Muslimah News, FOKUS — Pemerintah tengah mewacanakan peralihan subsidi LPG pada BLT (Bantuan Langsung Tunai). Alasannya, selain karena dianggap tidak tepat sasaran, subsidi gas LPG ini pun semakin membebani APBN. Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah dalam upayanya memangkas subsidi dan kompensasi energi hingga Rp671 triliun pada 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memerinci, jika harga gas LPG 3 kg bersubsidi saat ini di kisaran Rp20 ribu, maka setelah dicabut harganya menjadi Rp53 ribu. Ini karena pada setiap satu tabung gas LPG 3 kg terdapat subsidi pemerintah sebesar Rp33 ribu. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan BLT kepada warga yang berhak sebesar Rp 100 ribu per bulannya. Nominal tersebut berdasarkan asumsi bahwa setiap bulannya rata-rata warga mengkonsumsi gas 3 kg sebanyak tiga tabung.
Absurd
Para pengamat sudah banyak mengingatkan pemerintah agar tidak mencabut subsidi produk migas. Bagaimanapun, efek domino kenaikan harganya akan cepat dirasakan oleh masyarakat lantaran subsidi LPG berkaitan dengan produktivitas perekonomian.
Sebagai contohnya adalah pelaku UMKM kuliner, mereka akan sangat terpukul dengan pencabutan subsidi gas LPG karena semakin membebani ongkos produksinya. Selain itu, pencabutan subsidi LPG juga menyebabkan harga barang-barang naik dan jika terus menerus terjadi akan menyebabkan inflasi.
Peningkatan inflasi itu selanjutnya berdampak pada penurunan daya beli yang berujung pada menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara. Lebih jauh lagi, kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan makin menyuburkan persoalan sosial hingga kriminalitas. Inilah efek domino pencabutan subsidi gas LPG yang akan dirasakan oleh masyarakat luas.
Sedangkan kompensasi yang diberikan yaitu pemberian BLT sebesar Rp100 ribu kepada yang berhak jelas tidak menyolusi. Selama ini, program BLT lainnya seperti BLT BBM, BLT subsidi upah, dan BLT UMKM sudah penuh dengan polemik. Birokrasi yang rumit dan pendataan yang buruk menyebabkan penyaluran BLT banyak yang salah sasaran. Untuk itu, mengalihkan subsidi LPG ke BLT dengan alasan agar semakin tepat sasaran, jelas logika absurd.
Alasan lain subsidi LPG, yang katanya membebani APBN, juga tidak bisa dibenarkan. APBN sendiri akan terus defisit meski anggaran untuk subsidi ditiadakan. Lemahnya APBN negeri ini tidak bisa dilepaskan dari politik APBN yang kapitalistik, yaitu APBN yang pemasukannya bertumpu pada pajak dan utang, tetapi pengeluarannya tidak fokus pada kemaslahatan umat. Atas dasar ini, pengalihan subsidi LPG ke BLT bukan hanya tidak efektif, tetapi juga akan menambah persoalan baru.
Dogma Kapitalisme
Sungguh ironi, negeri yang kaya akan gas alamnya malah menjadi net importer LPG. Dampaknya, harga LPG terus naik. Andai saja pemerintah mengelola migasnya secara mandiri, niscaya harga LPG akan sangat terjangkau. Namun lagi-lagi persoalannya pada teknologi, SDM, dan biaya, sehingga pemerintah lebih memilih bergantung pada korporasi swasta daripada mengelola kilang gas sendiri.
Mengapa APBN di negeri yang berlimpah SDA malah selalu defisit hingga tidak sanggup untuk sekedar membangun kilang?Jawabannya adalah sumber utama APBN nya berasal dari pajak. Andai saja SDA dikelola secara mandiri maka pemasukan negara akan sangat besar. Mengapa pengelolaan bahkan kepemilikan SDA diserahkan pada asing? Inilah dogma ekonomi kapitalisme, yang menganggap bahwa siapapun bebas memiliki apapun selama ia memiliki modal/uang.
Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat para pemilik modal bisa menguasai SDA dengan mudah. Dogma ini menjadi landasan dalam mengatur tata kelola negara sehingga tidak heran jika kehidupan rakyat kian menderita.
Buktinya, negara menganggap subsidi kepada rakyat adalah beban yang harus segera dihilangkan. Sedangkan BLT yang digelontorkan kepada rakyat jelas tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup yang terus meningkat. Untuk itu, makin nyata bahwa BLT hanyalah politik pencitraan.
Mekanisme Islam
Islam memiliki berbagai mekanisme pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadikan negara sebagai ra’in (pengurus) umat. Pelayanan negara kepada rakyat akan merata, tidak dibeda-bedakan berdasarkan statusnya. Dengan begitu, negara tidak akan merasa berat untuk memberi subsidi kepada rakyatnya, baik yang miskin maupun yang kaya.
Harga gas yang tidak lain kebutuhan rakyat harus terjangkau oleh mereka semua. Bahkan, gas yang gratis sangat mungkin terwujud. Ini karena dalam sistem Islam, negara akan mengelola seluruh SDA secara mandiri dan hasilnya dikembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu rakyat, baik dalam bentuk barang ataupun pembangunan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit.
Negara juga akan mengharamkan swasta untuk mengelola SDA yang melimpah. Larangan ini terdapat dalam hadis Rasulullah saw., “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Regulasi kepemilikan yang mengharamkan swasta mengelola SDA melimpah akan menjadikan pemasukan baitulmal melimpah ruah. Negara juga bisa membangun kilang LPG, bahkan program jargas (jaringan gas) yang lebih ramah lingkungan pun akan bisa terwujud.
Selain sistem ekonominya yang dilandasi akidah Islam, penguasa negara Islam (Khilafah) juga memiliki visi melayani umat. Mereka akan berikhtiar dengan maksimal dalam mendistribusikan gas kepada seluruh warga, baik dengan mekanisme ekonomi maupun nonekonomi.
Mekanisme ekonomi misalnya dengan negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang cukup untuk menafkahi keluarganya. Adapun contoh mekanisme nonekonomi adalah negara akan menyantuni siapa saja yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, baik karena cacat, sakit, atau sudah lansia.
Kecintaan penguasa kepada rakyat menjadikan pendataan benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada warga miskin yang terlewat diberi santunan. Pemberian santunan akan terus dilakukan hingga ia bisa keluar dari kemiskinannya. Baitulmal yang kuat akan meniscayakan hal tersebut.
Untuk melaksanakan mekanisme ini, negara akan melakukan beberapa langkah. Pertama, birokrasi dalam Islam akan dibuat sederhana sehingga mudah dan mempercepat proses pelayanan kepada rakyat.
Kedua, memilih petugas yang amanah karena ia berperan penting untuk menjadikan pelayanan semakin prima. Juga mengangkat para pejabat yang memiliki motivasi ruhiah sehingga tidak akan tergiur korupsi. Ini karena yang ia cari adalah pahala, bukan materi.
Ketiga, negara akan mempersiapkan SDM terbaik melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Berbagai penelitian akan didukung penuh oleh negara sehingga negara akan terdepan dalam sains dan teknologi.
Khatimah
Atas dasar ini, peralihan subsidi LPG ke BLT jelas hanya melahirkan persoalan baru. Dogma ekonomi kapitalisme telah menjadikan persoalan semakin parah. Untuk itu, peralihan kepada sistem ekonomi Islam dalam naungan Khilafah adalah sesuatu yang urgen untuk diperjuangkan, agar rakyat bisa hidup dengan sejahtera. Wallahualam bissawab. [MNews/KR-NA]

Assalamualaikum .kepada yg terhormat bp pesiden Jokowi semoga saya termasuk golongan yg mendapatkan y krn saya keseharian y hanya buruh harian lepas bantuan BP sangat berharga .