Penulis: M. R. Kurnia, dkk.
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Kendati kegagalan menyejajarkan zionisme dengan rasisme terus berlangsung, paling tidak perlu dicermati esensi tulisan Uzi Ornan dalam artikel di harian Israel, Ha’aretz, “Undang-undang Apartheid di Israel” (17 Mei 1991). Ia menulis bahwa tidak mungkin seseorang akan berpaling dari realitas dan menolak penyejajaran negara Israel sebagai satu negara apartheid. Ini karena, menurutnya, apartheid sudah deep-rooted dalam sistem perundang-undangan, regulasi, dan praktik-praktik legal yang mengatur operasi institusi negara Israel dalam bersepakat dengan bangsa Yahudi dan non-Yahudi.
Pertama, Undang-Undang Kembali atau yang disebut dengan Law of Return, Desember 1951. Menurut undang-undang ini, bahwa setiap Yahudi punya hak untuk kembali ke Israel dan menjadi warga di sana. Undang-undang ini disusul dengan Nationality Law tahun 1952 yang menjadikan setiap Yahudi yang bermigrasi ke Israel dianggap sebagai warga negara Israel. Dan setiap warga Palestina yang diusir dan dikeluarkan dari tanah tumpah darah mereka, haram untuk kembali. Sementara itu, Yahudi mendapatkan eternal right untuk kembali ke Palestina, cepat ataupun lambat (Palestina Studies Magazine).
Kedua, Undang-Undang Masuk Israel 1952 (Law of Entry). Sekalipun tampaknya hanya berfungsi untuk melegalisasi masuknya warga Yahudi ke negeri Israel, tetapi klausul-klausulnya mengatur satu keharusan untuk masuk dengan cara melalui diskriminasi resmi yang dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara warga asing yang asli Yahudi dan tidak. Kendati kata Yahudi dan non-Yahudi tidak tertera, tetapi secara praktik eksis. Undang-undang ini mengatakan bahwa siapa saja yang tidak punya visa imigrasi atau sertifikat imigrasi dapat dideportasi oleh menteri dalam negeri segera, atau dapat ditolak visanya kapan saja. Untuk penjelasan dan definisi siapa yang berkualifikasi untuk mendapat visa imigrasi, kita harus mencarinya di perundangan lain, yaitu Law of Return, dan jawabannya adalah Yahudi.
Ketiga, Undang-Undang Kewarganegaraan 1952 (The Citizenship Laws). Menurut Uzi, merupakan salah satu pilar rezim apartheid Israel, di samping undang-undang lain yang berdasarkan pada identitas Yahudi dan non-Yahudi. Hal ini termasuk dalam sistem pendidikan, regulasi otoritas pertanahan Israel, dan perkawinan.
Keempat, pada 1965 keluarlah perundangan yang disebut dengan Law of Absentees. Undang-undang ini menegaskan bahwa warga Palestina yang telah meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh Israel dan pergi ke mana saja di luar Palestina, dianggap telah beremigrasi. Oleh karenanya, bagi warga tersebut telah dianggap kehilangan hak atas tanah dan seluruh harta benda yang ditinggalkan. Dengan undang-undang ini, zionis telah menguasai 2 juta hektare wilayah tanah Arab plud 2.000.990 hektare tanah yang terdiri dari 73 ribu rumah yang ditinggalkan pemiliknya, ditambah dengan 8.700 gedung-gedung perniagaan di desa dan kota perdagangan Palestina (Dr. Hassan Sayed Suleiman, Zionist Aggressions Against Arab Rights in Jerusalem, www.palestine-info.com).
Selanjutnya Uzi menyatakan bahwa diskriminasi terang-terangan juga dapat dilihat dari perundangan lain yang berurusan dengan akuisisi properti, dukungan pemerintah kepada keluarga pasangan muda, kurikulum pendidikan, dan pembelanjaan pemerintah untuk sekolah. Yang paling mencolok adalah diskriminasi di KTP. Setiap warga Israel diberi label Yahudi, Arab, Druze, Cirsaaiw, Samaritan, Karakter, atau orang asing. Dengan demikian, pihak keamanan dengan mudah mendiskriminasi para warga dengan merujuk pada sektor masing-masing dan mendapatkan perlakuan sesuai dengan kelayakan masing-masing.
Bahkan menurut Garaudy yang bukunya membuat berang zionis, The Founding Myths of Israel Policy (edisi Inggris, 1997), banyak wilayah-wilayah Israel yang steril dari bangsa Arab, yaitu wilayah seperti kota-kota Carmiel, Nazareth, Illith, Hanzo, Arad, Mitzpehn-Ramen, dll.. Hal ini bukan karena bangsa Arab takut untuk berdomisili di sana, tetapi karena memang undang-undang yang tidak membolehkan mereka.
Dengan diskriminasi Israel seperti ini, wajar bila koran Davar (8-10-1991) mengatakan bahwa 46% keluarga Arab di Israel hidup di bawah garis kemiskinan dan dengan perbandingan hanya 8% keluarga Yahudi yang mengalami hal serupa. Hal ini menurut harian Yahudi ini bukan terjadi secara alami, tetapi karena ulah politik dan kebijaksanaan zionis dalam menghancurkan fondasi material dan ekonomi Arab di Palestina. Bahkan, ini merupakan bagian dari upaya melenyapkan eksistensi mereka secara keseluruhan. [MNews/Rgl]
Sumber: M. R. Kurnia, dkk., Menjadi Pemikir dan Politisi Islam.

Hanya Islam yang melihat manusia dari ketaqwaannya, bukan dari ras, bangsa atau warna kulit
MasyaaAllah , Allahu Akbar