Muslimah News, EDITORIAL — Usia kronologis bangsa ini tercatat sudah sampai pada angka 79 tahun. Dibanding umur manusia, umur kronologis bahkan umur politik bangsa ini sudah termasuk cukup tua. Tentu idealnya, sudah banyak capaian baik yang semestinya diraih sehingga generasi abad ini sudah bersiap meninggalkan warisan peradaban cemerlang bagi generasi abad berikutnya.
Sayang kenyataannya, pada usia setua ini, bangsa kita tampak masih belajar merangkak. Alih-alih tampil sebagai bangsa yang kuat dan punya kemandirian, bangsa ini terlihat masih bingung dengan apa yang diinginkan. Selain cenderung didikte negara adidaya, bangsa ini pun berposisi sebagai negara pengekor, bahkan selalu “dikacangi” secara terang-terangan.
Dua jilid Nawacita justru memperparah keadaan. Para pejabat di “dua rezim pemerintahan dengan satu kepemimpinan” ini makin tampak sibuk bermain bancakan proyek bersama para kroninya. Mereka berebut harta kekayaan milik rakyat dan mengaveling sektor layanan publik sebagai ladang bisnis menambah cuan. Kezaliman dan ketakadilan pun terus mereka pertontonkan, termasuk saat perayaan kemerdekaan yang terkesan lebay dan sarat pencitraan.
Indonesia Maju, Maju ke Mana?
Peringatan kemerdekaan RI tahun ini sengaja mengangkat tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju”. Narasi ini disebut-sebut untuk menggambarkan transisi, bukan hanya terkait kepindahan ibu kota negara yang diklaim demi mewujudkan Indonesia-sentris, melainkan juga untuk merefleksi transisi kepemimpinan bangsa dan negara menuju Indonesia berkemajuan. Pertanyaannya, maju seperti apa dan ke arah mana? Quo vadis Indonesia?
Oktober mendatang, kepemimpinan Presiden Jokowi memang akan segera berakhir. Dua periode kepemimpinannya nyaris selalu diwarnai berbagai drama dan intrik politik yang berdampak makin beratnya kehidupan rakyat banyak. Janji besar Nawacita, yakni Mewujudkan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berkedaulatan, dipastikan tinggal angan-angan semata.
Betapa tidak? Paradigma kepemimpinan sekuler kapitalisme neoliberal yang dikukuhi, kian hari membawa bangsa ini pada kondisi yang makin parah pada segala aspeknya. Pada ranah politik dan ekonomi, kekuatan oligarki makin mencengkeram. Berbagai kebijakan publik disetir kekuatan uang hingga daya rusaknya sedemikian besar. Tidak hanya berdampak pada kondisi sosial ekonomi rakyatnya, tetapi juga pada aspek budaya, hukum dan hankam, hingga kerusakan lingkungan.
Banyak pihak menyebut, rezim hari ini pandai memobilisasi seluruh sumber daya demi mengukuhkan kekuasaan. Lembaga di luar pemerintahan, seperti DPR, KPK, Mahkamah Konstitusi, secara sistematis berhasil dilemahkan. Begitu pun partai politik, TNI dan Polri, perguruan tinggi, hingga lembaga kemasyarakatan, termasuk ormas Islam, nyaris semua masuk dalam genggaman.
Walhasil, kepemimpinan ini berjalan tanpa hambatan. Pelan tetapi pasti, dinasti politik berhasil dikukuhkan. Check and balances mandul dan pengaturan negara pun benar-benar amburadul. Pembangunan dilakukan jorjoran hingga APBN tambah jebol. Lebih dari 200 proyek strategis nasional dicanangkan, tetapi sebagiannya mangkrak dan tidak relate dengan kesejahteraan masyarakat. Termasuk proyek kolosal IKN yang hitung-hitungannya nyaris tidak masuk akal, bahkan terkesan hanya proyek bagi-bagi kue kekuasaan.
Ekonomi Indonesia bahkan benar-benar mengalami keterpurukan. Selain makin terjerumus dalam jebakan utang, kesejahteraan pun makin jauh dari jangkauan. Per Mei 2024, utang luar negeri Indonesia sudah tembus pada angka Rp8.262,1 triliun. Padahal, pada 1999, masih pada angka Rp938,8 triliun dan 2014 angkanya naik menjadi Rp2.608,8 triliun.
Jumlah penduduk miskin pun makin banyak di tengah “tsunami” PHK dan fenomena deindustrialisasi yang makin marak. UU Ciptaker yang ngotot disahkan alih-alih menjadi solusi perekonomian, termasuk menciptakan lapangan kerja sebagaimana yang digaung-gaungkan. Keberadaannya justru menjadi sumber malapetaka baru bagi kedaulatan perekonomian.
Penguasaan sektor-sektor strategis, termasuk perampasan lahan dan perusakan lingkungan justru berjalan kian masif dan dilegalisasi peraturan. Puluhan juta hektare hutan dibabat habis, termasuk tanah ulayat warisan nenek moyang. Alhasil, gap sosial makin melebar dan ketakadilan pembangunan berujung konflik sosial pun makin mencuat ke permukaan.
Pemerintah memang mengeklaim angka kemiskinan berhasil diturunkan. Namun, realitas menunjukkan, daya beli masyarakat makin lemah sejalan meroketnya harga-harga kebutuhan, mulai dari harga sembako hingga bahan bakar minyak yang memicu inflasi berkelanjutan. Bahkan, yang lebih menyedihkan, derajat kemiskinan sedemikian ekstrem hingga kasus bunuh diri karena lapar makin marak pada era sekarang.
Bisa dibayangkan seburuk apa situasinya, hingga ada kasus seorang pria berani menikam perut dan memotong ususnya sendiri karena lapar, atau ada keluarga yang bunuh diri karena terlilit utang?!
Betapa banyak efek domino kemiskinan yang muncul secara fenomenal dan mendegradasi moral generasi di tengah lemahnya ketahanan ideologi. Kasus kriminalitas, termasuk kekerasan fisik dan seksual, begitu merajalela. Kasus perceraian, pinjol, judol, kejahatan berbasis digital, prostitusi online, dan sejenisnya juga makin marak. Belum lagi isu perbatasan dan keamanan seperti ulah KKB Papua yang hingga saat ini masih tetap menjadi ancaman. Semua ini berkelindan dengan lemahnya sistem hukum yang diwariskan oleh penjajah dan masih menjadi acuan hingga sekarang. Oleh karenanya, sekali lagi pertanyaannya, Indonesia Maju, maju ke mana?
Meredefinisi Kata “Merdeka”
Sungguh tidak cukup ruang untuk menyebutkan daftar panjang persoalan yang sedang menimpa bangsa ini hingga berusia 79 tahun kemerdekaan. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita bertanya, apakah bangsa ini sudah benar-benar merdeka? Lalu kemerdekaan macam apa yang sebetulnya kita inginkan?
Mayoritas umat hari ini cenderung memaknai kata “merdeka” sekadar fisik belaka. Penjajah sudah hengkang dari bumi Indonesia, itulah makna merdeka. Padahal, penjajahan gaya baru justru lebih berbahaya, yakni penjajahan pemikiran dan budaya yang menyebabkan bangsa ini kehilangan daya kritis dan daya tolak atas penjajahan politik dan ekonomi yang berlangsung masif setelahnya.
Tidak dimungkiri, serangan pemikiran dan budaya sekuler liberal yang diaruskan melalui sistem pendidikan nasional pascakemerdekaan telah membuat kondisi taraf berpikir mayoritas umat hari ini menjadi sangat pragmatis dan dangkal. Mereka tidak memiliki kemampuan berpikir politik dan cenderung nrimo atas situasi yang dihadapi, serta menganggapnya sebagai kenyataan yang tidak bisa ditolak.
Hal ini diperparah dengan penerapan sistem kehidupan sekuler, mulai sistem politik pemerintahan, dalam dan luar negeri, sistem ekonomi, sosial budaya, hukum dan sanksi, hankam, dan sebagainya. Sejak saat itulah, secara resmi bangsa ini memilih jalan yang menyimpang dari kebenaran, dan dari orde ke orde pemerintahan deviasinya terus melebar hingga sekarang. Padahal, dalam UUD, bangsa ini mengakui bahwa kemerdekaan diraih atas berkah rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Pada akhirnya, kerusakan akibat penerapan sistem sekuler liberal sudah tampak sejak awal. Sejak orde lama, orde baru, hingga orde reformasi, bangsa ini tidak pernah merasakan ketenteraman. Kalaupun ada, semuanya semu karena pandainya rezim menutupi kebobrokan yang terjadi secara struktural. Alhasil saat kepemimpinan masuk ke periode berikutnya, kondisi bangsa ini benar-benar ancur-ancuran.
Mirisnya, masyarakat banyak dengan mudah diiming-iming dengan hal-hal berbau artifisial. Rezim pemerintah neoliberal pandai memanfaatkan momen untuk menjauhkan masyarakat banyak dari pemikiran tentang perubahan, apalagi perubahan sistem. Pemberian bansos dan serangan fajar jelang pemilu, kesehatan gratis bagi segelintir keluarga miskin, berikut berbagai iklan pencitraan dan peran aktif buzzerRp di media sosial dengan mudah menutup mata rakyat dari buruknya sistem kepemimpinan demokrasi.
Betul bahwa kesadaran tentang perubahan sudah muncul pada benak sebagian orang, meski dengan makna perubahan yang beragam. Namun, sikap represif langsung ditunjukkan, bahkan dengan kekuatan undang-undang. Suara-suara kritis dibungkam dengan cap radikal, dan beberapa kelompok dakwah pun menjadi korban penerapan UU Ormas, juga dengan stigma radikal, membahayakan persatuan dan kesatuan, hingga anti-Pancasila dan NKRI harga mati.
Lantas, bagaimana dengan partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam? Nyatanya tidak ada yang bisa diharapkan juga. Mesin politik demokrasi memang mesin politik besi. Semua yang masuk dalam sistemnya dipaksa berputar sesuai permainan sistem—yang memang lahir untuk melanggengkan sekularisme dan semua turunannya, termasuk kapitalisme dan liberalisme. Konsistensi atas ideologi nyatanya cuma basa-basi.
Urgensi Perubahan Ideologis
Hakikat penjajahan sejatinya adalah penguasaan kehendak manusia kepada manusia lainnya, entah karena dorongan politik, maupun ekonomi. Wujudnya bisa berupa infiltrasi pemikiran, budaya atau bahkan eksploitasi hak milik suatu bangsa, intervensi militer maupun undang-undang, sehingga pihak yang dijajah kehilangan kemandirian dan kedaulatan.
Risalah Islam sejatinya diturunkan dengan membawa misi kemerdekaan umat manusia dalam makna yang hakiki, yakni memerdekakan umat manusia dari penghambaan kepada sesama manusia dan dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Taala.
Misi itu salah satunya tampak dalam surat yang dikirimkan Rasulullah saw. kepada penduduk Najran. Di antara isinya berbunyi, “Amma ba’du. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba (manusia).” (Al-Hafizh Ibnu Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, v/553).
Dari sini tampak bahwa hanya dengan penghambaan kepada Sang Pencipta, kemerdekaan hakiki bisa diwujudkan. Ini karena Sang Pencipta tidak memiliki kemaslahatan yang diinginkan dari hamba-hamba-Nya. Undang-undang hidup yang dibuat-Nya dan diterapkan secara kafah di tengah umat akan menjamin kesejahteraan hakiki yang diinginkan setiap hamba yang mendambakan kemerdekaan.
Kemerdekaan seperti inilah yang semestinya diperjuangkan bersama oleh mereka yang sudah menyadari urgensi perubahan, dan satu-satunya arah perubahan dimaksud adalah tegaknya sistem kepemimpinan Islam.
Berharap pada perubahan orang tanpa perubahan sistem kehidupan sebagaimana yang ditawarkan mekanisme demokrasi justru hanya akan memperpanjang umur penjajahan, sekaligus melanggengkan kerusakan.
Hanya saja perubahan ke arah wujudnya kepemimpinan Islam tentu butuh prasyarat, yakni hadirnya kesadaran politik Islam ideologis yang lahir di tengah-tengah umat dan mewujud di tengah kelompok kuat. Mengapa? Sebab merekalah pemilik hakiki kekuasaan, yang dengan kekuatannya kepemimpinan Islam bisa tegak. Bahkan, bukan hanya tegak, tetapi juga akan terjaga kuat.
Khatimah
Inilah yang kita temukan dalam sejarah bangkitnya peradaban Islam, mulai dari negara yang berhasil diwujudkan oleh Rasulullah dan kelompoknya di Madinah, hingga meluas menjadi kekuatan adidaya di tangan generasi penerusnya. Para pengganti Rasulullah saw. (para khalifah) berhasil menjaga warisan peradaban Islam cemerlang hingga mampu tegak gilang gemilang belasan abad lamanya.
Saat itu, umat Islam bangkit sebagai entitas berdaulat, makmur sejahtera dengan kadar yang tidak ada bandingannya. Dengan Islam sebagai akidah dan landasan undang-undang, umat Islam berhasil meraih kemerdekaan hakiki, menjadi entitas terbaik (khairu ummah) penyebar rahmat bagi seluruh alam.
Dengan demikian, jika kita benar-benar menginginkan kemerdekaan hakiki, tidak ada pilihan lain selain turut terlibat dalam perjuangan bersama gerakan Islam ideologis. Itulah gerakan yang tetap konsisten berdakwah di tengah umat, seraya berpegang teguh pada Islam ideologi serta tegas menyerukan urgensi kepemimpinan Islam sekalipun upaya pembungkaman terus dilakukan para penjaga sistem sekuler demokrasi. (MNews/SN)
