[Kabar] Peran Politik Perempuan Tidak Sebatas Legislasi

[Kabar] Peran Politik Perempuan Tidak Sebatas Legislasi

Muslimah News, LENSA DAERAH — Diberitakan, Perempuan Bangsa PKB Kabupaten Garut menggelar seminar pendidikan politik bagi perempuan bangsa milenial yang ada di Kabupaten Garut, Selasa (29-11-2022) di Hotel Harmoni Cipanas Tarogong, Garut, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Oleh Soleh mengatakan, perempuan bangsa harus bisa menduduki kursi-kursi di pemerintahan sampai tingkat RT. “Perempuan adalah kekuatan terbesar dalam meraih suara dalam pemilu, the power of emak-emak inilah yang dengan sangat mudah bisa memengaruhi masyarakat,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua PKB Kabupaten Garut H.Dadan Hidayatuloh S.Ag,.Mi.Pol. ”Perempuan itu wajib menduduki kursi-kursi di parlemen, baik itu di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, juga DPR RI. Perempuan diberi hak 50% untuk menduduki kursi parlemen,” tukasnya.

Tidak Hanya Legislasi

Menanggapi hal di atas, aktivis muslimah Dedeh Wahidah Achmad berkata, “Dalam pandangan Islam masalah politik bukan terbatas pada jabatan resmi dalam pemerintahan atau wilayah legislasi semata,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, ketika politik hanya dimaknai terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi, wajar jika aktivitas politik lebih fokus pada upaya untuk meraih peluang sebesar-besarnya menduduki jabatan kekuasaan dan legislasi. 

“Salah satu konsekuensinya, perempuan yang tidak terlibat dalam struktur pemerintahan atau legislasi dianggap tidak berperan dalam politik sekalipun mereka pada faktanya sudah terlibat aktif dalam penyelesaian urusan umat, mereka aktif terjun di masyarakat demi terealisasinya kesejahteraan umat, seperti melakukan dakwah dalam rangka pencerdasan umat,”kritiknya.

Menurutnya, tuntutan kuota perempuan di dalam parlemen dan tuntutan independensi hak suara perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bukti bahwa indikator peran politik perempuan dewasa ini diukur oleh keberadaannya dalam parlemen. 

Bukti Ketaatan

Dedeh mengatakan, peran politik perempuan adalah bukti ketaatannya pada hukum syarak. “Siapa pun yang mempelajari syariat Islam secara mendalam akan mendapati bahwa Islam mengatur peran perempuan dan laki-laki secara sempurna,” ungkapnya.

Aktivitas keduanya, lanjutnya, diatur dengan seperangkat hukum yang terkumpul dalam al-ahkam al-khamsah (lima hukum perbuatan manusia: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram). “Semua perbuatan manusia tidak terlepas dari salah satu hukum yang lima tersebut. Tidak ada satu pun amal manusia yang tidak ada status hukumnya,” jelasnya.

Ia menyampaikan, ketika perempuan muslimah memainkan peran politiknya, ia tidak boleh abai terhadap status hukum masing-masing aktivitas yang akan dijalankannya. “Dalam implementasinya pada kehidupan nyata harus kembali kepada derajat hukum perbuatan tersebut,” ujar Dedeh mengingatkan.

Terhadap perkara wajib, jelasnya, tidak memiliki pilihan. “Dalam keadaan apapun mesti berupaya melaksanakannya dengan segenap kemampuan, seperti kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar yang tercantum dalam QS Ali Imran ayat 104,” ucapnya.

Ia menyebutkan, salah satu wujud amar makruf nahi mungkar adalah berdakwah untuk menyeru manusia kepada Islam. “Selain menyeru secara langsung pada individu, bentuk peran politik perempuan dalam aktivitas ini adalah keikutsertaannya dalam sebuah partai politik Islam yang berjuang untuk menegakkan sistem Islam secara kafah,” bebernya.

Implementasi kewajiban amar makruf yang lain, lanjutnya, adalah menjalankan pengawasan dan koreksi kepada penguasa untuk memastikan mereka menerapkan syariat secara kafah.

“Jika penguasa menetapkan suatu aturan yang melanggar hukum syariat atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari penguasa, maka wajib bagi setiap muslim termasuk kaum perempuan untuk menasihati penguasa supaya ia menyadari kelalaiannya dan kembali menjalankan tanggung jawabnya dengan benar,” tegasnya.

Peran perempuan dalam melakukan muhasabah atau koreksi terhadap penguasa ini, ucap Dedeh, bukan sekadar teori, tetapi benar-benar telah terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam. 

“Dalam urusan pengangkatan pemimpin, Islam memberikan hak dan kewajiban untuk melakukan baiat khalifah kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki,” tuturnya.

Ia menerangkan, kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Islam dipegang oleh seorang khalifah. “Pengangkatan khalifah akan dianggap sah jika telah terjadi baiat yang sempurna dari sisi kaum muslimin, yaitu pernyataan kerelaan mengangkatnya sebagai pemimpin dan keridaan untuk menaatinya selama mereka memberlakukan hukum-hukum Allah di muka bumi ini,” paparnya.

Di antara dalil yang menjelaskan keikutsertaan perempuan dalam baiat, ucap Dedeh, adalah hadis yang disampaikan oleh Ummu Athiyah dalam hadis riwayat Bukhari, “Kami berbaiat kepada Rasulullah saw. lalu beliau membacakan kepada kami agar jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan melarang kami untuk niyahah (meratapi mayat). Oleh karena itulah salah seorang perempuan dari kami menarik tangannya (dari berjabat tangan), lalu ia berkata, ‘Seseorang telah membuatku bahagia, aku ingin membalas jasanya.’ Rasulullah tidak berkata apa-apa, lalu perempuan itu pergi kemudian kembali lagi,” kutipnya.  

Dedeh mengatakan, keterlibatan perempuan dalam pengangkatan dan pembaitan khalifah merupakan salah satu aktivitas politik perempuan dalam masyarakat.

Kemudian, sambungnya, peran politik perempuan yang lain adalah memenuhi hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat. “Peran ini bukanlah kewajiban, tetapi termasuk hak mereka sehingga tidak mengikatnya. Majelis umat adalah sekumpulan wakil-wakil rakyat yang bertugas memberikan nasihat dari umat kepada khalifah, pemimpin mereka,” terangnya.

Anggota majelis umat, imbuhnya, akan menyampaikan apapun yang dibutuhkan rakyat dan sekaligus menyarankan solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Keterlibatan perempuan untuk mewakili aspirasi umat ini tergambar dalam peristiwa Baiat Aqabah II. Sebagaimana Ibnu Hisyam meriwayatkannya dari Ka’ab bin Malik bahwa di antara 73 orang utusan laki-laki ada 2 orang wakil perempuan, yakni Nusaibah binti Ka’ab dan Asma binti Amr bin Adi,” bebernya.

Terakhir, Dedeh berpesan, dalam menjalankan berbagai peran politiknya sudah seharusnya seorang muslimah melakukannya karena dorongan ingin terikat kepada ketentuan syariat, bukan karena motivasi lain seperti demi memperjuangkan kesetaraan atau untuk mengejar eksistensi diri. Hanya dengan niat taat pada syariatlah yang akan menghantarkannya pada keberkahan hidup. 

“Oleh karena itu, sebelum terjun melibatkan diri, ia akan memastikan dulu status hukum perbuatan tersebut. Pemahaman ini merupakan modal untuk bisa merespons dengan sikap yang tepat saat aktivitas tersebut mengikat dan tidak memberikan alternatif pilihan. Saat suatu amal berstatus mubah sehingga boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Lalu perbuatan mana saja yang justru haram dan harus dihindari,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *