Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — Rakyat kecil terpaksa gigit jari. Ungkapan ini sepertinya cocok untuk negeri gemah ripah loh jinawi ini. Belum kering air mata rakyat akibat kenaikan harga telur, kini kepala tambah pusing dengan hiruk pikuk rencana kenaikan BBM bersubsidi.
Tidak hanya itu, kepala pun makin pening melihat tingkah para pemimpin yang ternyata kebobolan Rp451,6 miliar karena indikasi adanya maling. Laman CNN Indonesia (23/08/2022) memberitakan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri sedang mengusut kasus dugaan korupsi jual beli bahan bakar minyak (BBM) nontunai antara PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) kurun 2009—2012. Dalam kasus ini, diduga ada oknum yang menerima suap dari PT AKT untuk memuluskan transaksi itu. Akibatnya, negara rugi ratusan miliar karena PT AKT belum membayar tagihannya.
Bersamaan dengan kasak-kusuk kasus korupsi, negara justru berniat mengurangi BBM bersubsidi. Dalihnya, BBM bersubsidi banyak dinikmati orang kaya dan beban pembiayaannya makin meningkat sehingga negara berencana menaikkan harganya. Menkeu Sri Mulyani mengungkap, harga Pertalite seharusnya mencapai Rp14.450/liter. (CNBC, 26/08/2022).
Meski demikian, gonjang-ganjing kenaikan ini masih misteri karena negara masih tarik ulur masalah harga yang pasti.
Salah Kaprah
Dua peristiwa yang booming bersamaan ini membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan berbagai kebijakan penguasa. Kepengurusan yang amburadul membuat rakyat berkali-kali menjerit sakit. Bukannya memperbaiki masalah, kebijakan malah bertambah parah.
Masalah penanganan bahan bakar energi seolah tidak ada habisnya. Belum selesai masalah yang satu, sudah muncul konflik lainnya. Ketakjelasan alur pengelolaan migas akhirnya melahirkan berbagai macam masalah.
Dalam sistem sekuler kapitalisme, negara memang sekadar berperan sebagai fasilitator. Sementara itu, pengelolaan BBM diserahkan pada Pertamina, anak perusahaannya, dan perusahaan swasta. Namanya perusahaan, tidak mungkin mencari rugi. Mereka jelas akan mencari untung materi. Walhasil, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi, yang ada hanya profit oriented.
Sebagai fasilitator, peran negara menjadi minim sekali. Ia hanya bisa menentukan kebijakan sesuai bisnis yang ada. Negara semacam inilah yang rawan dipermainkan oleh para pemain lapangan. Kalau mau rakyat menikmati BBM murah, negara harus memberi subsidi. Sebaliknya, jika tidak mampu menyubsidi, negara harus tega menaikkan harga. Kalau tidak begini, BBM tidak akan sampai ke tangan rakyat.
Migas menurut Syariat
Dalam pandangan Islam, migas adalah milik rakyat. Hal ini sesuai hadis Rasulullah saw. mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA).
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Dalam hadis ini jelas sekali tersurat bahwa semua SDA yang dimanfaatkan untuk umum adalah milik rakyat, seperti hutan, padang rumput, laut, danau, sungai, tambang, maupun minyak dan gas. Hanya negara yang bertanggung jawab mengelolanya. Tidak boleh menyerahkannya pada asing.
Setelah dikelola, semua SDA itu akan disalurkan ke rakyat dengan harga murah (keuntungan untuk mengganti biaya operasional), bahkan gratis. Negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan hingga pendistribusian dalam keadaan aman. Pihak yang berlaku curang akan langsung mendapat tindakan.
Butuh Mabda
Hanya saja, negara tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengatur masalah SDA. Apalagi memakai cara pengelolaan asing, bisa-bisa negara malah “dipinteri”, perusahaan asing atau swasta saja yang diuntungkan.
Oleh karenanya, perlu standar aturan yang dapat mengelola semua dengan maksimal. Di sinilah mabda Islam sangat dibutuhkan sehingga negara wajib mengambil mabda Islam sebagai landasan.
Mabda Islam yang memiliki pemikiran dan metode yang khas akan menuntun negara untuk mengurusi rakyat. Islam tidak menjadikan rakyat sebagai beban. Islam akan mengutamakan kepentingan rakyat daripada para pengusaha.
Mabda Islam juga membuat suatu negara memiliki jati diri. Dengan berpegang pada Islam, negara akan jelas dalam menentukan kebijakan dan sesuai standar halal/haram menurut syariat. Sampai kapan tidak mau mengambil mabda Islam sedangkan kondisi rakyat makin sulit dengan penerapan kapitalisme? [MNews/Gz]
