Penulis: Ahmad Mahmud
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Sebagian kaum muslim telah terseret oleh metode analogi akal (qiyâs aqlî) yang tidak didasarkan pada ammârah (indikasi-indikasi) syariat atau ‘illat syar‘iyyah yang terkandung di dalam nas. Menurut mereka, analogi akal (qiyâs ‘aqlî) dapat dipahami dari seluruh nash syariat, tanpa harus ada nas-nas lain yang menunjukkannya.
Analogi suatu hukum terhadap hukum yang lain semata-mata ditetapkan karena adanya kesejalanan dengan akal, tanpa harus adailat hukum yang disebutkan oleh syariat, sekaligus berasal dari proses analisis akal (tarjih) terhadap kemaslahatan yang terdapat dalam hukum syariat itu sendiri.
Semua pandangan tadi tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Dalam pandangan mereka, syariat Islam seluruhnya bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, apa saja yang bisa menjaga lima hal di atas, menurut pandangan mereka, merupakan kewajiban yang telah dituntut oleh syariat—kendati tidak secara langsung didasarkan pada hukum syariat itu sendiri, atau tidak digali dari ‘illat syar‘iyyah—karena adanya kemiripan pada dua perkara di atas.
Adanya faktor kemiripan ini pula, menurut mereka, ketika syariat Islam membolehkan seorang muslim yang berada dalam kondisi darurat memakan makanan yang haram atau meminum khamar, maka ia pun dibolehkan untuk mengambil riba (bunga uang/barang) jika ia berada dalam kondisi yang sama.
Cara berpikir semacam ini jauh dari—bahkan bertentangan dengan—pemahaman yang benar. Pada kenyataannya, cara berpikir demikian adalah rusak, dan tidak layak untuk dijadikan sandaran ataupun diambil sebagai acuan dasar. Sebab, analogi akal (qiyâs ‘aqlî) menetapkan adanya keharusan penyamaan dua kasus yang serupa atau keharusan pembedaan dua kasus yang saling berlawanan.
Padahal, pada banyak kasus, kita sering menyaksikan bahwa syariat acapkali membedakan dua perkara meskipun perkara tersebut serupa atau menyamakan dua perkara meskipun dua perkara tersebut tampak bertentangan. Lebih dari itu, syariat juga sering memberikan ketetapan-ketetapan hukum yang tidak selamanya dapat dipahami oleh akal.
Kenyataan ini saja sudah cukup untuk menggugurkan paradigma dasar metode berpikir yang mengagung-agungkan akal pikiran dalam menetapkan sesuatu, tanpa merujuk kepada bentuk tekstual nas, atau tanpa bersandar pada kaidah-kaidah ijtihad syar‘î. [MNews/Rgl]
Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam
