Penulis: Muhammad Husain Abdullah
Muslimah News, FIKRUL ISLAM – Sistem pemerintahan Islam tegak di atas asas-asas berikut:
1. Hukum hanya milik Allah.
Hukum-hukum yang ada dalam negara Islam terbatas pada apa yang diturunkan oleh Allah saja. Firman Allah,
وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ…
“Dan hendaklah kamu menghukumi di antara mereka berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah…” (QS Al-Maidah[5]: 49)
Allah juga berfirman,
…وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ
“…dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (QS Al-Maidah[5]: 44)
Firman-Nya juga,
…وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
“…dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Maidah[5]: 45)
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
“…dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Maidah[5]: 47)
2. Kedaulatan ada di tangan syarak.
Seorang muslim, apakah ia seorang penguasa atau rakyat, maka mereka dituntut untuk mengendalikan seluruh aktivitasnya sejalan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Swt..
Allah Swt. berfirman,
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ…
“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Maka apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya…” (QS An-Nisa[4]: 59)
3. Kekuasaan (al-sulthan), yakni pemerintahan, berada di tangan umat.
Firman Allah Swt.,
وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ…
“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi …” (QS An-Nur[24]: 55)
Maksudnya, asal dari pemerintahan (kekuasaan) adalah berada di tangan Allah. Dialah yang kemudian menyerahkannya kepada orang-orang mukmin. Kaum muslimin secara keseluruhan, tidak mungkin dapat melangsungkan penerapan Islam terhadap mereka sendiri tanpa adanya penguasa (hakim).
Itulah sebabnya, Allah menuntut mereka untuk mengangkat penguasa untuk mereka, yakni khalifah, yang mereka baiat untuk menjalankan hukum sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunah Rasul-Nya. Itu berarti bahwa pemerintahan berada di tangan umat yang kemudian dalam menjalankan aktivitas pemerintahan tersebut, khalifah mewakili mereka.
4. Pengangkatan khalifah yang satu untuk seluruh umat Islam.
Pengangkatan khalifah yang satu oleh umat Islam merupakan kewajiban atas mereka. Rasulullah ﷺ bersabda,
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً
“Dan barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di atas pundaknya maka matinya adalah mati jahiliah.” (HR Muslim)
Begitu pula sabda beliau,
إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا اْلآخَرَ مِنْهُمَا
“Apabila dibaiat dua orang khilafah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya.” (HR Muslim)
Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem kesatuan. Negara yang satu, sistem yang satu, dan khalifah yang satu. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan memiliki banyak negara.
5. Khalifah adalah satu-satunya pihak yang berhak melakukan tabanniy (legalisasi) hukum syarak.
Semua anggota masyarakat berhak untuk berijtihad. Para mujtahid melakukan istinbat terhadap satu masalah yang kemudian melahirkan bermacam-macam hukum. Dalam hal ini, khalifah memiliki hak prerogatif untuk memilih salah satu di antara hukum-hukum tersebut dan men-tabanniy-kannya [melegalisasikannya]. Pengadilan yang ada menjalankan hukum di dalam negara berdasarkan apa-apa yang telah dilegalisasi oleh khalifah. Dalam hal ini terdapat kaidah syarak yang berbunyi,
اَمْرُ اْلإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ
“Perintah Imam akan menghilangkan perselisihan.”
Jika ada seorang mujtahid yang telah men-tabanniy bahwa menyewa tanah pertanian adalah haram dan ada mujtahid lain yang menyatakan mubah, maka rakyat diwajibkan untuk terikat dengan hukum yang nantinya dipilih oleh khalifah di antara kedua hukum tersebut.
6. Struktur pemerintahan dalam Negara Islam tegak di atas tujuh pilar, yaitu:
– Majelis Syura
– Kepala Negara (khalifah)
– Para mu’awin (pembantu) kepala negara
– Aparat Administrasi
– Wali/gubernur (penguasa wilayah)
– Kadi
– Militer, termasuk polisi
Seluruh pilar ini merupakan aparat pelaksana bagi Daulah Islam. Pola seperti ini pernah ditegakkan oleh Rasul ﷺ di Madinah Munawarah. Para khalifah sesudah beliau pun menjalankan pola yang sama berdasarkan petunjuk beliau ﷺ.
Salah satu keunikan dari Daulah Islam (yang membedakannya dari yang lain) adalah bahwasanya Daulah Islamiah merupakan negara yang tiada batas waktunya. Daulah Islamiah juga merupakan negara bagi seluruh umat manusia, yang menghimpun seluruh manusia dalam tubuh Daulah Islamiah. Setiap kali terbuka jalan menuju itu semua, maka Daulah Islamiah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan mengeluarkan mereka dari jeratan aturan buatan manusia untuk memasukkan mereka ke dalam hukum Allah. [MNews/Rgl]
Sumber: Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam
