Muslimah News, NASIONAL — Tahun 2023 merupakan tahun kedua dibukanya pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka. Setelah pendaftaran ditutup pada 14 Februari 2023 lalu, Kemendikbud Ristek mencatat ada 306.995 satuan pendidikan di semua jenjang yang sudah mendaftar dan siap menjalankan Kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka pun diyakini mulai membawa kebahagiaan belajar bagi peserta didik. Nuansa belajar lebih dinamis, tidak sekaku kurikulum sebelumnya. Hal itu tampak, terutama dalam mengimplementasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.
Proyek untuk mengembangkan kompetensi dan karakter ini dilakukan lewat proyek keterampilan yang diminati peserta didik, seperti keterampilan kreator konten untuk membuat berbagai video praktik sesuai tema, dan sebagainya.
Untuk lebih menggaungkan kebermanfaatan Kurikulum Merdeka ini, pemerintah menyelenggarakan Festival Kurikulum Merdeka pada Mei—Juni ini sebagai rangkaian Hari Pendidikan Nasional 2023.
Membawa Kemajuan?
Menyoal hal ini, pengamat kebijakan pendidikan Noor Afeefa mempertanyakan, benarkah di luar semua euforia dan “kebaikan” yang diklaim, kebijakan ini akan membawa kemajuan bagi pendidikan kita dan mengantarkan perubahan besar bagi bangsa yang tengah dirundung banyak masalah ini?
“Memang, bagi pemerintah, Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan krisis pembelajaran yang sudah berlangsung lama di Indonesia, terlebih pasca pandemi Covid-19 lalu. Ini karena kurikulum tersebut hadir dengan metode pembelajaran lebih fleksibel, fokus pada materi esensial, dan pengembangan karakter serta kompetensi pelajar,” urainya.
Tidak ketinggalan, imbuhnya, Kementerian Agama juga menyatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah mengikuti 100% Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan Kemendikbudristek. “Tingginya animo masyarakat tampak dari berbagai pelatihan diselenggarakan,” katanya.
Ia menyampaikan, tampak implementasi Kurikulum Merdeka makin terlihat masif dan diterima masyarakat pendidikan.
“Lebih lagi, pemerintah menyediakan berbagai sarana penunjang bagi implementasi Kurikulum Merdeka ini, baik melalui platform Merdeka Mengajar, Komunitas Belajar, berbagai seri webinar, penyediaan mitra pembangunan, adanya narasumber berbagi praktik baik hingga helpdesk yang terpusat. Berbagai fasilitas itu terlihat cukup membantu kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka,” paparnya.
Hanya saja, ia mengulas, kebijakan pendidikan apa pun haruslah bermuara pada pemenuhan hak pendidikan. “Dalam hal ini, diperolehnya pendidikan yang memadai bagi seluruh warga negara sehingga output yang dihasilkan mampu membangun peradaban bangsa yang unggul. Jika hal tersebut belum terwujud, maka bisa dipastikan kebijakan yang diambil belum tepat,” ungkapnya.
Hanya di Permukaan
Jika dicermati, lanjutnya, kebahagian peserta didik maupun guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sebenarnya hanyalah penampakan di permukaan.
“Ini sebagai akibat dari perubahan yang secara teknis memang terjadi dibandingkan kurikulum sebelumnya, terutama terkait model pembelajaran berbasis proyek yang lebih dinamis dan mengikuti minat peserta didik,” jelasnya.
Namun, ia menerangkan, kondisi tersebut tentu tidak bisa menghilangkan kelemahan (kecacatan) yang ada di balik kurikulum yang dilahirkan oleh penguasa kapitalis neoliberal ini.
“Di antaranya kerangka dasar kurikulum, paradigma yang membangunnya, hingga tujuan dan target yang hendak diraih dari implementasi kurikulum. Inilah perkara paling mendasar dari sebuah kurikulum. Oleh karenanya, kesuksesan atau kebaikan bukan dilihat dari penerimaan (kebahagiaan belajar) peserta didik dalam proses pembelajaran karena itu semua hanya penampakan luar atau aksesoris,” urainya.
Ia membeberkan, kelemahan (kecacatan) Kurikulum Merdeka yang paling mendasar adalah asas berdirinya kurikulum. “Secara paradigmatik, kurikulum ini cacat karena berasas sekularisme kapitalisme. Tampak dari dijauhkannya pembentukan kepribadian Islami dalam tujuan pendidikan dan minimnya tsaqafah Islam dalam setiap jenjang implementasi kurikulum,” kritiknya.
Sementara itu, ia menambahkan, asas kapitalistik tampak ketika Kurikulum Merdeka tetap menggunakan pemeringkatan PISA (Programme for International Student Assessment) sebagai standar keberhasilan capaian.
“Oleh karenanya, kurikulum ini hanya berfokus pada materi esensial, yakni literasi dan numerasi yang selama ini menjadi acuan penilaian PISA. Asas kapitalisme juga diwujudkan melalui standar keberhasilan pendidikan yang diukur dengan keterserapan lulusan di dunia kerja,” cetusnya.
Kemudian, ia menyoroti enam dimensi pada Program P5. “Sepintas keenam dimensi ini tidak bermasalah. Namun, penerjemahan semua dimensi tersebut akan berbeda tergantung asas yang mendasari kurikulum. Beriman dan bertakwa menurut asas sekularisme, tentu bukanlah ketakwaan totalitas kepada Allah dan keterikatan kepada hukum syariat sepenuhnya. Demikian pula dengan dimensi lainnya. Tentu akan disikapi secara sekuler kapitalistik. Ini tentu berbeda apabila kurikulum diasaskan pada Islam,” tuturnya.
Titik Rawan
Ia mengingatkan, di sinilah titik rawan Kurikulum Merdeka karena dunia pendidikan akan makin sekuler kapitalistik akibat dikendalikan oleh asas sekularisme kapitalisme. “Juga dipayungi oleh sistem sekuler kapitalisme di semua lini kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya yang akan membawa pendidikan pada muara yang keliru,” tukasnya.
Ia mengutarakan, dengan konsep kurikulum yang seperti ini, semua yang terjadi di lapangan—meskipun pembelajaran menjadi lebih membahagiakan dibandingkan sebelumnya—tetap saja tidak akan menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan misi pendidikan Islam yang sahih.
“Oleh karenanya, sangat layak disangsikan, kurikulum baru ini akan memenuhi hak pendidikan. Sebab, persoalannya bukan hanya di proses pembelajaran, ataupun banyaknya satuan pendidikan yang mengadopsi, namun pada paradigma, landasan, dan target kurikulum,” cetusnya.
Jadi, ia menegaskan, berbagai kebaikan yang tampak diberikan pemerintah dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sejatinya hanyalah kebaikan semu.
“Yang dibutuhkan rakyat bukanlah sekadar pembelajaran yang membahagiakan. Namun, lahirnya sumber daya manusia unggul yang berkepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan ilmu-ilmu kehidupan agar dapat mengelola negeri ini dengan aturan Allah. Inilah yang akan mengantarkan negeri ini maju. Dan hal ini hanya bisa diwujudkan dalam kurikulum yang berasas atau berakidah Islam, bukan sekularisme kapitalisme,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap, umat tidak lagi tertipu oleh manisnya kebijakan yang tampak memenuhi harapan rakyat, tetapi sebenarnya tidak mengantarkan kepada kebaikan. “Hanya kembali kepada syariat Islam secara kafah, kita akan mendapatkan kemuliaan hidup,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Saya sangat terkesan dengan pernyataan bahwa suksesnya misi pendidikan bukan hanya membuat pelajar bahagia, tetapi mampukah pelajar ini menjadi hamba Allah yang seutuhnya?