Muslimah News, FOKUS – Instrumen fiskal yang yang memberatkan rakyat namun justru menjadi sumber pendapatan negara dalam kapitalisme adalah pajak dan utang. Atas dasar itu, pemerintah senantiasa memerhatikan dua hal ini untuk memproyeksikan kondisi ekonomi negara.
Target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diusulkan sebesar Rp2.189,3 triliun. Ini adalah kali pertama dalam sejarah target pendapatan pajak Indonesia melewati batas Rp2.000 triliun. Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia mengalami kenaikan pada 2025 menjadi Rp2.189,3 triliun.
Angka ini lebih tinggi dari 2023 yang tercatat sebesar Rp1.869,2 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan APBN 2024, penerimaan pajak tahun depan juga akan mengalami kenaikan bahkan sebesar 10,07% mengingat penerimaan pajak berdasarkan APBN 2024 sejumlah Rp1.988,9 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Juli 2024 yaitu mencapai Rp8.502,69 triliun. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp57,82 triliun atau meningkat 0,68% dibandingkan posisi utang pada akhir Juni 2024 yang sebesar Rp8.444,87 triliun.
Pajak yang Menyengsarakan
Meski memberatkan rakyat, berutang dan menaikkan pajak justru menjadi tulang punggung ekonomi kapitalisme. Pajak dan utang dianggap sebagai instrumen fiskal yang membantu keuangan negara. Slogan gombal penuh jebakan bahkan sangat mudah kita temui untuk mengelabui rakyat agar patuh membayar pajak.
Tingginya pajak dengan segala variasinya sungguh mencekik dan mengimpit kehidupan rakyat. Untuk kehidupan sehari-hari saja rakyat harus berjibaku mengais rezeki. Di tengah kesulitan itu, mereka harus membayar pajak atas rumah dan lahan yang mereka tinggali, kendaraan yang mereka beli, juga penghasilan mereka yang tidak seberapa. Semua komponen itu dikenai pajak. Belum lunas rasanya semua beban hidup, pemerintah malah membebani rakyat dengan pajak yang bejibun.
Pertanyaannya, mengapa kapitalisme justru meletakkan tulang punggung ekonomi pada pajak? Benarkah pajak merupakan kunci keberhasilan ekonomi?
Mungkin banyak yang masih menganggap bahwa pengelolaan pajak tergantung para pejabat di suatu negara. Terlebih jika berkaca pada realitas negeri ini yang pejabatnya korup. Banyak yang lantas membandingkan dengan negara-negara Barat yang pajaknya tinggi, tetapi kehidupan masyarakatnya terjamin.
Sekilas, hal itu tampak tidak masalah. Namun sejatinya, ini menyuguhkan fakta bahwa agar rakyat memperoleh jaminan hidup maka mereka harus menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk pajak kepada negara. Artinya, hubungan negara dan rakyat tidak lebih dari penjual dan pembeli. Bukan hubungan negara yang bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap rakyat.
Negara Hanya Regulator
Untuk itu jelas, salah satu permasalahan di negara-negara besar salah satunya adalah tingginya pajak yang harus mereka bayar. Ini membuktikan bahwa dalam sistem kapitalisme, kenyamanan hidup mustahil diperoleh secara gratis. Rakyatlah yang menanggung kehidupan mereka sendiri. Sedangkan negara hanya memosisikan diri sebagai regulatornya.
Kondisi setiap negara yang mengadopsi kapitalisme sebagai sistem kehidupan pada dasarnya sama saja. Negara memberikan jaminan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mengembangkan harta seluas-luasnya. Dengan harta yang mereka miliki, negara memberikan pelayanan kepada rakyat.
Sebaliknya, peran negara dalam sistem kapitalisme sungguh minim. Tugas pemerintah adalah membuat peraturan mengenai sistem pembayaran pajak bagi rakyat. Sejatinya, rakyat sendirilah yang mengurus kebutuhannya, sementara negara hanya berperan sebagai fasilitator. Artinya, ada pemindahan tanggung jawab pengurusan itu, yang semestinya berada di tangan negara, dialihkan kepada rakyatnya.
Utang sebagai Alat Politik
Untuk menyebut utang, pemerintah kerap memperhalus bahasa dengan menyebutnya sebagai “investasi”. Mereka memaksa rakyat untuk percaya bahwa investasi adalah modal untuk menstimulus ekonomi. Hanya saja, tidak dimungkiri bahwa utang telah bermutasi menjadi alat politik.
Negara adidaya menjerat negara-negara kecil dengaan instrumen finansial berupa utang. Negara-negara kreditur ini juga menyebarkan ide pemulihan ekonomi dengan utang yang sejatinya merupakan jebakan. Ironis, dalam diskursus keilmuan, utang ini kerap disebut sebagai “bantuan”.
Tidak ayal, yang mereka sebut sebagai bantuan ini akhirnya memosisikan negara kreditur sebagai penyelamat ekonomi. Melalui kerja sama bilateral dan berbagai sandiwara perjanjian antarnegara, negara lintah darat mulai menjerat negara pengutang dengan skenario bantuan ekonomi.
Sedikit demi sedikit negara-negara debitur masuk dalam jerat utang. Parahnya, utang pokok berikut bunga marginnya akan terus membengkak mengikuti fluktuasi pertukaran mata uang negara debitur terhadap dolar. Pada akhirnya, jumlah utang terus bertambah hingga pada level ketergantungan negara debitur pada negara kreditur.
Manut
Konsekuensinya, negara pengutang pasti akan manut pada berbagai arahan (baca: pesanan) negara kreditur. Bukan hanya posisi tawar negara debitur yang akan lemah, tetapi kedaulatannya juga akan tergadai. Dampaknya, pada titik tertentu negara debitur terpaksa harus menggadaikan aset strategisnya pada negara kreditur.
Inilah yang terjadi pada Sri Lanka. Negara ini harus merelakan salah satu pelabuhan strategisnya akibat gagal bayar utang yang jatuh tempo pada Cina. Bukan tidak mungkin, Indonesia yang nominal utangnya kian membengkak juga sangat mungkin bernasib sama seperti Sri Lanka.
Terlebih lagi negara adidaya memiliki lembaga lintah darat semisal IMF atau World Bank (Bank Dunia). Lembaga dunia inilah yang meresepkan berbagai varian utang dan menjebak negara-negara berkembang untuk terus berutang. Segala bujuk rayu khas kolonialis membuat negara-negara tersebut terjerat dan terlilit utang.
Siapa yang akan menanggung beban utang itu? Tentu saja lagi-lagi rakyat yang akan menanggungnya. Utang dan pajak adalah dua instrumen ekonomi yang saling berkaitan. Guna menutupi utang, negara bisa saja menaikkan besaran pajak.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, negara semestinya bisa memaksimalkan pendapatan dari SDA yang ada. Terlebih, negeri ini memiliki potensi SDA yang berlimpah. Untuk mengelolanya pun negeri ini tidak kekurangan SDM yang kapabel. Hanya saja, di tengah SDA dan SDM yang potensial, negeri ini kekurangan visi politik dalam mengelola negara. Mentalitas pejabat yang korup dan mengabaikan nilai-nilai moral, ditambah sistem yang memandulkan peran negara, membuat negeri ini kian sengsara. Lantas, bagaimana Islam memandang masalah ini?
Konsep Islam
Pengelolaan negara dan pengurusan rakyat oleh negara tegak atas tanggung jawab negara sebagai ra’in (pengurus) rakyat. Tanggung jawab ini tidak boleh negara alihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, negara ditopang oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam yang juga mencakup pembahasan mengenai sumber-sumber pendapatan rakyat.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menitikberatkan sumber pendapatannya pada pajak dan utang, sumber pendapatan negara Islam (Khilafah) sungguh berbeda. Sumber pendapatan Khilafah tidak bertumpu pada sektor pajak.
Sumber-sumber utama penerimaan Khilafah di baitulmal seluruhnya terstandardisasi oleh syariat Islam. Terdapat tiga sumber utama pendapatan negara. Pertama, sektor kepemilikan individu, seperti sedekah, hibah, dan zakat. Khusus zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum yakni tambang, minyak bumi, gas, ekosistem hutan, dan sejenisnya. Ketiga, sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, fai, dan usyur.
Lantas, bagaimana jika baitulmal mengalami defisit anggaran? Jika kas baitulmal kurang atau bahkan kosong, saat itulah kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslim baik dalam bentuk pajak ataupun pinjaman. Jadi, pemberlakuan pajak dalam Islam bersifat temporal, bukan pemasukan paten sebagaimana dalam sistem kapitalisme.
Pungutan pajak itu pun terbatas hanya pada mereka yang kaya dari kaum laki-laki saja. Orang kaya dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kelebihan atas kebutuhan pokok dan sekundernya. Pajak yang terkumpul itu digunakan untuk pembiayaan jihad, industri militer, dan penunjangnya; pemberian bantuan kepada kaum fakir, miskin, dan ibnu sabil; pembiayaan gaji para pegawai, seperti tentara, pegawai, hakim dan guru; pembiayaan untuk kemaslahatan yang sangat mendesak dan akan mengakibatkan bahaya bagi umat jika terabaikan; pembiayaan untuk bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.
Dengan begitu, pajak dalam Khilafah tidak dipungut dari setiap individu rakyat. Ini tentu berbeda dengan kondisi hari ini ketika seluruh rakyat menjadi wajib pajak tanpa kecuali.
Adapun terkait utang, Islam memandang bahwa memberi pinjaman merupakan bagian dari aktivitas ta’awwun atau saling tolong menolong. Untuk itu, Islam mensyariatkan bahwa dalam aktivitas ini tidak ada tambahan berupa bunga atau tambahan lainnya.
Saat utang menjadi solusi dalam menyelamatkan perekonomian negara, syariat mengenai utang ini tidak boleh dilanggar. Artinya, negara boleh saja berutang jika kas baitulmal kosong dan kaum muslim pun tidak mampu mengumpulkan dana tabaruat. Hanya saja, negara tidak boleh tunduk pada tawaran utang bersyarat yang menyalahi syariat. Dengan kata lain, Khilafah tidak akan membiarkan negara lain untuk membajak kedaulatan negara melalui utang.
Khatimah
Dua realitas yang tampak dari sistem kapitalisme dan konsep Islam di atas menunjukkan adanya perbedaan yang menonjol dari keduanya. Dalam Islam, penguasa menjalankan tugasnya mengurus rakyat dengan memaksimalkan pendapatan dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
Sedangkan dalam sistem kapitalisme kita menyaksikan hal berbeda karena negara seakan-akan berbisnis dengan rakyatnya. Rakyat harus memikul pajak dan beban utang negara dengan dalih pembangunan. Untuk itu, pilihan ada di tangan kita, hendak memilih kapitalisme yang menyengsarakan, atau Islam yang menyejahterakan. Wallahualam bissawab. [MNews/JM-NA]

Innalillahi pemerintah semakin zolim semua d pajak…bukan nya mensejahterakan rakyat lah ini malah menambah potret kemiskinan…hanya dgn Islam kaffah negara makmur rakyat sejahtera aamiin