Muslimah News, NASIONAL — Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan melengkapi peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan Indonesia.
Terlebih, menurutnya, DIM (Daftar Investasi Masalah) RUU PPRT juga telah mengakomodasi berbagai catatan penting dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi PRT, khususnya PRT perempuan.
Hal ini pun mendapat respons positif Menaker Ida Fauziyah yang menegaskan bahwa pemerintah akan terus bergerak cepat dan memastikan finalisasi DIM RUU PPRT agar segera masuk ke tahap pembahasan di DPR RI
Dukungan juga datang dari lembaga negara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peneliti di Pusat Riset Politik BRIN Luky Sandra Amalia mengatakan RUU PPRT adalah payung hukum khusus untuk PRT, tidak hanya melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja, tetapi sekaligus dapat mengatur hubungan kerja yang aman dan tidak merugikan ketika mereka berhadapan dengan pemberi kerja.
Ia menambahkan, RUU PPRT ini menjamin rasa aman dan perlindungan dari negara kepada pekerja migran di luar negeri. Ini karena pekerja migran Indonesia di sektor domestik seringkali mengalami kekerasan dan pelecehan seksual disebabkan tidak adanya payung hukum dari Indonesia sendiri.
Tidak Menjamin
Meskipun RUU PPRT resmi menjadi inisiatif DPR RI dan segera akan dibahas di tingkat Badan Legislatif DPR RI, tetapi menurut aktivis muslimah Fatma Sunardi, tidak menjamin nasib perempuan, khususnya pekerja rumah tangga, akan berubah menjadi lebih baik.
“Meskipun RUU PPRT akan segera dibahas, bukan berarti nasib perempuan, khususnya pekerja rumah tangga, akan berubah menjadi lebih baik,” ungkapnya kepada Mnews, Kamis (25-5-2023)
Ia menyatakan, baik pemerintah maupun elemen negara, seperti DPR dan BRIN menaruh harapan besar pada RUU PPRT. “Tapi masalah perlindungan perempuan demi kemuliaan perempuan sayangnya tidak menjadi dorongan awal RUU ini digagas,” kritiknya.
Narasi perlindungan dan hak perempuan, lanjutnya, memang selalu digaungkan untuk mendapat simpati dari kelompok dan aktivis perempuan. “Negara mengeklaim RUU PPRT adalah upaya negara untuk menjamin rasa aman dan perlindungan. Oleh karenanya, RUU PPRT dikebut untuk disahkan,” cetusnya.
Hanya saja, ia menilai, ada hal yang sering dilupakan publik, yaitu niat awal negara membuat RUU PPRT ini. “Apakah benar untuk kepentingan perempuan? Atau sebenarnya lebih untuk kepentingan negara?” tanyanya.
Menurutnya, jika didalami faktanya, RUU PPRT tidak lahir dari ruang hampa. “RUU ini diusulkan pada 2004. Sejak saat itu, sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai saat ini. Proses legislasi RUU PPRT yang sudah hampir dua dekade dan sampai saat ini masih belum disahkan adalah bukti adanya tarik ulur RUU ini. Jika niatnya untuk melindungi dan memuliakan perempuan tentunya tidak perlu tarik ulur,” ulasnya.
Gagal
Dalam penilaian Fatma , narasi bahwa RUU PPRT melengkapi peraturan yang ada untuk melindungi perempuan adalah fakta bahwa perlindungan yang ada selama ini gagal karena bersifat parsial sehingga menjadi lemah.
“Ini juga menjadi bukti bahwa kehadiran negara belum serius melindungi dan memuliakan perempuan, mengingat telah ada sejumlah undang-undang soal perempuan dan anak,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Bukan Melindungi
Fatma menyampaikan, jika ditelusuri, RUU PPRT dikebut karena menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan pada perempuan. “[Tujuannya] agar perempuan memiliki daya saing demi mendukung visi pembangunan 2045 menjadi negara maju (PDB diatas US$23.000),” ungkapnya.
Ia menyatakan, negara melihat perempuan sebagai sumber daya manusia untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Jadi, niat negara bukan untuk melindungi perempuan, lebih tepatnya memberi dukungan berupa perlindungan saat perempuan ingin berkontribusi menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT),” bebernya.
Perlindungan ala RUU PPRT ini, katanya, hanya pemanis dari maksud sebenarnya, yakni agar perempuan tetap bisa bekerja sehingga berkontribusi secara ekonomi bagi negara. “Negara ingin berlepas tangan dari tanggung jawab mengurus dan menyejahterakan perempuan,” kritiknya.
Ia mengingatkan, ketika perempuan bekerja, justru akan mendapati banyak persoalan mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan seksual dan eksploitasi yang mengancam dirinya.
“Selama arah perlindungan perempuan masih dalam kerangka mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi, maka perempuan akan tetap dieksploitasi dan jauh dari kondisi sejahtera dan mulia,” ulasnya.
Jika negara ingin benar-benar melindungi perempuan, sambungnya, harusnya negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi perempuan sehingga perempuan tidak perlu mengalami eksploitasi hingga kekerasan seksual.
“Jaminan kesejahteraan akan terwujud jika ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemudahan pemenuhan kebutuhan sekunder. Ini hanya ada dalam sistem ekonomi Islam yang terimplementasi melalui sistem politik Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]
