[Tapak Tilas] Jejak Kesultanan Islam Pertama di Malaysia

[Tapak Tilas] Jejak Kesultanan Islam Pertama di Malaysia

Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, TAPAK TILAS — Kedatangan Islam di Malaysia hampir bersamaan dengan kedatangan Islam di Nusantara. Hubungan dagang antara bangsa Arab, Asia Tenggara, dan Tiongkok yang sudah berjalan sejak sangat lama memungkinkan Islam dengan cepat menjalar dari Arab ke negeri-negeri di dua kawasan lainnya.

Di Nusantara, Islam dikenal sejak abad ke-7. Terbukti dengan ditemukannya situs kompleks pemakaman muslim pertama di Barus, Sumatra Utara, yang pada nisannya tertulis tahun 33 H, 44 H, dan 48 H.

Adapun di Malaysia, Islam masuk pertama kali melalui daerah Kedah pada abad ke-9. Terbukti dari ditemukannya artefak batu di Gunung Jerai bertarikh 214 H (829 M) yang bertuliskan kata ‘Ibnu Sirdhan’ dan mata uang dinar bertuliskan nama Khalifah Daulah Abbasiyah, Al-Mutawakkil (847—861M) di Lembah Bujang. Ada pula catatan Al-Mas’udi tentang kedatangan hampir 200.000 orang muslim Arab dan Parsi dari Kanfu (Canton atau sekarang Guangzhou) pada tahun 877 Masehi serta adanya batu nisan milik Syekh Abdul Qadir Ibnu Hussein Syah Alirah di Tanjung Inggris yang tertulis tanggal 3 Rabiulawal 291 H (24 Januari 904 M).

Dakwah Politik

Masifnya dakwah Islam di Nusantara dan Malaysia tidak bisa dilepaskan dari peran para duta dakwah utusan Khilafah pada era Abbasiyah. Kedatangan mereka mempercepat penerimaan masyarakat dan para penguasa daerah terhadap ajaran Islam dan bahkan berhasil mendorong tegaknya kekuasaan politik Islam di daerah-daerah tersebut.

Pada 790 M, misalnya, datang rombongan dai pada era Khalifah Al-Makmun, yang dipimpin oleh Ali ibn Muhammad Ja’far Shiddiq ke daerah Aceh Timur. Rombongan ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Peureulak dan rajanya yang bernama Meurah Syahir Nuwi. Ali Ibn Muhammad Ja’far Shiddiq bahkan akhirnya menikahi adik Meurah yang bernama Putri Makhdum Tansyuri. Dari pernikahan inilah lahir putra pertama mereka, yakni Alaiddin Syed Maulana Abdul Azis Syah yang akhirnya meneruskan kekuasaan kakeknya dan mendirikan kesultanan Islam pertama di sana pada 840 M.

Adapun ke Kedah, para duta dakwah datang di bawah pimpinan Syekh Abdullah Yamani pada awal abad ke-12. Ia pun berhasil mengislamkan Raja Kedah yang bernama Phra Ong Mahawangsa pada 531 H (1136 M). Setelah masuk Islam, namanya berganti menjadi Sultan Mudzaffar Shah (1136— 1179). Ia pun menggunakan gelar Zillalullah fi Al-A’lam (Bayangan Allah di Dunia) yang menunjukkan bahwa negeri Kedah secara resmi telah menjadi sebuah negara Islam.

Sebelum Islam, Kedah merupakan kerajaan Hindu. Didirikan oleh Maharaja Derbar Raja I (Durbaraja I) dari Gemeron pada sekitar 630 M menggantikan kerajaan kuno Langkasuka. Saat itu, daerah Kedah sudah dikenal di kalangan pedagang Arab dengan nama Kalah atau Kilah. Bukan kebetulan, pedang buatan Kedah sangat terkenal di kalangan bangsa Arab dan sering mereka gunakan untuk berperang. Itulah kenapa Kedah dikenal sebagai As-Sayf al-Hind (pedang Hindia).

Pasang Surut Kejayaan

Selain penghasil pedang, wilayah Kedah dikenal kaya sumber daya, terutama bijih besi, timah, wolfram, dan emas. Juga hasil pertanian dan hasil laut. Tidak heran jika sejak sebelum Islam, wilayah ini—secara politik—menjadi incaran invasi kerajaan-kerajaan kuat di dekatnya, seperti Kerajaan Siam dan Burma. Sementara itu, dalam aspek perdagangan, wilayah Kedah menjadi salah satu jalur perdagangan (darat dan laut) bagi kerajaan-kerajaan tersebut dari dan ke negeri lainnya. Di samping tentu saja Kedah sendiri menjalin hubungan dagang dengan pedagang internasional seperti pedagang Arab, Parsi, India, Cina, dan Eropa.

Kejayaan Kedah terjadi pada masa Sultan ke 19, yakni Sultan Mohammad Jiwa Zainul Azilin Muazam Shah II yang memerintah dari tahun 1710—1778M (1122—1192H). Ia mampu meluaskan wilayah kekuasaan politiknya dari Pulau Ujung Salang (Puket/Junk Ceylon) hingga wilayah perbatasan Siam dan Burma sekarang, seperti Tongka, Takuapa, dan Ranong di kawasan Segenting Kra hingga ke Pulau Dua (Victoria Point), Mergui, Tavoi, dan Martaban (Moulmein) di Tenggara Burma. Pada masa ini, dikenal salah satu tokoh militer Kedah bernama Tengku Anjang yang dilantik sebagai Raja Laut dengan Gelaran Maharaja Diraja Segara.

Hanya saja, kondisi ini tidak berlangsung lama. Beberapa wilayah Kedah kemudian jatuh ke tangan Kerajaan Siam pada masa bangkitnya Dinasti Chakri di bawah pimpinan Raja Rama I (1782—1809). Bahkan, melalui sebuah peperangan, Kesultanan Kedah pada era Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah (1804—1845) akhirnya dipaksa tunduk di bawah penjajahan Kerajaan Siam pada 12 November 1821.

Meski demikian, posisi Sultan tetap dipertahankan. Hanya saja, kedudukannya seperti jajahan (tribute state) bagi Kerajaan Siam pada era keemasannya dengan kewajiban memberi upeti sebagai tanda ketundukan. Oleh karena itu, peran dan pengaruh kekuasaan Islam di tempat-tempat tersebut tetap tidak bisa dihapuskan sama sekali. Hal ini tampak dari berkembangnya dialek dan tradisi Melayu Islam yang tetap dipertahankan penduduknya, bahkan hingga sekarang.

Era kekuasaan Kerajaan Siam di Kedah berakhir ketika pada 1909 Kerajaan Siam melakukan perjanjian batas wilayah dengan Inggris yang saat itu sudah menguasai beberapa kawasan di Semenanjung Melayu atau Malaya. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Bangkok atau Perjanjian Anglo-Siam 1909.

Praktik perjanjian ini seperti tukar guling wilayah kekuasaan antara Inggris dan Kerajaan Siam. Inggris menyerahkan Negara Pattani kepada Siam, sedangkan Siam menyerahkan beberapa wilayah kekuasaannya di Semenanjung Melayu bagian Utara seperti Kedah, Terangganu, Perak, dan Kelantan kepada pihak Kerajaan Inggris. Sejak lama Inggris memang ingin menguasai penuh atas wilayah Semenanjung Malaya atau Malaysia sekarang.

Kedah di Bawah Inggris

Britania Raya atau Inggris mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya pada 1786. Saat itu Inggris berusaha mendekati Raja Siam sebagai penguasa sebagian Malaya. Inggris memberi dukungan politik bagi kekuasaan Raja Rama II (1809—1824) dan Rama III (1824—1851). Sebagai imbalannya, Raja Siam memberi konsesi atas Pulau Penang (milik Kedah), serta izin dagang di Kelantan dan Trengganu bagi Kerajaan Inggris.

Kesultanan Kedah (sumber: Wikipedia)

Lalu pada 1824, antara Britania Raya dan Belanda terjadi penandatanganan Traktak London atau perjanjian Britania-Belanda yang membagi kepemilikan Nusantara kepada keduanya. Malaya atau Melayu untuk Britania dan Indonesia untuk Belanda. Hal itulah yang membuat Kerajaan Inggris makin berambisi mengukuhkan cengkeramannya di seluruh Semenanjung Melayu, termasuk wilayah-wilayah yang saat itu berada di bawah jajahan Kerajaan Siam.

Inggris kerap melakukan strategi pecah belah antarkesultanan Islam di Semenanjung Melayu. Ketika terjadi perang di antara mereka, Inggris masuk sebagai pemberi solusi damai. Namun, dengan cara itulah Inggris memasukkan pengaruhnya hingga satu demi satu Kesultanan di Malaya masuk dalam cengkeramannya.

Traktan London (sumber: kebudayaan.kemdikbud)

Inggris mendapat kesempatan emas untuk mewujudkan ambisinya menyatukan Melayu ketika Kerajaan Siam dipimpin oleh Raja Chulalongkorn. Sejak kecil, sang raja memang dididik oleh seorang guru berkebangsaan Inggris. Tidak heran jika ia dikenal sebagai raja yang sangat Barat minded. Ia berkuasa sejak 1868—1910. Tidak heran jika pada masa ini Perjanjian Bangkok yang menandai penyerahan seluruh bagian Semenanjung Malaya (Malaysia hari ini) disepakati. Sekaligus menandai dimulainya penderitaan muslim Pattani.

Di bawah kekuasaan Inggris, kondisi muslim Melayu, termasuk Kedah, memang tidak terlalu berubah. Penjajahan Inggris faktanya tidak sekejam penjajahan Belanda di Nusantara. Bahkan, Inggris melakukan politik netral dalam konteks keagamaan. Namun, politik inilah yang membuat pengaruh Islam politik menjadi hilang. Dengan demikian, pengaruh kekuasaan politik kesultanan-kesultanan Islam pun menjadi hilang tidak berbekas.

Ketigabelas Kesultanan Melayu tidak ubahnya seperti macan ompong yang didikte oleh kehendak pihak Kerajaan Inggris Raya. Dari masa ke masa, sultan-sultan terus berganti, tetapi tidak lebih hanya simbol yang tidak berarti. Mirisnya, hal itu terus berlangsung mulai dari era “kemerdekaan” hingga sekarang. Kesultanan-kesultanan di Semenanjung Melayu dan utara Kalimantan diikat dalam satu negara bangsa bernama Malaysia. Namun, kedudukannya, menjadi persemakmuran Inggris di Eropa sana.

Khatimah

Malaysia memang masih dikenal sebagai negara bercorak Islam. Namun, keislamannya tidak tampak dalam corak kehidupan masyarakat, terutama aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pertahanan. Sistem kehidupan yang diadopsi sekarang tidak lebih dari sistem sekuler kapitalistik neoliberal sebagaimana kondisi negeri-negeri muslim lainnya. Itulah yang menyebabkan umat Islam di dunia, termasuk Malaysia, tetap berposisi sebagai jajahan hingga sekarang.

Adapun posisi sultan-sultan, termasuk Sultan Kedah saat ini, yakni Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, hanya sebatas simbol. Mereka diberi sedikit hak-hak istimewa dan diberi kesempatan menjadi Raja yang Dipertuan Agung di Malaysia melalui konsep pergiliran. Adapun kekuasaan politiknya sendiri dipegang oleh seorang Perdana Menteri.

Demikianlah akhir dari jejak Kesultanan Kedah. Tidak ada yang tersisa kecuali sejarah dan nama. Tanpa Islam politik, kekuasaan apa pun memang tidak ada gunanya. Keagungan dan kebesaran Islam dan umatnya tidak boleh lepas dari politik Islam yang bernama Khilafah. Institusi inilah yang akan mengembalikan Islam dan umatnya pada kemuliaan. Masa keemasan itu, insyaallah akan kembali menjelang. [MNews/Rgl]

*) Dinarasikan ulang dari berbagai sumber bacaan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *