Muslimah News, FOKUS — Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih marak. Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus eksploitasi menjadi pekerja prostitusi ke Malaysia. Kasatreskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Reza Fahlevi menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus tersebut pihaknya berhasil mengamankan dua perempuan yang berdomisili di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sebagai penyalur tenaga kerja.
Kasus TPPO sejatinya fenomena gunung es. Jika merujuk data, kasus ini bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2022 pihak berwajib melaporkan bahwa kasus yang terjadi yakni sebanyak 668 kasus. Sementara itu sepanjang 2023 Polri telah menangani 1.061 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang. Adapun pada 2024 berdasarkan data Januari-Juli, Kemenko PMK melaporkan sebanyak 698 orang menjadi korban.
Besar kemungkinan data ini terus bertambah. Ini belum termasuk kasus yang belum terungkap dan masih dalam proses penyelidikan. Yang pasti, realitas ini menunjukkan bahwa negeri ini darurat TPPO.
Mengapa Berulang?
Berulangnya kasus TPPO tentu menimbulkan tanda tanya, mengingat kriminalitas ini berkaitan erat dengan fitrah manusia yang memiliki hak hidup. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, pemerintah telah menyusun sejumlah regulasi sebagai upaya pencegahan kasus TPPO. Salah satunya rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan TPPO. Gugus tugas pun hadir, utamanya di daerah rawan seperti wilayah perbatasan. Ini sebagai implementasi dari UU 21/2007 dan UU 14/2009 tentang protokol pencegahan, penindakan, dan hukuman bagi pelaku perdagangan orang, serta UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan beberapa aturan terkait TPPO. Sayang, berbagai regulasi ini belum mampu mereduksi kasus-kasus serupa, kasus TPPO bahkan kian marak.
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai bahwa maraknya kasus TPPO tersebab kebijakan yang pemerintah rumuskan terkesan lemah terhadap para pelaku. UU 18/2017 misalnya, yang menetapkan hukuman pelaku TPPO lebih ringan, karena tidak ada ancaman hukuman minimal. Di samping itu, UU tersebut juga tidak menyebutkan kewajiban restitusi bagi pelaku dan itu sangat merugikan korban TPPO. Kondisi ini diperparah dengan lambannya aparat dalam memroses setiap aduan dari masyarakat mengenai dugaan praktik TPPO.
Kompleksitas TPPO yang merupakan kejahatan terorganisir oleh para pelaku dengan domisili di bawah yurisdiksi yang berbeda-beda memerlukan koordinasi yang komprehensif. Dalam konteks negara-negara ASEAN, pada 2023 lalu diluncurkan dokumen ASEAN Leaders’ Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Dokumen tersebut diadopsi pada KTT ke-42 ASEAN yang menegaskan komitmen ASEAN untuk bersama-sama mengatasi TPPO. Ini khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi, melalui implementasi ASEAN Convention Againts Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Sayang, kebijakan dan kerja sama antarnegara ini belum mampu menurunkan kasus TPPO.
Secara manusiawi, tentu tidak satu pun individu yang menginginkan ada praktik human trafficking (perdagangan manusia). Hanya saja, fakta kejahatan ini menjadi kompleks di tengah impitan hidup yang kian mencekik. Terkadang ada yang bertanya, “Bagaimana bisa segampang itu mereka terlibat dalam perdagangan orang? Apakah si korban benar-benar tidak mengetahui bahwa para pelaku sedang melakukan kejahatan?” Pertanyaan senada pun kerap terdengar mengingat sejumlah regulasi telah pemerintah rumuskan, termasuk mengatur proses penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.
Dengan sendirinya, masyarakat seharusnya mampu memindai hadirnya para pelaku perdagangan orang berkedok agen penyalur tenaga kerja. Para pencari kerja pun seharusnya mawas diri agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan ke luar negeri. Sayang, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman mengenai hal ini. Di samping edukasi yang sangat minim, aksi para pelaku dengan mengiming-imingi para korban dan menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kasus TPPO ini terus muncul.
Di sisi lain, tidak dimungkiri bahwa impitan kemiskinan kerap membuat sebagian orang berpikir pendek. Prinsip mereka, hal terpenting adalah mendapat pekerjaan, apa pun itu. Apalagi saat ini mencari pekerjaan benar-benar sulit. Pekerjaan haram saja susah apalagi yang halal. Akibatnya, masyarakat seolah menormalisasi kondisi ini dan merasa sah-sah saja jika seseorang melakoni pekerjaan apa pun meski itu pekerjaan haram.
Untuk itu, menuntaskan masalah TPPO tidak cukup dengan merumuskan regulasi dan melakukan kerja sama antarnegara. Harus ada upaya untuk mendiagnosa akar masalahnya secara utuh, baik dari sisi individu masyarakat hingga memastikan kesejahteraan rakyat oleh negara sebagai upaya untuk mencegah TPPO dan menutup ruang bagi pebisnis gelap yang memperdagangkan orang untuk keuntungan sepihak.
Meluruskan Persepsi
Kehidupan sekuler hari ini telah membuat manusia menghadirkan sudut pandang yang salah dalam memandang sesuatu, termasuk pekerjaan. Dalam konteks ini, masyarakat kerap membangun empati dengan cara yang kurang tepat. Memang benar, membangun empati adalah hal yang manusiawi. Hanya saja, memberi pemakluman atas profesi-profesi yang menurut timbangan syariat nyata keharamannya, jelas tidak sesuai dengan fitrah manusia.
Banyak yang berdalih bahwa pekerjaan—bahkan yang haram sekalipun—tidak layak untuk mendapat penghakiman masyarakat. Mereka juga berdalih bahwa menjalani pekerjaan tersebut sudah menjadi takdir masing-masing orang. Garis tangan dalam menjalani ritme kehidupan setiap orang berbeda, katanya.
Sayang, empati dalam standar sekularisme ini justru mengalihkan manusia dari kebenaran hakiki. Konsep benar dan salah semata dibangun atas dasar empati dan pemakluman atas kondisi seseorang.
Untuk mendudukkan masalah ini, hendaknya kita melihat beberapa aspek. Pertama, aturan mendasar yang mengatur perbuatan manusia. Kedua, mekanisme bagi manusia untuk menyelaraskan perbuatannya sesuai dengan aturan tersebut.
Dalam Islam, Allah Swt. telah menggariskan sejumlah syariat yang menjadi rambu-rambu bagi manusia dalam beramal. Standar halal-haram suatu perbuatan secara otomatis akan mengendalikan pola pikir dan pola sikap manusia, bahkan saat mereka memilih untuk menjalani suatu pekerjaan.
Lantas, bagaimana dengan konsep takdir yang kerap menjadi dalih untuk membenarkan perbuatan manusia yang nyata-nyata tidak sesuai syariat? Pemahaman terkait takdir ini sesungguhnya harus diluruskan. Takdir sejatinya merupakan otoritas Allah Taala. Dalam menjalani kehidupan, manusia diperintahkan untuk menyakini bahwa jauh sebelum mereka lahir ke dunia, Allah telah menuliskan apa yang akan manusia sebagai bukti keluasan ilmu Allah. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak sedikit pun memiliki pengetahuan mengenai segala sesuatu yang tertulis di lauhul mahfuz.
Juga, bagaimana manusia membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya? Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, manusia hendaknya menyandarkan perbuatannya sesuai konsep halal haramnya suatu perbuatan. Dalam menjalani pilihan-pilihan hidup—seperti pekerjaan—manusia harus menjadikan syariat sebagai landasan. Pilihan-pilihan tersebut akan Allah hisab. Dengan demikian, perbuatan manusia sejatinya tidak berkaitan dengan sesuatu yang mereka sebut sebagai takdir (yang tertulis dalam lauhul mahfuz).
Oleh karena itu, manusia wajib membangun ketakwaan dalam dirinya, dan meyakini bahwa seluruh perbuatannya tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Sebagai bagian dari rukun iman, keyakinan manusia terhadap takdir Allah ini justru tidak akan membuatnya menjadi manusia yang pasrah dengan dalih bahwa sudah menjadi garis tangan.
Sebaliknya, ia akan menjadi sosok manusia yang produktif dan menempuh berbagai sebab yang mengantarkannya pada berbagai akibat. Ia menempuh berbagai upaya untuk memperoleh pekerjaan layak lagi halal, dan meneguhkan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Inilah yang terjadi dalam sistem hari ini. Oleh karena itu, ketakwaan individu sejatinya sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan kebijakan sistem. Segala sesuatu yang diterapkan dalam sebuah sistem kehidupan akan sangat berpengaruh pada proses pembentukan ketakwaan individu.
Masalah Sistemis
Menakar masalah TPPO tentu tidak cukup dari aspek individu semata. TPPO membutuhkan solusi tuntas agar tidak terus berulang. Maraknya perdagangan orang adalah akibat permasalahan ekonomi atau kemiskinan. Ini tidak terlepas dari karut-marutnya sistem ekonomi yang sedang berjalan, yakni yang lahir dari sistem sekuler kapitalisme.
Impitan hidup yang masyarakat rasakan adalah dampak dari sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini telah menciptakan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Akumulasi harta yang ada pada segelintir orang telah berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat. Kebijakan yang cenderung berpihak pada pemilik modal juga memberi ruang yang lebih besar untuk mendominasi ekonomi masyarakat. Akibatnya, sistem ekonomi justru menciptakan kemiskinan struktural yang parah.
Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat harus berjibaku mencari pekerjaan. Negara yang menggantungkan roda perekonomian pada investasi jelas akan sulit menciptakan lapangan kerja. Bahkan, prinsip trickle down effect dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah gambaran betapa negara bergantung pada korporasi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Miris, kehidupan ala ekonomi kapitalisme ini membuka celah bisnis gelap seperti perdagangan orang.
Di sisi lain, sistem sekuler ini telah menjauhkan manusia dari aturan ilahiah. Asas kehidupan ini telah membuat manusia hidup bebas tanpa aturan Allah. Konsep halal-haram dalam Islam sungguh berbeda dengan prinsip hidup ala kapitalisme yang menghalalkan segala cara. Sungguh ironi, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam kafah menjadikan Islam dipahami sebatas ritual. Tidak pelak, tidak sedikit individu muslim yang mengalami disorientasi hidup, hingga mudah menyerah pada keadaan, bahkan terjerumus ke dalam kemaksiatan.
Solusi Islam
Untuk menuntaskan masalah TPPO ini, terdapat sejumlah konsep dasar dalam Islam yang menjadi patokan antara lain, pertama, tindakan preventif adalah menancapkan keimanan kepada Allah sebagai kontrol bagi setiap perbuatan hamba. Pemahaman yang utuh mengenai Islam kafah akan mencegah seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk perdagangan orang atau terlibat dalam bisnis yang melanggar syariat.
Berbagai permasalahan yang berakar pada rusaknya sistem kehidupan menjadikan rakyat mengambil jalan pintas. Di satu sisi iming-iming para pelaku perdagangan orang membuat mereka tergiur. Di sisi lain, para pelaku perdagangan orang mengambil cara mudah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan syariat.
Kedua, negara berperan besar dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sekaligus menjadi pelindung dari berbagai tindak kriminalitas. Negara adalah junnah (perisai). Layaknya perisai, penguasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rakyatnya. “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud).
Negara yang mampu menyejahterakan rakyatnya jelas akan menutup celah praktik TPPO. Untuk itu, Islam memiliki mekanisme yang khas dalam memenuhi kebutuhan hak asasi masyarakat. Hal itu dilakukan antara lain dengan mewajibkan laki-laki (para wali) mencari nafkah untuk tanggungannya. Jika tidak bisa, kewajiban itu diserahkan pada kerabat dekat. Jika tidak ada kerabat dekat, negara akan mengambil alih tanggung jawab penafkahan itu melalui pendanaan dari baitulmal. Jika kondisi kas baitulmal kosong, negara akan memobilisasi masyarakat yang terkategori kaya untuk membantu rakyat miskin. Demikianlah mekanisme ini berjalan dan negara tidak boleh abai dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Ketiga, mengingat TPPO juga terkait dengan jaringan luar negeri, maka dibutuhkan adanya politik luar negeri yang kuat yang menjadikan negara memiliki posisi tawar dalam pergaulan internasional. Filosofi negara sebagai perisai ini membentengi rakyatnya baik dalam urusan dalam maupun luar negeri. Negara akan memantau setiap aktivitas di perbatasan dan melakukan penjagaan keamanan sebagai antisipasi dari kemungkinan adanya transaksi perdagangan orang.
Keempat, penerapan sanksi oleh negara. Negara akan menjatuhkan sanksi keras dan tegas kepada sindikat atau pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Sanksi akan dijatuhkan sesuai keterlibatan dan kejahatan yang mereka lakukan. Adapun korban, mereka tidak akan dijatuhi sanksi karena statusnya berada dalam paksaan untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka terbebas dari segala sanksi, tetapi mendapat sanksi ta’dib (pendidikan) dari negara.
Demikianlah, upaya untuk menangkal kasus TPPO membutuhkan individu masyarakat yang bertakwa, serta sistem kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Sistem Islam memiliki konsep untuk mewujudkan peran hakiki negara dan penguasa sebagai perisai yang melindungi rakyat. Selama sistem sekuler kapitalisme masih berjalan, praktik TPPO akan sulit diberantas. Hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan perlindungan hakiki pada manusia, bukan sistem sekuler yang terbukti menyengsarakan. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]
