Muslimah News, LENSA DAERAH—Plt. Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Kepulauan Riau Bidang Industri Suyono Saputro menilai, realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City di Rempang, Kepulauan Riau, bakal jadi barometer bagi penanam modal asing.
Menurutnya, investor, utamanya Cina, akan terpengaruh dengan kesuksesan rekan penanam modal senegaranya.
“Lantaran itu, proses realisasi proyek PSN Rempang Eco-City kudu dijaga, apalagi jika kegagalannya bukan disebabkan oleh aspek investasi, tapi lantaran masalah gesekan sosial yang disinyalir membikin calon penanam modal khawatir,” ucapnya.
Tidak Menolak
Dwi Tjahyo S., S.H., M.H. mewakili Forum Peduli Umat untuk Rempang Batam yang terjun langsung menemui warga Rempang dan Kampung Tua menegaskan bahwa warga Rempang tidak menolak investasi sepanjang warga diberikan tempat tinggal layak dan masih bisa hidup sebagai nelayan.
“Pemerintah di dalam rencana merelokasi warga Rempang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka berharap meski direlokasi, tapi tetap bisa melaut sebagai mata pencaharian yang sudah digeluti selama ratusan tahun,” ungkapnya di Bincang Perubahan: “Negara Wajib Lindungi Pulau Rempang”, melalui kanal Bincang Perubahan, Selasa (14-11-2023).
Apalagi, lanjutnya, Kampung Tua yang terdiri dari 16 desa sudah diberi SK oleh Walikota Batam No. 105/HK/lll/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam sebagai perkampungan yang perlu dilestarikan.
“Saya ragu apakah investasi ini untuk kepentingan negara dalam arti untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat atau untuk kepentingan oligarki?” tanyanya.
Ia menambahkan, kalau investasi di Rempang untuk kepentingan oligarki, maka sampai kapan pun masyarakat tetap miskin, bahkan bisa lebih miskin lagi.
Kebijakan Pemerintah
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi al-Maroky juga menilai bahwa gesekan sosial yang terjadi di Rempang akibat kebijakan pemerintah pusat.
“Masyarakat biasanya ikut saja kemauan pemerintah sepanjang tidak diganggu kenyamanannya serta mendapatkan keuntungan dari pembangunan. Persoalan muncul ketika kebijakan pemerintah pusat yang katanya demi meningkatkan kesejahteraan, tapi fakta yang terjadi, kesejahteraan belum tentu tercapai, yang pasti sudah dirasakan masyarakat adalah penggusuran, penindasan, intimidasi bahkan perampasan tanah yang mereka miliki sehingga terjadilah penolakan,” ulasnya.
Wahyudi lalu menandaskan bahwa persoalan itu muncul karena kebijakan dari negara yang tidak diformulasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
“Kalau amanat konstitusi itu kan minimal melindungi dulu. Kalau mereka sudah hidup di situ sekian ratus tahun seharusnya terlindungi keamanannya, terlindungi secara hukum, terlindungi secara legalitas, terlindungi kehidupan mereka sebagai nelayan. Konstitusi mewajibkan itu!” tukasnya.
Setelah melindungi, sambungnya, berikutnya mencerdaska,n yaitu dengan dibangunkan sarana pendidikan.
“Setelah melindungi dan mencerdaskan, selanjutnya menyejahterakan. Jika tiga hal ini, yaitu melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan tidak dipenuhi, berarti negara melanggar konstitusi atau mengkhianati konstitusi,” tukasnya.
Untuk menyejahterakan, terangnya, tidak harus dengan investasi. Ia mengungkap fakta investasi masuk, tetapi masyarakat lokal justru tergusur dan tidak bisa menikmati.
“Saya kasih contoh di Papua, setelah sekian lama PT Freeport hadir di situ, di pinggiran lereng gunung di sana masih ada orang yang busung lapar, masih ada orang stunting. Ini berarti masyarakat tidak menikmati kesejahteraan,” bebernya.
Hal itu dinilai oleh Wahyudi merupakan ciri pembangunan ekonomi kapitalisme dengan konsep mendapat keuntungan besar dengan pengorbanan sekecil mungkin.
“Investasi yang model begini masyarakatnya sudah digusur, tidak dapat keamanan, tidak dapat kecerdasan, tidak dapat kesejahteraan. Ini yang saya bilang bahwa amanat konstitusi tidak dijalankan dengan baik,” paparnya.
Wahyudi menyebut setidaknya ada tiga kebijakan yang melahirkan kezaliman berlapis di Rempang.
“Pertama, kebijakan investasi tidak pro rakyat tapi ada dugaan pro oligarki sehingga masyarakat belum tentu untung, tapi kerugian sudah pasti,” jelasnya.
Kedua, sebutnya, kezaliman. Masyarakat yang seharusnya memiliki legalitas tanah sebagaimana yang dijanjikan Pak Jokow,i tapi legalitas itu tidak diberikan sampai sekarang. Mungkin, ucapnya, ada satu dua yang dapat, tetapi banyak yang tidak dapat.
“Ketiga, ini yang paling fatal. Kalau menurut saya ada kezaliman verbal yang dilakukan oleh pejabat, misalnya dengan diksi akan dipiting, dibuldoser. Jadi, baru mendengar kalimatnya saja sudah merasa terzalimi, padahal penguasa yang baik itu kalaulah belum bisa menyejahterakan, belum bisa mencerdaskan, minimal jangan menyakiti dengan kata-kata,” harapnya.
Terakhir Wahyudi mengajak para penguasa untuk belajar dari sejarah pemerintahan Islam di masa Khalifah Umar bin Khaththab yang menggagalkan rencana penggusuran satu rumah warga Yahudi demi untuk pembangunan masjid karena sang pemilik rumah tidak rela rumahnya digusur.
Ia mengutip hadis Rasulullah saw.“Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat) seberat tujuh lapis bumi.” [MNews/IA]
