nyatanya tidak mampu mereduksi tingkat kejahatan seksual ini.

Aturan dan Sanksi yang Rapuh

Aturan yang lahir dari manusia akan senantiasa memunculkan perbedaan sudut pandang sehingga menghasilkan pertentangan. Itulah sebabnya aturan yang lahir dari kesepakatan manusia tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Namun begitulah upaya manusia dalam merumuskan aturan yang mengatur tentang kejahatan seksual yang marak hari ini.

Adapun sistem hukum Indonesia terkait kasus sodomi pada anak sebagaimana kutipan di laman situs hukumonline[dot]com yang menjelaskan bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016, mengatur bahwa tiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E UU 35/2014 berpotensi mendapat pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp5 miliar. Adapun jika tindak pidana menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016.

Publik kerap menggulirkan opini hukuman kebiri bagi pelaku. Hanya saja, HAM kerap menjadi alasan klise dalam membahas sanksi bagi suatu tindak kejahatan. Proses hukum yang panjang dan polemik pasal karet dalam berbagai UU kerap menjadi celah untuk mempermainkan hukum peradilan. Di sisi lain, lemahnya sanksi bagi pelaku juga jauh dari realisasi keadilan hukum.

Wajar jika publik skeptis terhadap jalannya peradilan. Sanksi terhadap pelaku terkategori ringan padahal tindak pidana yang mereka lakukan adalah kejahatan berat. Bayangkan saja, kejahatan sodomi yang sangat berdampak pada kondisi fisik maupun psikis korban tetapi hanya dijatuhi hukuman penjara lima hingga 15 tahun. Padahal, tindak kejahatan ini berpotensi besar menimbulkan kejahatan serupa dengan dampak kerusakan yang lebih besar terhadap generasi.

Bagaimana bisa kita berharap pada sistem hukum seperti ini? Berulangnya kasus serupa seharusnya memberikan pelajaran bahwa sistem ini adalah sistem yang salah, baik dari sisi hukum, sanksi, sistem sosial, maupun secara mendasar dengan adanya paradigma sekuler yang menjadi spirit bagi negara dalam menetapkan berbagai kebijakan dalam sistem sosial kemasyarakatan dan bernegara.

Bagaimana Mengatasinya?

Kejahatan seksual adalah sesuatu yang kompleks karena sistem ini tidak mampu mendefinisikan makna sikap amoral, asusila, maupun perbuatan cabul. Di sisi lain, sistem hukum sekuler warisan penjajah ini pun penuh dengan pasal karet dalam mendefinisikan perbuatan zina atau sejenisnya.

Sistem sekuler menjadikan manusia hidup bebas dan tidak terikat dengan aturan Ilahi. Bagi mereka, aturan Sang Pencipta dianggap tidak memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan manusia. Agama pun ditempatkan hanya untuk mengatur ritual peribadatan. Di luar itu, aturan produk manusia saja yang berlaku.

Kondisi ini kian parah saat kemajuan teknologi dan digitalisasi media menyuburkan industri pornografi. Belum lagi visualisasi bernuansa seksual dan konten 18+ yang berjejal di dunia maya. Tidak pelak, Kondisi ini juga menjadi stimulus seksual yang mendorong manusia untuk memenuhi hasrat seksual secara membabi-buta.

Tentu saja, permasalahan kompleks ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menekankan pentingnya pendidikan seks atau mempertimbangkan kondisi psikologis pelakunya. Harus ada upaya sistemis untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan mendasar. Islam adalah solusi tunggal dalam menjawab permasalahan global, khususnya terkait kejahatan seksual.

Sudut Pandang Islam

Islam memandang bahwa naluri seksual adalah salah satu potensi yang ada pada manusia secara alami dan membutuhkan pengaturan dalam penyalurannya. Islam juga menegaskan bahwa satu-satunya aturan yang Allah halalkan dalam mengimplementasikan naluri nau’ (naluri melestarikan keturunan) yakni melalui pernikahan, bukan yang lain. Hal ini berperan untuk menghindari kerusakan sosial seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, sodomi, dan kejahatan seksual lainnya. Islam membuat aturan preventif antara lain pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan, termasuk sesama jenis.

Selain adanya larangan khalwat dan ikhtilat di antara lawan jenis, dalam interaksi sesama jenis pun Islam menetapkan sejumlah aturan. Aturan itu seperti larangan untuk tidur di ranjang/kasur yang sama, larangan untuk mengenakan selimut yang sama, hingga mengatur batasan aurat antara sesama jenis.

Di sisi lain, negara berkewajiban melindungi rakyat dari berbagai informasi maupun konten yang menstimulasi syahwat di tengah masyarakat. Negara wajib mengontrol sirkulasi informasi di media dan membersihkannya dari informasi sampah yang menyesatkan pikiran dan perasaan masyarakat. Di samping aktivitas preventif ini, negara akan menerapkan sejumlah hukum yang mengatur sanksi yang diberikan negara atas pelaku zina dan perilaku seksual yang menyimpang.

Bagi pezina, hukumannya adalah rajam bagi pelaku muhshan (sudah pernah menikah) dan hukuman cambuk 100 kali jika ghairu muhshan (belum pernah menikah). Adapun perilaku zina sesama jenis, hukumannya adalah hukuman mati. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Luth as. maka bunuhlah pelaku dan pasangannya.” (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Islam menetapkan bahwa pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Sedangkan untuk pelaku lesbi dan perilaku menyimpang seksual lainnya, jenis sanksinya diserahkan pada khalifah. Sebab Rasulullah saw. bersabda, “Lesbi (sihaaq) di antara wanita adalah (bagaikan) zina di antara mereka.” (HR Thabrani).

Ada perbedaan pendapat mengenai aspek teknis hukuman mati bagi kaum homoseksual. Menurut Ali bin Abi Thalib ra., kaum homoseksual sebaiknya dibakar hidup-hidup. Menurut Ibnu Abbas ra., mereka harus mencari gedung tertinggi, kemudian mereka akan dilemparkan hingga jatuh terlebih dahulu dan ketika menyentuh tanah mereka akan dilempari batu.

Sedangkan Umar bin al-Khaththab ra. Dan Utsman bin Affan ra. berpendapat bahwa kaum homoseksual dijatuhi hukuman mati dengan cara dilempar ke tembok hingga mati. Menurut Syekh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham al-Uqubat, para sahabat Nabi memang mempunyai pandangan berbeda mengenai metode ini. Hanya saja, semua orang sepakat bahwa kaum homoseksual/sodomi dan lesbian harus dijatuhi hukuman mati.

Adapun yang berkaitan dengan para pelaku yang memanfaatkan kejahatan seksual ini sebagai lahan bisnis, maka hanya khalifahlah yang berwewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka. Jenis hukuman bisa dalam bentuk pemenjaraan hingga hukuman mati sesuai hasil ijtihad khalifah. Jika kasus pornografi ini berkaitan dengan kasus perzinaan, akan ditegakkan had zina sebagai sanksi bagi para pelaku.

Sanksi tegas ini akan menimbulkan efek jera bagi pelaku, sekaligus merupakan upaya negara untuk menutup celah munculnya kasus serupa. Berulangnya kasus kejahatan seksual selama ini sesungguhnya disebabkan karena sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara luas.

Walhasil, aturan Islam inilah yang akan mampu menuntaskan segala bentuk kejahatan seksual yang terjadi secara global hari ini. Hanya saja, dibutuhkan perjuangan untuk menegakkan institusi pelaksana atas aturan yang Allah turunkan, yakni melalui tegaknya Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *