[Fikrul Islam] Syariat Orang Terdahulu, Bukan Syariat Kita

Penulis: Ahmad Mahmud

Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf as. telah memerintah berdasarkan syariat raja dengan izin Allah. Hal itu bukan merupakan penentangan terhadap Rabb-nya. Untuk menjawab masalah ini ada dua kemungkinan. Mungkin izin itu hanya diberikan pada Nabi Yusuf, atau izin itu bersifat umun berlaku untuk semua, dengan kata lain berhukum dengan syariat kafir ketika itu disyariatkan.

Pada kondisi pertama, yaitu jika izin itu hanya untuk Nabi Yusuf as., manusia lainnya tidak boleh melakukannya, berarti  kita sekarang ini tidak boleh meneladannya ataupun berhujah dengannya.

Sedangkan pada kondisi kedua, yaitu jika memang disyariatkan pada zaman mereka, maka hal itu berarti merupakan syariat sebelum kita (syar’un man qablana). Lalu, apakah syariat yang telah diturunkan sebelum kita merupakan syariat juga bagi kita? Sekelompok ulama fikih maupun ushul fikih telah meletakkan kaidah syar’un man qablana laisa syar’an Iana (syariat orang-orang sebelum kita bukanlah syariat bagi kita).

Mereka menggunakan banyak sekali nas-nas sebagai dalil yang menunjukkan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. telah me-nasakh (menghapus) syariat sebelumnya secara umum, dan me-nasakh bagian-bagiannya untuk memperkuat penghapusan itu. Apabila kita mengambiI pendapat ini, kita tidak boleh meneladan apa pun yang telah dilakukan Nabi Yusuf atau nabi-nabi lain yang terdahulu.

Akan tetapi, sekelompok ulama fikih dan ushul fikih lain membuat kaidah yang berbeda,

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ

“Syariat orang sebelum kita merupakan syariat bagi kita selama belum di-nasakh.”

Mereka juga memiliki dalil-dalil. Ini karena, menurut mereka, jika di dalam syariat-syariat sebelumnya itu tidak ada satu manfaat pun bagi kita, maka tidak mungkin Al-Qur’an menyebutkannya untuk kita. Mereka ini tidak berpendapat (sebagaimana yang dikatakan kelompok sebelumnya) bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. telah me-nasakh syariat para Nabi terdahulu secara keseluruhan. Mereka justru berpendapat bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan Sunah tentang syariat-syariat para nabi terdahulu, hal itu dianggap sebagai syariat bagi kita, kecuali yang telah di-nasakh Al-Qur’an, kemudian menggantikannya bagi kita dengan hukum-hukum yang baru.

Apabila kita gunakan kaidah ini terhadap perkara yang sedang kita bahas, maka apa yang akan kita dapatkan? Apakah ada di dalam syariat kita nas-nas yang mengharamkan berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah? Apakah di dalam syariat Muhammad saw. ada peringatan keras terhadap penyelewengan (meskipun hanya sedikit) terhadap syariat Muhammad ini?

Benar, syariat Nabi Muhammad saw. telah melarang untuk berhukum kepada selainnya, dan mengharamkan secara qath’i untuk mengambil hukum-hukum kafir dan hukum jahiliah apa pun bentuknya. Apabila ada yang mengatakan bahwa hal itu telah disyariatkan pada masa Nabi Yusuf, maka kami mengatakan kepadanya, “Meskipun hal itu disyariatkan, tetapi telah diharamkan (di-nasakh) oleh syariat Al-Qur’an.”

Sesungguhnya pendapat yang mengatakan bahwa berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah merupakan ushul (pokok), bukan termasuk furu’ (cabang), adalah perkataan yang tidak pada tempatnya. Ini karena masalah aqa’id tempatnya adalah dalam hati, dan masalah-masalah hukum tempatnya pada syarak, sedangkan hukum-hukum adalah buah dari akidah.

Hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan hamba mengandung dua aspek:

Pertama: Nadhari I’tiqadi (bersifat teori dan keyakinan) yang wajib diyakini. Aspek ini berkaitan dengan masalah akidah. Jika seseorang tidak mengakui perkara itu sebagai suatu kewajiban, akan dapat menyebabkannya terjatuh ke dalam kekufuran atau maksiat, tergantung pada faktanya, apakah perkara qath’i atau dzanni.

Kedua: amali (bersifat praktis) yang berkaitan dengan penerapannya.

Salat adalah fardu. Wajib untuk mengakuinya sebagai fardu. Tidak adanya pengakuan bahwa perkara ini adalah fardu akan menjatuhkan seseorang pada kekufuran.

Salat juga adalah fardu yang wajib dilaksanakan sebagai sebuah fardu.Tidak dijalankannya salat sebagai sebuah fardu akan menjatuhkan seseorang kepada perbuatan maksiat.

Begitu pula dengan khamar yang diharamkan. Wajib mengakui keharamannya. Jika seseorang mengatakannya boleh, akan menjatuhkannya kepada kekufuran.

Khamar adalah haram dan diharamkan untuk meminumnya. Meminum khamar dapat menjatuhkan seseorang kepada maksiat.

Demikian juga berhukum dengan yang telah diturunkan oleh Allah adalah fardu. Pengakuan terhadap perkara ini berkaitan dengan keimanan kepada nas qath’i yang menyebutkannya. Adapun penerapannya merupakan ketaatan, dan tidak menerapkannya berarti maksiat.

Orang yang tidak berhukum dengan hal-hal yang diturunkan Allah menjadi kafir jika tidak mengakuinya, atau mengingkarinya. Orang itu maksiat (tidak kafir) apabila ia mengakuinya, tetapi ia tidak menerapkannya.

Oleh karena itu, perkataan yang menyebutkan bahwa berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah termasuk perkara ushul (pokok) yang telah disepakati, maka hal itu merupakan aspek pertama, dan (pernyataan) ini benar. Adapun aspek yang kedua, terkait dengan aspek amaliy (praktis). Artinya, berhubungan dengan syariat dan penerapannya. Dengan kata lain, berhubungan dengan perkara furu’ (cabang), bukan dengan ushul (pokok).

Dalam pembahasan ini termasuk ke dalam topik: Apakah hal itu termasuk di dalam syariat orang-orang sebelum kita atau bukan?

Dalam pembahasan ini kami telah menetapkan bahwa Sayidina Yusuf as. tidak bergabung di dalam sistem pemerintahan (kufur) dan penafsiran (yang membolehkannya) tidak patut dijadikan sebagai penafsiran. Pembicaraan orang-orang yang disebut sebagai pakar itu sesungguhnya tertolak dengan bahasa mereka sendiri. Karena syariat orang-orang sebelum kita, menurut para ulama, ada dua pendapat.

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa syariat orang-orang sebelum kita bukan merupakan syariat bagi kita. Pendapat ini menegasikan bolehnya bergabung dengan sistem pemerintahan jahiliah. Pendapat yang membolehkannya (bergabung) dengan sendirinya tertolak. Sedangkan pendapat yang kedua menyebutkan bahwa syariat orang-orang sebelum kita merupakan syariat bagi kita selama belum di-nasakh.

Dalam perkara ini perlu diingat bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an maupun kenyataan (perilaku) Rasulullah saw., terutama ketika beliau berupaya mendirikan pemerintahan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah; begitu juga akidah maupun hukum-hukum yang pokok, seluruhnya telah menunjukkan tentang tidak bolehnya bergabung dengan sistem pemerintahan kufur.

Islam secara keseluruhan menolak pemahaman seperti ini. Seandainya bergabung di dalam sistem pemerintahan kufur merupakan sesuatu yang disyariatkan di dalam syariat orang-orang sebelum kita, maka hal itu merupakan salah satu yang di-nasakh oleh syariat kita, berdasarkan kepada dalil-dalil (yang mengharamkannya) dan amat banyak jumlahnya. [MNews/Rgl]

Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam