Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Pujian terhadap kepemimpinan Jokowi kembali disampaikan jajaran menteri. Kali ini Menteri BUMN Erick Thohir yang menilai dampak pembangunan infrastruktur menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Menurutnya, hal itu dilihat dari pergerakan angkutan Lebaran atau lonjakan pemudik 2022.
Jumlah truk logistik pada Lebaran 2022 mencapai 22.588 unit, naik 116% dibandingkan periode yang sama pada 2019 (10.477 unit). Lonjakan logistik dan pemudik inilah yang menurutnya menjadi penanda bahwa perekonomian Indonesia mulai bangkit serta membuktikan ekonomi rakyat meningkat. (Viva, 5/5/2022).
Benarkah ekonomi RI bangkit serta berdampak dengan meningkatnya ekonomi masyarakat?
Pendapatan Rakyat Pas-Pasan
Ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa selama Jokowi berkuasa, ekonomi RI justru makin tercecer. Pertumbuhan ekonomi melambat, rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, sedangkan periode kedua sekitar 4%. (CNN Indonesia, 2/3/2022).
Ekonomi yang melambat dan tidak mengalami transformasi adalah karena masih menggunakan resep yang sama, ekonomi neoliberalisme, yakni menguntungkan para korporasi, tetapi melemahkan pendapatan masyarakat dengan berbagai kebijakan.
Klaim Erick bahwa ekonomi masyarakat meningkat hingga patut memberi acungan jempol pada pembangunan infrastruktur Jokowi sepertinya klaim yang terburu-buru. Mari kita lihat ekonomi RI dengan lebih teliti.
Beban bunga utang pemerintah makin mencekik APBN karena utang makin membengkak di era Jokowi. Membayar utang tidak mampu kecuali melalui pinjaman lagi. Mencari pinjaman untuk membayar bunga utang, sedangkan utang pokoknya entah kapan terlunaskan.
Lalu deindustrialisasi masih terus berlangsung sampai sekarang. PDB Indonesia makin rendah. Padahal, industri menjadi ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan bantuan sosial dan insentif pemerintah pada masyarakat terus dikurangi. Ditambah, Pemerintah malah menaikkan tarif PPN menjadi 11%.
Pendapatan rakyat jelas masih pas-pasan. PPN dinaikkan, daya beli makin lemah. Kondisi masyarakat makin berat setelah lonjakan harga pangan. Belum lagi lapangan kerja sulit tercipta dan angka kemiskinan kian bertambah. Inikah yang disebut ekonomi rakyat meningkat dan ekonomi RI bangkit?
“Guyonan”
Sebenarnya, kegagalan pemerintahan saat ini dalam mengatasi keruhnya ekonomi RI telah tampak begitu jelas di tengah masyarakat. Hanya saja, demi menenangkan hati rakyat dan (mungkin) agar dianggap bekerja menyejahterakan, dibangunlah opini bahwa ekonomi bangkit.
Padahal, lonjakan pemudik pada Lebaran 2022 terjadi karena tahun lalu masyarakat sulit, bahkan tidak bisa kembali ke kampung halamannya karena berbagai kondisi dan kebijakan negara. Kerinduan yang begitu besar pada keluarga di kampung halamanlah yang mendorong masyarakat untuk mudik. Bukan karena ekonomi mereka dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi, mereka mengupayakan untuk mengumpulkan recehan agar bisa bertemu keluarganya.
Sungguh, rakyat telah lama mendengar “guyonan” ekonomi bangkit. Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan demikian. Ia memastikan utang RI masih dalam kondisi aman dan ekonomi akan segera pulih. Dibentuklah satgas pemulihan ekonomi nasional (PEN), tetapi hasilnya ternyata tidak signifikan memperbaiki ekonomi sampai saat ini.
Sampai saat ini, pemerintah masih terus berutang dengan luar negeri. Bahkan, untuk membangun ibu kota, negara “mengemis” pada rakyat lewat crowdfunding, pengumpulan dana dari rakyat. Parahnya lagi, dalam naskah Nota Keuangan dan RAPBN 2022, tertera pada akhir 2022 utang pemerintah pusat akan mencapai Rp8.110 triliun. Sungguh ironis.
Solusi Ekonomi RI
Ekonomi RI makin melorot karena empat penerapan ekonomi kapitalisme sekuler. Pertama, sirkulasi atau perputaran ekonomi hanya terjadi di kalangan orang kaya. Kedua, praktik ekonomi riba. Ketiga, praktik maysir (spekulasi, perjudian). Keempat, sifat tamak manusia khas bentukan peradaban sekuler.
Keempat hal di atas menjadi hal biasa dalam berbagai kebijakan ekonomi kapitalisme sekuler, sedangkan ekonomi Islam memiliki imun kuat untuk menghadapi krisis.
Sistem ekonomi Islam akan melarang penimbunan harta (kanzul mal) yang akan menarik perputaran uang di masyarakat, termasuk harta yang disimpan atau ditahan dalam berbagai bentuk surat berharga.
Islam juga mengatur kepemilikan dan melarang privatisasi sehingga aset seperti SDA dalam deposit melimpah tidak dikuasai korporasi.
Islam akan menghentikan transaksi ribawi yang menjadi muara masalah dan juga spekulatif. Selain itu, Islam juga menerapkan zakat mal dalam regulasi negara. Zakat mal akan digarap serius, bukan untuk infrastruktur, melainkan disalurkan kepada delapan kelompok yang telah diatur dalam Islam. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan akan berjalan dengan baik.
Hal ini yang menjadikan Khilafah memiliki perekonomian yang kuat, produktif, dan antiresesi dan krisis selama 13 abad. Semestinya ini juga yang diambil pemerintah untuk menyolusi ekonomi RI yang masih karut-marut, bukan sibuk membuka keran investasi, berutang pada luar negeri, atau mencekik rakyat dengan berbagai pungutan pajak.
Khatimah
Rakyat harus segera sadar bahwa kepemimpinan demokrasi sekuler tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Justru ekonomi rakyat terus memburuk. Mudah kita temukan berita atau informasi terkait derita rakyat karena kemiskinan dan lilitan utang.
Mirisnya, saat negara terus menambah utang, para pejabatnya masih tetap memperkaya diri dan penguasanya enggan menjamin berbagai kebutuhan rakyat. Sungguh potret gagalnya negara menyejahterakan masyarakat.
Jadi, jangan termakan dengan berbagai klaim yang meninabobokan. Hanya dalam Khilafah taraf hidup setiap individu masyarakat meningkat, corak hidup rakyat pun islami. Pertumbuhan ekonomi stabil dan rakyat akan sejahtera.
Negara tidak akan mengalami resesi, kemiskinan dan pengangguran tidak menjadi momok menakutkan bagi rakyat. Oleh sebab itu, kita wajib memperjuangkan tegaknya Khilafah, tidak jemu mendakwahkannya, dan berharap Allah segera memberikan pertolongan-Nya. [MNews/Gz]
