[Kabar] Port Tourism Pandeglang Seharusnya Menjadi Sarana Dakwah, Bukan Hegemoni Kapitalis

Muslimah News, LENSA DAERAH –BantenNews (6/9/2022) mewartakan Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) menilai Pandeglang memiliki potensi pengembangan port tourism atau wisata pelabuhan.

Dengan adanya potensi tersebut, HAPI berharap Kabupaten Pandeglang ikut andil pada kegiatan International Sea Port Exhibition and Conference (Ispec) pada 21-22 September yang dihadiri oleh pelaku usaha maritim.

Tawaran tersebut disambut baik Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban.

“Indonesia, Pandeglang potensinya memang tourism business, jika di KEK Tanjung Lesung bisa dibangun marina, itu luar biasa untuk mendongkrak ekonomi masyarakat,” ungkap Tanto saat bertemu dengan pengurus HIPI diruang kerjanya, Senin (05/09/2022).

Sejauh ini kata Tanto, memang wacana pengembangan tersebut sudah ada seiring dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

“Pengembangan KEK ini memang sedikit terhambat, tetapi kami yakin dengan dorongan semua pihak pengembangan tourism business di Pandeglang bisa terus maju,” katanya.

Hegemoni Negara Kapitalis

Berkebalikan dengan harapan tersebut, pengamat politik Endiyah Puji Tristanti, S.Si justru menilai pariwisata bukan sekadar upaya mengakhiri kemiskinan, tetapi hegemoni negara kapitalis.

“Sesungguhnya gagasan pengarusutamaan pariwisata bukan sekadar upaya mengakhiri kemiskinan. Gagasan ini berasal dari lembaga-lembaga internasional di bawah hegemoni negara-negara kapitalis,” tuturnya kepada Mnews.

Endiyah menilai, bila ditelisik lebih dalam, secara ringkas strategi penjajahan di bidang pariwisata mengikuti pola sebagai berikut.

“Pertama, pendahuluan klaim pariwisata sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Dipaparkan berbagai data penunjang seperti pariwisata menyumbang 10% GDB baik langsung maupun tidak langsung, pendorong ekonomi paling cepat, mudah, dan berkelanjutan, devisa rangking 3 setelah fuels and chemicals, pendorong dan penggerak ekonomi sektor lain, penggerak globalisasi, konektivitas, integritas, dan pengembangan sosio-ekonomi,” urainya.

Kedua, sebutnya, membuat regulasi pengembangan sustainable tourism. “Permen No. 14/2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan diselaraskan ke dalam RPJMN untuk mendukung pencapaian tujuan Suistainable Development Goals (SDGs). Menggunakan prinsip 3P (People, Planet, Prosperity), termasuk di dalamnya mempermudah prosedur pembuatan visa dan izin masuk negara lain (permit entry), dan kerjasama bilateral antar negara bidang pariwisata,” ungkapnya.

Ketiga, lanjutnya, jerat hutang lembaga dunia melalui investasi infrastruktur pariwisata. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyepakati pinjaman senilai 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,1 triliun.

“Pinjaman ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur sektor pariwisata demi menambah sumber daya domestik besar yang sudah diinvestasikan dalam pariwisata. Dukungan Bank Dunia bagi pembangunan pariwisata merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Grup Bank Dunia,” paparnya.

Keempat, ucapnya, kapitalisasi ekonomi melalui penyediaan arus modal dan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk KEK pariwisata. Ia mencontohkan, KEK Tanjung Lesung target investasi awal Rp2 triliun yang pada Maret 2018 Jababeka Group berkomitmen menambah investasi menjadi Rp 9 triliun.

“Kelima, liberalisasi sosial budaya menjadi ruh penjajahan pariwisata. Modal alam semata tanpa basis manusia tidak mampu menjamin keberlangsungan arus penjajahan di suatu negara (wilayah). Oleh karena itu, para ahli UGG menyeleksi ketersediaan wisata alam dan human resources yang terkoneksi,” bebernya.

Tujuannya, lanjut Endiyah, agar liberalisasi sosial budaya dapat terus berjalan. “Terciptanya social inclusive melalui pendidikan inklusif untuk melahirkan sosok (muslim) moderat (yang amat ramah dengan agenda liberalisasi), melalui interaksi penduduk lokal dengan wisatawan mancanegara. promosi bahasa, kesetaraan gender, dan nilai-nilai demokrasi sekuleristik,” kritiknya.

Kesadaran Ideologis

Endiyah mengatakan, untuk melepaskan diri dari penjajahan pariwisata dibutuhkan kesadaran, kemauan, dan kekuatan yang bersifat ideologis dalam diri penyelenggara negara dan masyarakat. “Bias ideologi negara yang yang selama ini terbuka pada sosialisme-komunisme dan condong kepada kapitalisme-demokrasi harus dihilangkan,” tandasnya

Caranya, jelas Endiyah, dengan mengembalikan penerapan ideologi yang berasal dari Penguasa Alam Semesta sebagai jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan politik suatu negara.

“Khilafah dengan keagungannya adalah alternatif tunggal yang sepadan untuk menghadapi penjajahan global kapitalisme,” ujarnya meyakinkan.

Sarana Dakwah

Sementara itu, mudir Ma’had Syaraful Haramain K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A. mengatakan, dalam pandangan Islam obyek wisata bisa menjadi sarana dakwah.

“Sarana dakwah karena manusia baik muslim maupun nonmuslim biasanya akan tunduk dan takjub ketika menyaksikan keindahan alam. Pada titik itulah, potensi keindahan alam ini bisa digunakan untuk menumbuhkan keimanan pada Zat yang menciptakannya, bagi yang sebelumnya belum beriman,” bebernya.

Sedangkan bagi yang sudah beriman, lanjutnya, bisa digunakan untuk mengokohkan keimanan. “Disinilah proses dakwah itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan objek wisata,” imbuhnya.

Bukan Sumber Perekonomian

Hafidz menegaskan bidang pariwisata ini meski bisa menjadi salah satu sumber devisa, tetapi tidak akan dijadikan sebagai sumber perekonomian negara karena Khilafah memiliki sumber perekonomian yang bersifat tetap.

“Dengan dijadikannya bidang pariwisata sebagai sarana dakwah maka Khilafah tidak akan mengeksploitasi bidang ini untuk kepentingan ekonomi dan bisnis,” tegasnya.

Ini tentu berbeda, nilai Hafidz, jika sebuah negara menjadikannya sebagai sumber perekonomian, maka apapun akan dilakukan demi kepentingan ekonomi dan bisnis, meski itu harus menolerir berbagai praktek kemaksiatan.

“Khilafah akan tetap bisa menjaga kemurnian ideologi dan peradabannya dari berbagai invasi budaya yang datang dari luar,” tandasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Tanjung Lesung