Muslimah News, FOKUS — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 9,9 juta gen Z menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training/NEET). Jika diperinci, anak muda yang paling banyak masuk dalam ketegori NEET ada di daerah perkotaan yakni sebanyak 5,2 juta orang, dan 4,6 juta di perdesaan. Harus kita akui, fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z ini adalah ancaman serius bagi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Gen Z adalah Masyarakat usia muda dengan kisaran umur 15-24 tahun. Mereka lahir antara tahun 1997 hingga 2012. BPS menggolongkan Gen Z yang menganggur ini pada kelompok hopeless of job, yaitu kondisi bagi para pengangguran yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Tidak pelak, mereka hidup dengan ketakutan akan masa depannya sendiri dan merasa pesimis untuk meraih kesuksesan.
Dua Faktor
Terdapat dua faktor yang menyebabkan sulitnya Gen Z mencari pekerjaan. Pertama, faktor internal yaitu faktor dalam diri Gen Z itu sendiri, yang di antaranya sebagaimana menurut Bappenas, bahwa banyak dari Gen Z yang salah mengambil jurusan sehingga kompetensinya tidak terserap industri.
Lalu menurut survey terhadap 800 pengusaha oleh intelligent[dot]com, hampir 60% dari mereka setuju bahwa lulusan perguruan tinggi dari kalangan Gen Z tidak siap untuk dunia kerja dan hampir 40%-nya mengaku lebih baik merekrut pekerja berusia 27 tahun ke atas.
Kedua adalah faktor eksternal, seperti adanya ketakseimbangan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga siap kerja setiap tahunnya. Data BPS menunjukan bahwa orang yang tercatat mencari kerja di Indonesia pada 2023 sebanyak 1.819.830 orang. Angka tersebut naik 94,18% dibandingkan 2022, yang saat itu sebanyak 937.176 orang. Sedangkan Data Kemenaker mencatat jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya 298.185 pada 2023, angka ini naik 11,3% dibandingkan 2022.
Artinya, jumlah pencari kerja 6 kali lipat lebih banyak dari lowongan kerja yang tersedia. Begitupun pertumbuhan tersedianya lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan tingginya angka pencari kerja. IMF baru-baru ini mencatat Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Sebanyak 5,2% penduduknya menganggur dan separuh lebihnya yakni 50,29%-nya adalah Gen Z (BPS, 2024).
Akibat Kapitalisme
Jika dianalisis lebih mendalam, terjadinya kedua faktor penyebab tadi tidak bisa dilepaskan dari tata kelola ekonomi negeri ini yang bercorak kapitalistik. Ini karena beberapa hal sebagaimana berikut ini.
Pertama, sistem ekonomi kapitalisme berfokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga solusi atas tingginya pengangguran terus dinisbatkan pada investasi. Sedangkan investasi telah terbukti tidak serta merta menyelesaikan persoalan pengangguran. Buktinya, invetasi Indonesia terus naik tetapi pengangguran malah ikut naik.
Kedua, tata kelola negara yang kapitalistik menjadikan pengelolaan SDAE (Sumber Daya Alam dan Energi) diserahkan pada asing dan swasta. Misalnya pengelolaan Migas, yang menurut BP Migas (Badan Pengelola Minyak dan Gas), sekitar 85,4% dari 137 wilayah kerja pertambangan migas nasional saat ini dimiliki oleh perusahaan migas asing. Walhasil, hasil pengelolaannya tidak bisa dinikmati seluruhnya secara merata oleh rakyatnya sendiri.
Rakyat harus membayar mahal untuk bisa membeli minyak dan gas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Adapun subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat dalam bentuk subsidi BBM, gas elpiji 3 kg dan lainnya, selain jumlahnya yang kian sedikit, semua itu pun tidak menjadikan seluruh kebutuhan rakyat terakses dengan mudah oleh seluruh warga.
Penguasaan SDAE oleh asing tidak hanya berakibat pada distribusinya tidak merata, tetapi juga membuat negeri ini kehilangan potensi akan terbukanya lapangan kerja bagi rakyat. Ini karena eksplorasi SDAE sangat membutuhkan banyak SDM, tetapi jika dikelola swasta tentu tidak akan memperhatikan kemaslahatan rakyat. Lihatlah, ketika ternyata TKA (Tenaga Kerja Asing) malah banyak direkrut di tengah pengangguran yang semakin tinggi di dalam negeri.
Penguasaan SDAE oleh asing menjadikan negara harus memungut pajak dari rakyatnya dalam mengelola dan membangun roda pemerintahannya. Hal ini karena hasil pengelolaan SDAE tidak masuk ke kas negara kecuali hanya sedikit. Andai dikelola negara, maka hasilnya bisa dinikmati rakyat termasuk memberikan fasilitas pendidikan yang menjadi modal utama dalam mencari pekerjaan. Negara juga bisa memberikan modal kepada penduduknya yang ingin membuka usaha.
Ketiga, sistem kapitalistik menjadikan sistem pendidikan fokus pada kebutuhan pasar, sehingga SDM yang dihasilkan bermental pekerja bukan bermental pengusaha yang penuh dengan inovasi. Selain itu, kurikulum yang cenderung sekuler kapitalis menjadikan generasi jauh dari agama. Inilah yang menyebabkan psikisnya rapuh, ia tidak mengenal tujuan penciptaan sehingga mudah putus asa dalam setiap aktivitasnya. Buktinya, semakin banyak Gen Z bunuh diri tersebab permasalahan ekonomi atau keluarga.
Kegagalan Negara
Sistem kapitalisme menjadikan negara abai dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui konsep investasi, kapitalisasi, dan privatisasi, negara seperti telah menyerahkan segala sesuatu di negeri ini pada mekanisme pasar ala swasta. Negara hanya terus berusaha mewujudkan berdirinya perusahaan-perusahaan besar yang dianggap mampu menyerap tenaga kerja. Berdirinya industri di banyak wilayah terus dipermudah walau seringkali merugikan warga setempat karena lahan dan ruang hidupnya terenggut.
Pemerintah juga terus menderegulasi kebijakan agar memudahkan para investor asing masuk demi terbukanya lapangan pekerjaan. Penguasa tidak peduli jika regulasinya merugikan rakyat, bahkan membahayakan jiwa penduduknya.
Hal ini bisa dilihat saat Omnibus Law Ciptakerja disahkan di atas gelombang demonstrasi penolakan dari rakyatnya. Tampak nyata, tujuan korporasi membangun perusahaannya di negeri ini bukan untuk menyerap tenaga kerja melainkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Di samping itu, para investor lebih tertarik kepada industri padat modal daripada industri padat karya sehingga pada akhirnya industri padat modallah yang mendominasi. Selain itu, gelombang PHK yang bertubi-tubi dengan alasan efisiensi biaya produksi semakin membuktikan bahwa perusahaan tidak bisa memperjuangkan nasib para pekerjanya.
Oleh karena itu, kelangkaan lapangan kerja semakin menunjukan kegagalan negara dalam menjamin kesempatan kerja bagi warganya. Asal tahu saja, terciptanya lapangan pekerjaan adalah salah satu mekanisme dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, betapa sulit berharap sejahtera dalam sistem hari ini yang tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan pengangguran.
Mekanisme Islam
Islam telah memiliki mekanisme baku dalam menyelesaikan persoalan pengangguran. Pertama, Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam menyelesaikan seluruh persoalan rakyat, termasuk persoalan pengangguran. Penyediaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya merupakan tanggung jawab negara.
Ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw., “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.” (HR Bukhari, 844).
Dalam riwayat lainnya, “Rasulullah saw. Pernah memberi dua dirham kepada seorang Anshar, lalu, ‘Belilah makanan seharga satu dirham dengan uang itu dan berikanlah kepada keluargamu. Dan sisanya belilah sebuah kapak dengan satu dirham dan bawa kapak itu kepadaku.’ Lalu Rasulullah membelah kayu dengan kapak tersebut, kemudian berkata, ‘Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Jangan kembali ke hadapanku, kecuali setelah 15 hari.’ Lelaki Anshar itu pun mencari kayu bakar lalu menjualnya. Setelah itu ia datang lagi kepada Rasulullah dengan membawa 10 dirham. Sebagian ia belikan baju dan sebagiannya lagi makanan.” (HR Ibnu Majah, 2189).
Kedua, Islam memiliki regulasi kepemilikan yang khas, menjadikan SDAE dikelola negara, swasta apalagi asing haram memiliki dan mengelolanya. Regulasi ini menjadikan sumber pendapatan negara melimpah sehingga mampu membangun negara tanpa bantuan utang atau investasi. Selain itu, pengelolaan SDAE yang mandiri menjadikan lapangan kerja terbuka secara lebar karena eksplorasi SDAE membutuhkan banyak SDM. Jika sektor tersebut dikelola negara, pembukaan lapangan kerja untuk rakyat bisa dioptimalkan.
Ketiga, menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata. Pendidikan dapat menjadi salah satu bekal untuk mencari pekerjaan. Dengan begitu, persoalan kurangnya skill atau ijazah yang rendah akan mudah terselesaikan. Pembangunan sekolah yang berkualitas dan menjangkau semua kalangan baik yang kaya ataupun miskin juga di desa dan di kota, sangat niscaya terwujud dengan pembiayaan berbasis baitulmal.
Pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya kepribadian Islam yang kuat, sekaligus memiliki keterampilan untuk berkarya. Hal ini akan melahirkan generasi tangguh yang kuat secara mental maupun fisik. Selain itu, bukan materi semata yang ia impikan melainkan target capaian kontribusinya bagi majunya peradaban. Inilah yang menjadi jaminan setiap generasi termasuk Gen Z memiliki kepribadian Islam yang kukuh.
Keempat, jaminan kesejahteraan dalam Islam. Tersedianya lapangan pekerjaan adalah salah satu mekanisme Islam dalam menyejahterakan rakyatnya secara ekonomi. Bagi kepala rumah tangga laki-laki yang cacat/sakit atau yang tidak mampu bekerja, Islam memiliki mekanisme nonekonomi, yaitu dengan menyantuni keluarga tersebut.
Khatimah
Oleh karena itu, akar persoalan pengangguran termasuk pada Gen Z adalah penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Negara telah abai terhadap kewajibannya dalam membuka selebar-lebarnya lapangan usaha. Sungguh, dengan kembali kepada sistem Islam, akan menghantarkan terselesaikannya persoalan pengangguran dan menciptakan kesejahteraan. [MNews/KR-NA]
