[Fikrul Islam] Tata Cara Mendirikan Jemaah/Partai Politik

[Fikrul Islam] Tata Cara Mendirikan Jemaah/Partai Politik

Penulis: Ahmad Mahmud

Muslimah News, FIKRUL ISLAM – Bagaimana metode yang sesuai dengan syariat yang harus ditempuh oleh jemaah agar dapat mencapai tujuannya? Hukum-hukum syariat mana yang wajib diadopsi oleh jemaah yang bisa mengantarkan pada tercapainya tujuan?

Ketetapan dan dasar syariat apa saja yang mengatur pemahaman jemaah tentang sejumlah besar hukum syariat yang diperlukannya untuk mengarungi medan dakwah dengan dasar tersebut?

Bagaimana cara jemaah berinteraksi dengan hukum-hukum syariat? Bagaimana caranya agar jemaah sampai pada hukum-hukum syariat tersebut?

Apa saja sumber-sumber hukum syariat tersebut? Apakah hukum Allah berbilang dalam sejumlah masalah yang dihadapi jemaah tanda? Bagaimana sikap jemaah terhadap perbedaan pendapat di dalam memahami hukum-hukum syariat?

Bagaimana pandangan jemaah terhadap akal berikut perannya di dalam pengambilan hukum-hukum syariat dan penetapan akidah? Bagaimana pandangan jemaah terhadap realitas yang ada (al-waqi’), apakah dijadikan sebagai sumber pemikiran (masdar al-fikr) ataukah objek pemikiran (mawdhi’ tafkiruha)? Bagaimana pula pandangan jemaah terhadap aspek kemaslahatan, apakah diputuskan berdasarkan akal ataukah berdasarkan syariat?

Jika kita telah mampu menetapkan tujuan, aktivitas, serta metode dakwah berikut metode berpikir jemaah, maka kita pasti akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan oleh jemaah. Setelah itu, kita pun akan dapat mengetahui apa saja yang wajib kita nasihatkan kepada jemaah jika jemaah melanggar atau yang wajib kita luruskan jika jemaah menyimpang.

Sebelum kita membahas metode syariat yang harus ditempuh oleh jemaah, kita harus mengingat kembali dasar yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa syariat Islam tidak membiarkan satu perkara pun di antara sejumlah perkara dunia maupun akhirat, baik maupun buruk, kecil maupun besar, yang diperlukan manusia kecuali dibincangkan dan dijelaskan hukumnya.

Seorang muslim, ketika mengerjakan apa saja, misalnya ketika hendak mengenakan atau melepaskan pakaiannya, memasuki rumah atau masjid atau keluar dari keduanya, berinteraksi dengan yang lain, menikah, menegakkan salat, menunaikan saum, berbicara, atau mengerjakan apa saja harus memahami bahwa Allah Swt. telah menjelaskan kepadanya tata cara pelaksanaan semua perkara itu, sekaligus menjelaskan hukumnya. Apakah termasuk kewajiban yang mesti dilaksanakan; larangan yang wajib ditinggalkan; sunah yang disukai; makruh yang dibenci jika dikerjakan; atau mubah yang bisa dikerjakan atau ditinggalkan.

Dengan semua hukum perbuatan manusia, setiap muslim harus terikat. Apa saja yang berlaku untuk perbuatan berlaku pula untuk benda. Akan tetapi, hal ini memerlukan perincian lain yaitu bahwa segala benda hukumnya mubah di luar apa yang dikecualikan oleh syariat. Dengan demikian, tidak ada satu pun perbuatan atau benda yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Kesimpulan demikian didasarkan pada dua kaidah umum,

الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي

“Asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syariat.”

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

“Asal segala benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.” [MNews/Rgl]

Sumber: Dakwah Islam, Ahmad Mahmud

Foto sampul: iStock

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *