![[Kabar] Deflasi Beruntun sehingga Ekonomi Timpang, Pengamat: Inilah Indikasi Negara Gagal Menyejahterakan Rakyat](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/04/transformasiekonomi.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun jelang lengsernya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pada September 2024, deflasi sebesar 0,12% secara bulanan. Angka deflasi itu makin merosot dibanding kondisi Agustus 2024 sebesar 0,03%.
Kondisi ini telah terjadi sejak Mei 2024 sebesar 0,03%, lalu berlanjut pada Juni 2024 sebesar 0,08% dan Juli 2024 sebesar 0,18%. Dengan begitu, deflasi telah terjadi selama lima bulan beruntun. Padahal di rentang waktu tersebut, masyarakat sempat melewati Hari Iduladha dan momentum tahun ajaran baru. Namun, tidak mampu mengerek daya beli masyarakat dan terus menunjukkan tren penurunan.
Deflasi adalah indikasi kuat masyarakat mengalami penurunan daya beli secara agregat, diindikasikan dari harga barang dan jasa yang terus turun sebagai konsekuensi kehilangan pembeli. Lesunya daya beli masyarakat adalah dampak nyata dari kemampuan mereka yang terus turun akibat rendahnya upah dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Gagal
Deflasi beruntun, dinilai pengamat ekonomi Meti Astuti, S.E.I., M.Ek. sebagai indikasi kondisi ketimpangan ekonomi yang makin lebar dan dalam. “Ketimpangan ekonomi adalah indikasi gagalnya negara menyejahterakan masyarakat dan akumulasi kapital terjadi di tangan segelintir pihak yang mendapat privilege (hak istimewa) menguasai sumber ekonomi milik masyarakat,” kepada MNews, Jumat (11-10-2024).
Hal itu, menurutnya, merupakan ciri khas dampak dari diterapkan sistem ekonomi bercorak kapitalistik yang membebaskan kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi sehingga yang kaya makin kaya dan kemiskinan menjadi kondisi mayoritas rakyat. “Indikasi ketimpangan tampak dengan bertambahnya jumlah masyarakat miskin dengan kekuatan ekonomi yang terus melemah seiring waktu,” ungkapnya.
Pada saat bersamaan, ucapnya, golongan masyarakat kaya malah terus bertambah. “Jumlah tabungan di bawah Rp100 juta terus melorot, sementara tabungan masyarakat di atas Rp2 miliar justru terus meroket,” ungkapnya.
Meti juga menyitir data Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang menunjukkan pada Maret 2024, pertumbuhan simpanan nasabah yang di atas Rp2 miliar terdongkrak 8,9%, lalu terus meroket menjadi 10,11% pada April 2024. “Lalu Agustus 2024 tabungan orang kaya terus meroket hingga Rp4,245 triliun. Sementara orang miskin, jangankan punya tabungan, mereka bahkan tidak punya cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tuturnya sedih.
Badai PHK
Meti menerangkan, hantaman badai PHK pada sektor manufaktur, khususnya tekstil juga menjadi salah satu penyebab yang tidak bisa dianggap remeh. “Kehilangan pekerjaan membuat masyarakat kehilangan sumber pemasukan yang berakibat kemampuan memenuhi kebutuhan pokok hilang,” paparnya.
Semua itu, jelasnya, tentu berdampak nyata, yakni keluarga terlantar, anak-anak putus sekolah, kekurangan gizi, dan para ibu yang kebingungan karena tidak ada bahan pangan yang bisa dimasak untuk hari ini. “[Karenanya], kelas miskin harus mendapat subsidi penuh agar [bisa] kembali bangkit dan mampu memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya,” harapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga sumber-sumber pendapatan ekonomi melalui perdagangan, industri, jasa-jasa kembali hidup dan masyarakat tidak kesulitan mencari pekerjaan. “Seharusnya pemerintah bergerak cepat dalam menanggulangi kemiskinan yang terus melebar dan menurunnya daya beli masyarakat,” pintanya.
Stop Privatisasi
Selain itu, privatisasi lahan milik umum, tegas Meti, harus distop, kemudian dikembalikan fungsinya dan aksesnya kepada masyarakat luas. “Masyarakat pun dapat memanfaatkan alam, seluruh kandungan di atasnya secara bebas, dan memanfaatkan secukupnya bagi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.
Ini karena, menurutnya, ketika sumber daya alam diserahkan kepada swasta, mereka akan terus mengekploitasi secara besar-besaran demi mendapat keuntungan luar biasa untuk kepentingan pribadi. “Belum lagi kerusakan alam dan lingkungan yang ditimbulkan telah menambah kesengsaraan rakyat,” imbuhnya.
Kondisi seperti ini, lanjutnya, harus segera diakhiri dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mengatur kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pemerataan dan kesejahteraan dapat dicapai. “Masyarakat [akan] memiliki kemampuan daya beli secara kompetitif dan progresif karena sistem ekonomi Islam meniscayakan masyarakat terus meningkatkan kekayaannya secara wajar dan ekonomi terus tumbuh dengan fundamental yang kuat,” pungkasnya. [MNews/IK]
