Mampukah Pembangunan Desa ala Kapitalis Menciptakan Pemerataan?

Mampukah Pembangunan Desa ala Kapitalis Menciptakan Pemerataan?

Muslimah News, FOKUS – Kembali viral, video anak-anak berseragam putih merah bergelantungan di jembatan rusak demi bisa berangkat sekolah. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan pendidikan yang fasilitasnya pun ala kadarnya. Orang tua mereka pun bukannya tidak tahu, tetapi apa daya hanya jembatan itulah yang dapat menghantarkan anandanya menjemput impian dan cita-cita.

Realitas di atas bukan hanya terjadi di satu desa, kita akan dengan mudah menemukan jembatan rusak di desa-desa lainnya. Bukan hanya jembatan, atau fasilitas umum lainnya yang rusak. Kemiskinan juga gizi buruk, masih banyak kita jumpai di perdesaan. Tidakkah kondisi itu begitu memprihatinkan? Bayangkan saja, sudah 79 tahun negeri ini merdeka tetapi kesejahteraan masih jauh dari pandangan mata.

Pada saat yang sama, pembangunan desa disebut-sebut sebagai kunci pemerataan pembangunan yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Senayan, Jakarta (31-7-2024), menekankan bahwa pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mengentaskan kemiskinan.

Ia pun mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 yang mencatat persentase angka kemiskinan di desa mencapai 11,79%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan yang besarnya 7,09%.

Kita tentu ingat, Jokowi di dalam kampanyenya 10 tahun lalu memberikan gagasan “membangun dari pinggiran” demi terwujudnya pemerataan ekonomi kota dan desa. Gagasan tersebut diimplementasikan melalui dua strategi utama, yakni investasi publik besar-besaran di wilayah pinggiran, khususnya melalui program dana desa. Lalu, strategi investasi swasta dan publik untuk membuka konektivitas antarwilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Sayangnya hingga hari ini, kesenjangan kota dan desa masih saja tinggi. Lantas apa yang menyebabkan berbagai upaya pembangunan di desa terus saja gagal? Mengapa kemiskinan masih tinggi? Bagaimana agar pembangunan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan

Korupsi

Meski wilayah Indonesia sebagian besarnya adalah pedesaan, tetapi sebagian besar penduduknya tinggal di perkotaan. Maraknya urbanisasi ini menjadi bukti bahwa kesejahteraan di desa semakin buruk. Tetapi bukan berarti di kota sudah sejahtera, di kota setidaknya lapangan pekerjaan dan akses terhadap fasilitas hidup dianggap lebih mudah didapat.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar penduduk desa sejahtera sehingga tidak harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mulai dari pembentukan Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) hingga kebijakan dana desa.

Hanya saja, upaya tersebut dianggap gagal sebab hingga saat ini jumlah desa tertinggal masih saja besar. Tercatat data dari Kemendes PDTT pada 2023, jumlah desa tertinggal masih 7.154 dan desa sangat tertinggal masih 4.850. Sedangkan, dana desa sudah sangat jumbo digelontorkan. Sejak periode 2015-2024 total anggaran desa yang telah disalurkan mencapai Rp609 triliun.

Seharusnya, stimulus dana tersebut bisa menjadi modal untuk membangun berbagai infrastruktur di desa seperti jalan desa, irigasi, jembatan, pasar, fasilitas air bersih, maupun sumur, serta untuk mengentaskan kemiskinan. Namun kenyataanya, hingga saat ini masih banyak ditemukan desa yang sangat tertinggal.

Salah satu penyebab utama dalam hal ini adalah korupsi. ICW (Indonesia Corruption Watch) mengatakan korupsi di desa angkanya cenderung menigkat. Pada 2022 saja, setidaknya ada 155 kasus rasuah di desa dengan 252 tersangka. Jumlah tersebut setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi pada 2022.

Penyelewengan dana terbesar dari penyaluran dana desa, kasus yang sudah terungkap misalnya kasus penggunaan dana desa untuk foya-foya pejabat, yaitu berkaraoke. Ada juga penyelewengan pengadaan barang seperti membeli ambulans. Bahkan belakangan ini beberapa kali ditemukan kasus bahwa dana desa digunakan untuk cawe-cawe dari rekanan pejabat desa.

Jika kita mencermati hal ini, penyaluran dana desa yang tujuan sejatinya untuk menguatkan sistem desentralisasi, yakni memberikan otonomi penuh pada satu daerah, malah menciptakan “raja-raja kecil” yang siap menghisap dana dari pusat yang seharusnya untuk rakyat. Bahkan bukan tidak mungkin di alam demokrasi ini, program dana desa yang terus digelontorkan ini hanya dijadikan sebagai manuver politik untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.

Pembangunan ala Kapitalisme

Selain korupsi, patut juga kita mengevaluasi ulang tata kelola pembangunan desa hari ini. Hal ini karena pembangunan di desa maupun kota saat ini sama-sama tidak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Mengapa demikian?

Di antara faktor penyebabnya, pertama, pembangunan desa dan kota bercorak kapitalisme. Hal ini terlihat dari realisasi pembangunan yang bertumpu pada investasi. Ini menegaskan bahwa pembangunan di desa bukan berdasarkan pada maslahat masyarakat desa melainkan berbasis keuntungan korporasi.

Sebagai contohnya, pembangunan tempat wisata yang memanfaatkan potensi alam suatu desa dan katanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Namun nyatanya, yang mendapatkan keuntungan adalah pemilik modal yang berinvestasi di sektor pariwisata tersebut. Sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sedikit. Akibatnya, bisnis kecil warga sekitar seperti pengadaan penginapan dan tempat makan, akan kalah dengan resort dan restoran mewah milik pengusaha besar.

Selain itu, rakyat yang kehilangan lahannya karena dijadikan area wisata, juga harus kehilangan pekerjaannya. Pendidikan yang rendah menjadikan mereka tidak terserap oleh lapangan kerja pada pembangunan sektor tersebut. Tidak pelak, alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan pariwisata yang mengandalkan investasi justru menghilangkan mata pencarian penduduk lokal sebagai petani dan nelayan.

Kedua, negara abai dalam memfasilitasi kebutuhan publik. Tata kelola negara yang kapitalistik berkonsekuensi pada penyerahan seluruh urusan publik pada swasta. Kondisi ini semakin menjadikan negara abai terhadap kebutuhan rakyat. Sebagai contohnya, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang hanya berfokus pada area pusat ekonomi. Untuk itu, jika ditemukan jembatan reyot di desa, memang akan dibiarkan karena dianggap tidak bernilai ekonomi.

Begitu pula masalah pendidikan. Sekolah-sekolah di perdesaan juga banyak yang dibiarkan ala kadarnya, baik dari sisi bangunan fisik, fasilitas, maupun para guru pengampunya. Sebaliknya, sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor terbesar dalam upaya membangun desa. Ini tentu jadi kontradiktif.

Ketiga, politik APBN negara bersistem kapitalisme menjadikan kas negara selalu saja defisit, sehingga tidak memiliki kemampuan secara mandiri dalam membangun negara, termasuk desa. Negara yang seperti ini akan selalu lemah karena menjadikan pajak sebagai tumpuan pemasukan negara, padahal negeri ini telah dianugerahi oleh Allah Taala SDA yang melimpah. Namun tata kelola negara yang kapitalistik mengakibatkan SDA yang melimpah itu diliberalisasi.

Atas dasar ini, pembangunan desa yang berbasis kapitalisme jelas tidak akan pernah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kendati sudah mendapatkan penggelontoran dana untuk desa yang besar-besaran dari APBN, nyatanya tidak terbukti efektif dalam membangun desa dan menyejahterakan rakyat.

Pembangunan Desa Menurut Islam

Pembangunan dalam sudut pandang Islam telah terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya secara merata, baik di desa dan di kota tanpa menghilangkan ciri khas yang melekat pada ruang hidup masyarakat kota dan desa.

Adapun mekanismenya sebagai berikut. Pertama, paradigma pembangunannya adalah pelayanan oleh penguasa kepada rakyatnya, bukan dalam konsep transaksi jual beli seperti yang ada pada sistem kapitalisme. Hal ini karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Inilah yang semestinya menjadi standar jaminan pemerataan pembangunan di kota dan desa, sebab setiap warga memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan fasilitas hidup layak.

Selain itu, pembangunan desa akan mandiri tanpa intervensi pihak luar, baik melalui skema investasi ataupun utang luar negeri. Kekuatan baitulmal akan meniscayakan hal tersebut. Hal ini pulalah yang menjadi jaminan pembangunan di desa, yakni berfokus pada kemaslahatan umat bukan kepentingan korporasi. Dengan begitu, jembatan reyot maupun jalanan rusak, akan sangat diperhatikan oleh negara.

Kedua, pembangunannya bersifat sentralistik, yaitu seluruhnya dalam pantauan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat mengetahui segala sesuatu yang menjadi kebutuhan suatu daerah dan yang menjadi surplus daerah tersebut. Sebagai contoh, saat paceklik terjadi di suatu wilayah, pemerintah pusat akan turut sigap mencari daerah yang surplus untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang sedang paceklik.

Dengan begitu, pembangunan desa tidaklah dinilai berdasarkan nominal pendapatan daerahnya, melainkan sesuai dengan kebutuhan rakyat di dalamnya. Bagi desa yang pendapatan daerahnya minim tersebab SDAnya sedikit, maka negara akan menyuntik dana yang cukup untuk kebutuhannya. Begitu pula dengan wilayah yang surplus karena ada banyak SDA di sana, maka negara akan memberikan sebagian pendapatannya kepada wilayah yang kekurangan. Inilah gambaran pemerataan pembangunan pada desa dan kota.

Ketiga, negara sangat memperhatikan karakteristik desa dan kota yang memiliki ruang hidup yang berbeda. Desa adalah tempat dengan lahan yang luas sehingga pertanian, perkebunan, juga perikanan sangat cocok dikembangkan di sini. Peningkatan produktivitas pertanian akan menambah insentif para petani sehingga bisa meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan.

Oleh karena itu untuk mengentaskan warga perdesaan dari kemiskinan bisa dengan mengoptimalkan produksi pertanian dengan pemberian subsidi terhadap saprotan atau pemberian lahan kepada rakyat yang tidak memiliki lahan untuk bertani. Pemerintah juga harus memperhatikan rantai pasok sehingga produk pertanian bisa diserap pasar dengan baik. Dengan ini, tidak harus dibangun sektor pariwisata di desa yang justru bisa mengganggu produktivitas pertanian. Selanjutnya, tingginya produktivitas pertanian akan mengantarkan pada kedaulatan pangan.

Keempat, baitulmal akan menopang seluruh pembangunan baik di desa dan kota. Sebab pemasukan baitulmal begitu melimpah, khususnya pada pos kepemilikan umum. Haramnya penguasaan dan pengelolaan SDA melimpah oleh swasta menjadikan negara mandiri dalam mengelola SDAnya. Dari sini akan didapat keuntungan yang besar untuk bisa dikembalikan kepada umat dalam bentuk fasilitas atau barang siap konsumsi.

Kelima, penguasa yang amanah akan menjadikan seluruh program berjalan dengan baik. Pejabat pusat dan daerah bahu-membahu memberikan kinerja terbaik bagi rakyatnya, bukan saling mencari celah untuk memperkaya diri sendiri. Walhasil, kehidupan rakyat akan sejahtera, baik di kota maupun di desa.

Pada akhirnya, urbanisasi tidak akan terjadi secara besar-besaran di dalam tata kelola negara Islam karena di wilayah mana pun, rakyat akan menemukan kesejahteraannya. Hidup di kota ataupun di desa adalah pilihan bagi setiap rakyat tanpa melihat salah satunya lebih unggul menurut paradigma komoditas ekonomi.

Keenam, terbukanya jalur komunikasi antara rakyat dan penguasa agar ketika terjadi kelalaian penguasa dalam memenuhi hak rakyatnya, mereka bisa menyampaikan aspirasinya baik langsung secara individu ataupun dengan peran partai politik, Majelis Umat, dan Mahkamah Mazhalim. Empat perangkat inilah yang berperan melakukan muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa). Jalur komunikasi yang baik dan tingginya kepedulian umat ini akan menihilkan celah korupsi sebab oknum pejabat yang berwatak koruptor sudah terdeteksi sejak dini.

Khatimah

Dengan ini jelas, pembangunan desa ala kapitalisme tidak akan pernah mampu menciptakan kesejahteraan di perdesaan. Penduduk desa maupun kota akan sengsara selama kapitalisme menjadi sandaran kehidupan. Sungguh, pembangunan desa menurut perspektif Islam urgen untuk diterapkan karena terbukti mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan kota dan desa. Insyaallah masyarakat yang hidup dalam naungan Khilafah Islamiah akan makmur dan sejahtera.

Ini sebagaimana firman Allah Taala dalam ayat, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf [7]: 96). Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA].

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *