[Tapak Tilas] Kesultanan Cirebon, Antara Legenda Sunda dan Peran Wali Sanga

Penulis : Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, TAPAK TILAS — Sebelum menjadi kesultanan, Cirebon hanyalah sebuah dukuh yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa atau Giridewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati. Ia adalah Raja Sing Apura bercorak Hindu-Buddha yang pusat kekuasaannya ada di Gunungjati, Cirebon.

Mengingat posisinya yang sangat strategis, Cirebon akhirnya berkembang menjadi kota pelabuhan. Saat itu, Pelabuhan Muara Jati, Cirebon, sudah menjadi salah satu pelabuhan penting di Pulau Jawa dan banyak dikunjungi para pedagang mancanegara, baik dari Nusantara, Cina, India, maupun Arab. Alhasil, selain sebagai raja, Ki Gedeng Tapa pun akhirnya sekaligus menjadi syahbandar pelabuhan Cirebon, Muara Jati.

Persentuhan dengan Islam

Perkembangan Islam di Cirebon tidak bisa dilepaskan dari peran Ki Gedeng Tapa ini. Beliau dikenal sebagai penguasa yang sangat terbuka. Saat menjadi Raja Sing Apura, ia membuka jalan dakwah yang dilakukan Syekh Nurjati (Syekh Datuk Kahfi), cicit Pangeran Santri dari Kerajaan Sumedang Larang yang juga ada garis keturunan dengan para dai utusan Khilafah sebelumnya, yakni Syekh Quro dan Syekh Husein Jamaluddin Jumadhil Qubro yang dikenal sebagai datuknya para Wali Sanga. Atas wasilah dakwah Syekh Nurjati inilah, Ki Gedeng Tapa bersama keluarganya akhirnya menerima Islam dan turut mengembangkannya. Begitu pun dengan masyarakatnya.

Kedudukan Kerajaan Sing Apura saat itu adalah sebagai salah satu negara vasal bagi Kerajaan Sunda Pajajaran atau Pakuan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor sekarang. Salah satu vasal lainnya adalah Kerajaan Sindangkasih yang rajanya menikahi anak Ki Gedeng Tapa bernama Nyi Subang Larang.

Raja Sindangkasih yang menjadi menantu Ki Gedeng Tapa ini bernama Pangeran Pamanah Rasa yang kelak diangkat sebagai Raja Galuh dan berhasil menyatukan Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Pakuan. Kerajaan inilah yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Sunda Pajajaran atau Kerajaan Pakuan Pajajaran yang berpusat di Bogor sekarang. Sementara itu, Pangeran Pamanah Rasa kemudian dikenal sebagai Jayadewata dan bergelar Sri Baduga Maharaja atau dikenal sebagai Prabu Siliwangi.

Kerajaan Sunda Pajajaran sendiri, awalnya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara yang bercorak Hindu-Buddha. Hanya saja, Kerajaan Pajajaran menganut ajaran Sunda Wiwitan yang memercayai keberadaan Tuhan yang tunggal, tetapi sekaligus memuja alam dan arwah leluhur. Ajaran ini memang sudah ada sebelum kedatangan ajaran Hindu-Buddha pada abad ke-5 M dan tetap berkembang di tengah masyarakatnya.

Jejak Wali Sanga

Prabu Siliwangi berkuasa sejak 1482 hingga 1521. Pada masanya, Kerajaan Sunda Pajajaran mengalami puncak kejayaan. Wilayahnya mencakup wilayah Kanekes atau Badui hingga ke Jawa Tengah. Bahkan Tome Pires dalam Suma Oriental (1513—1515 M) menyebutkan bahwa Kerajaan Pajajaran memiliki luas setengah Pulau Jawa, serta membawahi beberapa kerajaan vasal.

Dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang yang kemudian menjadi muslimah tadi, lahirlah tiga anak yang bernama Pangeran Cakrabuana (Prabu Walangsungsang alias Ebah Kuwu Sangkan), Nyi Rara Santang dan Raden Kian Santang (Pangeran Raja Sagara). Ketiganya kemudian juga mengikuti agama ibunya, yakni menjadi muslim.

Ketiga anaknya yang muslim inilah yang diyakini telah membesarkan perdukuhan Cirebon (Caruban Nagari) yang sudah dirintis oleh kakeknya, yakni Ki Gedeng Tapa. Terutama setelah 1448, Prabu Walangsungsang pergi bersama adiknya, yakni Nyi Rara Santang menunaikan ibadah haji ke Makkah al-Mukarramah. Keduanya bermukim selama beberapa bulan di Makkah untuk berguru kepada saudara Syekh Nurjati (guru mereka di Cirebon) bernama Syekh Bayanullah yang bermukim di Makkah.

Ketika mereka pulang, Prabu Walangsungsang resmi mendirikan Kesultanan Cirebon dan melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran. Ia bahkan disebut sebagai wali dalam pengertian politis, yakni kepala wilayah bagi kekuasaan Islam yang menginduk ke Kesultanan Demak. Sementara itu, Kesultanan Demak yang didirikan dan didukung kekuasaannya oleh anggota Wali Sanga senior, diketahui menjadi wilayah bagian Kekhalifahan Islam di Turki.

Adapun Nyi Rara Santang (kemudian bergelar Syarifah Mudaim) saat di Makkah dinikahi oleh Syarif Abdullah Umdatuddin Azmatkhan atau Sultan Maulana Sharif Abdullah Mahmud Umdatuddin. Beliau adalah Raja Champa keturunan Bani Hasyim yang berkuasa dari 1471 hingga wafatnya, pada 1478.

Dari pernikahan ini mereka memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (lahir pada 1448) yang merupakan Sultan Kasunanan Cirebon ke-2 periode 1479—1568 sekaligus salah seorang wali di antara Wali Sanga. Syarif Hidayatullah kemudian memiliki putra Maulana Hasanuddin (Pangeran Sabakingking) yang kelak menjadi Sultan Banten pertama, serta Pangeran Muhammad Arifin yang kelak meneruskan kepemimpinan beliau di Cirebon.

Uniknya, Raja Champa yang merupakan ayah Sunan Gunung Jati ini juga memiliki seorang putra lain dari pernikahannya dengan Nyai Condrowati, anak raja terakhir Kerajaan Majapahit, Brawijaya V. Dari pernikahan ini, lahirlah Raden Patah yang kelak mendirikan Kesultanan Demak.

Menjadi Benteng Dakwah

Kesultanan Cirebon benar-benar memfungsikan diri sebagai benteng Islam. Selain menguatkan dakwah ke dalam, kesultanan ini pun kerap melakukan jihad melawan semua kekuatan yang menentang dakwah dan mendatangkan kemudaratan bagi umat Islam.

Salah satu sumber tantangannya adalah Kerajaan Sunda Pajajaran yang mulai terganggu dengan masifnya dakwah Islam, terutama karena terdesak oleh pengaruh Kesultanan Demak yang terus menguat. Kerajaan Hindu-Buddha ini bahkan rela berkolaborasi dengan pihak Portugis yang sudah lama ingin menancapkan kuku penjajahannya di Pulau Jawa. Terlebih, meski Portugis sudah berhasil merebut Malaka, tetapi terus mendapat gangguan dari kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara.

Keberhasilan Portugis meraih dukungan Pajajaran ini dimulai pada 1522 saat utusan Portugis yang dipimpin Hendrik de Leme (ipar Alfonso de Albuquerque, Gubernur Portugis di Hindia) berangkat ke ibu kota Pakuan Pajajaran dan berhasil membuat kesepakatan tentang perdagangan dan keamanan. Portugis menyepakati untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa dan Banten dengan kompensasi Pajajaran harus memberikan seribu kuintal lada yang kemudian membangkrutkan perekonomian Pajajaran.

Keputusan inilah yang menjadi alasan Kesultanan Demak berkolaborasi dengan Kesultanan Cirebon untuk menabuh genderang perang kepada Portugis dan Raja Pajajaran. Pada 1527, terjadilah perang dahsyat di Sunda Kelapa yang berakhir dengan kemenangan di pihak Islam yang kala itu pasukannya dipimpin oleh laksamana Cirebon, Fatahillah (Faletehan), yang sekaligus anak dari Sultan Syarif Hidayatullah.

Kedua kesultanan memang memiliki hubungan politik yang kukuh dan diperkuat dengan ikatan pernikahan anak-anak pemimpinnya. Tiga anak Raden Patah, misalnya, diketahui menikah dengan tiga anak Sunan Gunung Jati. Dua anak sunan Gunung Jati juga dinikahi Sultan Demak berikutnya.

Demikianlah, Islam di Cirebon eksis dengan kekuasaan Islam. Bahkan, kekuasaan ini berperan besar dalam menyebarkan dakwah daerah-daerah lainnya di luar Cirebon, termasuk di wilayah Banten hingga berhasil mendirikan Kesultanan Islam Banten pada 1528 dengan Maulana Hasanuddin, anak dari Syarif Hidayatullah (Gunung Jati) sebagai sultan pertamanya. Adapun dalam konteks dakwah, konon banyak murid Syekh Syarif Hidayatullah yang juga menyebar ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, bahkan hingga ke Sulawesi.

Jatuh ke Cengkraman Penjajah

Kondisi ini terus berjalan hingga kepemimpinan terus berganti dengan segala dinamikanya. Begitu pun penjajah Portugis akhirnya digeser kedudukannya oleh Belanda (VOC) yang mulai menginjakkan kaki di wilayah Cirebon sekira 1681.

Pada tahun tersebut, Kesultanan Cirebon dilanda pertikaian internal terkait siapa yang berhak memegang kepemimpinan pascawafatnya Panembahan Ratu II (Pangeran Girilaya). Pihak kompeni Belanda melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk menancapkan kuku pertamanya.

VOC pun mulai menawarkan diri menjadi penengah sekaligus sebagai pelindung bagi Kesultanan Cirebon dari segala ancaman melalui sebuah traktat perjanjian. Perjanjian inilah yang kemudian menggeser posisi Cirebon yang berdaulat menjadi wilayah protektorat VOC dengan segala konsekuensi yang merugikan. Bahkan pada 1684, Cirebon mulai menjadi vasal VOC sejalan dengan menguatnya pengaruh perusahaan Belanda ini di Nusantara secara keseluruhan.

Di bawah kaki Belanda, nama Kesultanan Cirebon tidak lagi berjaya. Kekuatan politik Islam yang menjadi asas pendiriannya lambat laun melemah akibat hilangnya visi politik para penguasanya. Mereka tenggelam dalam perebutan takhta yang dimanfaatkan oleh politik adu domba penjajah Belanda.

Pada 1808, pemerintahan Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels secara resmi menjadikan Kesultanan Banten dan Cirebon sebagai Daerah Gubernemennya. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya, status Sultan Cirebon dipandang sebagai pegawai Sri Baginda Raja Holland (Zijne Majesteit den Koning van Holland) yang harus siap menjalankan semua titahnya.

Saat Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris dan posisi Daendels digantikan Raffles, posisi Sultan Cirebon dihapuskan secara resmi. Meski sebutan sultan tetap dipakai, tidak lebih sebatas gelar yang tidak ada maknanya. Sultan dan keluarganya hanya diberi santunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, untuk kepentingan administrasi, Raffles mengangkat seorang tumenggung atau bupati.

Meski kekuasaan Inggris kembali berhasil diambil Belanda, tetapi eksistensi Kesultanan Cirebon sudah tiada lagi. Trah kesultanan pun hanya sebatas simbol yang tidak punya taji politik sama sekali. Silsilah kesultanan tetap terjaga, bahkan hingga hari ini, tetapi keadaan mereka dan keratonnya hanya tinggal warisan sejarah yang dimanfaatkan negara sebatas destinasi pariwisata.

Khatimah

Banyak hikmah yang bisa kita petik dari mempelajari sejarah. Setidaknya umat Islam bisa belajar bahwa kekuatan dan eksistensi mereka sebagai umat utama ada pada konsistensi memegang agama. Tentu agama yang dimaksud adalah ideologi Islam yang secara jelas diajarkan para dai utusan Khilafah yang pertama mengajarkan Islam di berbagai wilayah Nusantara.

Para Wali Sanga, ternyata tidak membawa Islam yang memisahkan diri dari urusan negara. Bahkan mereka paham bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisahkan sebagaimana ajaran nyeleneh yang hari ini diaruskan, seperti Islam moderat dan Islam nusantara. Justru melalui negaralah, Islam paripurna bisa diterapkan, dan posisi umat sebagai umat utama, bisa diwujudkan. [MNews]

*Dinarasi ulang dari berbagai sumber bacaan.