Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.
Muslimah News, TAPAK TILAS — Konon pada masa lalu, Kota Palembang mendapat julukan “Venesia dari Timur”. Lebih dari seratus sungai dan anak sungai mengalir dan melintasi kota ini sehingga sepintas lalu memang mirip dengan kota Venesia di Eropa.
Kota ini memang sudah terkenal sejak lama. Sekira abad ke-7 hingga abad ke-11, kota ini pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Kerajaan ini disebut-sebut sangat kaya raya. Banyak komoditas strategis yang dihasilkannya, mulai dari emas, timah, kapur barus, kayu gaharu, cendana, cengkih, pala, kapulaga, gading, gambir, dan lainnya.

Pada masanya, kerajaan ini menjadi simbol kebesaran Sumatra awal, sekaligus merupakan salah satu kerajaan terbesar Nusantara yang dikenal di mancanegara. Orang Arab menyebutnya Sribuza. Orang Tiongkok menyebutnya Shih-li-fo-shih, San-fo-ts’i atau San Fo Qi, sedangkan orang Khmer menyebutnya Malayu.
Kekuatan maritim dan darat Kerajaan Sriwijaya dikenal tidak ada duanya. Dalam aspek perdagangan, kerajaan ini memegang monopoli jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka dan Selat Sunda. Sedangkan pada aspek militer, kerajaan ini dikenal kerap melakukan manuver untuk mematahkan kekuatan negara pesaingnya.
Wajar jika kerajaan ini menjadi negara berpengaruh di Asia Tenggara. Banyak negeri sekitar yang akhirnya menjadi negara vasal baginya. Meski pada saat yang sama, Sriwijaya merupakan vasal bagi Kekaisaran Tiongkok alias Cina.
Persentuhan dengan Islam
Masuknya Islam ke Palembang sebetulnya sejalan dengan ramainya perdagangan internasional, termasuk kedatangan bangsa Arab di sana. Dengan demikian, meskipun banyak penduduknya yang beragama animisme dan Buddha, Islam pun sudah dikenal sejak lama.
Hanya saja, kuatnya pengaruh animisme dan Buddha membuat penerimaan masyarakat terhadap Islam lebih lambat dari wilayah-wilayah lainnya. Meski demikian, hubungan Sriwijaya dengan kekuatan politik Islam dicatat sejarah cukup terbuka. Terbukti kronik Tiongkok menyebutkan bahwa pada 718, Maharaja Sri Indrawarman sempat mengirimkan surat persahabatan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.
S. Q. Fatimi dalam jurnalnya yang berjudul Two Letters From The Maharaja To The Khalifah: A Study In The Early History Of Islam In The East, Published by Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, Maret 1963, bahkan menjelaskan bahwa Raja Sriwijaya menulis surat kepada dinasti Umayah ini dua kali, yakni pada masa pemerintahan Muawiyah (661-680 M) dan Umar bin Abdul Aziz (717— 719 M). Isi surat tersebut menjelaskan hubungan yang baik di antara kedua penguasa, beserta soal kiriman beberapa hadiah berupa rempah-rempah asal Nusantara sebagai bentuk persahabatan.

Pada surat yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga disebutkan tentang sosok maharaja yang menguasai perairan Nusantara dengan kerajaan yang harum semerbak mewangi, dipenuhi gajah-gajah, dan dialiri oleh banyak sungai. Disebutkan pula bahwa sang raja meminta kepada Umar bin Abdul Aziz agar mengirimkan seorang ulama yang akan mengajarkan Islam ke Sriwijaya.
Tertulis dalam jurnalnya: Nu’aim bin Hammad menulis, “Raja dari Al-Hind mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang berbunyi, ‘Dari Raja diraja yang merupakan keturunan dari ribuan raja, yang memiliki permaisuri dari keturunan ribuan raja, yang di kandangnya memiliki ribuan gajah, yang memiliki wilayah dua sungai yang mengairi gaharu, kayu wewangian, pala, dan kamper, yang harumnya menyebar hingga jarak 12 mil. Kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan. Aku mengirimkan kepada Anda hadiah yang tidak banyak, tetapi hanya sebagai perkenalan dan aku berharap Anda mengirimkan kepadaku seseorang yang bisa mengajarkan Islam dan memerintahkan aku dalam hukum Islam (atau dalam versi lain ‘dapat mengajarkan Islam dan menjelaskan kepadaku’). Salam!'”
Demikianlah luasnya hubungan politik Kerajaan Sriwijaya di satu sisi, dan Khilafah Umayah pada sisi yang lain sehingga jarak yang jauh tidak menghalangi keduanya untuk mengadakan hubungan luar negeri. Bahkan tampak pengaruh Islam sedemikian menarik perhatian sang Raja Buddha ini hingga dia berkenan membuka diri dan wilayah kerajaannya untuk menerima dakwah Islam.
Sayangnya informasi tentang Raja Sri Inderawarman (Che-li-t’o-lo-pa-mo atau Shih-li-t-‘o-pa-mo) keturunan wangsa Saylendra ini sangat terbatas sehingga kelanjutan kisah hubungan kedua negara tersebut tidak diketahui dengan jelas. Bahkan kisah kebesaran Kerajaan Sriwijaya sempat tenggelam pada abad ke-8 setelah Raja Medang (Mataram Kuno) di Jawa menaklukkan Sumatra (Suwarnadwipa) pada tahun 742—860. Lalu pada 860, Suwarnadwipa kembali kepada wangsa Saylendra dengan rajanya yang bernama Balaputeradewa.
Eksistensi kerajaan ini terus berlangsung hingga kerajaan ini benar-benar runtuh ketika diserang oleh Kerajaan Chola dari Semenanjung India pada 1025. Antara tahun 1017 dan 1025, Chola memang sedang gencar-gencarnya melakukan invasi ke berbagai pelabuhan utama di Melayu dan Teluk Siam. Berbagai negeri yang ada di sana, mulai dari Kedah, Jambi, Lambri, Sriwijaya dan Langkasuka, Sriwijaya, berhasil dikalahkan.
Tumbuhnya Kekuasaan Politik Islam
Sejarah mencatat, pascainvasi Raja Chola, sisa-sisa kerajaan di Sumatra, termasuk Sriwijaya, sempat menjadi vasal dari Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha dan berpusat di Jawa Timur. Dalam buku Negarakertagama disebutkan, kekuasaan Majapahit (tegak 1293—1527) memang sangat luas, terbentang dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina (Kepulauan Sulu), Manila (Saludung), Sulawesi, Papua, dan lainnya.
Adalah Aryo Damar alias Aryo Dillah, alias Damar Wulan, dia diangkat oleh Raja Majapahit sebagai adipati di Palembang pada 1455—1486. Saat itu banyak pejabat dan anak keturunan Raja Majapahit yang sudah menerima dakwah Islam dan menjadi muslim. Antara lain anak-anak dari Raja Brawijaya V seperti Raden Fatah (pendiri Kesultanan Demak) dan Aryo Damar.
Sejak saat itulah benih-benih kekuasaan politik Islam di Palembang mulai tumbuh. Bahkan sejalan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, Palembang di bawah kepemimpinan Pangeran Sedo Ing Lautan, tumbuh sebagai sebuah kerajaan bercorak Islam yang dikenal dengan Kerajaan Palembang (1547—1552).
Hal ini terus berlangsung hingga pada 1659, Raja Susuhunan Abdurrahman memproklamasikan diri sebagai Sultan Palembang Darussalam (berkuasa 1659—1704). Kesultanannya berafiliasi dan direstui oleh Sultan dari Khilafah Islam Ottoman (Utsmani). Beliaulah sultan yang berhasil memimpin pengusiran VOC dari Palembang.
Sebagaimana Kekhalifahan Ottoman, pemerintahan di wilayahnya tegak berdasarkan akidah dan syariat Islam. Sang Sultan bergelar Sri Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Daerah Kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam ini terbilang sangat luas, mencakup Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Bengkulu (dulu Bangka Hulu), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Lampung pada masa sekarang.

Kesultanan Palembang Darussalam terus eksis secara politik hingga pada 7 Oktober tahun 1823 dihapuskan secara paksa oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sebelum peristiwa penghapusan itu, Kesultanan Palembang memang sempat masuk dalam pertikaian antara Inggris dan Belanda yang dua-duanya ingin menguasai lada dan timah di Pulau Bangka.
Sebagai dampak pertikaian tersebut, Kesultanan Palembang akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Lalu pada 13 Agustus 1814, keluarlah kesepakatan yang disebut sebagai Konvensi London yang salah satu klausulnya menyatakan bahwa Inggris harus menyerahkan Palembang kepada Belanda.
Belanda pun kemudian mengangkat Herman Warner Muntinghe sebagai Komisaris Jenderal di Palembang. Tentu saja Sultan Palembang terakhir menolak untuk tunduk. Ia pun menolak keras ketika akan dijadikan sebagai raja boneka. Bahkan sang sultan dan keluarganya dengan gigih memimpin perlawanan mengusir Belanda.
Pertempuran besar pun beberapa kali terjadi. Kalah dan menang silih berganti. Namun, sejarah mencatat, pihak kesultanan akhirnya kalah. Belanda pun menjatuhkan hukuman kepada sultan dan keluarganya. Sang sultan berikut para calon sultan dibuang oleh Belanda ke berbagai daerah di Nusantara, seperti ke Manado, Batavia, dan ke Pulau Banda.
Sejak itulah eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam benar-benar tenggelam. Baru pada 2006, Pemerintah Indonesia memunculkan kembali status Sultan Palembang Darussalam. Hanya saja, pengakuan tersebut tentu sebatas adat alias simbolis, bukan politis. Sultan tersebut bernama Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin Bin Raden Haji Muhammad Harun yang merupakan sultan ke-9.
Ibrah Sejarah
Semangat juang para penguasa dan rakyat Palembang Darussalam pada masa lalu sejatinya didorong oleh kesadaran yang lurus terhadap Islam. Bukankah Islam mengajarkan bahwa penjajahan harus dilawan? Terlebih penjajahan Belanda bukan sekadar untuk harta, tetapi juga untuk mengganggu agama. Sementara itu, Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.
Nilai perjuangan seperti ini merupakan warisan tidak ternilai bagi generasi sekarang. Mereka tidak akan pernah menemukan dalam sejarah masa lalu leluhurnya, kisah-kisah pengkhianatan sebagaimana ada pada sebagian kisah-kisah lainnya. Inilah mutiara hikmah yang mesti diambil sebagai bekal terbaik mengembalikan kemuliaan Islam dan umatnya pada masa sekarang. Mengingat penjajahan, esensinya masih ada dan mencengkeram kehidupan umat Islam. [MNews/Rgl]
*) Dinarasikan ulang dari berbagai sumber bacaan.
