Muslimah News, FOKUS — Baru-baru ini netizen dihebohkan dengan beredarnya video yang menayangkan adanya produk dengan nama tuyul, tuak, beer, dan wine yang mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Prodak Halal (BPJPH) Kemenag. Video tersebut juga membandingkan BPJPH sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal saat ini dengan lembaga sebelumnya, yakni MUI yang begitu ketat mengeluarkan sertifikat halal. Sebagai contoh Mie Gacoan yang awalnya memiliki menu bernama mi setan dan mi iblis kini sudah diubah namanya setelah mendapatkan sertifikat halal MUI.
BPJPH dan MUI
Menanggapi video viral tersebut, BPJPH menjelaskan bahwa persoalan tersebut hanya berkaitan dengan penamaan produk, bukan soal kehalalan produk. Ini dimaksudkan agar masyarakat tidak ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal telah terjamin pula kehalalannya. Produk tersebut diklaim telah melalui proses sertifikasi dan mendapatkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun demikian pihak MUI membantahnya dengan mengatakan bahwa fatwa MUI tidak pernah memberikan ketetapan halal pada produk tersebut. Lalu MUI pun melakukan investigasi. Sesuai dugaan, produk-produk miras yang disebutkan tadi ternyata memperoleh sertifikat halal itu melalui jalur self declare tanpa audit Lembaga Pemeriksaan Halal serta penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.
Perlu kita ketahui, self declare adalah sebuah proses saat pelaku usaha dapat menyatakan sendiri atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui BPJPH di Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kemenag dan mulai berlaku pada 2021. Adapun tujuannya adalah untuk memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal.
Sejak awal kebijakan ini pun sangat disorot karena berpotensi besar disalahgunakan. Kini terbukti, miras yang jelas-jelas namanya tuak, beer, dan wine itu bisa mendapatkan sertifikat halal. Namun atas dalih mempermudah UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal, alih-alih kebijakan tersebut dihapus, pemerintah malah menyediakan satu juta kuota sertifikat halal bagi UMKM melalui skema self declare pada 2023.
Ajang Bisnis?
Kisruh sertifikasi halal kali ini makin mengikis kepercayaan publik pada pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Pemerintah dinilai kurang teliti dalam memberikan sertifikat halal tersebab tidak satu-dua kali kasus produk yang ternyata haram malah dilabeli halal. Kasus serupa terjadi pada miras merek Nabidz yang jelas mengandung etanol 8,8% pada 2023 lalu.
Lebih dari itu, publik menilai pemerintah lebih mengedepankan persoalan ekonomi ketimbang perlindungan rakyatnya dari pangan yang nonhalal. Ini terlihat dari narasi yang terus digembor-gemborkan pemerintah terkait sertifikasi halal, bukan agar rakyat terhindar dari minuman haram tersebut, melainkan karena Indonesia adalah konsumen terbesar pangan halal dunia.
Namun dari sisi produksi pangan halal, nyatanya Indonesia hanya berada pada urutan ke-10. Seharusnya, sebagai salah satu negeri berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi produsen pangan global utama, mengalahkan negara-negara nonmuslim seperti Brazil, AS, dan Cina, yang kini menjadi produsen utama pangan halal dunia.
Tambahan lagi, pemerintah sedang membutuhkan dana segar sehingga uang rakyat dalam berbagai bentuk akan kena pajak. Pasalnya, jika memang benar pemerintah ingin semua UMKM bersertifikat halal, mengapa biayanya tidak gratis?
Meski benar ada sertifikasi gratis seperti program pembagian satu juta sertifikat halal gratis kepada UMKM tahun lalu, namun jumlahnya sangat kecil tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan UMKM yang berjumlah lebih dari 66 juta unit per 2023 (Kadin 2024).
Tidak pelak, UMKM harus merogoh kocek yang cukup besar untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Besaran biaya layanan sertifikasi halal jalur reguler adalah Rp650.000. Namun angka tersebut belum termasuk pemburu renten yang selalu ada dalam setiap implementasi kebijakan sehingga uang rakyat terus diperas. Bahkan bukan tidak mungkin uang hasil jerih payah rakyat malah sebagiannya masuk kantong pejabat yang tidak amanah.
Legal demi Cuan
Sebenarnya persoalan utama dalam hal ini bukanlah terletak pada sekadar label halal. Sebabnya, jika ada produk tanpa label halal namun beredar di tengah masyarakat, siapa pun bisa mengaksesnya. Sayang, pemerintah hari ini melegalkan miras meski masih ada batasan kadar alkoholnya. Misalnya, pemerintah membolehkan minol (minuman beralkohol) alias miras golongan A dengan kadar alkohol sampai 5% untuk dijual di toko pengecer seperti supermarket dan minimarket. Sedangkan yang golongan B dan C yang kadarnya lebih tinggi hanya boleh dijual di bar dan hotel atau tempat-tempat pariwisata yang sudah mendapatkan izin.
Sejatinya berapa pun kadar alkoholnya, jika minuman tersebut mengandung alkohol seharusnya tidak boleh diperjualbelikan karena haram hukumnya. Namun atas dalih ekonomi, miras menjadi legal diperjualbelikan. Bahkan Presiden Jokowi membuka investasi industri miras yang tertuang dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Pendapatan negara dari minol (MMEA) atau cukai MMEA pada 2023 mencapai Rp8,1 triliun. Angka ini setara dengan 93,42% dari target APBN 2023 sebesar Rp 8,67 triliun. Kenaikan cukai MMEA ini terjadi karena adanya peningkatan produksi sebesar 0,5% per tahun. Miras pernah menyumbang Rp250 miliar pada kas negara. Tidak heran, produksi miras di negeri ini pun semakin meningkat.
Sekuler Liberal
Jelas pemerintah telah gagal fokus terhadap kebutuhan umat. Umat sangat berharap dengan adanya sertifikat halal, mereka akan lebih mudah memilah antara produk-produk yang bisa dikonsumsi dengan yang tidak tersebab keharamannya. Ini sungguh menyedihkan, produk pangan haram yang beredar di pasaran nyatanya semakin banyak. Bukan hanya minol, tetapi juga babi, anjing, serta makanan dan minuman haram lainnya maupun turunannya, yang sangat mudah ditemukan di pasaran. Bahkan baru-baru ini ada seorang kepala daerah yang membolehkan ada pameran pangan nonhalal.
Sebaliknya, pemerintah malah fokus pada bisnis. Lihat saja, UMKM wajib bersertifikat halal agar bisa masuk ke pasar internasional. Berbagai cara pun mereka lakukan agar punya sertifikat halal meski dengan cara self declare yang pada akhirnya memosisikan label halal hanya untuk mendongkrak penjualan, alih-alih petunjuk bagi kaum muslim.
Ini semua semata karena pemerintah menjadikan sistem pemerintahannya berlandaskan pada asas sekuler kapitalisme. Seluruh kebijakannya terbit bukan berdasarkan pada standar halal-haram melainkan berdasarkan keuntungan semata. Miras yang sudah jelas keharamannya, atas nama devisa negara malah menjadi legal dan boleh diperjualbelikan di negeri kita.
Pemerintah juga nyata-nyata tidak peduli rakyatnya hidup dengan ketakwaan atau penuh dengan kemaksiatan. Sektor kemaksiatan justru terus dikembangkan demi memperbesar pemasukan kas negara. Pada 2023, Menkeu Sri Mulyani pernah mencatat bahwa Jakarta ditopang oleh lima pajak konsumsi, salah satunya pajak hiburan (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) yang tumbuh 88,2% dari Rp750 miliar menjadi Rp1,41 triliun. Ini menegaskan keberpihakan pemerintah bukanlah pada kedaulatan syariat kendati mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim.
Jaminan Pangan Halal dalam Khilafah
Kaum muslim jelas tidak akan pernah bisa berharap kepada negara sekuler kapitalisme untuk mampu memberikan jaminan pangan halal. Landasan negara sekuler bukan akidah Islam melainkan kemanfaatan. Selain itu, negara sekuler kapitalisme tidak merasa memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan pangan dan melindunginya dari zat haram.
Sebaliknya, negara Islam (Khilafah) mampu menjamin pangan halal. Khilafah memiliki fungsi sebagai pengatur dan pelindung umat. Khilafah akan menjamin ketersediaan dan keterpenuhan pangan halal hingga level individu per individu. Semua ini karena landasan negaranya adalah akidah Islam bukan kemanfaatan. Akidah Islam menjadikan para pemimpin dalam Khilafah berhukum dengan syariat secara kafah. Dengan begitu, jaminan pangan halal adalah perkara yang wajib dilakukan oleh Khilafah.
Selain itu, Khilafah berkewajiban untuk menjaga rakyatnya agar terus dalam suasana ketakwaan. Berbagai sarana yang mengantarkan pada kemaksiatan akan dicegah dan dilarang, seperti keberadaan diskotek, bar, maupun pabrik miras. Khilafah bertanggung jawab dalam pengawasan pangan, agar yang beredar di tengah masyarakat hanya produk halal.
Adapun standar halal-haram produk wajib bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, baik dari sisi zatnya, prosesnya, hingga penamaannya tidak boleh melanggar syariat. Sedangkan mekanismenya, bisa dengan sertifikasi halal atau bentuk lainnya yang akan dikaji mendalam oleh khalifah terkait efektivitas pengawasan pangan halal. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya.” (HR Ahmad).
Selain itu, penegakan hukum dalam Khilafah bersifat menjerakan kepada tiap pihak yang berani mengedarkan produk pangan haram di pemukiman kaum muslim. Dengan ini, tidak akan ada yang berani untuk membeli atau pun menjual pangan haram seperti khamar, karena produsen, penjual, pembeli, maupun kurirnya akan dikenai sanksi. Ali bin Abi Thalib ra. meriwayatkan, “Rasulullah saw. mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai.” (HR Muslim).
Sedangkan penjual dan produsen khamar dapat dikenai sanksi yang lebih berat, termasuk hukuman cambuk, denda, atau penjara. Sanksi ini bisa lebih berat lagi karena penjual dianggap berkontribusi pada penyebaran kemaksiatan.
Khatimah
Jaminan pangan halal dalam Khilafah akan memastikan semua produk pangan yang beredar adalah yang halal saja. Penerapan hal ini didukung oleh tiga pilar, pertama, ketakwaan individu, yang akan menjadi kontrol internal pada setiap individu agar tidak melakukan kemaksiatan termasuk menjual, mengedarkan, dan mengonsumsi produk pangan haram. Kedua, kontrol masyarakat. Dengan adanya adanya kontrol masyarakat, segala jenis kemaksiatan termasuk peredaran produk pangan haram bisa dengan mudah terdeteksi. Ketiga adalah penegakan aturan tegas oleh negara. Ketiga pilar inilah yang akan mendukung terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa. Inilah gambaran umum kebijakan Khilafah dalam mewujudkan sistem jaminan pangan halal. Sedangkan negara sekuler kapitalis tidak akan mampu mewujudkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kelompok politik yang gigih dalam memahamkan umat perihal urgensitas adanya Khilafah agar bukan hanya produk pangan yang terjamin halalnya, tetapi juga seluruh syariat akan dapat diamalkan oleh kaum muslim. Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA]
