[Pemikiran Politik Islam] Pemerintahan menurut Hukum Islam (Bagian 2/2)

[Pemikiran Politik Islam] Pemerintahan menurut Hukum Islam (Bagian 2/2)

Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum

Sambungan dari Bagian 1/2

Muslimah News, TELAAH KITAB — “Jika engkau menemui mereka dalam peperangan, maka cerat-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Dan jika engkau khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.” (QS Al-Anfal: 57—58).

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.” (QS Al-Anfal: 61).

Allah Swt. juga berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu.” (QS Al-Ma’idah: 1).

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim dengan tujuan supaya kalian dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188).

“Dan pada hukum kisas itu ada (jaminan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal supaya kalian bertakwa.” (QS Al-Baqarah: 179).

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah.” (QS Al-Ma’idah: 38).

Allah Swt. berfirman, “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS Ath-Thalaq: 6).

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS Ath-Thalaq: 7).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau (membersihkan dan) menyucikan mereka.” (QS At Taubah: 103).

Dengan demikian, kita menemukan berbagai pedoman mengenai masalah sipil, militer, pidana, politik, dan keuangan yang tercantum dengan jelas dalam ratusan ayat, selain hadis-hadis yang sangat banyak. Semuanya itu diturunkan untuk dijadikan sumber aturan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh penguasa.

Seluruh aturan itu telah dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw., Khulafaurasyidin, dan para khalifah setelah itu. Hal ini membuktikan bahwa Islam merupakan suatu sistem negara dan pemerintahan untuk mengatur masyarakat, kehidupan, umat, dan tiap pribadi.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa negara tidak berwenang untuk memerintah, kecuali sesuai dengan sistem Islam. Islam tidak akan terwujud dalam kehidupan sampai ditegakkan dalam suatu negara yang menerapkan hukum-hukumnya. Islam merupakan suatu din, sedangkan ideologi serta sistem pemerintahan merupakan bagian darinya.

Tegaknya negara adalah satu-satunya metode (thariqah) yang disyariatkan untuk menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan manusia. Islam tidak dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan, kecuali ia memiliki institusi negara yang menerapkan hukum-hukumnya di segala aspek.

Negara Islam adalah suatu institusi politik yang manusiawi, bukan institusi ketuhanan (teokrasi) yang membawa pesan-pesan spiritual semata. Negara Islam juga bukan institusi yang memiliki sifat suci, demikian pula kepala negaranya tidak memiliki sifat maksum (terpelihara dari dosa dan kesalahan).

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan tentang bentuk negara, karakter, pondasi, pilar-pilar, struktur, dasar-dasarnya, pemikiran-pemikirannya, konsep-konsepnya, dan kriteria-kriteria yang mengatur berbagai urusan, serta konstitusi dan perundang-undangan yang digunakan.

Islam merupakan sistem yang khas dan unik untuk sebuah negara yang khas dan unik. Sistem Islam sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari dasar-dasar sistem, pemikiran, konsep, dan ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengatur urusan umat. Perbedaan tersebut juga tampak dari bentuk pemerintahan dan undang-undang, serta aturan-aturan yang digunakannya. [MNews/RY-YG] Sumber: Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Upaya Membumikan Politik Sebagai Mainstream Gerakan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *