Oleh: K.H. M. Shiddiq al-Jawi
Muslimah News, FIKIH — Tanya:
Ustaz, saya pernah membaca bahwa hanya khalifah yang berhak menjatuhkan sanksi-sanksi pidana syariah, seperti hukum cambuk bagi pezina ghayru muḥshan (yang belum menikah), hukum potong tangan bagi pencuri, hukum kisas (hukuman mati) bagi pembunuh, dan sebagainya. Mohon dijelaskan di kitab-kitab apa saya bisa menemukan adanya ijmak ulama tersebut? (Aan Sufyan, Bogor).
Jawab:
Benar, memang telah terdapat ijmak ulama bahwasanya hanya khalifah dalam negara Khilafah sajalah yang berhak menjatuhkan berbagai sanksi pidana syariah (al-‘uqūbāt al-syar’iyyah). Artinya, adanya ijmak ulama itu menunjukkan tidak ada perbedaan pendapat (ikhtilaf/khilafiah) di kalangan ulama dalam masalah ini. Jadi, siapa pun yang bukan khalifah (imam) dalam Khilafah, baik itu individu, kelompok, maupun negara, sama sekali tidak mempunyai hak secara syariat untuk menjatuhkan sanksi-sanksi pidana syariah.
Adanya ijmak ulama tersebut telah disebutkan dalam banyak kitab-kitab karya mereka. Istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan berbagai sanksi pidana syariah itu biasanya adalah istilah hudud, yaitu sanksi pidana yang asalnya hanya mencakup 8 (delapan) sanksi pidana syariah yaitu; (1) sanksi untuk perzinaan (ḥad az-zinā), (2) sanksi untuk sodomi atau anal seks (ḥad al-liwāth), (3) sanksi untuk menuduh zina (ḥad al-qadzaf), (4) sanksi untuk peminum khamar (ḥad syārib al-khamr), (5) saksi untuk pencurian (ḥad al-sariqah), (6) sanksi untuk pembegal (ḥad quththā’ al-thuruq), (7) sanksi untuk perbuatan makar/memberontak kepada khalifah (ḥad ahli al-baghyi), dan sanksi untuk orang murtad (ḥad al-murtad) (‘Abdurrahman al-Maliki, Nizhām Al-’Uqūbāt, Beirut : Darul Ummah, 1990, hlm. 26-83).
Namun, sebenarnya istilah hudud yang digunakan ulama itu, tidak hanya hudud saja secara harfiah (literally), tetapi mewakili juga jenis-jenis sanksi pidana syariah lainnya, yaitu jinayah, takzir, dan mukhalafat.
Jinayah adalah sanksi pidana syariah untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan fisik di bawah pembunuhan, misalnya sanksi kisas. Mukhalafat adalah sanksi pidana syariah untuk pelanggaran peraturan administrasi (al-qānūn al-idāriy) yang dikeluarkan negara Khilafah, misalnya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran dokumen (misalnya tidak mempunyai KTP/ID Card), dsb..
Sedangkan, takzir adalah sanksi pidana syariah untuk pelanggaran syariat yang tidak disebutkan secara khusus jenis dan kadar sanksinya dalam Al-Qur’an dan Sunah, misalnya sanksi-sanksi untuk perbuatan meninggalkan salat, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar’i, melakukan transaksi riba, dsb.. (‘Abdurrahman al-Maliki, Nizhām Al-’Uqūbāt, Beirut: Darul Ummah, 1990, hlm. 17-22).
Oleh karenanya, ketika ulama menyebutkan istilah hudud dalam beberapa kutipan yang akan kami sebut di bawah ini, maka artinya istilah itu juga mewakili jenis-jenis sanksi pidana syariah lainnya, yaitu jinayah, takzir, dan mukhalafat, bukan terbatas pada hudud saja.
Di antara kutipan pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan bahwa hanya khalifah dalam Khilafah saja yang berhak menegakkan hudud, adalah sebagai berikut:
Pertama, dalam kitab Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, disebutkan bahwa:
يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِيْ يُقِيْمُ الْحَدَّ هُوَ اْلإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. الموسوعة الفقهية الكويتية ج 5 ص 280
“Para fukaha [ahli fikih] telah sepakat bahwa yang berhak menegakkan hudud, hanyalah Imam (Khalifah) saja, atau wakilnya.” (Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz V, hlm. 280).
Di bagian lain masih dari kitab yang sama, yaitu Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, disebutkan bahwa:
اِتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقِيْمُ الْحَدَّ إِلَّا اْلإِمَامُ أَوْ نائِبُهُ. الموسوعة الفقهية الكويتية ج 17 ص 144
“Para fukaha [ahli fikih] telah sepakat bahwa tidak ada yang berhak menegakkan hudud, kecuali imam (khalifah) saja, atau wakilnya.” (Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz XVII, hlm. 144).
Kedua, dalam kitab-kitab ulama mazhab Hanafi, juga dinyatakan hal yang sama, yaitu penegakan hudud itu hanyalah hak imam (khalifah) saja, bukan yang lain. Misalnya kitab Badā`i’ al-Shanā’i’ fī Tartīb al-Syarā`i’, karya Imam Al-Kasani, disebutkan bahwa,
وقال الإمام الكاساني الحنفي وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِ إِقامَتِهَا – يَعْنَيْ اْلحُدُوْدَ – فَمِنْهَا مَا يَعُمُّ الحُدُوْدَ كُلَّهَا ، وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ اَلبَعْضَ دُوْنَ اْلبَعْضِ ، أَمَّا اَلَّذِي يَعُمُّ الحُدُوْدَ كُلَّهَا فَهُوَ اْلإِمَامَةُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ الْمُقِيْمُ لِلْحَدِّ هُوَ اْلِإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ اْلإِمَامُ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني. ج 9 ص 204.
Imam Al-Kasani yang bermazhab Hanafi berkata, ”Adapun syarat-syarat untuk boleh menegakkan hudud, di antaranya ada syarat umum untuk semua hudud, dan ada syarat khusus untuk sebagian hudud. Adapun syarat yang umum untuk semua hudud adalah adanya Imamah (Khilafah), yaitu maksudnya yang berhak menegakkan hudud hanyalah imam (khalifah) saja, atau orang yang telah ditunjuk oleh imam untuk mewakili imam (Imam Al-Kasani, Badā`i’ al-Shanā’i’ fī Tartīb al-Syarā`i’, Juz IX, hlm. 204).
Dalam kitab Al-Fatāwā Al-Hindiyah, satu kitab yang muktamad (menjadi pegangan) dalam mazhab Hanafi, disebutkan bahwa,
وَرُكْنُهُ ( أَيْ الحَدُّ ) إِقامَةُ الإِمامِ وَ نائِبِهِ فِي اْلإِقامَةِ. الفتاوى الهندية ج 2 ص 143
“Satu rukun yang wajib ada dalam pelaksanaan hudud adalah hudud itu hanya dilaksanakan oleh imam (khalifah) atau wakilnya dalam pelaksanaannya.” (Al-Fatāwā Al-Hindiyah, Juz II, hlm. 143).
Ketiga, dalam dalam kitab-kitab ulama mazhab Maliki, juga disebutkan hal yang sama, yaitu hanya imam (khalifah) saja yang berhak menegakkan hudud. Misalkan dalam kitab Bidāyatul Mujtahid, karya Ibnu Rusyd, disebutkan bahwa,
وَأَمَّا مَنْ يُقِيْمُ هَذَا الْحَدَّ ( أَيْ شُرْبَ المُسْكِرِ ) فَاتَّفَقُوَا عَلَى أَنَّ اْلإِمَامَ يُقيمُهُ ، وَكَذَلِكَ اْلأَمْرُ فِي سَائِرِ اْلحُدُوْدِ. بداية المجتهد لابن الرشد ج 2 ص 365.
“Adapun siapa yang menegakkan hudud ini (yaitu sanksi untuk meminum khamar), maka para ulama sepakat bahwa imam (khalifah) sajalah yang menegakkan hudud itu, demikian pula untuk semua jenis hudud yang lainnya.” (Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahid, Juz II, hlm. 365).
Imam Al-Qurthubi, seorang ulama ahli tafsir bermazhab Maliki, juga menyebutkan hal yang sama, sebagaimana perkataannya dalam kitabnya Tafsīr Al-Qurthubiy (Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur`ān) ketika beliau menafsirkan QS An-Nur ayat 2 tentang hukuman cambuk bagi pezina yang belum menikah (ghayru muhshan),
لَا خِلاَفَ أَنَّ المُخاَطَبَ بِهَذَا الأَمْرِ – أَيْ الأَمْرَ بِحَدِّ الزِّنَا – اَلْإِمَامُ وَمَن يَنُوْبُ مَنَابَهُ. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ج 12 ص 161.
“Tidak ada khilafiah (perbedaan pendapat di kalangan ulama) bahwa pihak yang diseru dengan perintah ini (yaitu perintah untuk menjatuhkan sanksi cambuk untuk pezina yang belum menikah/ghayru muhshan), adalah imam (khalifah) atau orang yang mewakili kedudukan imam itu.” (Imam Al-Qurthubi, Tafsīr Al-Qurthubiy/Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur`ān, Juz XII, hlm. 161).
Keempat, dalam kitab-kitab mazhab Syafi’i juga akan kita temukan hal yang sama, yaitu imam (khalifah) saja yang berhak menegakkan hudud. Misalkan dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, raḥimahullāh, sebagaimana perkataan Imam Syafi’i,
لاَ يُقِيْمُ الْحُدُوْدُ عَلىَ اْلأَحْرَارِ إِلاَّ اْلإِمَامُ وَمَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ اْلإِمَامُ. الأم للإمام الشافعي ج 6 ص 154.
”Tidak ada yang berhak menegakkan hudud atas orang-orang merdeka (bukan budak) kecuali imam (khalifah) saja, dan orang yang telah ditunjuk oleh imam (khalifah) untuk mewakili imam dalam urusan tersebut.” (Imam Syafi’i, Al-Umm, Juz VI, hlm. 154).
Kelima, dalam kitab-kitab mazhab Hambali, juga akan kita temukan hal yang sama, bahwa hanya khalifah saja yang berhak menegakkan hudud, bukan yang lain. Dalam kitab Ushūl Al-Sunnah li Imām Ahlis Sunnah Ahmad bin Hanbal bi-Riwāyat ‘Abdūs bin Mālik al-‘Aththār, juga dalam kitab Syarah Ushūl I’tiqād Ahlis Sunnah karya Imam Al-Lālikā`iy, diriwayatkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, raḥimahullāh, bahwa,
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وَقِسْمَةُ الفَيْءِ ، وَإِقامَةُ الحُدودِ ، إِلَى الأَئِمَّةِ مَاضٍ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطَعْنَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُنازِعَهُمْ. أصول السنة لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (30) وينظر: عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج 1 ص 160.
Telah berkata Imam Ahmad, raḥimahullāh, “Pembagian fai (harta rampasan perang), dan penegakan hudud, itu hanyalah hak para imam (khalifah), demikianlah yang telah berlangsung, tidak boleh ada seorang pun yang mencela atau menyaingi kekuasaan mereka.” (Ushūl Al-Sunnah li Imām Ahlis Sunnah Ahmad bin Hanbal bi-Riwāyat ‘Abdūs bin Mālik al-‘Aththār, 30; Imam Al-Lālikā`iy, Syarah Ushūl I’tiqād Ahlis Sunnah, Juz I, hlm. 160).
Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama ahli fikih dalam mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Kāfīy, berkata,
لَا يَجُوْزُ لِأَحَدِ إِقامَةُ اْلحَدِّ ، إِلَّا لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلّهِ تَعَالَى ، وَيَفْتَقِرُ إِلَى الِاجْتِهادِ ، وَلَا يُؤْمِنُ فِي اسْتيفائِهِ الحَيْفَ ، فَوَجَبَ تَفْوِيْضُهُ إِلَى نائِبِ اللَّهِ تَعَالَى فِيْ خَلْقِهِ ، وَلِأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيْمُ اْلحَدَّ فِي حَياتِهِ ، ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ بَعْدَهُ. الكافي لإبن قدامة ج 3 ص 234.
“Tidak boleh seorang pun menegakkan hudud, kecuali imam (khalifah), atau wakilnya, karena hal itu adalah hak Allah Taala, dan sesuatu yang memerlukan ijtihad, serta tidak aman dalam pelaksanaannya dari penyimpangan. Oleh karena itu, wajib hukumnya menyerahkan hal itu kepada wakil dari Allah Taala di antara makhluk-Nya [yaitu kepada imam/khalifah], dan karena dulu hanya Nabi saw. sajalah yang senantiasa menegakkan hudud sepanjang hidupnya, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau.” (Imam Ibnu Qudamah, Al-Kāfīy, Juz III, hlm. 234).
Dari berbagai kutipan di atas, kiranya sudah mencukupi bahwa sungguh telah terdapat ijmak ulama bahwa hanya imam (khalifah) dalam negara Khilafah sajalah yang berhak menjatuhkan berbagai sanksi pidana syariah (al-‘uqūbāt al-syar’iyyah). Dengan kata lain, tidak ada perbedaan pendapat (ikhtilaf/khilafiah) di kalangan ulama dalam masalah ini.
Oleh karena itu, tidak boleh secara syar’i siapa pun juga selain khalifah dalam Khilafah, baik ia individu/perseorangan (al-afrād) maupun kelompok-kelompok (al-jamā’at), seperti kelompok jihadis, untuk menegakkan hudud yang terdapat dalam syariat Islam. Misalkan menjatuhkan hukuman rajam kepada seorang prajurit dari kelompok jihadis yang terbukti berzina.
Tidak boleh pula suatu pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh kaum muslim, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai khalifah dan Khilafah, seperti raja (al-malik) dalam sistem kerajaan (al-mulk/al-mamlakah), atau presiden (al-ra`īs) dalam sistem pemerintahan republik (al-jumhūriyyah), yang berhak menegakkan hudud yang terdapat dalam syariat Islam. (Lihat : https://pal-tahrir.info/qa/6622جواب-سؤال-هل-يجوز-شرعاً-إقامة-حدٍ-من-حدود-الله-في-الأرض-من-قِبَل-مجموعات-جهادية-أو-أفراد؟.html).
Dalam kondisi saat ini, ketika khalifah tidak ada karena Khilafah yang terakhir sudah runtuh di Turki pada 3 Maret 1924 yang lalu, maka yang wajib dilakukan oleh kaum muslim bukanlah memaksakan diri untuk menegakkan hudud yang tidak berhak mereka lakukan, melainkan berjuang untuk menegakkan kembali Khilafah di muka bumi yang nanti akan menegakkan kembali hudud di muka bumi. Syekh ‘Atha’ Abu Al-Rasytah Ibnu Khalil, seorang ulama Palestina, menegaskan bagaimana menyikapi pelaksanaan hudud yang tidak memungkinkan ketika Khilafah tidak ada seperti kondisi saat ini, beliau menegaskan,
وَفِي حَالَةِ عَدَمِ وُجودِ السُّلْطانِ اَلَّذِي يَحْكُمُ بِشَرْعِ اللَّهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى المُسْلِمِينَ هُوَ الْعَمَلُ الْجَادُّ الْمُجِدُّ لِإِيْجَادِ السُّلْطانِ اَلَّذِيْ يَحْكُمُ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ لِلنُّصُوْصِ الْكَثِيْرَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ
“Dalam keadaan tiadanya kekuasaan yang menerapkan syariat Islam, maka yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah berjuang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kekuasaan yang akan menerapkan Islam, karena tegaknya kekuasaan Islam ini adalah fardu (wajib) hukumnya berdasarkan nas-nas syariat yang banyak mengenai kewajiban ini yang terdapat dalam Al-Qur’an, Sunah, dan ijmak sahabat.” (Lihat: https://pal-tahrir.info/qa/6622جواب-سؤال-هل-يجوز-شرعاً-إقامة-حدٍ-من-حدود-الله-في-الأرض-من-قِبَل-مجموعات-جهادية-أو-أفراد؟.html).
Demikianlah jawaban kami, semoga mencukupi. Wallahualam. [MNews/Rgl]
